Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pemberian hak pengelolaan. Hak pengelolaan adalah hak menguasai tanah dari negara dimana pelaksanaan kewenangannya sebagian diserahkan kepada pemegang hak. Besarnya bea berkisar antara 0-50% tergantung penerima hak pengelolaan. Bea harus dibayar sejak diterbitkannya keputusan pemberian

1. PERATURAN PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 112 TAHUN 2000
TENT ANG
PEN GEN AAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TAN AH DAN BANGUN AN KARENA
PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diub ah dengan Und ang-undang N omor 20
Tahun 2000, perlu menetap kan P eraturan Pemerintah tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah d an
Bangunan karena Pemberian Hak Pengelo laan;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 seb ag aimana telah diubah dengan Perubahan Kedua
Undang-Und ang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea P erolehan Hak atas T anah dan Bangunan
(Lembaran Neg ara Republik Indonesia T ahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran N eg ara Nomor
3688) seb ag aimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 T ahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia T ahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PEMERIN TAH P EMERINT AH TENTANG PEN GEN AAN BEA PEROLEHAN HAK AT AS TAN AH DAN BANGUN AN KARENA
PEMBERIAN HAK PEN GELOLAAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Hak Peng elolaan adalah hak menguasai dari N egara
atas tanah yang kewenangan p elaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemeg ang haknya untuk
merencanakan peruntukan dan peng gunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan p elaksanaan
tugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan
pihak ketig a.
Pasal 2
Besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah d an Bangunan karena pemberian Hak Pengelolaan adalah sebagai
berikut :
a. 0% (nol persen) dari Bea Perolehan Hak atas Tanah d an Bangunan yang seharusnya terutang, dalam
hal penerima Hak Pengelolaan adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah
Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga p emerintah lainnya, dan Perusahaan
Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas);
b. 50% (lima puluh persen) d ari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang
dalam hal penerima Hak Pengelolaan selain dimaksud pada huruf a.
Pasal 3
Saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk pemberian Hak Pengelolaan adalah
sejak tanggal ditandatang ani dan diterbitkannya kep utusan pemberian Hak Pengelolaan sesuai dengan peraturan
perundang-und angan yang berlaku.
Pasal 4
(1) Nilai Perolehan Objek Pajak dalam hal pemberian Hak Pengelolaan ad alah nilai pasar pada saat
diterbitkannya keputusan pemberian Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
MyTax Profesional - Licensed to MyTax Profesional 1

2. (2) Dalam hal nilai pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) leb ih rendah dari pad a Nilai Jual Ob jek
Pajak Pajak Bumi dan Bang unan, Nilai Perolehan Objek Pajak yang d igunakan seb ag ai dasar pengenaan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
pada tahun terjadinya pero lehan.
Pasal 5
Kep ala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota hanya dapat melakukan pend aftaran Hak Pengelolaan setelah
Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak b erupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan atau Surat Keterangan Bebas Bea Perolehan Hak atas Tanah d an Bang unan.
Pasal 6
Ketentuan meng enai tata cara pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah d an Bangunan karena pemberian
Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri
Keuangan.
Pasal 7
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah N omor 36 Tahun 1997 tentang
Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bang unan karena Pemberian Hak Pengelolaan (Lembaran
Negara Republik Indo nesia Tahun 1997 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomo r 3708), d inyatakan
tidak berlaku.
Pasal 8
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tangg al 1 Januari 2001.
Ag ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng undang an Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran N eg ara Rep ublik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2000
PRESIDEN REPU BLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Desember 2000
SEKRET ARIS NEGARA REPUBLIK IN DON ESIA,
ttd.
DJOHAN EFFENDI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 214
MyTax Profesional - Licensed to MyTax Profesional 2

3. PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 112 TAHUN 2000
TENT ANG
PEN GEN AAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TAN AH DAN BANGUN AN KARENA
PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN
UMUM
Dalam Und ang-undang N omor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
sebagaimana telah diubah d engan Undang-undang Nomo r 20 Tahun 2000, pemberian Hak Pengelolaan
merup akan ob jek pajak. Dikenakannya Hak Pengelolaan sebagai objek pajak adalah karena penerima Hak
Pengelolaan memp eroleh manfaat ekonomis dari tanah yang dikelolanya. N amun, mengingat pada umumnya
Hak Pengelolaan diberikan kepada Dep artemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah
Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga pemerintah lainnya, dan Perusahaan Umum
Pembangunan Perumahan N asional (Perum Perumnas) tidak dimaksud kan untuk mencari keuntungan,
sehingga pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena pemberian Hak Pengelolaan perlu
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud d engan lembaga pemerintah lainnya antara lain Otorita Peng embangan Daerah
Industri Pulau Batam, Badan Pengelola Gelanggang Olahrag a Senayan, dan lembaga
p emerintah sejenis yang d itetapkan deng an Keputusan Presiden.
Contoh :
Perusahaan U mum Pembangunan Perumahan N asional (Perum Perumnas) memperoleh Hak
Pengelolaan atas tanah seluas 10 Ha dengan N ilai Perolehan Ob jek Pajak sebesar
Rp 1.000.000.000,00 maka besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
terutang adalah sebagai berikut :
- Nilai Perolehan Ob jek Pajak Rp 1.000.000.000,00
- Nilai Perolehan Ob jek Pajak T idak Kena Pajak Rp 60.000.000,00
- Nilai Perolehan Ob jek pajak Kena Pajak Rp 940.000.000,00
- BPHTB terutang = 5% x Rp 940.000.000,00
= Rp 47.000.000,00
- BPHTB yang harus dibayar = 0% x Rp 47.000.000,00
= NIHIL
Huruf b
Contoh :
Suatu Badan Usaha Milik Negara memp eroleh Hak Pengelolaan atas tanah seluas 10 Ha
d engan Nilai Perolehan Objek Pajak sebesar Rp 1.000.000.000,00, maka besarnya BPHTB
terutang adalah sebagai berikut :
- Nilai Perolehan Ob jek Pajak Rp 1.000.000.000,00
- Nilai Perolehan Ob jek Pajak T idak Kena Pajak Rp 60.000.000,00
Nilai Perolehan Ob jek Pajak Kena Pajak Rp 940.000.000,00
- BPHTB terutang = 5% x Rp 940.000.000,00
= Rp 47.000.000,00
- BPHTB yang harus dibayar = 50% x Rp 47.000.000,00
MyTax Profesional - Licensed to MyTax Profesional 3

4. = Rp 23.500.000;00
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Dalam hal penerima Hak Pengelolaan adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen,
Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga pemerintah lainnya,
dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas), maka sebagai
pengganti Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas T anah dan Bangunan adalah Surat Keterangan Bebas
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari Kantor Pelayanan PBB yang wilayahnya meliputi
letak tanah dan atau b angunan yang d iberikan Hak Pengelolaan.
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
T AMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPULBIK INDONESIA NOMOR 4031
MyTax Profesional - Licensed to MyTax Profesional 4