SlideShare a Scribd company logo
SALINAN
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
PERLAKUAN PA.'AK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
PENEMPATAN DEVISA HASIL EKSPOR SUMBER DAYA AI"AM PADA
INSTRUMEN MONETER DAN/ATAU INSTRUMEN KEUANGAN TERTENTU
DI INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang bahwa untuk mendukung kebijakan pemasukan dan
penempatan devisa hasil ekspor yang berasal dari
barang ekspor sumber daya alam ke dalam sistem
keuangan Indonesia, perlu memberikan kebijakan
khusus di bidang Pajak Penghasilan;
bahwa kebijakan khusus di bidang pajak penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diberikan
melalui pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final
atas penghasilan dari penempatan devisa hasil ekspor
sumber daya alam pada instmmen moneter dan/atau
instmmen keuangan tertentu;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (21 huruf e
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang perlakuan
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari penempatan
Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam pada
Instrumen Moneter dan/atau Instmmen Keuangan
Tertentu di Indonesia;
Mengingat . . .
a.
b.
c.
SK No 170500 A
Mengingat
Menetapkan
1.
2.
PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-2-
Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263l, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERI.AKUAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENEMPATAN
DEVISA HASIL EKSPOR SUMBER DAYA ALAM PADA
INSTRUMEN MONETER DAN/ATAU INSTRUMEN
KEUANGAN TERTENTU DI INDONESIA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pajak Penghasilan adalah pajak penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak
Penghasilan.
2. Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya
Alam yang selanjutnya disingkat DHE SDA adalah
devisa hasil kegiatan ekspor barang yang berasal dari
kegiatan pengusahaan, pengelolaan, danf atau
pengolahan sumber daya alam.
3. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga
atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum, yang melakukan
ekspor.
4. Bank. . .
SK No 170282 A
Tahun 2O2l Nomor 246, Tarrbahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 67361;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
4. Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta
Asing yang selanjutnya disebut Bank adalah bank
umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
mengenai perbankan dan bank umum syariah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang
bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak
termasuk kantor cabang luar negeri dari bank yang
berkantor pusat di Indonesia, yang memperoleh
persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk
melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
5. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang
selanjutnya disingkat LPEI adalah l,embaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia.
7. Rekening Khusus DHE SDA adalah rekening Eksportir
di LPEI dan/atau Bank yang melakukan kegiatan
usaha dalam valuta asing, yang ditujukan khusus
untuk menerima dan menyimpan DHE SDA.
Pasal 2
Penghasilan yang diterima atau diperoleh Eksportir dari
penempatan DHE SDA pada instrumen moneter dan/atau
instrumen keuangan tertentu di Indonesia, dikenai Pajak
Penghasilan yang bersifat final.
Pasal 3
(1) Instrumen moneter dan/atau instrumen keuangan
tertentu di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 merupakan instrumen moneter dan/atau
instrumen keuangan yang memenuhi kriteria sebagai
berikut:
SK No 170281 A
a.merupakan. . .
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
a. merupakan instrumen perbankan di Indonesia,
instrumen keuangan yang diterbitkan oleh LPEI,
dan/atau instrumen moneter yang diterbitkan oleh
Bank Indonesia;
b. dananya berasal dari DHE SDA;
c. memiliki jangka waktu penempatan paling singkat
1 (satu) bulan; dan
d. tidak diperdagangkan di pasar se}mnder.
l2l Instrumen moneter dan/atau instrumen keuangan
tertentu di Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:
a. deposito yang diterbitkan oleh Bank yang sumber
dananya berasal dari Rekening Khusus DHE SDA
pada Bank yang sama;
b. term deposit operasi pasar terbuka konvensional
dalam valuta asing di Bank Indonesia yang
penempatannya melalui peserta operasi pasar
terbuka dan sumber dananya berasal dari
Rekening Khusus DHE SDA pada peserta operasi
pasar terbuka yang sama;
c. surat sanggup yang diterbitkan oleh LPEI yang
sumber dananya berasal dari Rekening Khusus
DHE SDA pada LPEI; dan
d. instrumen moneter lain atau instrumen keuangan
lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan,
setelah berkoordinasi dengan Gubernur Bank
Indonesia.
Pasal 4
(U Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan cara
mengalikan tarif Pajak Penghasilan final dengan dasar
pengenaan pajak.
(21 Tarif Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
SK No 170307 A
a. atas . .
a.
b.
PRESIDEN
REPUBUK INDONESTA
-5-
atas penghasilan dari instrumen moneter
dan/atau instrumen keuangan tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang
dananya dalam valuta asing dikenai Pajak
Penghasilan yang bersifat final dengan:
1. tarif sebesar Oo/o (nol persen), untuk
instrumen dengan jangka waktu penempatan
lebih dari 6 (enam) bulan;
2. tarif sebesar 2,5o/o (dua koma lima persen)
untuk instrumen dengan jangka waktu
penempatan 6 (enam) bulan;
3. tarif sebesar 7,5o/o (tujuh koma lima persen),
untuk instrumen dengan jangka waktu
penempatan 3 (tiga) bulan sampai dengan
kurang dari 6 (enam) bulan; atau
4. tarif sebesar lOo/o (sepuluh persen), untuk
instrumen dengan jangka waktu penempatan
1 (satu) bulan sampai dengan kurang dari 3
(tiga) bulan.
atas penghasilan dari instmmen moneter
dan/atau instrumen keuangan tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang
dananya dikonversi dari valuta asing ke mata uang
Rupiah, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat
final dengan:
1. tarif sebesar Oo/o (nol persen), untuk
instrumen dengan jangka waktu penempatan
6 (enam) bulan atau lebih dari 6 (enam) bulan;
2. tarif sebesar 2,5o/o (dua koma lima persen),
untuk instmmen dengan jangka waktu
penempatan 3 (tiga) bulan sampai dengan
kurang dari 6 (enam) bulan; atau
3. tarif sebesar 5o/o (lima persen), untuk
instrumen dengan jangka waktu penempatan
1 (satu) bulan sampai dengan kurang dari 3
(tiga) bulan;
SK No 170279 A
(3) Tarif...
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-6-
(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat l2l berlaku
juga untuk penempatan kembali dana DHE SDA pada
instrumen moneter dan/atau instrumen keuangan
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setelah
tanggal jatuh tempo instrumen moneter dan/atau
instrumen keuangan tertentu berakhir.
(4) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan jumlah bruto dari penghasilan
yang diterima Eksportir dari penempatan DHE SDA
pada instmmen moneter dan/atau instmmen
keuangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3.
Pasal 5
(1) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dilunasi melalui mekanisme
pemotongan Pajak Penghasilan.
(21 Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan pada saat pembayaran
penghasilan kepada Eksportir.
(3) Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh:
a. Bank untuk penghasilan Eksportir dari instrrrmen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21
huruf a;
b. Peserta operasi pasar terbuka untuk penghasilan
Eksportir dari instrumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b;
c. LPEI untuk penghasilan Eksportir dari instrumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21
huruf c; atau
d. Bank atau LPEI sebagai:
1) penerbit instrumen keuangan; atau
2) peserta operasi pasar terbuka,
untuk penghasilan Eksportir dari instrumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf d.
(a) Tata...
SK No 170278 A
PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-7-
(41 Tata cara pelunasan dan pelaporan Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.
Pasal 6
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 131
Tahun 2OO0 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga
Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO0 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4039) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 131
Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga
Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank
lndonesia (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 346, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5803), yang mengatur mengenai
pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito yang
dananya bersumber dari DHE SDA, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal 7
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
SK No 170277 A
Agar
PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA
-8-
Agar setiap
pengundangan
penempatannya
Indonesia.
orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Pemerintah ini dengan
dalam kmbaran Negara Republik
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2O Mei 2024
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 84
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETAzuAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Penrndang-undangan dan
Hukum,
ttd
SK No 170496 A
Djaman
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHVN 2024
TENTANG
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
PENEMPATAN DEVISA HASIL EKSPOR SUMBER DAYA ALAM PADA
INSTRUMEN MONETER DAN/ATAU INSTRUMEN KEUANGAN TERTENTU
DI INDONESIA
I. UMUM
Ketersediaan valuta asing di dalam negeri merupakan salah satu
faktor penting dalam menjaga stabilitas moneter dan perekonomian
nasional. Oleh karena itu, Pemerintah perlu terus melakukan upaya
untuk menjaga ketersediaan valuta asing di dalam negeri, antara lain
melalui kebijakan optimalisasi pemasukan dan penempatan DHE SDA
valuta asing ke dalam sistem keuangan Indonesia.
Dalam rangka mendukung kebijakan optimalisasi pemasukan dan
penempatan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia tersebut,
Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan perpajakan untuk
mendorong Eksportir menempatlan DHE SDA-nya ke dalam sistem
keuangan Indonesia. Kebijakan perpajakan dimaksud adalah melalui
perlakuan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif yang lebih
rendah atas penghasilan yang diterima Eksportir dari penempatan DHE
SDA pada instrumen moneter dan/atau instrumen keuangan tertentu
di Indonesia.
Kebijakan dalam Peraturan Pemerintah ini, selain merupakan
upaya Pemerintah untuk mendorong Eksportir menempatkan dana
hasil ekspornya ke dalam sistem keuangan Indonesia, juga bentuk
penyelarasan dan pengharmonisasian dengan kebijakan yang
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan
dan/atau pengolahan sumber daya alam.
Materi . . .
SK No 1704984
PRESIDEN
REPUBUK TNDONESIA
-2-
Materi pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup
pengaturan mengenai subjek pajak dan objek pajak yang mendapatkan
perlakuan khusus berupa pengenaan tarif Pajak Penghasilan yang
bersifat final dengan tarif lebih rendah, besaran tarif Pajak Penghasilan
yang bersifat final, dan mekanisme pelunasan Pajak Penghasilan yang
bersifat final tersebut. Dalam pengaturan objek pajak yang
mendapatkan perlakuan khusus tersebut, termasuk juga pengaturan
mengenai kriteria dan cakupan instrumen moneter dan instrumen
keuangan tertentu, yang atas penghasilan dari penempatan DHE SDA
pada instrumen-instrumen tersebut mendapatkan perlakuan khusus
Pajak Penghasilan.
il. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "tidak diperdagangkan di pasar
sekunder" adalah Eksportir tidak menjual atau tidak
mengalihkan kepemilikan instrumen tersebut kepada
pihak lain.
Ayat (2)
Huruf a
Terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh
Eksportir dari penempatan dana DHE SDA pada
instrurmen moneter dan/atau instrumen keuangan
berupa deposito dikenai Pajak Penghasilan bersifat final
dengan tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah ini
sepanjang sumber dana deposito berasal dari Rekening
Khusus DHE SDA di Bank yang sama dengan Bank
penerbit deposito tersebut.
Contoh 1: . . .
SK No 170273 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
Contoh 1:
PT A selaku Eksportir menempatkan dana DHE SDA
pada Rekening Khusus DHE SDA di Bank X, kemudian
memindahkan dana tersebut pada Deposito yang
diterbitkan Bank X. Atas penghasilan yang diterima PT A
dari deposito tersebut dapat dikenai Pajak Penghasilan
dengan tarif linal berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
Contoh 2:
PT A selaku Eksportir menempatkan dana DHE SDA
pada Rekening Khusus di Bank X. Selanjutnya, PT A
memindahkan DHE SDA dari Rekening Khusus di Bank
X ke Rekening Khusus di Bank Y, dan kemudian
memindahkan dananya ke Deposito yang diterbitkan oleh
Bank Y. Atas penghasilan yang diterima PT A dari
deposito tersebut dapat dikenai Pajak Penghasilan
dengan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
Contoh 3:
PT A selaku Eksportir SDA menempatkan dana DHE SDA
pada Rekening Khusus di Bank X. Selanjutnya, PT A
langsung memindahkan dana tersebut pada Deposito
yang diterbitkan Bank lain, yaitu Bank Y. Atas
penghasilan yang diterima PT A dari deposito tersebut
tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini, melainkan dikenai Pajak
Penghasilan berdasarkan ketentuan mengenai pengenaan
Pqiak Penghasilan atas bunga deposito yang berlaku
umum.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "term deposit operasi pasar
terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank
Indonesia" mentpakan instrumen yang diterbitkan oleh
Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan mengenai Devisa Hasil Ekspor dan
Devisa Pembayaran Impor.
SK No 170272 A
Yang. . .
PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-4-
Yang dimaksud dengan "peserta operasi pasar terbuka"
merupakan Bank dan/atau pihak lain sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai operasi
moneter.
Terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh
Eksportir dari penempatan dana DHE SDA pada
instrumen moneter dan/atau instrumen keuangan
berupa term deposit operasi pasar terbuka konvensional
dalam valuta asing, dikenai Pajak Penghasilan
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, sepanjang
dananya berasal dari Rekening Khusus DHE SDA pada
peserta operasi pasar terbuka yang sama.
Contoh 1:
PT B selaku Eksportir SDA memasukkan dana DHE SDA
ke dalam Rekening Khusus DHE SDA di Bank X.
Selanjutnya PT B memindahkan dana DHE SDA ke
instrumen term deposit operasi pasar terbuka
konvensional dalam valuta asing melalui Bank X selaku
peserta operasi pasar terbuka. Atas imbal hasil dari term
deposit operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta
asing yang dibayarkan melalui Bank X kepada PT B
dapat dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
Contoh 2:
PT B selaku Eksportir SDA memasukkan dana DHE SDA
ke dalam Rekening Khusus DHE SDA di Bank X.
Selanjutnya PT B memindahkan dana DHE SDA ke term
deposit operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta
asing melalui Bank Z (tanpa membuka dan
menempatkan dana DHE SDA di Rekening Khusus DHE
SDA di BankZl.
Atas imbal hasil dari penempatan dana tersebut yang
dibayarkan oleh Bank Z tidak dapat dikenai Pajak
Penghasilan dengan tarif berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini, melainkan dikenai Pajak Penghasilan
berdasarkan ketentuan Pajak Penghasilan atas
penghasilan berupa bunga atau diskonto yang berlaku
umum.
SK No 170271 A
Huruf c. . .
PRESIDEN
REPUEUK INDONESTA
-5-
Huruf c
Surat sanggup mempakan promissory notes yang
merupakan instmmen keuangan yang diterbitkan oleh
LPEI yang bersifat tidak dapat dialihkan dan dikuasakan.
Terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh
Eksportir dari penempatan dana DHE SDA pada
instrumen moneter dan/atau instrumen keuangan
berupa surat sanggup lpromissory notesl yang dananya
bersumber dari Rekening Khusus DHE SDA Eksportir
bersangkutan di LPEI, dikenai Pajak Penghasilan final
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
Contoh 1:
PT X selaku Eksportir SDA yang mempakan debitur
LPEI, memasukkan dana DHE SDA ke dalam Rekening
Khusus DHE SDA di LPEI. PT X kemudian memindahkan
dana DHE SDA tersebut untuk membeli surat sanggup
(promfssory notes)yang diterbitkan oleh LPEI. Atas bunga
yang diterima PT X dari instnrmen tersebut dapat dikenai
Pajak Penghasilan final dengan tarif berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini.
Contoh 2:
PT Y selaku Eksportir non SDA merupakan debitur LPEI.
PT Y membeli promissory notes yang diterbitkan oleh
LPEL Atas bunga yang diterima PT Y dari LPEI tidak
dapat dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini, melainkan dikenai Pajak
Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Pajak
Penghasilan atas penghasilan bunga.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
SK No 170286 A
Huruf b .
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-6-
Huruf b
Tarif dalam ketentuan ini diterapkan untuk DHE SDA
yang dikonversi ke dalam mata uang Rupiah dan
ditempatkan pada instmmen moneter atau keuangan
tertentu di Indonesia.
