SlideShare a Scribd company logo
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2O2O
TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAI(YAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
Mengingat
a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan
tabungan perumahan rakyat dan akuntabilitas
pengelolaan dana tabungan perumahan rakyat, perlu
mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2O2O
tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hunrf a, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2O2O tentang
Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat;
1. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OL6 tentang Tabungan
Perumahan Rakyat (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2O2O tentang
Penyelenggaraan Tabungan Pemmahan Ralcyat
(l.,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
136, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6517);
SK No 213501 A
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2O2O
TENTANG PEI{YELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN
RAKYAT.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2O2O tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan
Ralryat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 65171 diubah sebagai berikut:
1. Setelah angka 19 Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka,
yakni angka 20 dan angka 21, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud
dengan:
1. Tabungan Per,'rmahan Ralryat, yang selanjutnya
disebut Tapera adalah penyimpanan yang
dilakukan oleh Peserta secara periodik dalam
jangka waktu tertentu yang hanya dapat
dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan
dan/atau dikembalikan berikut hasil
pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.
2. Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium
sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab
jabatan, dan risiko Pekerjaan.
3. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan
dari pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja
yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan
perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi
Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan
dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
4. Penghasilan adalah pendapatan bersih yang
diterima oleh Pekerja Mandiri dari hasil usaha atau
pekerjaan dalam proses produksi barang dan/atau
jasa yang dinilai dalam bentuk uang.
5.SimPanan...
SK No 213502 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
5. Simpanan adalah sejumlah uang yang dibayar
secara periodik oleh Peserta dan/atau Pemberi
Kerja.
6. Dana Tapera adalah dana amanat milik seluruh
Peserta yang merupakan himpunan Simpanan
beserta hasil pemupukannya.
7. Kontrak Investasi Kolektif, yang selanjutnya
disingkat KIK adalah kontrak antara Manajer
Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat
pemegang unit penyertaan dan Manajer lnvestasi
diberi wewenang untuk mengelola portofolio
investasi kolektif serta Bank Kustodian diberi
wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
8. Rekening Dana Tapera adalah rekening yang
dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah Badan
Pengelola Tapera yang didalamnya terdapat
subrekening atas nama Peserta untuk menampung
pembayaran Simpanan dengan prinsip
konvensional atau syariah dan hasil
pemupukannya.
9. Komite Tapera adalah komite yang berfungsi
merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam
pengelolaan Tapera.
10. Badan Pengelola Tapera, yang selanjutnya disebut
BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk
untuk mengelola Tapera.
1 1. Peserta Tapera, yang selanjutnya disebut Peserta
adalah setiap warga negara Indonesia dan warga
negara asing pemegang visa dengan maksud
bekerja di wilayah lndonesia paling singkat 6
(enam) bulan yang telah membayar Simpanan.
t2. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
13. Pekerja Mandiri adalah setiap warga negara
Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung
pada Pemberi Kerja untuk mendapatkan
Penghasilan.
SK No 213503 A
14.Pemberi...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
14. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan,
pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya
yang mempekerjakan tenaga kerja dengan
membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain
atau penyelenggara negara yang mempekerjakan
pegawai Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara
Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia dengan membayar Gaji sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
15. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana
dari masyarakat termasuk dari BP Tapera dalam
bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup
rakyat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan
perumahan.
16. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan
barang dan/atau jasa.
L7. Bank Penampung adalah Bank umum tempat
dimana Bank Kustodian membuka rekening untuk
menerima setoran Simpanan Peserta.
18. Bank Kustodian adalah Bank umum yang telah
memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan untuk menjalankan usaha jasa
penitipan efek dan harta lain yang berkaitan
d"ngan efek serta jasa lain, termasuk menerima
dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan
transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening
yang menjadi nasabahnYa.
19. Manajer lnvestasi adalah pihak yang kegiatan
usahanya mengelola portofolio efek untuk para
nasabah atau mengelola portofolio investasi
kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali
perusahaan asuransi, dana pensiun, dan Bank
yang melakukan sendiri kegiatan usahanya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
20. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan adalah
dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan
perumahan kepada masyarakat berpenghasilan
rendah.
2l.Dana...
SK No 213504A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
21. Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
