Pendidikan anti korupsi - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)

1. PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
IDIK SAEFUL BAHRI, M.H.
Hukum Materil Tindak Pidana Korupsi

2. Legal Standing
 UU No. 31 Tahun 1999 (UU Pemberantasan
Tipikor) beserta UU perubahannya.
 UU No. 30 Tahun 2002 (UU Komisi Pemberantasan
Tipikor) beserta UU perubahannya.
 UU No. 46 Tahun 2009 (UU Pengadilan Tipikor).

3. Definisi Tipikor
 Tindak pidana korupsi: Tindakan yang
mengakibatkan kerugian keuangan negara,
suap-menyuap, penggelapan dalam
jabatan, pemerasan, perbuatan curang,
benturan kepentingan dalam pengadaan,
gratifikasi, dan tindakan lain yang
mendukung terjadinya tindak atau perilaku
korupsi.
 (UU No 31/1999 jo UU No. 20/2001
tentang Tindak Pidana Korupsi)

4. Delik-Delik Tipikor
1. Delik yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara (Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi)
2. Delik penyuapan memberikan atau menjanjikan sesuatu
Pasal 5 UU NO. 31 Tahun 1999 JO. UU NO. 20 Tahun 2001
yang diadopsi dari Pasal 209 KUHP (SUAP AKTIF).
3. Delik penyuapan memberikan atau menjanjikan sesuatu
kepada Hakim dan Advokat Pasal 6 UU NO. 31 Tahun 1999
JO. UU NO. 20 TAHUN 2001 yang diadopsi dari Pasal 210
KUHP (SUAP AKTIF).

5. Delik-Delik Tipikor
4. Delik dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan
bangunan dan korupsi dalam menyerahkan alat keperluan
TNI dan Kepolisian RI Pasal 7 UU. No. 31 Tahun 1999 Jo.
UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 387 dan
388 KUHP.
5. Delik Pegawai Negeri menggelapkan Uang dan Surat
Berharga Pasal 8 UU. No. 31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20
Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 415 KUHP.
6. Delik Pegawai Negeri memalsu buku-buku dan daftar-
daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi Pasal 9
UU. No. 31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001 yang
diadopsi dari Pasal 416 KUHP.

6. Delik-Delik Tipikor
7. Delik Pegawai Negeri merusakkan barang, akta,
surat, atau daftar untuk
meyakinkan/membuktikan di muka pejabat yang
berwenang Pasal 10 UU. No. 31 Tahun 1999 Jo.
UU No. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal
417 KUHP.
8. Delik Pegawai Negeri menerima hadiah atau janji
yang berhubungan dengan kewenangan jabatan,
Pasal 11 UU. No.31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20
Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 418 KUHP.

7. Delik-Delik Tipikor
9.Delik Pegawai Negeri atau penyelenggara negara,
hakim dan advokat menerima hadiah atau janji
(suap pasif), Pegawai Negeri memaksa
membayar, memotong pembayaran, meminta
pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut
serta dalam pemborongan, Pasal 12 UU. No.31
Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001 yang
diadopsi dari Pasal 419, 420, 423, 425, 435 KUHP.

8. Delik-Delik Tipikor
10. Delik Pegawai Negeri menerima gratifikasi
(Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang
menerima gratifikasi pemberian dalam arti luas,
yakni : pemberian uang, rabat, komisi pinjaman
tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan
cuma-cuma dan fasilitas lainnya (Pasal 12 B UU.
No.20 Tahun 2001).
11. Delik suap pada Pegawai Negeri dengan
mengingat kekuasaan Jabatan Pasal 13 UU.
No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2001.

9. Delik-Delik Tipikor
12. Delik yang berhubungan dengan
hukum acara Pemberantasan
Korupsi:
Mencegah, merintangi/
menggagalkan penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan TPK
(Pasal 21 UU. No.31 Tahun 1999).

10. Delik-Delik Tipikor
13. Tersangka tidak memberikan keterangan
seluruh hartanya, saksi bank, setiap saksi
dan mereka yang wajib menyimpan
rahasia jabatan sengaja tidak memberikan
keterangan atau memberikan keterangan
yang palsu (Pasal 22 UU. No.31 Tahun
1999).
14. Delik saksi menyebut pelapor tindak
pidana korupsi (Pasal 24 Jo. Pasal 31 UU.
No.31 Tahun 1999).

11. Rumusan Kerugian Negara
Keuangan Negara Menurut Penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU
No. 20 Tahun 2001 yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk
apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk
didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan
kewajiban yang timbul karena :
a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung
jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun
di daerah;
b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung
jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah,
Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan
modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal
pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

12. Rumusan Kerugian Negara
 Kerugian Negara adalah menurut Pasal 1
angka 22 UU NO. 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara : Kerugian
negara/daerah adalah kekurangan uang,
surat berharga, dan barang, yang nyata
dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai.

13. Instrumen Peraturan Lain yang
Terkait
 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik.
Prinsipnya : Badan Publik (termasuk Pemerintah
Daerah) harus menyediakan informasi bagi publik
baik informasi itu diminta atau tidak diminta,
seperti informasi yang harus tersedia setiap saat,
informasi yang diumumkan secara berkala,
informasi yang harus diumumkan secara serta
merta) kecuali informasi yang diminta termasuk
yang dikecualikan atau rahasia.

14. Instrumen Peraturan Lain yang
Terkait
 UU. Nomor 20 Tahun 2002 Tentang KPK
Khususnya mengenai tata cara pelaporan dan penentuan
status gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK)
 UU. No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Khususnya tentang pengelolaan piutang dan utang,
Pengelolaan Investasi, Pengelolaan Barang Milik Negara
/Daerah ketentuan dalam Penatausahaan dan
pertanggungjawaban APBN/APBD
 UU. No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
Khususnya tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
dan APBD.

15. Instrumen Peraturan Lain yang
Terkait
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik
Prinsipnya : Memberikan kepastian hukum dalam
hubungan antara masyarakat dengan
penyelenggara dalam pelayanan publik ,
diantaranya mengenai terwujudnya batasan dan
hubungan yang jelas tentang Hak tanggung jawab
kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik

16. Instrumen Peraturan Lain yang
Terkait
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (lampiran BAB IV.1.2, huruf E
angka 35)
Pembangunan Aparatur Negara dilakukan melalui
Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan
profesionalisme aparatur negara dan untuk
mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di
pusat maupun daerah, agar mampu mendukung
keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.

17. Instrumen Peraturan Lain yang
Terkait
 UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI
Mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan
publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan
pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik
Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas
menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Hasil pengawasan berupa rekomendasi kepada terlapor atau
atasan terlapor untuk dilaksanakan, bila tidak dilaksanakan dapat
dikenakan sanksi administrasi

18. Titik Rawan Terjadinya Korupsi
1. Pengadaan Barang dan Jasa
2. Proses Perizinan & Pembuatan dokumen/Surat
Keterangan.
3. Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara/Daerah
4. Pengelolaan Penerimaan
Negara/Daerah/Pendapatan Asli Daerah (Pajak,
Retribusi, Denda)
5. Penggunaan APBD/APBN (Perjalanan Dinas,
Honor)