Dana yang ditempatkan pada instrumen moneter atau
keuangan tertentu tersebut harus berasal dari Rekening
Khusus DHE SDA dalam valuta asing.
Ayat (3)
Dalam hal setelah berakhirnya jatuh tempo penempatan
instrumen, Eksportir menempatkan kembali (roll ouefi
dananya ke instrumen moneter dan/atau instrumen
keuangan tertentu, atas penghasilan dari instrumen moneter
dan/atau instrumen keuangan tertentu tersebut dapat
dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah
ini.
Contoh:
PT A menempatkan dana DHE SDA dalam Rekening Khusus
DHE SDA pada Bank X, selanjutnya dana tersebut
ditempatkan pada instrumen deposito pada Bank X untuk
jangka waktu penempatan 3 bulan.
Setelah 3 bulan, PT A menarik dananya dan ditempatkan
kembali ke Rekening Khusus DHE SDA di Bank X.
Selanjutnya dana tersebut dipindahkan untuk ditempatkan
kembali pada deposito di Bank X dengan jangka waktu
penempatan 1 bulan. Atas penghasilan dari deposito 1 bulan
tersebut, berlaku juga ketentuan tarif Pajak Penghasilan
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
Ayat (a)
Contoh:
PT A menempatkan dana DHE SDA ke instrumen deposito di
Bank X sebesar USDI.OOO.OOO (satu juta Dolar Amerika
Serikat) dengan tenor 3 bulan dan tingkat suku bunga 6%
setahun, dan bunganya dibayarkan setiap bulan kepada PT A.
PT A menempatkan deposito pada tanggal 1 Juni 2025,
Besarnya bunga yang diterima PT A di akhir bulan Juni
adalah sebesar:
SK No 170269 A
(USD1.OOO.OO0 x6o/ol x (30/365 hari) = USD4.931,5
Dasar
FRESIDEN
REPUELTK INDONESIA
-7-
Dasar pengenaan pajak bunga deposito yang dikenai
pemotongan Pajak Penghasilan final adalah sebesar
USD4.931,5 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma
lima Dolar Amerika Serikat). Untuk penghitungan dasar
pengenaan pajak bulan Juli dan Agustus mengikuti contoh
penghitungan di atas dengan memperhitungkan jumlah hari
pada bulan pembayaran bunga deposito.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pemotongan Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini dilakukan pada saat pembayaran bunga,
diskonto, atau imbalan lain sejenis oleh Bank atau pihak
lainnya kepada Eksportir atas penempatan dana DHE SDA.
Contoh 1:
PT A selaku Eksportir SDA yang merupakan debitur LPEI,
memasukkan dana DHE SDA ke dalam Rekening Khusus
DHE SDA di LPEI kemudian memindahkan dana tersebut
untuk ditempatkan pada instrumen surat sanggup
lhomissory Notesl.
Kontrak penempatan pada instrumen surat sanggup
(Promrssory Notesl sebagai berikut:
a. ditempatkan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku;
b. tenor penempatan 3 (tiga) bulan; dan
c. pembayaran bunga dilakukan saat akhir tenor
penempatan.
Pembayaran bunga dan akhir periode jatuh tempo surat
sanggup (Promessory Notesl tersebut terjadi setelah Peraturan
Pemerintah ini berlaku.
Berdasarkan contoh tersebut, LPEI melakukan pemotongan
Pajak Penghasilan atas seluruh pembayaran bunga pada saat
pembayaran bunga dengan tarif Pajak Penghasilan
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, pada saat dilakukan
pembayaran penghasilan di akhir periode penempatan surat
sanggup (Promfsso ry Notesl.
SK No 170301 A
Contoh 2:
PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA
-8-
Contoh 2:
PT B selaku Eksportir SDA yang merupakan debitur LPEI,
memasukkan dana DHE SDA ke dalam Rekening Khusus
DHE SDA di LPEI kemudian memindahkan dana tersebut
untuk ditempatkan pada instrumen surat sanggup
(Promfssory Notesl.
Kontrak penempatan pada instrumen surat sanggup
(Promissory Notes) sebagai berikut:
a. ditempatkan pada surat sanggup lhomissory jVotes)
sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku;
b. tenor penempatan 3 (tiga) bulan; dan
c. pembayaran bunga dilakukan setiap akhir bulan
(pembayaran bunga dilakukan tiga kali, setiap akhir
bulan).
Pembayaran bunga bulan pertama dan kedua dilakukan
sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dan untuk
pembayaran bunga bulan ketiga dilakukan saat Peraturan
Pemerintah ini berlaku.
Berdasarkan contoh tersebut, maka LPEI melakukan
pemotongan Pajak Penghasilan sebagai berikut:
a. atas bunga bulan pertama dan kedua yang dibayarkan
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dikenai
Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Pajak
Penghasilan atas penghasilan bunga; dan
b. atas bunga bulan ketiga yang dibayarkan setelah
berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dipotong Pajak
Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah ini.
Contoh 3:
Berdasarkan Contoh 2 di atas, walaupun kontrak mengatur
bahwa bunga dibayarkan secara bulanan, ternyata realisasi
pembayaran bunga seluruhnya baru dilakukan oleh LPEI
pada akhir tenor, yang terjadi setelah Peraturan Pemerintah
ini berlaku.
Pemotongan Pajak Penghasilan oleh LPEI sebagai berikut:
a. atas bunga bulan pertama dan kedua yang sesuai kontrak
seharusnya dibayarkan setiap bulan sebelum Peraturan
Pemerintah ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan
berdasarkan ketentuan umum Pajak Penghasilan atas
penghasilan bunga; dan
b.atas...
SK No 1703004
PRESIDEN
REPUBUK INDONESTA
-9-
b. atas bunga bulan ketiga yang seharusnya dibayarkan
setelah Peraturan Pemerintah ini berlaku, dipotong Pajak
Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah ini.
Contoh 4:
PT C selaku Eksportir SDA memasukkan dana DHE SDA ke
dalam Rekening Khusus Bank M, kemudian memindahkan
dana tersebut pada deposito di Bank M.
Kontrak Deposito sebagai berikut:
a. ditempatkan pada deposito sebelum Peraturan Pemerintah
ini berlaku;
b. tenor penempatan 3 (tiga) bulan; dan
c. pembayaran bunga dilakukan setiap akhir bulan
(pembayaran bunga dilakukan tiga kali, setiap akhir
bulan)
Pembayaran bunga bulan pertama dilakukan sebelum
Peraturan Pemerintah ini berlaku, dan untuk pembayaran
bunga bulan kedua dan ketiga dilakukan saat Peraturan
Pemerintah ini berlaku.
Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemotongan Pajak
Penghasilan oleh Bank M sebagai berikut:
a. Atas bunga bulan pertama yang dibayarkan sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dipotong Pajak
Penghasilan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak
Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta
Diskonto Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun
2Ol5 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 131 Tahun 20OO tentang Pajak Penghasilan atas
Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat
Bank Indonesia.
b. Atas bunga bulan kedua dan ketiga yang dibayarkan
setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dipotong
Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
SK No 170299 A
Contoh5:...
PRESIDEN
REPUEL|K INDONESIA
-10-
Contoh 5:
PT D selaku Eksportir SDA memasukkan dana DHE SDA ke
dalam Rekening Khusus Bank P, kemudian memindahkan
dana tersebut pada deposito valuta asing di Bank P.
Kontrak Deposito sebagai berikut:
a. ditempatkan pada deposito setelah Peraturan Pemerintah
ini berlaku;
b. tenor penempatan 6 (enam) bulan; dan
c. pembayaran bunga dilakukan setiap akhir bulan
(pembayaran bunga dilakukan enam kali, setiap akhir
bulan).
Dengan kontrak tenor penempatan 6 (enam) bulan, maka
pada saat pembayaran bunga setiap bulannya, Bank P
melakukan pemotongan Pajak Penghasilan bersifat final
dengan tanf 2,5o/o (dua koma lima persen), sesuai ketentuan
Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah ini.
Berdasarkan contoh tersebut di atas, ternyata pada akhir
bulan ketiga PT D menarik dana Deposito.
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan
Pemerintah ini, karena tenor penempatan menjadi 3 (tiga)
bulan, maka seharusnya bunga yang dibayarkan kepada PT D
dikenai Pajak Penghasilan bersifat final dengan tarif 7,5o/o
(tujuh koma lima persen).
Dengan contoh tersebut, pada saat pembayaran bunga bulan
ketiga (ketika deposito ditarik oleh PT D), Bank P melakukan
pemotongan Pajak Penghasilan sebagai berikut:
a. tartf 7,5o/o (tujuh koma lima persen) dikalikan bunga bulan
ketiga; ditambah
b. tarif 5o/o (lima persen) dikalikan bunga yang telah
dibayarkan di bulan pertama dan bulan kedua.
Tarif 5o/o (lima persen) tersebut di atas merupakan
kekurangan pemotongan Pajak Penghasilan untuk bulan
pertama dan kedua yang disebabkan karena PT D menarik
deposito sebelum berakhirnya tenor penempatan.
Tarif 5olo (lima persen) adalah selisih tarif 7,5o/o (tujuh koma
lima persen) yang merupakan tarif untuk penempatan 3 (tiga)
bulan dengan tarif 2,5o/o (dua koma lima persen) yang
merupakan tarif yang telah digunakan untuk pemotongan
Pajak Penghasilan di bulan pertama dan kedua.
Ayat(3) ...
SK No 170298 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-11-
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6918
SK No 170497 A

