Undang-undang ini menetapkan peraturan darurat tahun 1952 tentang tambahan pajak impor (opsenten) yang sebelumnya telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Peraturan darurat ini memperpanjang penerapan tambahan pajak impor 10% yang sebelumnya berlaku pada tahun 1951 ke tahun 1952. Undang-undang ini mulai berlaku secara surut sejak 1 Januari 1952.
Undang-undang ini menetapkan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1951 sebagai undang-undang yang mengubah "Grondhuurordonnantie" dan "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" tentang sewa tanah. Undang-undang ini menambahkan pasal baru tentang pembatasan jangka waktu sewa tanah untuk tanaman tertentu dan penentuan biaya sewa tanah. Undang-undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Dokumen tersebut membahas tentang hak tanggungan, yang merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan utang tertentu kepada kreditur. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian hak tanggungan menurut UU, objek hak tanggungan, syarat-syarat pembebanan, tata cara pembebanan, dan biaya akta pemberian hak tanggungan (APHT).
Undang-undang ini menetapkan peraturan pungutan tambahan pajak kekayaan dan perseroan tahun 1951 sebagai undang-undang dengan perubahan tertentu. Pajak kekayaan dikenakan tambahan 100% dan pajak perseroan dikenakan tambahan 300%. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Undang-undang ini menetapkan peraturan darurat tahun 1952 tentang tambahan pajak impor (opsenten) yang sebelumnya telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Peraturan darurat ini memperpanjang penerapan tambahan pajak impor 10% yang sebelumnya berlaku pada tahun 1951 ke tahun 1952. Undang-undang ini mulai berlaku secara surut sejak 1 Januari 1952.
Undang-undang ini menetapkan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1951 sebagai undang-undang yang mengubah "Grondhuurordonnantie" dan "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" tentang sewa tanah. Undang-undang ini menambahkan pasal baru tentang pembatasan jangka waktu sewa tanah untuk tanaman tertentu dan penentuan biaya sewa tanah. Undang-undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Dokumen tersebut membahas tentang hak tanggungan, yang merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan utang tertentu kepada kreditur. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian hak tanggungan menurut UU, objek hak tanggungan, syarat-syarat pembebanan, tata cara pembebanan, dan biaya akta pemberian hak tanggungan (APHT).
Undang-undang ini menetapkan peraturan pungutan tambahan pajak kekayaan dan perseroan tahun 1951 sebagai undang-undang dengan perubahan tertentu. Pajak kekayaan dikenakan tambahan 100% dan pajak perseroan dikenakan tambahan 300%. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) adalah bentuk peralihan hak atas tanah milik bersama menjadi milik satu atau lebih pemilik dengan jumlah yang lebih sedikit. APHB dibuat di hadapan PPAT untuk membuktikan kesepakatan pembagian dan dapat memuat satu atau lebih bidang tanah. Tujuan APHB antara lain untuk memberikan hak atas tanah kepada satu pemilik atau lebih.
Materi kali ni kita membahas salah satu langkah yang dapat dilakukan bagi pemegang Hak Atas Tanah (HAT) apabila akan membagi suatu hak atas tanah menjadi beberapa bagian. Hal ini biasa dilakukan oleh pemegang HAT untuk fungsi dan kegunaan tertentu.
Undang-undang ini menetapkan Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang perubahan "Rechtnordonnantie" sebagai undang-undang dengan beberapa perubahan dan tambahan. Perubahan ini bertujuan untuk memperketat pengawasan terhadap pengangkutan dan penyimpanan barang ekspor penting agar dapat mencegah perdagangan gelap.
Peraturan Menteri Keuangan ini menyesuaikan besarnya penghasilan tidak kena pajak menjadi Rp24,3 juta untuk Wajib Pajak perorangan dan menambah Rp2 juta untuk yang kawin serta anggota keluarga. Ketentuan ini berlaku sejak 1 Januari 2013.
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada DaerahPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang hibah kepada daerah, mencakup sumber hibah dari dalam dan luar negeri, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan hibah. Hibah dimaksudkan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan aparatur daerah.
Undang-undang ini menetapkan Undang-Undang Darurat No. 15 tahun 1951 tentang penilaian pendapatan dan kekayaan untuk pemungutan pajak sebagai undang-undang, serta mengubah beberapa pasal dalam Ordonansi Pajak Peralihan 1944.
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Ricco Survival Yubaidi
Materi kali ini kita akan membahas APHT. Salah satu akta yang menjadi kewenangan dan dipersiapkan oleh seseorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (APHT). Mari simak apa itu APHT.
