risk management

1. POTENSI TP KORUPSI
DALAM PROGRAM PEMERINTAH
Penyidik Tindak Pidana Madya Tk III Bidang Pidkor
Bareskrim Polri
Kombes Pol Yohanes Richard Andrians, S.I.K.,S.H

2. Pendahuluan
2

3. Pengertian
KORUPSI berasal dari bahasa latin corruptio atau
corruptus. Kemudian diadopsi dalam bahasa Inggris
menjadi corruption, corrupt. Dalam Bahasa Perancis
corruption; dan Belanda: corruptie (korruptie), lalu dari
bahasa belanda ke bahasa Indonesia menjadi korupsi
Artinya adalah kebusukan, keburukan, kebejatan,
ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral. Tindak
Pidana Korupsi (TPK) adalah perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
3

4. Landasan Hukum
▪ UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP
▪ UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan TPK
▪ UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU
nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan TPK
▪ UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan
negara yang bersih dari KKN
▪ UU nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan TPK
4

5. Peran Polri
5
PENCEGAHAN
• Polri sebagai alat negara yang menjaga
kamtibmas bertugas melindungi,
mengayomi, melayani masyarakat… (Ps
30 ayat 4, UUD 45 Amandemen ke-2)
• Dlm melaksanakan tugasnya Polri
utamakan tindakan pencegahan (Ps 19
ayat 2, UU 2/2002)
• Dlm melaksanakan tugas, Polri dapat
melaksanakan pemeriksanaan khusus
sebagai bagian dari tindakan kepolisian
dalam rangka pencegahan (Ps 15 ayat 1
huruf f, UU No. 2/2002)
PENINDAKAN
• Polri sebagai alat negara yang menjaga
kamtibmas bertugas menegakkan
hukum (Ps 30 ayat 4, UUD 45
Amandemen ke-2)
• Tugas Pokok Polri adalah menegakan
hukum (Ps 13, UU 2/2002)
• Polri bertugas melakukan penyelidikan
dan penyidikan terhadap semua tindak
pidana sesuai dengan hukum acara
pidana dan peraturan perundang-
undangan lainnya (Ps 14 ayat 1 huruf g,
UU 2/2002)

6. Kategori Tipikor
6

7. Keuangan Negara
7
Definisi Keuangan Negara :
Semua hak dan kewajiban
negara yang dapat dinilai
dengan uang, serta segala
sesuatu baik berupa uang
maupun berupa barang yang
dapat dijadikan milik negara
berhubung dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban tersebut.
Angka 1 Pasal 1 UU Nomor 17
Tahun 2003)
Keuangan Negara dalam Penjelasan umum UU No.31
Tahun 1999, keuangan Negara merupakan seluruh
kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang
dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala
bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban
yang timbul karena :
Berada dalam penguasaan, pengurusan dan
pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik
ditingkat pusat maupun daerah
Berada dalam penguasaan, pengurusan dan
pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan
Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum dan
Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga
berdasarkan perjanjian dengan Negara.

8. Kerugian Keuangan Negara
8
Kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU
No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah,
"kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya
sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja
ataupun lalai."
Menurut UU No. 31 tahun 1999 bahwa kerugian keuangan
Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang
disebabkan suatu tindakan melawan hukum,
penyalahgunaanwewenang / kesempatan atau sarana yang
ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan,
kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di
luar kemampuan manusia (force majure).