More Related Content

Similar to Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf

PP 71 Tahun 2010
PP 71 Tahun 2010PP 71 Tahun 2010
PP 71 Tahun 2010
Rizki Amalia
 
Pp 71 tahun_2010
Pp 71 tahun_2010Pp 71 tahun_2010
Pp 71 tahun_2010
ibeth_rtk
 
Pp 71 tahun_2010
Pp 71 tahun_2010Pp 71 tahun_2010
Pp 71 tahun_2010
Andi Wahidin
 
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
Yudhi Aldriand
 
Pp nomor 33 tahun 2020
Pp nomor 33 tahun 2020Pp nomor 33 tahun 2020
Pp nomor 33 tahun 2020
HendriTAsworo
 
2008 pmk-169
 2008 pmk-169 2008 pmk-169
Pmk 163-pmk.05-2013
Pmk 163-pmk.05-2013Pmk 163-pmk.05-2013
Pmk 163-pmk.05-2013
Erny Anggrahini
 
OH PUANG GANE
OH PUANG GANEOH PUANG GANE
OH PUANG GANE
Dientri Media
 
SAP PP No 71 Tahun 2010
SAP PP No 71 Tahun 2010SAP PP No 71 Tahun 2010
SAP PP No 71 Tahun 2010
desak arsani
 
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakUU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
Yudhi Aldriand
 
85 pmk.03 2019
85 pmk.03 201985 pmk.03 2019
85 pmk.03 2019
Agus Melas Agues
 
Uu bi 23 th 99
Uu bi 23 th 99Uu bi 23 th 99
Uu bi 23 th 99
kpwbi
 
Uu nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia
Uu nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesiaUu nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia
Uu nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Pmk 79 thn_2009-sanksi_administratif
Pmk 79 thn_2009-sanksi_administratifPmk 79 thn_2009-sanksi_administratif
Pmk 79 thn_2009-sanksi_administratifRidwan Ichsan
 
