Undang-undang ini menetapkan Undang-Undang Darurat No. 15 tahun 1951 tentang penilaian pendapatan dan kekayaan untuk pemungutan pajak sebagai undang-undang, serta mengubah beberapa pasal dalam Ordonansi Pajak Peralihan 1944.
Undang-undang ini menetapkan peraturan pungutan tambahan pajak kekayaan dan perseroan tahun 1951 sebagai undang-undang dengan perubahan tertentu. Pajak kekayaan dikenakan tambahan 100% dan pajak perseroan dikenakan tambahan 300%. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Undang-undang ini menetapkan berlakunya undang-undang, undang-undang darurat, dan peraturan pemerintah terkait masalah pajak yang dikeluarkan sebelum pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai undang-undang yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia mulai 1 Januari 1951.
Undang-undang ini menetapkan Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang perubahan "Rechtnordonnantie" sebagai undang-undang dengan beberapa perubahan dan tambahan. Perubahan ini bertujuan untuk memperketat pengawasan terhadap pengangkutan dan penyimpanan barang ekspor penting agar dapat mencegah perdagangan gelap.
Pajak Penghasilan dan Subjek Pajak PenghasilanNadia Eva
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pajak penghasilan dan subjek pajak. Pertama, dijelaskan definisi pajak penghasilan menurut undang-undang terkait dan jenis-jenis pajak. Kedua, dibahas penggolongan subjek pajak menjadi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri beserta kriterianya. Ketiga, dibedakan perbedaan penting antara wajib pajak dalam negeri dan luar neger
Undang-undang ini menetapkan peraturan pungutan tambahan pajak kekayaan dan perseroan tahun 1951 sebagai undang-undang dengan perubahan tertentu. Pajak kekayaan dikenakan tambahan 100% dan pajak perseroan dikenakan tambahan 300%. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Undang-undang ini menetapkan berlakunya undang-undang, undang-undang darurat, dan peraturan pemerintah terkait masalah pajak yang dikeluarkan sebelum pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai undang-undang yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia mulai 1 Januari 1951.
Undang-undang ini menetapkan Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang perubahan "Rechtnordonnantie" sebagai undang-undang dengan beberapa perubahan dan tambahan. Perubahan ini bertujuan untuk memperketat pengawasan terhadap pengangkutan dan penyimpanan barang ekspor penting agar dapat mencegah perdagangan gelap.
Pajak Penghasilan dan Subjek Pajak PenghasilanNadia Eva
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pajak penghasilan dan subjek pajak. Pertama, dijelaskan definisi pajak penghasilan menurut undang-undang terkait dan jenis-jenis pajak. Kedua, dibahas penggolongan subjek pajak menjadi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri beserta kriterianya. Ketiga, dibedakan perbedaan penting antara wajib pajak dalam negeri dan luar neger
Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) adalah bentuk peralihan hak atas tanah milik bersama menjadi milik satu atau lebih pemilik dengan jumlah yang lebih sedikit. APHB dibuat di hadapan PPAT untuk membuktikan kesepakatan pembagian dan dapat memuat satu atau lebih bidang tanah. Tujuan APHB antara lain untuk memberikan hak atas tanah kepada satu pemilik atau lebih.
[Ringkasan]
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Jenis penerimaannya berasal dari biaya perkara seperti biaya pendaftaran banding, gugatan, dan lainnya. Tarifnya bervariasi mulai dari Rp30.000 untuk gugatan di pengadilan negeri hingga Rp6.000.000 untuk utang lebih dari Rp
Dokumen tersebut membahas tentang hak tanggungan, yang merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan utang tertentu kepada kreditur. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian hak tanggungan menurut UU, objek hak tanggungan, syarat-syarat pembebanan, tata cara pembebanan, dan biaya akta pemberian hak tanggungan (APHT).
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Perubahan tersebut meliputi pengubahan definisi istilah, objek pajak yang dikenakan dan tidak dikenakan bea, dasar pengenaan pajak, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, serta saat terutangnya pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pemberian hak pengelolaan. Hak pengelolaan adalah hak menguasai tanah dari negara dimana pelaksanaan kewenangannya sebagian diserahkan kepada pemegang hak. Besarnya bea berkisar antara 0-50% tergantung penerima hak pengelolaan. Bea harus dibayar sejak diterbitkannya keputusan pemberian
Undang-undang ini mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Undang-undang ini mengatur berbagai jenis pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, restoran, dan lainnya serta mengatur tentang subjek, objek, dan masa pajak.
