Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan UU No. 15 Tahun 2011 dan UU No. 22 Tahun 2007 serta perbandingan struktur organisasi Sekretariat antar lembaga negara dan lembaga legislatif. Dokumen ini menganalisis perbedaan besaran struktur organisasi dan fungsi Sekretariat antar lembaga tersebut.
BAPPEDA adalah lembaga teknis daerah yang bertugas merencanakan pembangunan daerah. Tugas pokok BAPPEDA meliputi perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana pembangunan, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi capaian rencana. BAPPEDA juga bertanggung jawab menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rancangan Rencana P
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Sigit Pramulia
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah di Indonesia yang mencakup hukum dan peraturan terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, tahapan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), serta pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJPD.
Peraturan Bupati Pakpak Bharat mengatur tentang rincian tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas jabatan struktural Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat untuk meningkatkan koordinasi dan menghindari tumpang tindih tugas."
Peraturan ini mengatur tentang rincian tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas jabatan struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Dokumen ini menjelaskan tugas Kepala Badan dan Sekretaris Badan dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik, ekonomi, pemerintahan, dan kesejahteraan masyarak
Dokumen tersebut membahas tentang Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang merupakan laporan tahunan pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen ini menjelaskan lingkup LPPD, tujuan LPPD, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja.
Dokumen tersebut merupakan keputusan bupati Tapanuli Utara tentang pembentukan tim percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah kabupaten Tapanuli Utara. Keputusan ini membentuk lima kelompok kerja yang akan membantu percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di berbagai aspek seperti penguatan kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, dan peraturan perundang-undangan.
BAPPEDA adalah lembaga teknis daerah yang bertugas merencanakan pembangunan daerah. Tugas pokok BAPPEDA meliputi perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana pembangunan, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi capaian rencana. BAPPEDA juga bertanggung jawab menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rancangan Rencana P
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Sigit Pramulia
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah di Indonesia yang mencakup hukum dan peraturan terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, tahapan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), serta pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJPD.
Peraturan Bupati Pakpak Bharat mengatur tentang rincian tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas jabatan struktural Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat untuk meningkatkan koordinasi dan menghindari tumpang tindih tugas."
Peraturan ini mengatur tentang rincian tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas jabatan struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Dokumen ini menjelaskan tugas Kepala Badan dan Sekretaris Badan dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik, ekonomi, pemerintahan, dan kesejahteraan masyarak
Dokumen tersebut membahas tentang Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang merupakan laporan tahunan pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen ini menjelaskan lingkup LPPD, tujuan LPPD, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja.
Dokumen tersebut merupakan keputusan bupati Tapanuli Utara tentang pembentukan tim percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah kabupaten Tapanuli Utara. Keputusan ini membentuk lima kelompok kerja yang akan membantu percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di berbagai aspek seperti penguatan kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, dan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Bupati Sigi Nomor 28 Tahun 2016 mengatur tentang tugas Subbagian Pembinaan Perusahaan Daerah dan Investasi yang meliputi (1) membantu persiapan kebijakan pembinaan perusahaan daerah dan investasi, dan (2) menyelenggarakan fungsi penyiapan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan bidang pembinaan perusahaan daerah dan investasi.
BKSP Jabotabek memiliki organisasi berbentuk forum dimana Gubernur sebagai ketua, Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris Forum, Ketua Bappenad sebagai wakil Sekretaris, Bupati dan walikota se Jabotabek sebagai anggota. Forum dibantu oleh sekretaris teknis yang bertanggung jawab j]kepada pimpinan Forum.
Tugas pokok adalah menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan rancangan meliputi koordinasi analisis perencanaan, analisis pelaksanaan, analisis evaluasi penyusunan program dan laporan serta memberikan layanan teknis administratif kepada Forum Kerjasama.