Aturan norma penghitungan penghasilan netto
Aturan norma penghitungan penghasilan nettoAturan norma penghitungan penghasilan netto
Aturan norma penghitungan penghasilan netto
Yannuar Bimantara
 
190pmk 022017per
190pmk 022017per190pmk 022017per
190pmk 022017per
bayu wuryaning
 
Perdirjen 66 2005
Perdirjen 66 2005Perdirjen 66 2005
Perdirjen 66 2005
rumputeki
 
Perdirjen662005
Perdirjen662005Perdirjen662005
Perdirjen662005
akupunya1
 
Subjek pajak
Subjek pajakSubjek pajak
Subjek pajak
prabowow
 

Similar to Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf (20)

PP 71 Tahun 2010
PP 71 Tahun 2010PP 71 Tahun 2010
PP 71 Tahun 2010
 
Pp 71 tahun_2010
Pp 71 tahun_2010Pp 71 tahun_2010
Pp 71 tahun_2010
 
Pp 71 tahun_2010
Pp 71 tahun_2010Pp 71 tahun_2010
Pp 71 tahun_2010
 
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
 
Pp nomor 33 tahun 2020
Pp nomor 33 tahun 2020Pp nomor 33 tahun 2020
Pp nomor 33 tahun 2020
 
2008 pmk-169
 2008 pmk-169 2008 pmk-169
2008 pmk-169
 
Pmk 163-pmk.05-2013
Pmk 163-pmk.05-2013Pmk 163-pmk.05-2013
Pmk 163-pmk.05-2013
 
OH PUANG GANE
OH PUANG GANEOH PUANG GANE
OH PUANG GANE
 
SAP PP No 71 Tahun 2010
SAP PP No 71 Tahun 2010SAP PP No 71 Tahun 2010
SAP PP No 71 Tahun 2010
 
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakUU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
 
85 pmk.03 2019
85 pmk.03 201985 pmk.03 2019
85 pmk.03 2019
 
Uu bi 23 th 99
Uu bi 23 th 99Uu bi 23 th 99
Uu bi 23 th 99
 
Uu nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia
Uu nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesiaUu nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia
Uu nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia
 
Pmk 79 thn_2009-sanksi_administratif
Pmk 79 thn_2009-sanksi_administratifPmk 79 thn_2009-sanksi_administratif
Pmk 79 thn_2009-sanksi_administratif
 
Aturan norma penghitungan penghasilan netto
Aturan norma penghitungan penghasilan nettoAturan norma penghitungan penghasilan netto
Aturan norma penghitungan penghasilan netto
 
190pmk 022017per
190pmk 022017per190pmk 022017per
190pmk 022017per
 
Perdirjen 66 2005
Perdirjen 66 2005Perdirjen 66 2005
Perdirjen 66 2005
 
Perdirjen 66 2005
Perdirjen 66 2005Perdirjen 66 2005
Perdirjen 66 2005
 
Perdirjen662005
Perdirjen662005Perdirjen662005
Perdirjen662005
 
Subjek pajak
Subjek pajakSubjek pajak
Subjek pajak
 

More from CI kumparan

RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
AI and Covert Influence Operations: Latest Trends
AI and Covert Influence Operations: Latest TrendsAI and Covert Influence Operations: Latest Trends
AI and Covert Influence Operations: Latest Trends
CI kumparan
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
CI kumparan
 
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdfSalinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
CI kumparan
 
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdfSalinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
CI kumparan
 
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdfSalinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
CI kumparan
 
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfPENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
CI kumparan
 
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdfSE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
CI kumparan
 
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdfPermensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
CI kumparan
 
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfiUU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
CI kumparan
 
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara SirekapPDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
CI kumparan
 
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdfRekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
CI kumparan
 
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdfPetisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
CI kumparan
 
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdfSalinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
CI kumparan
 
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
CI kumparan
 
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
CI kumparan
 
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdfPERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
CI kumparan
 
PAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.com
PAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.comPAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.com
PAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.com
CI kumparan
 
1145_SD_Ketua_Tindak_Lanjut_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Nomor_90_PUU-XXI_2023...
1145_SD_Ketua_Tindak_Lanjut_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Nomor_90_PUU-XXI_2023...1145_SD_Ketua_Tindak_Lanjut_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Nomor_90_PUU-XXI_2023...
1145_SD_Ketua_Tindak_Lanjut_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Nomor_90_PUU-XXI_2023...
CI kumparan
 

More from CI kumparan (20)

RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
AI and Covert Influence Operations: Latest Trends
AI and Covert Influence Operations: Latest TrendsAI and Covert Influence Operations: Latest Trends
AI and Covert Influence Operations: Latest Trends
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
 
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdfSalinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
 
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdfSalinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
 
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdfSalinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
 
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfPENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
 
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdfSE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
 
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdfPermensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
 
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfiUU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
 
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara SirekapPDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
 
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdfRekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
 
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdfPetisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
 
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdfSalinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
 
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
 
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
 
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdfPERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
 
PAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.com
PAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.comPAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.com
PAKTA INTEGRITAS IJTIMA ULAMA kumparan.com
 
1145_SD_Ketua_Tindak_Lanjut_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Nomor_90_PUU-XXI_2023...
1145_SD_Ketua_Tindak_Lanjut_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Nomor_90_PUU-XXI_2023...1145_SD_Ketua_Tindak_Lanjut_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Nomor_90_PUU-XXI_2023...
1145_SD_Ketua_Tindak_Lanjut_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Nomor_90_PUU-XXI_2023...
 

Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf

  • 1. SALINAN PRESIDEN REPUELIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PERLAKUAN PA.'AK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENEMPATAN DEVISA HASIL EKSPOR SUMBER DAYA AI"AM PADA INSTRUMEN MONETER DAN/ATAU INSTRUMEN KEUANGAN TERTENTU DI INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk mendukung kebijakan pemasukan dan penempatan devisa hasil ekspor yang berasal dari barang ekspor sumber daya alam ke dalam sistem keuangan Indonesia, perlu memberikan kebijakan khusus di bidang Pajak Penghasilan; bahwa kebijakan khusus di bidang pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diberikan melalui pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final atas penghasilan dari penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam pada instmmen moneter dan/atau instmmen keuangan tertentu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (21 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam pada Instrumen Moneter dan/atau Instmmen Keuangan Tertentu di Indonesia; Mengingat . . . a. b. c. SK No 170500 A
  • 2. Mengingat Menetapkan 1. 2. PRESIDEN REPUBUK INDONESIA -2- Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263l, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERI.AKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENEMPATAN DEVISA HASIL EKSPOR SUMBER DAYA ALAM PADA INSTRUMEN MONETER DAN/ATAU INSTRUMEN KEUANGAN TERTENTU DI INDONESIA. Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pajak Penghasilan adalah pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. 2. Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DHE SDA adalah devisa hasil kegiatan ekspor barang yang berasal dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, danf atau pengolahan sumber daya alam. 3. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan ekspor. 4. Bank. . . SK No 170282 A Tahun 2O2l Nomor 246, Tarrbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 67361;
  • 3. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3- 4. Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari bank yang berkantor pusat di Indonesia, yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 5. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah l,embaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. 7. Rekening Khusus DHE SDA adalah rekening Eksportir di LPEI dan/atau Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, yang ditujukan khusus untuk menerima dan menyimpan DHE SDA. Pasal 2 Penghasilan yang diterima atau diperoleh Eksportir dari penempatan DHE SDA pada instrumen moneter dan/atau instrumen keuangan tertentu di Indonesia, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Pasal 3 (1) Instrumen moneter dan/atau instrumen keuangan tertentu di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan instrumen moneter dan/atau instrumen keuangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: SK No 170281 A a.merupakan. . .
  • 4. FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -4- a. merupakan instrumen perbankan di Indonesia, instrumen keuangan yang diterbitkan oleh LPEI, dan/atau instrumen moneter yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; b. dananya berasal dari DHE SDA; c. memiliki jangka waktu penempatan paling singkat 1 (satu) bulan; dan d. tidak diperdagangkan di pasar se}mnder. l2l Instrumen moneter dan/atau instrumen keuangan tertentu di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. deposito yang diterbitkan oleh Bank yang sumber dananya berasal dari Rekening Khusus DHE SDA pada Bank yang sama; b. term deposit operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia yang penempatannya melalui peserta operasi pasar terbuka dan sumber dananya berasal dari Rekening Khusus DHE SDA pada peserta operasi pasar terbuka yang sama; c. surat sanggup yang diterbitkan oleh LPEI yang sumber dananya berasal dari Rekening Khusus DHE SDA pada LPEI; dan d. instrumen moneter lain atau instrumen keuangan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, setelah berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia. Pasal 4 (U Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak. (21 Tarif Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: SK No 170307 A a. atas . .
  • 5. a. b. PRESIDEN REPUBUK INDONESTA -5- atas penghasilan dari instrumen moneter dan/atau instrumen keuangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dananya dalam valuta asing dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan: 1. tarif sebesar Oo/o (nol persen), untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan lebih dari 6 (enam) bulan; 2. tarif sebesar 2,5o/o (dua koma lima persen) untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan 6 (enam) bulan; 3. tarif sebesar 7,5o/o (tujuh koma lima persen), untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan 3 (tiga) bulan sampai dengan kurang dari 6 (enam) bulan; atau 4. tarif sebesar lOo/o (sepuluh persen), untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan 1 (satu) bulan sampai dengan kurang dari 3 (tiga) bulan. atas penghasilan dari instmmen moneter dan/atau instrumen keuangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dananya dikonversi dari valuta asing ke mata uang Rupiah, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan: 1. tarif sebesar Oo/o (nol persen), untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan 6 (enam) bulan atau lebih dari 6 (enam) bulan; 2. tarif sebesar 2,5o/o (dua koma lima persen), untuk instmmen dengan jangka waktu penempatan 3 (tiga) bulan sampai dengan kurang dari 6 (enam) bulan; atau 3. tarif sebesar 5o/o (lima persen), untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan 1 (satu) bulan sampai dengan kurang dari 3 (tiga) bulan; SK No 170279 A (3) Tarif...
  • 6. PRESIDEN REPUELIK INDONESIA -6- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat l2l berlaku juga untuk penempatan kembali dana DHE SDA pada instrumen moneter dan/atau instrumen keuangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setelah tanggal jatuh tempo instrumen moneter dan/atau instrumen keuangan tertentu berakhir. (4) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah bruto dari penghasilan yang diterima Eksportir dari penempatan DHE SDA pada instmmen moneter dan/atau instmmen keuangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Pasal 5 (1) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilunasi melalui mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan. (21 Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pembayaran penghasilan kepada Eksportir. (3) Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Bank untuk penghasilan Eksportir dari instrrrmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21 huruf a; b. Peserta operasi pasar terbuka untuk penghasilan Eksportir dari instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; c. LPEI untuk penghasilan Eksportir dari instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21 huruf c; atau d. Bank atau LPEI sebagai: 1) penerbit instrumen keuangan; atau 2) peserta operasi pasar terbuka, untuk penghasilan Eksportir dari instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d. (a) Tata... SK No 170278 A
  • 7. PRESIDEN REPUBUK INDONESIA -7- (41 Tata cara pelunasan dan pelaporan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan. Pasal 6 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2OO0 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank lndonesia (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 346, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5803), yang mengatur mengenai pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito yang dananya bersumber dari DHE SDA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 7 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. SK No 170277 A Agar