1. Undang-undang ini menetapkan bahwa Undang-undang Republik Indonesia tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk berlaku di seluruh wilayah Indonesia termasuk daerah luar Jawa dan Madura.
2. Undang-undang ini mencabut peraturan sebelumnya seperti Huwelijksordonnantie dan menetapkan peraturan tunggal tentang pencatatan pernikahan bagi umat Islam di seluruh Indonesia.
3. Undang-undang ini mengatur
Materi kali ni kita membahas salah satu langkah yang dapat dilakukan bagi pemegang Hak Atas Tanah (HAT) apabila akan membagi suatu hak atas tanah menjadi beberapa bagian. Hal ini biasa dilakukan oleh pemegang HAT untuk fungsi dan kegunaan tertentu.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, antara lain menetapkan besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 8.000.000 untuk setiap wajib pajak dan merubah ketentuan mengenai upaya banding ke badan peradilan pajak.
El documento ofrece consejos sobre cómo las mujeres deben comportarse de manera equilibrada: ser amables pero no fáciles, dignas pero no orgullosas, alegres pero no frívolas, dulces pero no empalagosas, y amorosas pero con cautela. Recomienda escuchar pero no siempre creer, y ser mujeres pero no muñecas.
Undang-undang ini mengatur tentang susunan, kekuasaan, dan jalur pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengadilan tertinggi dan memiliki peran mengawasi pengadilan lain serta memutus perkara tingkat pertama dan terakhir dalam berbagai kasus. Undang-undang ini juga mengatur tentang proses pengangkatan hakim, kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan dan pengadilan
Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) adalah bentuk peralihan hak atas tanah milik bersama menjadi milik satu atau lebih pemilik dengan jumlah yang lebih sedikit. APHB dibuat di hadapan PPAT untuk membuktikan kesepakatan pembagian dan dapat memuat satu atau lebih bidang tanah. Tujuan APHB antara lain untuk memberikan hak atas tanah kepada satu pemilik atau lebih.
[Ringkasan]
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Jenis penerimaannya berasal dari biaya perkara seperti biaya pendaftaran banding, gugatan, dan lainnya. Tarifnya bervariasi mulai dari Rp30.000 untuk gugatan di pengadilan negeri hingga Rp6.000.000 untuk utang lebih dari Rp
Dokumen tersebut membahas tentang hak tanggungan, yang merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan utang tertentu kepada kreditur. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian hak tanggungan menurut UU, objek hak tanggungan, syarat-syarat pembebanan, tata cara pembebanan, dan biaya akta pemberian hak tanggungan (APHT).
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Perubahan tersebut meliputi pengubahan definisi istilah, objek pajak yang dikenakan dan tidak dikenakan bea, dasar pengenaan pajak, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, serta saat terutangnya pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pemberian hak pengelolaan. Hak pengelolaan adalah hak menguasai tanah dari negara dimana pelaksanaan kewenangannya sebagian diserahkan kepada pemegang hak. Besarnya bea berkisar antara 0-50% tergantung penerima hak pengelolaan. Bea harus dibayar sejak diterbitkannya keputusan pemberian
Undang-undang ini mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Undang-undang ini mengatur berbagai jenis pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, restoran, dan lainnya serta mengatur tentang subjek, objek, dan masa pajak.
1. Undang-undang ini menetapkan bahwa Undang-undang Republik Indonesia tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk berlaku di seluruh wilayah Indonesia termasuk daerah luar Jawa dan Madura.
2. Undang-undang ini mencabut peraturan sebelumnya seperti Huwelijksordonnantie dan menetapkan peraturan tunggal tentang pencatatan pernikahan bagi umat Islam di seluruh Indonesia.
3. Undang-undang ini mengatur
Materi kali ni kita membahas salah satu langkah yang dapat dilakukan bagi pemegang Hak Atas Tanah (HAT) apabila akan membagi suatu hak atas tanah menjadi beberapa bagian. Hal ini biasa dilakukan oleh pemegang HAT untuk fungsi dan kegunaan tertentu.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, antara lain menetapkan besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 8.000.000 untuk setiap wajib pajak dan merubah ketentuan mengenai upaya banding ke badan peradilan pajak.