Akad Fidusia memberikan penjelasan mengenai pengertian, jenis, unsur, objek, ketentuan eksekusi, dan isi akta pembebanan jaminan fidusia. Dokumen ini juga menjelaskan proses pendaftaran jaminan fidusia secara online melalui sistem Ditjen AHU.
Tata cara pelaksanaan hibah Barang Milik Negara/Daerah meliputi definisi hibah sebagai pengalihan kepemilikan BMN dari pemerintah kepada pihak lain tanpa imbalan, subjek pelaksana dan penerima hibah, serta persyaratan BMN yang dapat dihibahkan seperti bukan barang rahasia negara dan tidak digunakan lagi untuk pemerintahan.
Pp 27 th 2014pengelolaan barang milik negara daerahWinarto Winartoap
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengelolaan barang milik negara dan daerah. Menteri Keuangan ditunjuk sebagai pengelola barang milik negara sedangkan gubernur/bupati/walikota ditunjuk sebagai pengelola barang milik daerah. Peraturan ini mengatur tentang pengelola, pengguna, dan penatausahaan barang milik negara dan daerah.
Undang-undang ini menyatukan Jawatan Regi Garam dan Perusahaan Garam Negeri menjadi satu perusahaan bernama Perusahaan Garam dan Soda Negeri. Perusahaan baru ini bertujuan untuk mendapatkan susunan komersial yang lebih baik dari kedua organisasi sebelumnya.
Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) adalah bentuk peralihan hak atas tanah milik bersama menjadi milik satu atau lebih pemilik dengan jumlah yang lebih sedikit. APHB dibuat di hadapan PPAT untuk membuktikan kesepakatan pembagian dan dapat memuat satu atau lebih bidang tanah. Tujuan APHB antara lain untuk memberikan hak atas tanah kepada satu pemilik atau lebih.
Materi kali ni kita membahas salah satu langkah yang dapat dilakukan bagi pemegang Hak Atas Tanah (HAT) apabila akan membagi suatu hak atas tanah menjadi beberapa bagian. Hal ini biasa dilakukan oleh pemegang HAT untuk fungsi dan kegunaan tertentu.
Undang-undang ini menetapkan Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang perubahan "Rechtnordonnantie" sebagai undang-undang dengan beberapa perubahan dan tambahan. Perubahan ini bertujuan untuk memperketat pengawasan terhadap pengangkutan dan penyimpanan barang ekspor penting agar dapat mencegah perdagangan gelap.
Peraturan Menteri Keuangan ini menyesuaikan besarnya penghasilan tidak kena pajak menjadi Rp24,3 juta untuk Wajib Pajak perorangan dan menambah Rp2 juta untuk yang kawin serta anggota keluarga. Ketentuan ini berlaku sejak 1 Januari 2013.
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada DaerahPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang hibah kepada daerah, mencakup sumber hibah dari dalam dan luar negeri, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan hibah. Hibah dimaksudkan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan aparatur daerah.
Undang-undang ini menetapkan Undang-Undang Darurat No. 15 tahun 1951 tentang penilaian pendapatan dan kekayaan untuk pemungutan pajak sebagai undang-undang, serta mengubah beberapa pasal dalam Ordonansi Pajak Peralihan 1944.
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Ricco Survival Yubaidi
Materi kali ini kita akan membahas APHT. Salah satu akta yang menjadi kewenangan dan dipersiapkan oleh seseorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (APHT). Mari simak apa itu APHT.
Akad Fidusia memberikan penjelasan mengenai pengertian, jenis, unsur, objek, ketentuan eksekusi, dan isi akta pembebanan jaminan fidusia. Dokumen ini juga menjelaskan proses pendaftaran jaminan fidusia secara online melalui sistem Ditjen AHU.
Tata cara pelaksanaan hibah Barang Milik Negara/Daerah meliputi definisi hibah sebagai pengalihan kepemilikan BMN dari pemerintah kepada pihak lain tanpa imbalan, subjek pelaksana dan penerima hibah, serta persyaratan BMN yang dapat dihibahkan seperti bukan barang rahasia negara dan tidak digunakan lagi untuk pemerintahan.
Pp 27 th 2014pengelolaan barang milik negara daerahWinarto Winartoap
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengelolaan barang milik negara dan daerah. Menteri Keuangan ditunjuk sebagai pengelola barang milik negara sedangkan gubernur/bupati/walikota ditunjuk sebagai pengelola barang milik daerah. Peraturan ini mengatur tentang pengelola, pengguna, dan penatausahaan barang milik negara dan daerah.