adalah dana yang berasal dari anggaran
pendapatan dan belanja negara untuk mendukung
program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan.
2. Penjelasan Pasal 7 huruf j diubah sebagaimana
tercantum dalam penjelasan.
3. Ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 15 diubah
serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai
berikut:
(1)
Pasal 15
Besaran Simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3o/o
(tiga persen) dari Gaji atau Upah unhrk Peserta
Pekerja dan Penghasilan untuk Peserta Pekerja
Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (3).
Besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk Peserta Pekerja ditanggung
bersama oleh Pernberi Kerja sebesar O,1Vo (nol
koma lima persen) dan Pekerja sebesar 2,5o/o (dua
koma lima persen).
Besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk Peserta Pekerja Mandiri
ditanggung sendiri oleh Pekerja Mandiri.
Dasar perhitungan untuk menentukan perkalian
besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (21 dilaksanakan dengan
ketentuan:
a. Pekerja yang menerima Gaji atau Upah yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan anggaran pendapatan dan
belanja daerah diatur oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan dengan berkoordinasi
dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aParatur negara;
b. Pekerja/buruh badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, badan usaha milik
desa, dan badan usaha milik swasta diatur
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
c.Pekerja...
(2t
(3)
(4)
SK No 213505 A
(s)
PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA
-6-
c. Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf j diatur oleh menteri Yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang ketenagakerjaan; dan
d. Pekerja Mandiri diatur oleh BP Tapera.
Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan, dan Komisioner BP Tapera dalam
mengatur dasar perhitungan untuk menentukan
perkalian besaran Simpanan Peserta sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan
permukiman.
4
(5a) Dasar perhitungan untuk menentukan perkalian
besaran Simpanan Peserta Pekerja Mandiri
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari
penghasilan yang dilaporkan.
(6) Besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan evaluasi.
(71 Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar
perhitungan untuk menentukan perkalian besaran
Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada
ayat (5a) diatur dengan Peraturan BP Tapera.
Ketentuan ayat (3) Pasal 31 diubah serta di antara
ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni
ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 31 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 3 1
(1) BP Tapera menunjuk Manajer Investasi dan Bank
Kustodian dalam waktu paling lambat 3 (tiga)
bulan sejak BP Tapera mulai beroperasi.
l2l Manajer lnvestasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat ditunjuk lebih dari 1 (satu).
(3) BP Tapera menunjuk Bank Kustodian yang terdiri
atas:
a. 1 (satu) bank umurn yang melaksanakan
prinsip konvensional; dan
1 (satu) bank umum yang melaksanakan
prinsip syariah.
(3a) Penunjukan...
b
SK No 213506 A
5
PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA
-7 -
(3a) Penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan
kemampuan bank umum yang melaksanakan
prinsip syariah sebagai Bank Kustodian.
(3b) Dalam hal belum terdapat kemampuan bank
sebagaimana dimaksud pada ayat (3a), BP Tapera
menunjuk bank umum yang melaksanakan prinsip
konvensional yang memiliki sertifikasi syariah dari
lembaga yang berwenang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penunjukan Manajer Investasi dan Bank Kustodian
diatur dengan Peraturan BP Tapera.
Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 52 diubah serta
di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat,
yakni ayat (3a) sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 52
Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan
keuangan tahunan Dana Tapera yang telah diaudit
oleh akuntan publik kepada BP Tapera.
Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan
keuangan tahunan KIK dalam rangka pemupukan
Dana Tapera kepada BP TaPera.
Bank atau Perusahaan Pembiayaan wajib
melaporkan pelaksanaan penyaluran pembiayaan
perumahan kepada BP Tapera dan Bank
Kustodian.
(3a) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (21 disusun dan disampaikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan mengenai bentuk, isi, dan waktu
pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dengan Peraturan BP Tapera.
6. Pasal 63 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 63 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 63
(1) Dana Tapera bersumber dari:
a. hasil penghimpunan Simpanan Peserta;
b. hasil pemupukan Simpanan Peserta;
c.hasil ...
(1)
(21
(3)
SK No 213507 A
7
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-8-
c. hasil pengembalian kredit/pembiayaan dari
Peserta;
d. hasil pengatihan aset Tabungan Perumahan
Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh Badan
Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai
Negeri Sipil;
e. dana wakaf; dan
f. dana lainnya yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(21 Dihapus.
Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 63A sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 63A
(1) Dana Tapera yang bersumber dari dana wakaf dan
dana lainnya dikelola secara terpisah dari sumber
dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.
(21 Ketentuan mengenai pengelolaan Dana Tapera
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan BP TaPera.
Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 64 diubah,
di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat,
yakni ayat (1a) dan ayat (1b), serta di antara ayat (5) dan
ayat (6) disisipkan I (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga
Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 64