El documento ofrece consejos sobre cómo las mujeres deben comportarse de manera equilibrada: ser amables pero no fáciles, dignas pero no orgullosas, alegres pero no frívolas, dulces pero no empalagosas, y amorosas pero con cautela. Recomienda escuchar pero no siempre creer, y ser mujeres pero no muñecas.
Undang-undang ini mengatur tentang susunan, kekuasaan, dan jalur pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengadilan tertinggi dan memiliki peran mengawasi pengadilan lain serta memutus perkara tingkat pertama dan terakhir dalam berbagai kasus. Undang-undang ini juga mengatur tentang proses pengangkatan hakim, kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan dan pengadilan
El documento compara las ventajas y desventajas de la cerveza y las mujeres a través de una serie de afirmaciones humorísticas. Finalmente concluye que la cerveza obtiene una puntuación de 11-7 sobre las mujeres en esta comparación cómica.
Este documento presenta un mapa de una villa salvadoreña, identificando varias características y lugares notables como calles, parques, iglesias, escuelas, clínicas y otros servicios. Se mencionan lugares como la calle Salvador Rodríguez, la parroquia Nuestra Señora del Refugio, la cancha de fútbol, la escuela local y la unidad de salud. También se incluyen vistas de lugares como el cerro Chingo, el antiguo basurero ahora convertido en zona verde y el
O documento descreve brevemente várias partes e funções do corpo humano, incluindo glóbulos vermelhos, células NK, células nervosas, dentes, intestino, esqueleto, papilas gustativas, estômago, duodeno, apêndice, plaquetas, pulmões, testículos, embrião, glóbulos brancos, macrófagos, cristais de estrogênio, células do plexo coróide, nariz, olho e retina.
El documento presenta la visión y estrategia del Colegio San Jorge de Miraflores para promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Su objetivo es que para el 2010, las dos terceras partes de los docentes dominen y apliquen las TICs en la enseñanza. Actualmente, el 62% de los docentes son principiantes en el uso de TICs. El colegio ha invertido en infraestructura tecnológica y capacitación docente, y planea ampliar estas iniciativas, adem
El documento describe un ascensor hecho de madera y contrachapado que tiene como objetivo transportar una pequeña caja de cartón de un nivel a otro usando un motor y sistema de poleas. Explica los pasos seguidos para construirlo, incluyendo elaborar las paredes y base, unir las piezas, agregar el motor y cable, y solo queda decorarlo. También menciona problemas como la goma saliéndose de las poleas y tener que lijar las tablas varias veces.
Undang-undang ini mengatur tentang gaji, tunjangan, biaya perjalanan dan penginapan bagi Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua berhak menerima gaji, tunjangan, rumah dinas, mobil dinas dan tunjangan jabatan. Anggota berhak menerima tunjangan, uang duduk, dan penggantian biaya perjalanan dan penginapan. Undang-undang ini juga mengatur tentang tunjangan bagi anggota yang mer
Undang-undang ini mengatur penunjukan dokter praktik swasta untuk membantu pemerintah dalam keadaan darurat kesehatan seperti bencana alam atau wabah. Dokter-dokter tersebut dapat ditugaskan untuk bekerja di tempat yang ditentukan pemerintah selama dua bulan. Mereka juga diberikan perlindungan dan kompensasi selama menjalankan tugas bantuan darurat tersebut.
Análisis del discurso digital de los diarios El-Nacional.com y El Impulso Digital, de Venezuela, realizado por María Cecilia Aguana y María Inmaculada Sanseverino.
El estudio se realiza como requerimiento de la asignatura de Redacción Periodística para Medios Digitales II, de la Especialización en Periodismo Digital de la Universidad Monteávila.
Undang-undang ini mengatur tentang pemberian tunjangan pensiun kepada bekas ketua dan anggota DPR. Tunjangan pensiun dihitung berdasarkan lamanya masa jabatan dengan persentase tertentu dari gaji/tunjangan. Tunjangan pensiun juga diberikan kepada janda pensiunan DPR apabila suaminya meninggal dunia.
Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.011/2012 menetapkan penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak menjadi Rp24,3 juta untuk Wajib Pajak perorangan dan Rp2,025 juta tambahan untuk yang kawin, serta mengatur ketentuan pelaksanaan dan berlakunya peraturan ini mulai 1 Januari 2013.
Peraturan Menteri Keuangan ini menyesuaikan besarnya penghasilan tidak kena pajak menjadi Rp24,3 juta untuk Wajib Pajak perorangan dan menambah Rp2 juta untuk yang kawin serta anggota keluarga. Ketentuan ini berlaku sejak 1 Januari 2013.
Undang-undang ini menetapkan peraturan tentang penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara serta pengumuman undang-undang dan peraturan pemerintah. Ditetapkan pula tata cara penerbitan, penomoran, dan pengumuman undang-undang dan peraturan pemerintah agar diketahui masyarakat.
UU th 2008 No 36 Pajak Penghasilan - Batang tubuhChairudin NR
Undang-undang ini membahas perubahan keempat atas undang-undang pajak penghasilan. Perubahan ini bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara, menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum. Secara garis besar, perubahan ini mengatur tentang subjek dan objek pajak serta pengaturan lebih lanjut terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
Undang-undang ini membahas perubahan keempat atas undang-undang pajak penghasilan. Perubahan ini bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara, menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum. Secara garis besar, perubahan ini mengatur tentang subjek dan objek pajak serta pengaturan lebih lanjut terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
UU Nomor 36 Tahun 2008 perubahan keempat atas undang undang nomor 7 tahun 198...widigdya
Undang-undang ini membahas perubahan keempat atas undang-undang pajak penghasilan. Perubahan ini bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara, menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum. Secara garis besar, perubahan ini mengatur tentang subjek dan objek pajak serta pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
Undang-undang ini menetapkan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1951 sebagai undang-undang yang mengubah "Grondhuurordonnantie" dan "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" tentang sewa tanah. Undang-undang ini menambahkan pasal baru tentang pembatasan jangka waktu sewa tanah untuk tanaman tertentu dan penentuan biaya sewa tanah. Undang-undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Persandingan UU PPN Existing UU No 42 Th 2009Chairudin NR
Dokumen tersebut membahas perubahan undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pada tahun 1983, 2000, dan 2009. Perubahan-perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum, keadilan, dan penyederhanaan sistem perpajakan serta mengamankan penerimaan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian kebakaran hutan, faktor penyebabnya, bentuk-bentuk kebakaran hutan, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan kehutanan. Dokumen juga menjelaskan struktur organisasi penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Rokan Hilir.
Dokumen tersebut merupakan perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan ini mencakup pengubahan dan penambahan beberapa pasal serta bab dalam Undang-Undang Dasar terkait sistem pemerintahan, kepresidenan, pendidikan, ekonomi, dan proses perubahan Undang-Undang Dasar.
Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 menetapkan pengelolaan kawasan lindung untuk melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dokumen ini mengatur tentang ruang lingkup, tujuan, dan pokok-pokok kebijakan kawasan lindung yang mencakup kawasan hutan lindung, bergambut, resapan air, sempadan pantai dan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, serta kawasan suaka alam dan cagar budaya.
Undang-undang ini menetapkan pemungutan opsenten 50% atas bea masuk selama tahun 1951 untuk meningkatkan pendapatan negara. Beberapa pos tarif dikenakan opsenten lebih tinggi antara 100-400% tergantung jenis barangnya. Undang-undang ini mulai berlaku pada 1 Januari 1951.
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1950 menetapkan pembentukan jabatan Gubernur Militer Ibu Kota untuk menjamin keamanan di Jakarta dan sekitarnya. Gubernur Militer ini merangkap sebagai Komandan Territorial militer dan memegang kekuasaan pemerintahan, polisi, dan militer di wilayah tersebut selama masih dalam keadaan darurat.
Undang-undang ini menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara sebagai Undang-Undang Federal dan memberlakukan perubahan-perubahan tertentu pada aturan hukum acara pidana militer.
