Dokumen tersebut membahas tentang hak tanggungan, yang merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan utang tertentu kepada kreditur. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian hak tanggungan menurut UU, objek hak tanggungan, syarat-syarat pembebanan, tata cara pembebanan, dan biaya akta pemberian hak tanggungan (APHT).

1. HAK TANGGUNGAN
RICCO S. YUBAIDI, S.H., M.KN.

2. HAK TANGGUNGAN
PENGERTIAN :
• MENURUT UU NO. 4 TANGGAL 9 APRIL 1996 PASAL 1 AYAT 1
" HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH, YANG SELANJUTNYA DISEBUT HAK
TANGGUNGAN, ADALAH HAK JAMINAN YANG DIBEBANKAN PADA HAK ATAS TANAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA, BERIKUT ATAU TIDAK BERIKUT BENDA-BENDA LAIN YANG
MERUPAKAN SATU KESATUAN DENGAN TANAH ITU, UNTUK PELUNASAN UTANG TERTENTU TERHADAP KREDITOR-KREDITOR LAIN.
OBJEK HAK TANGGUNGAN :
1. HAK - HAK ATAS TANAH YAITU HAK MILIK (HM)
2. HAK GUNA BANGUNAN (HGB)
3. HAK GUNA USAHA ( HGU)
4. HAK PAKAI (HP) DAN
5. HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN (HMASRS)

3. SYARAT - SYARAT PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN
1. 1. Diawali dengan perjanjian Pemberian Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutangPemberian Hak
Tanggungan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan seperti : Identitas pemegang dan pemberi Hak
Tanggungan, domisil kedua pihak tersebut, dan penunjukan utang atau utang-utang terkait secara jelas, dan
besarnya Nilai Hak Tanggungan serta uraian yang jelas terkait Objek Hak Tanggungan
2. 2. Pemberian Hak Tanggungan wajib memenuhi persyaratan publisitas. Dengan cara mendaftarkan Hak Tanggungan
pada Kantor Pertanahan setempat
3. 3. Sertifikat Tanggungan harus berisi titel eksekutorial, yaitu kata-kata: “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang
Maha Esa“
4. 4. Bila pihak debitur tidak bisa memenuhi janji pelunasan utang sesuai kesepakatan bersama, maka pemegang Hak
Tanggungan berhak atas objek Hak Tanggungan, maka akan ada Sanksi dari Pihak BANK terkait

4. TATA CARA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN
- Diawali dengan pemberian Hak Tanggungan di depan PPAT yang berwenang, dibuktikan dengan adanya APHT
- Pihak Debitur/Pihak lain yang terkait sebagai pemberi Hak Tanggungan harus hadir di kantor PPAT, sebab pihak yang
berwenang membuat APHT adalah PPAT
- APHT yang dibuat oleh PPAT mengandung persyaratan spesialitas dan nominal pinjaman penunjukan objek Hak
Tanggungan, dan juga harus sesuai dengan UUHT pasal 11 ayat 2, pasal 2 ayat 2, dan pasal 20
- Pasal 11 ayat 2 UUHT berisi hal-hal yang diperjanjikan oleh kreditur dan debitur. Pasal 2 ayat 2 UUHT berisi janji
Roya Partial, sementara pasal 20 UUHT berisi janji penjualan objek Hak Tanggungan di bawah tangan
- Sertipikat Hak Tanggungan dikeluarkan untuk kepentingan kreditur. Sertifikat ini terdiri dari salinan Buku Tanah Hak
Tanggungan dan salinan APHT

5. BIAYA APHT
Pengertian :
Biaya APHT adalah biaya yang wajib ada dalam perjanjian kredit sebagai jaminan bahwa pinjaman akan
dilunasi
Penjelasan :
Biaya APHT bisa bervariasi, tergantung dari lokasi Properti dan Harga pasar yang sedang berlangsung, Variasi
APHT dan SKHMT berdasarkan konvensi adalah 0,25% dari 125% nilai kredit