(1) BP Tapera mengelola Dana Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan yang dialihkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan kepada BP
Tapera.
(1a) Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
investasi pemerintah yang dikelola secara terpisah
dari Dana Tapera.
(1b) BP Tapera . . .
8
SK No 213508 A
PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA
-9-
(1b) BP Tapera mengelola Dana Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai
investasi pemerintah.
(21 Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
yang dikelola badan layanan umum yang
melaksanakan fungsi pembiayaan perumahan dan
piutang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan yang telah diterima oleh masyarakat.
(3) Atas dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), Pemerintah mendapatkan manfaat
paling sedikit setara dengan hasil investasi yang
diperoleh sebelum dana Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan dikelola BP Tapera'
(4) Pengalihan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan ke dalam Dana Tapera dilaksanakan
dan diselesaikan paling lambat tahun 2O2L.
(5) Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-
waktu dapat ditarik kembali oleh Pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(5a) Selain penarikan Dana Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), Dana Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan dapat dihentikan pada
saat BP Tapera sudah beroperasi penuh.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme
pengalihan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan ke Dana Tapera sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan penarikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar...
SK No 213509 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
_10_
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2024
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 83
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan
Hukum,
ttd
ttd
SK No 213510 A
Djaman
PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2O2O
TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
UMUM
Proses pengelolaan Tapera dilakukan melalui penyimpanan oleh Peserta
secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat
dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan
berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Guna efektivitas
penyelenggaraan Tapera perlu penegasan pengaturan kewenangan dalam
penentuan dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran
Simpanan Peserta Tapera.
Pemanfaatan Dana Tapera dilakukan untuk pembiayaan perumahan
bagi Peserta. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam pemanfaatan
Dana Tapera, bank atau perusahaan pembiayaan wajib melaporkan
pelaksanaa.t penyaluran pembiayaan perumahan kepada BP Tapera dan
-Bank
Kustodian. Pelaporan penyaluran pembiayaan perumahan dilakukan
dengan ketentuan bentuk, isi, dan waktu pelaporan yang diatur oleh BP
Tapera.
Dana Tapera merupakan dana amanat milik seluruh Peserta yang
merupakan himpunan Simpanan Peserta beserta hasil pemupukannya.
DanaTapera bersumber dari hasil penghimpunan Simpanan Peserta, hasil
p.*upr[.an Simpanan Peserta, hasil pengembalian kredit/pembiayaan dari
Peserta, hasil pengalihan aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
yang dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai
ttegiri Sipil, dana wakaf, dan dana lainnya yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam penyelenggaraan Tapera yang akuntabel perlu diatur pemisahan
pengelolaan dana wakaf dan dana lainnyayang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dari pengelolaan Dana Tapera yang
bersumber dari hasil penghimpunan Simpanan Peserta, hasil pemupukan
Simpanan Peserta, hasil pengembalian kredit/pembiayaan dari Peserta, dan
hasit pengalihan aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang
dikelo}a oieh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri
Sipil.
Pengelolaan. . .
I
SK No 213511 A
PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-2-
Pengelolaan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
dialihkan kepada BP Tapera sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya'
Dana Fasiliias Likuiditas Pembiayaan Perumahan merupakan investasi
pemerintah yang dikelola secara terpisah dari Dana Tapera dan dikelola oleh
bp Tapera seiuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
*.rrg.rr.i investasi pemerintah. Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
peruinahan selain dapat ditarik sewaktu-waktu oleh Pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dihentikan pada
saat BP Tapera sudah beroperasi penuh.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pegawai Aparatur Sipil Negara"
terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Hurlf h
Cukup jelas.
SK No 2l35l2
Huruf i. . .
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Huruf i
Huruf j
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 63A
Cukup jelas.
Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (1a)
CukuP jelas.
Ayat (1b)
Cukup jelas.
PRESIDEN
R.EPUBLIK INDONESIA
-3-
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan "Pekerja yang tidak termasuk
Pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai
dengan huruf i yang menerima Gaji atau Upah" antara
lain pegawai BP Tapera, pegawai Bank Indonesia,
pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan
warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling
singkat dalam waktu 6 (enam) bulan.
SK No 213513 A
Ayat(21 ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah debitur
pada badan layanan umum yang melaksanakan fungsi
pembiayaan perumahan dan piutang Fasilitas
Likuiditas Pembiayaan Perumahan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (5a)
Yang dimaksud dengan "BP Tapera sudah beroperasi
penuh" adalah BP Tapera sudah melakukan kegiatan
pengerahan, pemupukan, dan pemanfaatan Dana
Tapera yang berkelanjutan sehingga target yang
ditetapkan oleh Pemerintah dapat dipenuhi sepenuhnya
dari Dana Tapera.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6917
SK No 213514 A