Undang-undang No. 4 Tahun 1950 mengatur tentang penggantian kerugian bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat. Undang-undang ini menetapkan tunjangan, gaji, dan fasilitas perjalanan dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan anggota dewan memperoleh penghasilan yang layak sehingga dapat sepenuhnya ber
Dokumen tersebut merupakan undang-undang tentang grasi di Indonesia yang mengatur tentang prosedur permohonan grasi bagi mereka yang dihukum oleh putusan pengadilan. Undang-undang ini mengatur tentang instansi yang dapat diajukan permohonan grasi, tenggang waktu pengajuan, dan tata cara penyelesaian permohonan grasi hingga keputusan Presiden.
Perpu ini mengatur tentang pelaksanaan hak memilih dan menolak kewarganegaraan Indonesia bagi orang yang berada di bawah kekuasaan Belanda menjelang penyerahan kedaulatan. Orang tersebut dapat menyatakan pilihan kewarganegaraannya kepada pejabat yang berwenang seperti hakim atau bupati, dan pilihan itu akan dicatat dan dilaporkan kepada pemerintah.
Undang-undang ini menetapkan Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1950 tentang penurunan cukai tembakau sebagai undang-undang, dengan beberapa perubahan dan tambahan pada tarif cukai tembakau. Undang-undang ini mulai berlaku secara surut sejak 1 Juli 1950.
1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-
NOMOR 34 TAHUN 1953
TENTANG
PENETAPAN quot;UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 15 TAHUN 1951, PENILAIAN
quot;UNDANG-
DARI BAGIAN-BAGIAN PENDAPATAN DAN KEKAYAAN, BAIK YANG DIPEROLEH
BAGIAN-
MAUPUN YANG BERADA DALAM UANG ASING UNTUK PEMUNGUTAN PAJAK
PERALIHAN, PAJAK UPAH, PAJAK PERSEROAN DAN PAJAK KEKAYAAN DAN
PERALIHAN,
TENTANG PENGUBAHAN ORDONANSI PAJAK PERALIHAN 1944quot; (LEMBARAN-
(LEMBARAN-
NEGARA NOMOR 87 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG
UNDANG-
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang: bahwa Pemerintah berdasarkan Pasal 96 ayat 1 Undang-undang
Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-
undang Darurat No. 15 tahun 1951 tentang penilaian dari bagian-
bagian pendapatan dan kekayaan, baik yang diperoleh maupun
yang berada dalam uang asing, untuk pemungutan pajak peralihan,
pajak upah, pajak perseroan dan pajak kekayaan dan tentang
perubahan ordonansi pajak peralihan 1944 (Lembaran Negara
No.87 tahun 1951);
Menimbang: Bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang
Darurat tersebut ditetapkan sebagai Undang-undang;
Mengingat : Pasal 97 jo. Pasal 89 dan Pasal 117 Undang-undang Dasar
Sementara Republik Indonesia:
Dengan persetujuan :
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Memutuskan:
Memutuskan
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG
DARURAT No. 15 TAHUN 1951 TENTANG PENILAIAN DARI BAGIAN-
BAGIAN PENDAPATAN DAN KEKAYAAN' BAIK YANG DIPEROLEH
MAUPUN YANG BERADA DALAM UANG ASING UNTUK
PEMUNGUTAN PAJAK PERALIHAN, PAJAK UPAH, PAJAK
PERSEROAN DAN PAJAK KEKAYAAN DAN TENTANG PERUBAHAN
ORDONANSI PAJAK PERALIHAN 1944 (LEMBAGA NEGARA no.87
TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pasal I.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 15 tahun
1951 tentang penilaian dari bagian-bagian pendapatan dan kekayaan, baik yang
2. diperoleh maupun yang berada dalam uang asing, untuk pemungutan pajak
peralihan, pajak upah, pajak perseroan dan pajak kekayaan dan tentang perubahan
ordonansi pajak peralihan 1944 (Lembaran Negara No. 87 tahun 1951) ditetapkan
sebagai Undang-undang, dengan tambahannya sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal kesatu
Untuk pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak
Kekayaan, oleh Menteri Keuangan dapat diadakan aturan tentang penilaian dalam
satuan-hitung uang Indonesia dari bagian-bagian pendapatan, upah, laba maupun
kekayaan, baik yang diperoleh, maupun yang berada dalam uang asing.