Undang-undang ini menyatukan Jawatan Regi Garam dan Perusahaan Garam Negeri menjadi satu perusahaan bernama Perusahaan Garam dan Soda Negeri. Perusahaan baru ini bertujuan untuk mendapatkan susunan komersial yang lebih baik dari kedua organisasi sebelumnya.
Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.011/2012 menetapkan penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak menjadi Rp24,3 juta untuk Wajib Pajak perorangan dan Rp2,025 juta tambahan untuk yang kawin, serta mengatur ketentuan pelaksanaan dan berlakunya peraturan ini mulai 1 Januari 2013.
Undang-undang ini menetapkan berlakunya undang-undang, undang-undang darurat, dan peraturan pemerintah terkait masalah pajak yang dikeluarkan sebelum pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai undang-undang yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia mulai 1 Januari 1951.
Undang-undang ini memperpanjang berlakunya tambahan pajak (opcenten) sementara yang dikenakan pada beberapa jenis cukai seperti gula, bir, minyak tanah, dan bensin hingga 1 Januari 1954. Hal ini dilakukan karena kondisi keuangan negara yang membutuhkan pendapatan tambahan.
Undang-undang ini menyetujui Perjanjian Persahabatan antara Indonesia dan India yang ditandatangani pada Maret 1951 untuk memperkuat hubungan persahabatan dan kerjasama antara kedua negara.
PP No 49 th_2005_Pedoman Peliputan Lembaga Penyiaran AsingEnjang Muhaemin
Lembaga Penyiaran Asing dan kantor penyiaran asing yang akan melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, baik yang disiarkan secara langsung maupun dalam bentuk rekaman audio dan/atau video harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Undang-undang ini menetapkan peraturan tentang penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara serta pengumuman undang-undang dan peraturan pemerintah. Ditetapkan pula tata cara penerbitan, penomoran, dan pengumuman undang-undang dan peraturan pemerintah agar diketahui masyarakat.
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang PengupahanImam Prastio
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengupahan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja. Dokumen ini menetapkan Presiden sebagai penandatangan dan mengatur penempatan peraturan ini dalam Lembaran Negara setelah disahkan.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, antara lain menetapkan besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 8.000.000 untuk setiap wajib pajak dan merubah ketentuan mengenai upaya banding ke badan peradilan pajak.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian kebakaran hutan, faktor penyebabnya, bentuk-bentuk kebakaran hutan, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan kehutanan. Dokumen juga menjelaskan struktur organisasi penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Rokan Hilir.
Dokumen tersebut merupakan perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan ini mencakup pengubahan dan penambahan beberapa pasal serta bab dalam Undang-Undang Dasar terkait sistem pemerintahan, kepresidenan, pendidikan, ekonomi, dan proses perubahan Undang-Undang Dasar.
Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 menetapkan pengelolaan kawasan lindung untuk melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dokumen ini mengatur tentang ruang lingkup, tujuan, dan pokok-pokok kebijakan kawasan lindung yang mencakup kawasan hutan lindung, bergambut, resapan air, sempadan pantai dan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, serta kawasan suaka alam dan cagar budaya.
Undang-undang ini menetapkan pemungutan opsenten 50% atas bea masuk selama tahun 1951 untuk meningkatkan pendapatan negara. Beberapa pos tarif dikenakan opsenten lebih tinggi antara 100-400% tergantung jenis barangnya. Undang-undang ini mulai berlaku pada 1 Januari 1951.
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1950 menetapkan pembentukan jabatan Gubernur Militer Ibu Kota untuk menjamin keamanan di Jakarta dan sekitarnya. Gubernur Militer ini merangkap sebagai Komandan Territorial militer dan memegang kekuasaan pemerintahan, polisi, dan militer di wilayah tersebut selama masih dalam keadaan darurat.
Undang-undang ini menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara sebagai Undang-Undang Federal dan memberlakukan perubahan-perubahan tertentu pada aturan hukum acara pidana militer.