  • 8. PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA -8- Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pemerintah ini dengan dalam kmbaran Negara Republik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2O Mei 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 84 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETAzuAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Penrndang-undangan dan Hukum, ttd SK No 170496 A Djaman
  • 9. FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHVN 2024 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENEMPATAN DEVISA HASIL EKSPOR SUMBER DAYA ALAM PADA INSTRUMEN MONETER DAN/ATAU INSTRUMEN KEUANGAN TERTENTU DI INDONESIA I. UMUM Ketersediaan valuta asing di dalam negeri merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas moneter dan perekonomian nasional. Oleh karena itu, Pemerintah perlu terus melakukan upaya untuk menjaga ketersediaan valuta asing di dalam negeri, antara lain melalui kebijakan optimalisasi pemasukan dan penempatan DHE SDA valuta asing ke dalam sistem keuangan Indonesia. Dalam rangka mendukung kebijakan optimalisasi pemasukan dan penempatan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia tersebut, Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan perpajakan untuk mendorong Eksportir menempatlan DHE SDA-nya ke dalam sistem keuangan Indonesia. Kebijakan perpajakan dimaksud adalah melalui perlakuan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif yang lebih rendah atas penghasilan yang diterima Eksportir dari penempatan DHE SDA pada instrumen moneter dan/atau instrumen keuangan tertentu di Indonesia. Kebijakan dalam Peraturan Pemerintah ini, selain merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong Eksportir menempatkan dana hasil ekspornya ke dalam sistem keuangan Indonesia, juga bentuk penyelarasan dan pengharmonisasian dengan kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan/atau pengolahan sumber daya alam. Materi . . . SK No 1704984
  • 10. PRESIDEN REPUBUK TNDONESIA -2- Materi pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan mengenai subjek pajak dan objek pajak yang mendapatkan perlakuan khusus berupa pengenaan tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif lebih rendah, besaran tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final, dan mekanisme pelunasan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut. Dalam pengaturan objek pajak yang mendapatkan perlakuan khusus tersebut, termasuk juga pengaturan mengenai kriteria dan cakupan instrumen moneter dan instrumen keuangan tertentu, yang atas penghasilan dari penempatan DHE SDA pada instrumen-instrumen tersebut mendapatkan perlakuan khusus Pajak Penghasilan. il. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "tidak diperdagangkan di pasar sekunder" adalah Eksportir tidak menjual atau tidak mengalihkan kepemilikan instrumen tersebut kepada pihak lain. Ayat (2) Huruf a Terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh Eksportir dari penempatan dana DHE SDA pada instrurmen moneter dan/atau instrumen keuangan berupa deposito dikenai Pajak Penghasilan bersifat final dengan tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah ini sepanjang sumber dana deposito berasal dari Rekening Khusus DHE SDA di Bank yang sama dengan Bank penerbit deposito tersebut. Contoh 1: . . . SK No 170273 A
  • 11. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3- Contoh 1: PT A selaku Eksportir menempatkan dana DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA di Bank X, kemudian memindahkan dana tersebut pada Deposito yang diterbitkan Bank X. Atas penghasilan yang diterima PT A dari deposito tersebut dapat dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif linal berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Contoh 2: PT A selaku Eksportir menempatkan dana DHE SDA pada Rekening Khusus di Bank X. Selanjutnya, PT A memindahkan DHE SDA dari Rekening Khusus di Bank X ke Rekening Khusus di Bank Y, dan kemudian memindahkan dananya ke Deposito yang diterbitkan oleh Bank Y. Atas penghasilan yang diterima PT A dari deposito tersebut dapat dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Contoh 3: PT A selaku Eksportir SDA menempatkan dana DHE SDA pada Rekening Khusus di Bank X. Selanjutnya, PT A langsung memindahkan dana tersebut pada Deposito yang diterbitkan Bank lain, yaitu Bank Y. Atas penghasilan yang diterima PT A dari deposito tersebut tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, melainkan dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan mengenai pengenaan Pqiak Penghasilan atas bunga deposito yang berlaku umum. Huruf b Yang dimaksud dengan "term deposit operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia" mentpakan instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor. SK No 170272 A Yang. . .
  • 12. PRESIDEN REPUBUK INDONESIA -4- Yang dimaksud dengan "peserta operasi pasar terbuka" merupakan Bank dan/atau pihak lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai operasi moneter. Terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh Eksportir dari penempatan dana DHE SDA pada instrumen moneter dan/atau instrumen keuangan berupa term deposit operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, sepanjang dananya berasal dari Rekening Khusus DHE SDA pada peserta operasi pasar terbuka yang sama. Contoh 1: PT B selaku Eksportir SDA memasukkan dana DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA di Bank X. Selanjutnya PT B memindahkan dana DHE SDA ke instrumen term deposit operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing melalui Bank X selaku peserta operasi pasar terbuka. Atas imbal hasil dari term deposit operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing yang dibayarkan melalui Bank X kepada PT B dapat dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Contoh 2: PT B selaku Eksportir SDA memasukkan dana DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA di Bank X. Selanjutnya PT B memindahkan dana DHE SDA ke term deposit operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing melalui Bank Z (tanpa membuka dan menempatkan dana DHE SDA di Rekening Khusus DHE SDA di BankZl. Atas imbal hasil dari penempatan dana tersebut yang dibayarkan oleh Bank Z tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, melainkan dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto yang berlaku umum. SK No 170271 A Huruf c. . .
  • 13. PRESIDEN REPUEUK INDONESTA -5- Huruf c Surat sanggup mempakan promissory notes yang merupakan instmmen keuangan yang diterbitkan oleh LPEI yang bersifat tidak dapat dialihkan dan dikuasakan. Terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh Eksportir dari penempatan dana DHE SDA pada instrumen moneter dan/atau instrumen keuangan berupa surat sanggup lpromissory notesl yang dananya bersumber dari Rekening Khusus DHE SDA Eksportir bersangkutan di LPEI, dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Contoh 1: PT X selaku Eksportir SDA yang mempakan debitur LPEI, memasukkan dana DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA di LPEI. PT X kemudian memindahkan dana DHE SDA tersebut untuk membeli surat sanggup (promfssory notes)yang diterbitkan oleh LPEI. Atas bunga yang diterima PT X dari instnrmen tersebut dapat dikenai Pajak Penghasilan final dengan tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Contoh 2: PT Y selaku Eksportir non SDA merupakan debitur LPEI. PT Y membeli promissory notes yang diterbitkan oleh LPEL Atas bunga yang diterima PT Y dari LPEI tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, melainkan dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Pajak Penghasilan atas penghasilan bunga. Huruf d Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. SK No 170286 A Huruf b .