More Related Content

What's hot

Wawasan dan kajian MIPA : Hakikat Kimia
Wawasan dan kajian MIPA : Hakikat KimiaWawasan dan kajian MIPA : Hakikat Kimia
Wawasan dan kajian MIPA : Hakikat Kimia
Lana Karyatna
 
Tugas dan wewenang polri
Tugas dan wewenang polriTugas dan wewenang polri
Tugas dan wewenang polri
Ucke Gadzali
 
FORM LEARNING JOURNAL.docx
FORM LEARNING JOURNAL.docxFORM LEARNING JOURNAL.docx
FORM LEARNING JOURNAL.docx
MAHMUN SYARIF
 
Kaidah/Keyakinan agama terhadap manusia
Kaidah/Keyakinan agama terhadap manusiaKaidah/Keyakinan agama terhadap manusia
Kaidah/Keyakinan agama terhadap manusia
pjj_kemenkes
 
Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...
Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...
Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...
Nugroho Ariwibowo
 
Modul Peran Legislatif Dalam Perubahan Tata Kelola Pemerintahan
Modul Peran Legislatif Dalam Perubahan Tata Kelola PemerintahanModul Peran Legislatif Dalam Perubahan Tata Kelola Pemerintahan
Modul Peran Legislatif Dalam Perubahan Tata Kelola Pemerintahan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Demokrasi untuk pegangan siswa
Demokrasi untuk pegangan siswaDemokrasi untuk pegangan siswa
Demokrasi untuk pegangan siswa
nurulmarkhumah
 
larutan asam dan basa
 larutan asam dan basa larutan asam dan basa
larutan asam dan basa
mfebri26
 
Kewarganegaraan: Struktur dan Sistem Politik Dunia dan Indonesia
Kewarganegaraan: Struktur dan Sistem Politik Dunia dan IndonesiaKewarganegaraan: Struktur dan Sistem Politik Dunia dan Indonesia
Kewarganegaraan: Struktur dan Sistem Politik Dunia dan Indonesia
Shanti Wulandara
 
Daftar Bacaleg Partai Demokrat
Daftar Bacaleg Partai DemokratDaftar Bacaleg Partai Demokrat
Daftar Bacaleg Partai Demokrat
IndahMutiaraKami
 
Sifat koligatif larutan
Sifat koligatif larutanSifat koligatif larutan
Sifat koligatif larutan
HarryFairuz
 
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesiaKelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
apotek agam farma
 
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Siti Hardiyanti
 
PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA
PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA  PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA
PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA
vina irodatul afiyah
 
Apakah istilah lain yang memiliki makna yang sama dengan constituer
Apakah istilah lain yang memiliki makna yang sama dengan constituerApakah istilah lain yang memiliki makna yang sama dengan constituer
Apakah istilah lain yang memiliki makna yang sama dengan constituer
Hafiza .h
 
Komisi yudisial
Komisi yudisialKomisi yudisial
Komisi yudisial
enggalfauzia
 
Permasalahan pemilu di indonesia
Permasalahan pemilu di indonesiaPermasalahan pemilu di indonesia
Permasalahan pemilu di indonesia
Election Commision
 
PPT AKTIVITAS 11.pptx
PPT AKTIVITAS 11.pptxPPT AKTIVITAS 11.pptx
PPT AKTIVITAS 11.pptx
TANPANAMA669133
 

What's hot (20)

Wawasan dan kajian MIPA : Hakikat Kimia
Wawasan dan kajian MIPA : Hakikat KimiaWawasan dan kajian MIPA : Hakikat Kimia
Wawasan dan kajian MIPA : Hakikat Kimia
 
Tugas dan wewenang polri
Tugas dan wewenang polriTugas dan wewenang polri
Tugas dan wewenang polri
 
FORM LEARNING JOURNAL.docx
FORM LEARNING JOURNAL.docxFORM LEARNING JOURNAL.docx
FORM LEARNING JOURNAL.docx
 
Kaidah/Keyakinan agama terhadap manusia
Kaidah/Keyakinan agama terhadap manusiaKaidah/Keyakinan agama terhadap manusia
Kaidah/Keyakinan agama terhadap manusia
 
Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...
Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...
Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...
 
Modul Peran Legislatif Dalam Perubahan Tata Kelola Pemerintahan
Modul Peran Legislatif Dalam Perubahan Tata Kelola PemerintahanModul Peran Legislatif Dalam Perubahan Tata Kelola Pemerintahan
Modul Peran Legislatif Dalam Perubahan Tata Kelola Pemerintahan
 
Demokrasi untuk pegangan siswa
Demokrasi untuk pegangan siswaDemokrasi untuk pegangan siswa
Demokrasi untuk pegangan siswa
 
larutan asam dan basa
 larutan asam dan basa larutan asam dan basa
larutan asam dan basa
 
Kewarganegaraan: Struktur dan Sistem Politik Dunia dan Indonesia
Kewarganegaraan: Struktur dan Sistem Politik Dunia dan IndonesiaKewarganegaraan: Struktur dan Sistem Politik Dunia dan Indonesia
Kewarganegaraan: Struktur dan Sistem Politik Dunia dan Indonesia
 
Daftar Bacaleg Partai Demokrat
Daftar Bacaleg Partai DemokratDaftar Bacaleg Partai Demokrat
Daftar Bacaleg Partai Demokrat
 
Sifat koligatif larutan
Sifat koligatif larutanSifat koligatif larutan
Sifat koligatif larutan
 
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesiaKelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
 
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
 
PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA
PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA  PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA
PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA
 
Apakah istilah lain yang memiliki makna yang sama dengan constituer
Apakah istilah lain yang memiliki makna yang sama dengan constituerApakah istilah lain yang memiliki makna yang sama dengan constituer
Apakah istilah lain yang memiliki makna yang sama dengan constituer
 
Spectrofotometer
SpectrofotometerSpectrofotometer
Spectrofotometer
 
Komisi yudisial
Komisi yudisialKomisi yudisial
Komisi yudisial
 
tekanan osmosis
tekanan osmosistekanan osmosis
tekanan osmosis
 
Permasalahan pemilu di indonesia
Permasalahan pemilu di indonesiaPermasalahan pemilu di indonesia
Permasalahan pemilu di indonesia
 