Undang-undang ini mengatur tentang susunan, kekuasaan, dan jalur pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengadilan tertinggi dan memiliki peran mengawasi pengadilan lain serta memutus perkara tingkat pertama dan terakhir dalam berbagai kasus. Undang-undang ini juga mengatur tentang proses pengangkatan hakim, kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan dan pengadilan
Undang-undang No. 4 Tahun 1950 mengatur tentang penggantian kerugian bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat. Undang-undang ini menetapkan tunjangan, gaji, dan fasilitas perjalanan dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan anggota dewan memperoleh penghasilan yang layak sehingga dapat sepenuhnya ber
Dokumen tersebut merupakan undang-undang tentang grasi di Indonesia yang mengatur tentang prosedur permohonan grasi bagi mereka yang dihukum oleh putusan pengadilan. Undang-undang ini mengatur tentang instansi yang dapat diajukan permohonan grasi, tenggang waktu pengajuan, dan tata cara penyelesaian permohonan grasi hingga keputusan Presiden.
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...perusahaan704
Info Perusahaan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Pendaftaran PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Tempat PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Lokasi PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Jadwal PKL Jurusan TKJ Temanggung
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
1. 1:3
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1953
TENTANG
MENETAPKAN UNDANG - UNDANG DARURAT NOMOR 2 TAHUN 1952 TENTANG
KENAIKAN TARIP PENGENAAN PAJAK PERSEROAN UNTUK TAHUN DINAS 1952
(LEMBARAN - NEGARA NOMOR 2 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG -UNDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar
Sementara Republik Indonesia Pemerintah telah
menetapkan quot;Undang-undang Darurat Nomor 2 tahun 1952
tentang kenaikan tarip pengenaan pajak perseroan untuk
tahun dinas 1952quot; (Lembaran Negara Nomor 2 tahun 1952);
b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui isi Undang-
undang Darurat itu;
Mengingat : Pasal 97 jo Pasal 89 dan Pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara
Republik Indonesia;
Dengan persetujuan :
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Memutuskan:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN quot;UNDANG-UNDANG
DARURAT NOMOR 2 TAHUN 1952 TENTANG KENAIKAN TARIP
PENGENAAN PAJAK PERSEROAN UNTUK TAHUN DINAS 1952quot;
(LEMBARAN NEGARA NOMOR 2 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG-
UNDANG.
Pasal I.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 tahun
1952 tentang kenaikan tarip pengenaan pajak perseroan untuk tahun dinas 1952
(Lembaran Negara Nomor 2 tahun 1952) ditetapkan sebagai Undang-undang yang
berbunyi sebagai berikut:
Pasal tunggal
1. Menyimpang dari apa yang ditetapkan pada Pasal 11 ordonansi pajak
perseroan 1925 (Staatsblad 1925 Nomor 319) maka ketetapan pajak perseroan
mengenai masa berakhir pada suatu tanggal diantara 30 Juni 1951 dan 1 Juli
1952 dihitung sebagai berikut:
2. 2:3
Untuk bagian keuntungan yang Persenan pengenaan dikenakan pajak, yang
letaknya (heffingspercentage)
dibawah Rp. 500.000,- 40 mulai dengan quot; 500.000,-sampai dibawah Rp.
1.000.000,- 421/2 mulai dengan quot; 1.000.000,-sampai dibawah quot; 1.500.000,- 45
mulai dengan quot; 1.500.000,-sampai dibawah quot; 2.000.000,- 471/2 mulai dengan quot;
2.000.000,-sampai dibawah quot; 2.500.000,- 50 mulai dengan quot; 2.500.000,-ke atas
521/2
2. Untuk menyelenggarakan ayat 1 pasal ini, maka keuntungan yang dikenakan
pajak dibulatkan ke bawah hingga jumlah penuh sebesar Rp. 100,-
Pasal II.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia
Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 14 Pebruari
1953.
Presiden Republik Indonesia,
ttd.
SOEKARNO.
MENTERI KEUANGAN,
ttd
SUMITRO JOYOHADIKUSUMO
.
Diundangkan
pada tanggal 21 Pebruari
1953
Menteri Kehakiman,
ttd.
LOEKMAN WI RIADINATA.
3. 3:3
PENJELASAN ATAS
UNDANG - UNDANG NR 5 TAHUN 1953, TENTANG KENAIKAN TARIP PENGENAAN
PAJAK PERSEROAN UNTUK TAHUN DINAS 1952 (LEMBARAN-NEGARA NR 2 TAHUN
(LEMBARAN-
1952) SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Penjelasan atas Undang-undang ini sesuai bunyinya dengan apa yang dimuat dalam
Tambahan Lembaran-Negara Nr 184 tahun 1952.
Termasuk Lembaran-Negara Nr 20 tahun 1953.
Diketahui:
Menteri Kehakiman,
ttd
DJODY GONDOKUSUMO
