Undang-undang ini menetapkan peraturan darurat tahun 1952 tentang tambahan pajak impor (opsenten) yang sebelumnya telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Peraturan darurat ini memperpanjang penerapan tambahan pajak impor 10% yang sebelumnya berlaku pada tahun 1951 ke tahun 1952. Undang-undang ini mulai berlaku secara surut sejak 1 Januari 1952.

1. UNDANGUNDANG--UNDANG REPUBLIK INDONESIAUNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1952NOMOR 11 TAHUN 1952
TENTANGTENTANG
PENETAPAN UNDANGPENETAPAN UNDANG--UNDANG DARURAT TENTANG TAMBAHAN POKOK BEAUNDANG DARURAT TENTANG TAMBAHAN POKOK BEA
(OPSENTEN) ATAS BEA(OPSENTEN) ATAS BEA--BEA MASUK SELAMA TAHUN 1952 (UNDANGBEA MASUK SELAMA TAHUN 1952 (UNDANG--UNDANGUNDANG
DARURAT NR 4 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANGDARURAT NR 4 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG--UNDANGUNDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANGDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang: a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang
Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan
Undang-undang Darurat tentang tambahan pokok bea
(opsenten) atas bea-bea masuk selama tahun 1952 (Undang-
undang Darurat Nr 4 tahun 1952);
b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Undang-undang
Darurat itu;;
Mengingat : pasal 89 dan pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia;
Dengan persetujuanDengan persetujuan :
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
MemutuskanMemutuskan:
Menetapkan: Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat
tentang tambahan pokok bea (opsenten) atas bea-bea masuk
selama tahun 1952 (Undang-undang Darurat Nr 4 tahun 1952)
sebagai Undang- undang.
Pasal I.Pasal I.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tentang
tambahan pokok bea (opsenten) atas bea-bea masuk selama tahun 1952 (Undang-
undang Darurat Nr 4 tahun 1952) ditetapkan sebagai Undang-undang yang
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1.
1. Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang tentang memungut
opsenten atas bea-bea masuk tahun 1951 (Undang-undang Nr 10 tahun 1952.
Lembaran-Negara Nr 55 tahun 1952) berlaku juga untuk tahun 1952.
2. Angka "1951" yang termaktub dalam pasal 1 Undang-undang Nr 10 tahun 1952
(Lembaran-Negara Nr 55 tahun 1952) dibaca sebagai angka "1952":

2. Pasal II.Pasal II.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut
hingga 1 Januari 1952.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang itu dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 11 Agustus 1952.
Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.
Menteri Keuangan.
SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.
Diundangkan
pada tanggal 21 Agustus 1952.
Menteri Kehakiman.
LOEKMAN WIRIADINATA