PPT AKTIVITAS 11.pptx
PPT AKTIVITAS 11.pptxPPT AKTIVITAS 11.pptx
PPT AKTIVITAS 11.pptx
 

Similar to Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf

Pp 25-2020
Pp 25-2020Pp 25-2020
Pp 25-2020
pangeran15
 
UU 4 2016 TAPERA
UU 4 2016 TAPERAUU 4 2016 TAPERA
UU 4 2016 TAPERA
Achmad Wahid
 
PP Nomor 20 Tahun 2013 ttg Asuransi Sosial PNS
PP Nomor 20 Tahun 2013 ttg Asuransi Sosial PNSPP Nomor 20 Tahun 2013 ttg Asuransi Sosial PNS
PP Nomor 20 Tahun 2013 ttg Asuransi Sosial PNS
Yudhi Aldriand
 
RPP penerima bantuan iuran jaminan sosial
RPP penerima bantuan iuran jaminan sosial RPP penerima bantuan iuran jaminan sosial
RPP penerima bantuan iuran jaminan sosial
M Ungang
 
Peraturan bpjs kesehatan no 2 tahun 2016 tentang tata cara pembayaran iuran d...
Peraturan bpjs kesehatan no 2 tahun 2016 tentang tata cara pembayaran iuran d...Peraturan bpjs kesehatan no 2 tahun 2016 tentang tata cara pembayaran iuran d...
Peraturan bpjs kesehatan no 2 tahun 2016 tentang tata cara pembayaran iuran d...
Ulfah Hanum
 
64 pmk.05 2020_per
64 pmk.05 2020_per64 pmk.05 2020_per
64 pmk.05 2020_per
HendriTAsworo
 
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
Muhammad Sirajuddin
 
Uu 11 1992
Uu 11 1992Uu 11 1992
Uu 11 1992
People Power
 
Uu 02 1964
Uu 02 1964Uu 02 1964
Uu 02 1964
People Power
 
PP Nomor 45 Tahun 2015.pdf
PP Nomor 45 Tahun 2015.pdfPP Nomor 45 Tahun 2015.pdf
PP Nomor 45 Tahun 2015.pdf
YudiChandra7
 
Pp 1962 14_ketentuan-ketentuan pokok gaji pegawai perusahaan negara
Pp 1962 14_ketentuan-ketentuan pokok gaji pegawai perusahaan negaraPp 1962 14_ketentuan-ketentuan pokok gaji pegawai perusahaan negara
Pp 1962 14_ketentuan-ketentuan pokok gaji pegawai perusahaan negaradhoan Evridho
 
POJK Nomor 14 Tahun 2016.pdf
POJK Nomor 14 Tahun 2016.pdfPOJK Nomor 14 Tahun 2016.pdf
POJK Nomor 14 Tahun 2016.pdf
dandeeq
 
Mengenal Dana Pensiun Perhutani
Mengenal Dana Pensiun Perhutani Mengenal Dana Pensiun Perhutani
Mengenal Dana Pensiun Perhutani
dwiharyono4
 
pp-no-49-tahun-2023.pdf tentang jaminan kesehatan bagi tenaga kerja_BPJS kete...
pp-no-49-tahun-2023.pdf tentang jaminan kesehatan bagi tenaga kerja_BPJS kete...pp-no-49-tahun-2023.pdf tentang jaminan kesehatan bagi tenaga kerja_BPJS kete...
pp-no-49-tahun-2023.pdf tentang jaminan kesehatan bagi tenaga kerja_BPJS kete...
nyenyedok
 
Perbup no. 31_ttg_uang_makan_
Perbup no. 31_ttg_uang_makan_Perbup no. 31_ttg_uang_makan_
Perbup no. 31_ttg_uang_makan_
Nandang Sukmara
 
Perbup no. 31_ttg_uang_makan_
Perbup no. 31_ttg_uang_makan_Perbup no. 31_ttg_uang_makan_
Perbup no. 31_ttg_uang_makan_
Nandang Sukmara
 
Boncu2
Boncu2Boncu2
Permendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdf
Permendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdfPermendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdf
Permendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdf
MAHMUN SYARIF
 

Similar to Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf (20)

Pp 25-2020
Pp 25-2020Pp 25-2020
Pp 25-2020
 
UU 4 2016 TAPERA
UU 4 2016 TAPERAUU 4 2016 TAPERA
UU 4 2016 TAPERA
 
PP Nomor 20 Tahun 2013 ttg Asuransi Sosial PNS
PP Nomor 20 Tahun 2013 ttg Asuransi Sosial PNSPP Nomor 20 Tahun 2013 ttg Asuransi Sosial PNS
PP Nomor 20 Tahun 2013 ttg Asuransi Sosial PNS
 
RPP penerima bantuan iuran jaminan sosial
RPP penerima bantuan iuran jaminan sosial RPP penerima bantuan iuran jaminan sosial
RPP penerima bantuan iuran jaminan sosial
 
Peraturan bpjs kesehatan no 2 tahun 2016 tentang tata cara pembayaran iuran d...
Peraturan bpjs kesehatan no 2 tahun 2016 tentang tata cara pembayaran iuran d...Peraturan bpjs kesehatan no 2 tahun 2016 tentang tata cara pembayaran iuran d...
Peraturan bpjs kesehatan no 2 tahun 2016 tentang tata cara pembayaran iuran d...
 