Pasal kedua
Ordonansi Pajak Peralihan 1944, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1951 (Lembaran Negara No. 15),
diubah lagi sebagai berikut:
I. Pasal 8 dibubuhi ayat ketujuh, yang bunyinya: quot;(7).Untuk mereka, yang tidak
bertempat-kediaman di Indonesia, maka besarnya pajak yang terhutang,
dengan memperhatikan apa yang ditentukan pada ayat 1 dan 1a, sedikitnya
3% dari pendapatan yang dibulatkan ke bawah hingga Rp.100,- penuhquot;.
II. Sesudah pasal 8 disisipkan pasal baru, yang bunyinya:
Pasal 8a
(1) Dalam menjalankan Pasal 8 tidak diperhatikan apa yang diperoleh oleh
orang yang tidak bertempat-kediaman di Indonesia sebagai hasil bersih
dari hak-hak atas gaji, gaji-perlop, uang-tunggu, sokongan, pensiun dan
lain-lain pendapatan yang terikat pada kelakuan suatu jabatan atau
pekerjaan yang dibebankan pada Keuangan Umum Indonesia. Dari
pendapatan itu pajak dihitung menurut tarip, yang dimuat dalam ruangan I
dan II dari tabel yang mengikutinya.
(2) Untuk tiap orang keluarga sedarah atau semenda garis lurus, yang berada
penuh dalam tanggungan wajib-pajak, juga untuk tiap orang anak-angkat,
kesemuanya hingga paling banyak sepuluh orang, maka pajak
dikurangkan sebagai berikut :
a. Dari pendapatan maka ditetapkan pendapatan-sisa, arti pendapatan-
sisa ialah pendapatan dipotong dengan Rp. 600,- untuk tiap orang yang
berhak untuk diberikan pengurangan.
b. Jumlah pajak menurut ruangan II dari tabel atas pendapatan yang sama
dengan pendapatan-sisa sebagaimana dimuat dalam ruangan I,
dikurangkan dengan banyaknya hasil-hasil bilangan orang yang
berhak untuk diberikan pengurangan, dan dengan jumlah potongan-
keluarga tambahan menurut ruangan III, yang mengikuti pendapatan-
sisa.
3. c. Jumlah yang diperoleh dengan pelakuan yang ditentukan pada huruf-
huruf a dan b merupakan pajak yang terhutang, dengan tidak
mengurangi yang ditentukan pada huruf d.
d. Pajak yang terhutang besarnya paling sedikit 3% dari pendapatan
yang dibulatkan ke bawah hingga Rp. 100,- penuh.
(3) Untuk menjalankan yang ditentukan pada Pasal 8c maka pendapatan yang
bersangkutan dianggap menerbitkan kewajiban pajak tersendiriquot;.
III. Dalam Pasal 8c, ayat kelima, maka kata-kata. ' Pasal 8quot; diganti dengan quot;pasal-
pasal 8 dan 8aquot;:
Pasal II
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap
orang,dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini
dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 18 Desember 1953.
Presiden Republik Indonesia,
ttd.
SOEKARNO.
MENTERI KEUANGAN,
Ttd
ONG ENG DIE.
Diundangkan
pada tanggal 28 Desember 1953
Menteri Kehakiman,
ttd.
JODY GONDOKUSUMO.
4. MEMORI PENJELASAN MENGENAI RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG
UNDANG
PENETAPAN quot;UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 15 TAHUN 1952, UNTUK
quot;UNDANG-
PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING UNTUK TAHUN-TAHUN 1953 DAN
TAHUN-
BERIKUTNYAquot; (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 90 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG-
(LEMBARAN- UNDANG-
UNDANG.
MEMORI PENJELASAN MENGENAI RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG
PENETAPAN quot;UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 15 TAHUN 1951, PENILAIAN DARI
BAGIAN-BAGIAN PENDAPATAN DAN KEKAYAAN, BAIK YANG DIPEROLEH MAUPUN
YANG BERADA DALAM UANG ASING UNTUK PEMUNGUTAN PAJAK PERALIHAN, PAJAK
UPAH, PAJAK PERSEROAN DAN PAJAK KEKAYAAN DAN TENTANG PENGUBAHAN
ORDONANSI PAJAK PERALIHAN 1944quot; (LEMBARAN- NEGARA NOMOR 87 TAHUN 1951)
SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Isi memori penjelasan ini sesuai dengan apa yang termaktub dalam Tambahan
Lembaran Negara No. 152.
Menteri Kehakiman,
DJODY GONDOKUSUMO.