KEUNGAN NEGARA PERTANGGUNGJAWABAN

1. Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBN dan
APBD serta Sanksi
Kelompok 3:
1) M. Reynaldi Dwi Saputra / 499929
2) Rinai Purnamasuri / 501874
3) Aditya Yusta Kalpika / 502255

2. PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBN/APBD

3. Perencanaan
Pelaksanaan
Pertanggung
-jawaban
• Bab VIII dan VIIIA UUD 1945 telah mengatur rangkaian penyelenggaraan
keuangan negara yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan,
kemudian pertanggungjawaban
• Pasal 23E mengatur bahwa pemeriksaan pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan yang bebas dan mandiri.
DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN KEUANGAN NEGARA

4. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA
Rakyat yang diwakili oleh DPR
Pemerintah
Persetujuan rencana
kerja dan cara
pembiayaan
Pertanggungjawaban
realisasi rencana kerja
dan penggunaan
pendanaan
Pertanggungjawaban
kinerja
Pertanggungjawaban
keuangan

5. PERTANGGUNGJAWABAN APBN/APBD
UU Nomor 17 Tahun 2003
• Presiden menyampaikan RUU P2
APBN kepada DPR dalam bentuk
laporan keuangan setelah
diperiksa oleh BPK
• Paling lambat 6 bulan setelah
tahun anggaran berakhir
APBN
• Gubernur/Bupati/Walikota
menyampaikan Raperda P2
APBD kepada DPRD dalam
bentuk laporan keuangan setelah
diperiksa oleh BPK
• Paling lambat 6 bulan setelah
tahun anggaran berakhir
APBD

6. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT/DAERAH
Laporan Realisasi
APBN/APBD
Neraca
Laporan Arus Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan dan
dilampiri dengan Laporan Keuangan
Perusahaan Negara/Daerah

7. PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN NEGARA
UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara
1. Pengertian Pemeriksa dan Pemeriksaan;
2. Lingkup Pemeriksaan;
3. Standar Pemeriksaan;
4. Kebebasan dan Kemandirian dalam
Pelaksanaan Pemeriksaan;
5. Akses Pemeriksa terhadap Informasi;
6. Kewenangan untuk Mengevaluasi Sistem
Pengendalian Intern;
7. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut;
8. Pengenaan Ganti Kerugian Negara; dan
9. Sanksi Pidana.

8. 8
Pemeriksaan & Pemeriksa
Suatu proses indentifikasi masalah,
analisis, dan evaluasi yang dilakukan
secara independen, obyektif, dan
profesional berdasarkan standar
pemeriksaan, untuk menelai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas, dan keandalan
informasi mengenai pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara.
Pemeriksaan
Orang yang melaksanakan tugas
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara untuk dan atas
nama BPK.
Pemeriksa

9. 9
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
(menurut UU 15/2004)
Keseluruhaan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan
kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi:
 perencanaan;
 pelaksanaan;
 pengawasan; dan
 pertanggungjawaban.
Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan
Negara secara : tertib; taat pada peraturan perundang-undangan; efesiensi,
ekonomis, dan efektif; dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan.

10. 10
PEMERIKSAAN
KEUANGAN
PEMERIKSAAN
KINERJA
PEMERIKSAAN DENGAN
TUJUAN TERTENTU
Pemeriksaan
yg tidak termasuk
atas Pemeriksaan keuangan
dan pemeriksaan kinerja
Pemeriksaan atas aspek
ekonomi, efisiensi, dan
efektivitas
Pemeriksaan atas laporan
keuangan
LINGKUP DAN JENIS PEMERIKSAAN

11. Pasal 32
(1) Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal
31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan.
(2) Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang
independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah
terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa
Keuangan.
BENTUK DAN ISI LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
Undang – Undang nomor 17 tahun 2003 pasal 32

12. BENTUK DAN ISI LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
Undang – Undang nomor 17 tahun 2003 pasal 32
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam tindak penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan
Pemerintah. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis
Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku
kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan
Pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan
dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan
sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

14. Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) adalah laporan
berupa informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun
anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala daerah
kepada DPRD. Dengan LKPJ maka kita dapat mengukur kinerja
suatu kepala daerah atau desa,
Langkah Pengukuran Kinerja
 Penetapan indikator kinerja
 Penetapan target kinerja
 Penetapan capaian/realisasi kinerja:
BENTUK DAN ISI LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
Undang – Undang nomor 17 tahun 2003 pasal 32

15. BENTUK DAN ISI LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
Undang – Undang nomor 17 tahun 2003 pasal 32
Evaluasi Kinerja LKPJ
 Evaluasi kinerja keuangan daerah, ditujukan kepada pencapaian kinerja
 Evaluasi aspek politik, lebih ditujukan kepada peningkatan pengelolaan
kepemerintahan yang baik,
 Evaluasi pelayanan publik, melihat sejauh mana penyelenggaraan
program dan kegiatan secara efektif mampu memenuhi sasaran dan
tujuan yang telah digariskan dalam perencanaan stratejik daerah yang
bersifat tahunan.
Jadi bisa disimpulkan bahwa laporan pertanggung jawaban diatas bisa dikatakan berhasil
karena capaian sasaran dan tujuan, atau realisasi kinerja hampir semua teralisasikan. Dan
tidak terdapat penyimpangan – penyimpangan pengelolaan keuangan daerah.

16. BAB IX
Ketentuan Pidana Sanksi
Administratif dan Ganti Rugi

17. UU 17/2003
Ps. 34
1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti
melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-
undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana
penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran
yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah
tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan
ketentuan undang-undang.
3) Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang
kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi
kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

18. UU 17/2003
Ps. 35
1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar
hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang
merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau
menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah
bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada
Badan Pemeriksa Keuangan.
3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab
secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam
pengurusannya.
4) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-
undang mengenai perbendaharaan negara.

19. PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(UU 31/1999 jo UU 20/2001)
Pasal 2 :
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara.
Pasal 3 :
Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara.

20. Klasifikasi Korupsi Menurut KPK
Terdapat 30 delik korupsi yang dikelompokan sebagai berikut:
KORUPSI
KERUGIAN
KEUANGAN
NEGARA
PEMBERIAN
JANJI/
PENYUAPAN
PENGGELAP
AN DALAM
JABATAN PEMERASAN
GRATIFIKASI
PERBUATAN
CURANG
BENTURAN
KEPENTINGAN
DLM
PENGADAAN

21. Siapa/lembaga mana yang berwewenang
untuk menghitung kerugian keuangan Negara?
Dalam UU No. 30 Th 2002: tentang KPK Pasal 6 menyebutkan KPK Mempunyai tugas: a. Koordinasi
dengan instansi yang berwewenang melakukan pemberantasan pidana korupsi.
Siapa itu instansi yang berwewenang ?
dalam Penjelasan Pasal 6 UU No. 30 Th 2002: Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang"
termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi
Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga
Pemerintah Non-Departemen

22. SANKSI
UU 31/1999 jo UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 s.d Pasal 14 UU 31/1999 jo UU 20/2001
• Pidana Tambahan Pasal 18 UU 31/1999 jo UU 20/2001 yaitu Perampasan, pembayaran
uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, pencabutan seluruh atau
sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu
• Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah
putusan pengadilan, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk
menutupi uang pengganti tersebut.
• Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar
uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi
ancaman maksimum dari pidana pokoknya dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan
dalam putusan pengadilan

23. SANKSI
Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 87/PUU-XVI/2018, yang mengatur bahwa:
PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
1. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
3. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
4. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

24. Thanks!