64 pmk.05 2020_per
64 pmk.05 2020_per64 pmk.05 2020_per
64 pmk.05 2020_per
 
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
 
Uu 11 1992
Uu 11 1992Uu 11 1992
Uu 11 1992
 
Uu 02 1964
Uu 02 1964Uu 02 1964
Uu 02 1964
 
Pmk 50-2012
Pmk 50-2012Pmk 50-2012
Pmk 50-2012
 
PP Nomor 45 Tahun 2015.pdf
PP Nomor 45 Tahun 2015.pdfPP Nomor 45 Tahun 2015.pdf
PP Nomor 45 Tahun 2015.pdf
 
Ppri no.23 th 1967
Ppri no.23 th 1967Ppri no.23 th 1967
Ppri no.23 th 1967
 
Pp 1962 14_ketentuan-ketentuan pokok gaji pegawai perusahaan negara
Pp 1962 14_ketentuan-ketentuan pokok gaji pegawai perusahaan negaraPp 1962 14_ketentuan-ketentuan pokok gaji pegawai perusahaan negara
Pp 1962 14_ketentuan-ketentuan pokok gaji pegawai perusahaan negara
 
POJK Nomor 14 Tahun 2016.pdf
POJK Nomor 14 Tahun 2016.pdfPOJK Nomor 14 Tahun 2016.pdf
POJK Nomor 14 Tahun 2016.pdf
 
Mengenal Dana Pensiun Perhutani
Mengenal Dana Pensiun Perhutani Mengenal Dana Pensiun Perhutani
Mengenal Dana Pensiun Perhutani
 
pp-no-49-tahun-2023.pdf tentang jaminan kesehatan bagi tenaga kerja_BPJS kete...
pp-no-49-tahun-2023.pdf tentang jaminan kesehatan bagi tenaga kerja_BPJS kete...pp-no-49-tahun-2023.pdf tentang jaminan kesehatan bagi tenaga kerja_BPJS kete...
pp-no-49-tahun-2023.pdf tentang jaminan kesehatan bagi tenaga kerja_BPJS kete...
 
Perbup no. 31_ttg_uang_makan_
Perbup no. 31_ttg_uang_makan_Perbup no. 31_ttg_uang_makan_
Perbup no. 31_ttg_uang_makan_
 
Perbup no. 31_ttg_uang_makan_
Perbup no. 31_ttg_uang_makan_Perbup no. 31_ttg_uang_makan_
Perbup no. 31_ttg_uang_makan_
 
Boncu2
Boncu2Boncu2
Boncu2
 
Permendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdf
Permendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdfPermendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdf
Permendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdf
 

More from CI kumparan

Salinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.com
Salinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.comSalinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.com
Salinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.com
CI kumparan
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
AI and Covert Influence Operations: Latest Trends
AI and Covert Influence Operations: Latest TrendsAI and Covert Influence Operations: Latest Trends
AI and Covert Influence Operations: Latest Trends
CI kumparan
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
CI kumparan
 
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdfSalinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
CI kumparan
 
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdfSalinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
CI kumparan
 
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdfSalinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
CI kumparan
 
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfPENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
CI kumparan
 
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdfSE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
CI kumparan
 
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdfPermensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
CI kumparan
 
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfiUU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
CI kumparan
 
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara SirekapPDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
CI kumparan
 
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdfRekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
CI kumparan
 
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdfPetisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
CI kumparan
 
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdfSalinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
CI kumparan
 
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
CI kumparan
 
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
CI kumparan
 
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdfPERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
CI kumparan
 
PAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.com
PAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.comPAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.com
PAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.com
CI kumparan
 

More from CI kumparan (20)

Salinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.com
Salinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.comSalinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.com
Salinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.com
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
AI and Covert Influence Operations: Latest Trends
AI and Covert Influence Operations: Latest TrendsAI and Covert Influence Operations: Latest Trends
AI and Covert Influence Operations: Latest Trends
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
 
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdfSalinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
 
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdfSalinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
 
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdfSalinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
 
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfPENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
 
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdfSE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
 
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdfPermensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
 
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfiUU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
 
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara SirekapPDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
 
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdfRekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
 
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdfPetisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
 
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdfSalinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
 
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
 
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
 
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdfPERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
 
PAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.com
PAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.comPAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.com
PAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.com
 

Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf

  • 1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2O2O TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAI(YAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat dan akuntabilitas pengelolaan dana tabungan perumahan rakyat, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2O2O tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hunrf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2O2O tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat; 1. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OL6 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5863); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2O2O tentang Penyelenggaraan Tabungan Pemmahan Ralcyat (l.,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 136, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517); SK No 213501 A MEMUTUSKAN
  • 2. Menetapkan PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA -2- MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2O2O TENTANG PEI{YELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2O2O tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Ralryat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65171 diubah sebagai berikut: 1. Setelah angka 19 Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 20 dan angka 21, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Tabungan Per,'rmahan Ralryat, yang selanjutnya disebut Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh Peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. 2. Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan risiko Pekerjaan. 3. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 4. Penghasilan adalah pendapatan bersih yang diterima oleh Pekerja Mandiri dari hasil usaha atau pekerjaan dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang dinilai dalam bentuk uang. 5.SimPanan... SK No 213502 A
  • 3. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3- 5. Simpanan adalah sejumlah uang yang dibayar secara periodik oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja. 6. Dana Tapera adalah dana amanat milik seluruh Peserta yang merupakan himpunan Simpanan beserta hasil pemupukannya. 7. Kontrak Investasi Kolektif, yang selanjutnya disingkat KIK adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dan Manajer lnvestasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif serta Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. 8. Rekening Dana Tapera adalah rekening yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah Badan Pengelola Tapera yang didalamnya terdapat subrekening atas nama Peserta untuk menampung pembayaran Simpanan dengan prinsip konvensional atau syariah dan hasil pemupukannya. 9. Komite Tapera adalah komite yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera. 10. Badan Pengelola Tapera, yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera. 1 1. Peserta Tapera, yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah lndonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar Simpanan. t2. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 13. Pekerja Mandiri adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada Pemberi Kerja untuk mendapatkan Penghasilan. SK No 213503 A 14.Pemberi...
  • 4. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -4- 14. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan membayar Gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 15. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat termasuk dari BP Tapera dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan perumahan. 16. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. L7. Bank Penampung adalah Bank umum tempat dimana Bank Kustodian membuka rekening untuk menerima setoran Simpanan Peserta. 18. Bank Kustodian adalah Bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan d"ngan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnYa. 19. Manajer lnvestasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 20. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. 2l.Dana... SK No 213504A
  • 5. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -5- 21. Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk mendukung program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. 2. Penjelasan Pasal 7 huruf j diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan. 3. Ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 15 diubah serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: (1) Pasal 15 Besaran Simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3o/o (tiga persen) dari Gaji atau Upah unhrk Peserta Pekerja dan Penghasilan untuk Peserta Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3). Besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peserta Pekerja ditanggung bersama oleh Pernberi Kerja sebesar O,1Vo (nol koma lima persen) dan Pekerja sebesar 2,5o/o (dua koma lima persen). Besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peserta Pekerja Mandiri ditanggung sendiri oleh Pekerja Mandiri. Dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilaksanakan dengan ketentuan: a. Pekerja yang menerima Gaji atau Upah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aParatur negara; b. Pekerja/buruh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan badan usaha milik swasta diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; c.Pekerja... (2t (3) (4) SK No 213505 A
  • 6. (s) PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA -6- c. Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j diatur oleh menteri Yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan d. Pekerja Mandiri diatur oleh BP Tapera. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dan Komisioner BP Tapera dalam mengatur dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. 4 (5a) Dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran Simpanan Peserta Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari penghasilan yang dilaporkan. (6) Besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan evaluasi. (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) diatur dengan Peraturan BP Tapera. Ketentuan ayat (3) Pasal 31 diubah serta di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 1 (1) BP Tapera menunjuk Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak BP Tapera mulai beroperasi. l2l Manajer lnvestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk lebih dari 1 (satu). (3) BP Tapera menunjuk Bank Kustodian yang terdiri atas: a. 1 (satu) bank umurn yang melaksanakan prinsip konvensional; dan 1 (satu) bank umum yang melaksanakan prinsip syariah. (3a) Penunjukan... b SK No 213506 A