9. Segitiga Fraud
9
Pressure (Tekanan)
Pelaku korupsi pada umunya memiliki tekanan
dalam dirinya seperti gaya hidup, masalah
finansial, hutang dsb
Opportunity (Peluang)
Kesempatan/celah yang masih terbuka bagi
personel untuk melakukan fraud. Umunya
disebabkan kurangnya kontrol dan sistem
pengawasan yang lemah.
Rationalization (Pembenaran)
Alasan rasional sebagai bentuk pembenaran
atas tindakan koruptif yang dilakukan. Seperti
“untuk operasional”, gaji kecil dsb
Donald R. Cressey (American Criminologist)

10. Potensi Penyimpangan
10
Bagaimana Skema Program Pemerintah ?
Dari ketujuh kategori tindak pidana korupsi
yang dirumuskan dalam Undang-undang,
potensi terbesar dalam program pemerintah
merupakan adanya kerugian keuangan
negara.
Kita perlu memetakan dalam skema program
pemerintah tersebut, mulai dari hilir keluarnya
uang negara, hingga adanya pos-pos tertentu
yang berpotensi timbulnya kesempatan untuk
terjadinya penyalahgunaan wewenang atau
perbuatan melawan hukum.
Kerugian Keuangan Negara
merupakan akibat yang timbul
(causaal verband) dari perbuatan
memperkaya diri sendiri dengan
cara melawan hukum.

11. Strategi Berantas TPK
11
Berdasarkan UNCAC
UU No. 7 Tahun 2006
• Pencegahan
• Penegakan hukum
• Harmonisasi peraturan perundang-
undangan
• Kerjasama internasional dan
penyelamatan aset hasil tipikor
• Pendidikan budaya anti korupsi
• Mekanisme pelaporan pelaksanaan
pemberantasan korupsi
Strategi POLRI dalam
Pemberantasan
Korupsi guna
Kepastian Hukum
1. Pencegahan
a. Pengelolaan Dumas
b. Pendidikan Masyarakat
c. Kerjasama dalam dan luar negeri
d. Pengawasan pembangunan
(pemeriksaan dalam rangka
pencegahan)
2. Penegakan Hukum melalui
penyelidikan dan penyidikan
3. Penelusuran dan Pemulihan Aset

12. Strategi Berantas TPK
12
Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi
Nasional Polri (Satgas PEN Polri)
adalah unit khusus yang dibentuk oleh
Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, S.IK,
M.Si pada Tanggal 19 Maret 2021
melalui Surat Perintah Kapolri Nomor:
Sprin/592/VII/OPS.2./2021.
Satuan Tugas ini dibentuk dalam rangka
mengawal kebijakan pemerintah, yaitu
program pemulihan ekonomi sejalan
dengan tema kebijakan fiskal 2021,
Percepatan Pemulihan Ekonomi dan
Penguatan Reformasi.
Cara Bertindak Satgas PEN

13. Potensi Penyimpangan
13
Pos-pos potensi penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan
hukum dalam Program Hibah Air Minum
Mekanisme
▪ Adanya Data Dukung Fiktif (Idle Capacity/Data SR dll)
▪ Adanya pelaksanaan Verifikasi Fiktif/tidak sesuai dengan fakta di
lapangan.
Konstruksi
▪ Pemasangan SR tidak sesuai spek/Mark Up Spek SR
▪ Air tidak mengalir / tidak fungsional / tidak tepat tujuan

14. Upaya Mitigasi
14
Sosialisasi kepada APH dalam hal Skema
PHAM (Program Hibah Air Minum)
▪ Sosialisasi Skema PHAM kepada APH
▪ Pemberdayaan APIP baik pada
Kementerian PUPR dan Stake Holder
terkait.
Penguatan kerjasama & sinergistitas APH
& Pemangku Kepentingan (stake holder)
▪ Kerma & sinergisitas dlm pencegahan
tipidkor.
▪ Kerma & sinergisitas dlm pertukaran
data & informasi
▪ Kerma & sinergisitas dlm pemetaan
risiko tipidkor pada PHAM (Program
Hibah Air Minum) & upaya mitigasi nya
▪ Kontrol Ketat pada tahapan survey dan
minat
▪ Pemantauan Commissioning Test

15. TERIMA KASIH
Dittipidkor Bareskrim Polri
Gedung Awaloedin Djamin Lt. 6 – Mabes Polri,
Jl. Trunojoyo No.3 Jakarta Selatan
15