  • 14. PRESIDEN REPUELIK INDONESIA -6- Huruf b Tarif dalam ketentuan ini diterapkan untuk DHE SDA yang dikonversi ke dalam mata uang Rupiah dan ditempatkan pada instmmen moneter atau keuangan tertentu di Indonesia. Dana yang ditempatkan pada instrumen moneter atau keuangan tertentu tersebut harus berasal dari Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing. Ayat (3) Dalam hal setelah berakhirnya jatuh tempo penempatan instrumen, Eksportir menempatkan kembali (roll ouefi dananya ke instrumen moneter dan/atau instrumen keuangan tertentu, atas penghasilan dari instrumen moneter dan/atau instrumen keuangan tertentu tersebut dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Contoh: PT A menempatkan dana DHE SDA dalam Rekening Khusus DHE SDA pada Bank X, selanjutnya dana tersebut ditempatkan pada instrumen deposito pada Bank X untuk jangka waktu penempatan 3 bulan. Setelah 3 bulan, PT A menarik dananya dan ditempatkan kembali ke Rekening Khusus DHE SDA di Bank X. Selanjutnya dana tersebut dipindahkan untuk ditempatkan kembali pada deposito di Bank X dengan jangka waktu penempatan 1 bulan. Atas penghasilan dari deposito 1 bulan tersebut, berlaku juga ketentuan tarif Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Ayat (a) Contoh: PT A menempatkan dana DHE SDA ke instrumen deposito di Bank X sebesar USDI.OOO.OOO (satu juta Dolar Amerika Serikat) dengan tenor 3 bulan dan tingkat suku bunga 6% setahun, dan bunganya dibayarkan setiap bulan kepada PT A. PT A menempatkan deposito pada tanggal 1 Juni 2025, Besarnya bunga yang diterima PT A di akhir bulan Juni adalah sebesar: SK No 170269 A (USD1.OOO.OO0 x6o/ol x (30/365 hari) = USD4.931,5 Dasar
  • 15. FRESIDEN REPUELTK INDONESIA -7- Dasar pengenaan pajak bunga deposito yang dikenai pemotongan Pajak Penghasilan final adalah sebesar USD4.931,5 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma lima Dolar Amerika Serikat). Untuk penghitungan dasar pengenaan pajak bulan Juli dan Agustus mengikuti contoh penghitungan di atas dengan memperhitungkan jumlah hari pada bulan pembayaran bunga deposito. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pemotongan Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilakukan pada saat pembayaran bunga, diskonto, atau imbalan lain sejenis oleh Bank atau pihak lainnya kepada Eksportir atas penempatan dana DHE SDA. Contoh 1: PT A selaku Eksportir SDA yang merupakan debitur LPEI, memasukkan dana DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA di LPEI kemudian memindahkan dana tersebut untuk ditempatkan pada instrumen surat sanggup lhomissory Notesl. Kontrak penempatan pada instrumen surat sanggup (Promrssory Notesl sebagai berikut: a. ditempatkan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku; b. tenor penempatan 3 (tiga) bulan; dan c. pembayaran bunga dilakukan saat akhir tenor penempatan. Pembayaran bunga dan akhir periode jatuh tempo surat sanggup (Promessory Notesl tersebut terjadi setelah Peraturan Pemerintah ini berlaku. Berdasarkan contoh tersebut, LPEI melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas seluruh pembayaran bunga pada saat pembayaran bunga dengan tarif Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, pada saat dilakukan pembayaran penghasilan di akhir periode penempatan surat sanggup (Promfsso ry Notesl. SK No 170301 A Contoh 2:
  • 16. PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA -8- Contoh 2: PT B selaku Eksportir SDA yang merupakan debitur LPEI, memasukkan dana DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA di LPEI kemudian memindahkan dana tersebut untuk ditempatkan pada instrumen surat sanggup (Promfssory Notesl. Kontrak penempatan pada instrumen surat sanggup (Promissory Notes) sebagai berikut: a. ditempatkan pada surat sanggup lhomissory jVotes) sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku; b. tenor penempatan 3 (tiga) bulan; dan c. pembayaran bunga dilakukan setiap akhir bulan (pembayaran bunga dilakukan tiga kali, setiap akhir bulan). Pembayaran bunga bulan pertama dan kedua dilakukan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dan untuk pembayaran bunga bulan ketiga dilakukan saat Peraturan Pemerintah ini berlaku. Berdasarkan contoh tersebut, maka LPEI melakukan pemotongan Pajak Penghasilan sebagai berikut: a. atas bunga bulan pertama dan kedua yang dibayarkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Pajak Penghasilan atas penghasilan bunga; dan b. atas bunga bulan ketiga yang dibayarkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Contoh 3: Berdasarkan Contoh 2 di atas, walaupun kontrak mengatur bahwa bunga dibayarkan secara bulanan, ternyata realisasi pembayaran bunga seluruhnya baru dilakukan oleh LPEI pada akhir tenor, yang terjadi setelah Peraturan Pemerintah ini berlaku. Pemotongan Pajak Penghasilan oleh LPEI sebagai berikut: a. atas bunga bulan pertama dan kedua yang sesuai kontrak seharusnya dibayarkan setiap bulan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Pajak Penghasilan atas penghasilan bunga; dan b.atas... SK No 1703004
  • 17. PRESIDEN REPUBUK INDONESTA -9- b. atas bunga bulan ketiga yang seharusnya dibayarkan setelah Peraturan Pemerintah ini berlaku, dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Contoh 4: PT C selaku Eksportir SDA memasukkan dana DHE SDA ke dalam Rekening Khusus Bank M, kemudian memindahkan dana tersebut pada deposito di Bank M. Kontrak Deposito sebagai berikut: a. ditempatkan pada deposito sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku; b. tenor penempatan 3 (tiga) bulan; dan c. pembayaran bunga dilakukan setiap akhir bulan (pembayaran bunga dilakukan tiga kali, setiap akhir bulan) Pembayaran bunga bulan pertama dilakukan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dan untuk pembayaran bunga bulan kedua dan ketiga dilakukan saat Peraturan Pemerintah ini berlaku. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemotongan Pajak Penghasilan oleh Bank M sebagai berikut: a. Atas bunga bulan pertama yang dibayarkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 20OO tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. b. Atas bunga bulan kedua dan ketiga yang dibayarkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. SK No 170299 A Contoh5:...
  • 18. PRESIDEN REPUEL|K INDONESIA -10- Contoh 5: PT D selaku Eksportir SDA memasukkan dana DHE SDA ke dalam Rekening Khusus Bank P, kemudian memindahkan dana tersebut pada deposito valuta asing di Bank P. Kontrak Deposito sebagai berikut: a. ditempatkan pada deposito setelah Peraturan Pemerintah ini berlaku; b. tenor penempatan 6 (enam) bulan; dan c. pembayaran bunga dilakukan setiap akhir bulan (pembayaran bunga dilakukan enam kali, setiap akhir bulan). Dengan kontrak tenor penempatan 6 (enam) bulan, maka pada saat pembayaran bunga setiap bulannya, Bank P melakukan pemotongan Pajak Penghasilan bersifat final dengan tanf 2,5o/o (dua koma lima persen), sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah ini. Berdasarkan contoh tersebut di atas, ternyata pada akhir bulan ketiga PT D menarik dana Deposito. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah ini, karena tenor penempatan menjadi 3 (tiga) bulan, maka seharusnya bunga yang dibayarkan kepada PT D dikenai Pajak Penghasilan bersifat final dengan tarif 7,5o/o (tujuh koma lima persen). Dengan contoh tersebut, pada saat pembayaran bunga bulan ketiga (ketika deposito ditarik oleh PT D), Bank P melakukan pemotongan Pajak Penghasilan sebagai berikut: a. tartf 7,5o/o (tujuh koma lima persen) dikalikan bunga bulan ketiga; ditambah b. tarif 5o/o (lima persen) dikalikan bunga yang telah dibayarkan di bulan pertama dan bulan kedua. Tarif 5o/o (lima persen) tersebut di atas merupakan kekurangan pemotongan Pajak Penghasilan untuk bulan pertama dan kedua yang disebabkan karena PT D menarik deposito sebelum berakhirnya tenor penempatan. Tarif 5olo (lima persen) adalah selisih tarif 7,5o/o (tujuh koma lima persen) yang merupakan tarif untuk penempatan 3 (tiga) bulan dengan tarif 2,5o/o (dua koma lima persen) yang merupakan tarif yang telah digunakan untuk pemotongan Pajak Penghasilan di bulan pertama dan kedua. Ayat(3) ... SK No 170298 A
  • 19. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -11- Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6918 SK No 170497 A