  • 7. 5 PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA -7 - (3a) Penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan kemampuan bank umum yang melaksanakan prinsip syariah sebagai Bank Kustodian. (3b) Dalam hal belum terdapat kemampuan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3a), BP Tapera menunjuk bank umum yang melaksanakan prinsip konvensional yang memiliki sertifikasi syariah dari lembaga yang berwenang. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan Manajer Investasi dan Bank Kustodian diatur dengan Peraturan BP Tapera. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 52 diubah serta di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut: Pasal 52 Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan Dana Tapera yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada BP Tapera. Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan KIK dalam rangka pemupukan Dana Tapera kepada BP TaPera. Bank atau Perusahaan Pembiayaan wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran pembiayaan perumahan kepada BP Tapera dan Bank Kustodian. (3a) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan mengenai bentuk, isi, dan waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan BP Tapera. 6. Pasal 63 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut: Pasal 63 (1) Dana Tapera bersumber dari: a. hasil penghimpunan Simpanan Peserta; b. hasil pemupukan Simpanan Peserta; c.hasil ... (1) (21 (3) SK No 213507 A
  • 8. 7 FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -8- c. hasil pengembalian kredit/pembiayaan dari Peserta; d. hasil pengatihan aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil; e. dana wakaf; dan f. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Dihapus. Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 63A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 63A (1) Dana Tapera yang bersumber dari dana wakaf dan dana lainnya dikelola secara terpisah dari sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d. (21 Ketentuan mengenai pengelolaan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BP TaPera. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 64 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan I (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut: Pasal 64 (1) BP Tapera mengelola Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang dialihkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan kepada BP Tapera. (1a) Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan investasi pemerintah yang dikelola secara terpisah dari Dana Tapera. (1b) BP Tapera . . . 8 SK No 213508 A
  • 9. PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA -9- (1b) BP Tapera mengelola Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai investasi pemerintah. (21 Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang dikelola badan layanan umum yang melaksanakan fungsi pembiayaan perumahan dan piutang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang telah diterima oleh masyarakat. (3) Atas dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah mendapatkan manfaat paling sedikit setara dengan hasil investasi yang diperoleh sebelum dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dikelola BP Tapera' (4) Pengalihan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ke dalam Dana Tapera dilaksanakan dan diselesaikan paling lambat tahun 2O2L. (5) Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu- waktu dapat ditarik kembali oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5a) Selain penarikan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dapat dihentikan pada saat BP Tapera sudah beroperasi penuh. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengalihan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ke Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar... SK No 213509 A
  • 10. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA _10_ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 83 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan Hukum, ttd ttd SK No 213510 A Djaman
  • 11. PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2O2O TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT UMUM Proses pengelolaan Tapera dilakukan melalui penyimpanan oleh Peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Guna efektivitas penyelenggaraan Tapera perlu penegasan pengaturan kewenangan dalam penentuan dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran Simpanan Peserta Tapera. Pemanfaatan Dana Tapera dilakukan untuk pembiayaan perumahan bagi Peserta. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam pemanfaatan Dana Tapera, bank atau perusahaan pembiayaan wajib melaporkan pelaksanaa.t penyaluran pembiayaan perumahan kepada BP Tapera dan -Bank Kustodian. Pelaporan penyaluran pembiayaan perumahan dilakukan dengan ketentuan bentuk, isi, dan waktu pelaporan yang diatur oleh BP Tapera. Dana Tapera merupakan dana amanat milik seluruh Peserta yang merupakan himpunan Simpanan Peserta beserta hasil pemupukannya. DanaTapera bersumber dari hasil penghimpunan Simpanan Peserta, hasil p.*upr[.an Simpanan Peserta, hasil pengembalian kredit/pembiayaan dari Peserta, hasil pengalihan aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai ttegiri Sipil, dana wakaf, dan dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan Tapera yang akuntabel perlu diatur pemisahan pengelolaan dana wakaf dan dana lainnyayang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari pengelolaan Dana Tapera yang bersumber dari hasil penghimpunan Simpanan Peserta, hasil pemupukan Simpanan Peserta, hasil pengembalian kredit/pembiayaan dari Peserta, dan hasit pengalihan aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang dikelo}a oieh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. Pengelolaan. . . I SK No 213511 A
  • 12. PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA -2- Pengelolaan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dialihkan kepada BP Tapera sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya' Dana Fasiliias Likuiditas Pembiayaan Perumahan merupakan investasi pemerintah yang dikelola secara terpisah dari Dana Tapera dan dikelola oleh bp Tapera seiuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *.rrg.rr.i investasi pemerintah. Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan peruinahan selain dapat ditarik sewaktu-waktu oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dihentikan pada saat BP Tapera sudah beroperasi penuh. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 7 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "pegawai Aparatur Sipil Negara" terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Hurlf h Cukup jelas. SK No 2l35l2 Huruf i. . .
  • 13. Angka 3 Angka 4 Angka 5 Angka 6 Angka 7 Angka 8 Huruf i Huruf j Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 63A Cukup jelas. Pasal 64 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (1a) CukuP jelas. Ayat (1b) Cukup jelas. PRESIDEN R.EPUBLIK INDONESIA -3- Cukup jelas. Yang dimaksud dengan "Pekerja yang tidak termasuk Pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima Gaji atau Upah" antara lain pegawai BP Tapera, pegawai Bank Indonesia, pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat dalam waktu 6 (enam) bulan. SK No 213513 A Ayat(21 ...
  • 14. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -4- Ayat (2) Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah debitur pada badan layanan umum yang melaksanakan fungsi pembiayaan perumahan dan piutang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (5a) Yang dimaksud dengan "BP Tapera sudah beroperasi penuh" adalah BP Tapera sudah melakukan kegiatan pengerahan, pemupukan, dan pemanfaatan Dana Tapera yang berkelanjutan sehingga target yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat dipenuhi sepenuhnya dari Dana Tapera. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6917 SK No 213514 A