Dokumen tersebut membahas ruang lingkup pengawasan APIP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
No. 4 ttg perubahan kedua atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 tenta...ppbkab
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2008 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Perubahan ini mencakup penambahan satu badan yaitu Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan serta pengaturan organisasi dan tugasnya.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.Tri Widodo W. UTOMO
Seri Penelitian Administrasi Negara
PKP2A III LAN Samarinda
Tahun 2009
(mendokumentasikan hasil kerja lebih 1 dekade yang lalu, sebagai salah satu legacy agar tetap bisa memberi kemanfaatan bagi publik)
Dokumen tersebut membahas mengenai perencanaan dan penganggaran daerah di Indonesia, khususnya mengenai undang-undang dan teori-teori yang terkait. Beberapa poin utama meliputi proses perencanaan anggaran tahunan pemerintah daerah berdasarkan beberapa undang-undang, serta metode dan format yang digunakan.
Disampaikan dalam Diklat Peningkatan Kapasitas Untuk Aparat Kecamatan
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I (PKP2A I LAN)
Bandung, 6 Oktober 2010
Peraturan Bupati Sigi Nomor 28 Tahun 2016 mengatur tentang tugas Subbagian Pembinaan Perusahaan Daerah dan Investasi yang meliputi (1) membantu persiapan kebijakan pembinaan perusahaan daerah dan investasi, dan (2) menyelenggarakan fungsi penyiapan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan bidang pembinaan perusahaan daerah dan investasi.
BKSP Jabotabek memiliki organisasi berbentuk forum dimana Gubernur sebagai ketua, Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris Forum, Ketua Bappenad sebagai wakil Sekretaris, Bupati dan walikota se Jabotabek sebagai anggota. Forum dibantu oleh sekretaris teknis yang bertanggung jawab j]kepada pimpinan Forum.
Tugas pokok adalah menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan rancangan meliputi koordinasi analisis perencanaan, analisis pelaksanaan, analisis evaluasi penyusunan program dan laporan serta memberikan layanan teknis administratif kepada Forum Kerjasama.
Dokumen tersebut membahas ruang lingkup pengawasan APIP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
No. 4 ttg perubahan kedua atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 tenta...ppbkab
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2008 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Perubahan ini mencakup penambahan satu badan yaitu Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan serta pengaturan organisasi dan tugasnya.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.Tri Widodo W. UTOMO
Seri Penelitian Administrasi Negara
PKP2A III LAN Samarinda
Tahun 2009
(mendokumentasikan hasil kerja lebih 1 dekade yang lalu, sebagai salah satu legacy agar tetap bisa memberi kemanfaatan bagi publik)
Dokumen tersebut membahas mengenai perencanaan dan penganggaran daerah di Indonesia, khususnya mengenai undang-undang dan teori-teori yang terkait. Beberapa poin utama meliputi proses perencanaan anggaran tahunan pemerintah daerah berdasarkan beberapa undang-undang, serta metode dan format yang digunakan.
Disampaikan dalam Diklat Peningkatan Kapasitas Untuk Aparat Kecamatan
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I (PKP2A I LAN)
Bandung, 6 Oktober 2010
Dokumen ini membahas revitalisasi kelembagaan birokrasi pada lembaga negara untuk memperkuat interkonektivitas dan mengembalikan peran sentral eksekutif sesuai prinsip Nawacita, serta menyelaraskan kebutuhan lembaga dengan desain kelembagaan birokrasi dengan memperkuat dukungan sumber daya.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuburaya bertugas merumuskan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan mengelola pegawai negeri sipil sesuai peraturan perundang-undangan. Landasan kegiatannya mencakup Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2009.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya organisasi pemerintah Indonesia. Secara garis besar dibahas tentang penyakit organisasi, ciri manusia Indonesia, dan tantangan yang dihadapi organisasi pemerintah seperti pergeseran paradigma menjadi organisasi yang lebih berkinerja dan pembelajaran berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya organisasi pemerintah di Indonesia. Secara khusus membahas tentang penyakit organisasi, ciri manusia Indonesia, dan tantangan yang dihadapi organisasi pemerintah seperti pergeseran paradigma organisasi dan tantangan lingkungan strategis yang senantiasa berubah. Dokumen ini juga membahas upaya penyegaran birokrasi pemerintah agar lebih efisien dan efektif dalam melayani masyarakat.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bukittinggi. Badan ini bertugas membantu Walikota dalam bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, dan terdiri atas sekretariat, dua bidang, dan satu unit pelaksana teknis.
Struktur organisasi IAI periode 2022-2026 terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan 9 Wakil Ketua Umum yang membawahi berbagai bidang. Struktur ini bertujuan untuk mengkoordinasikan program-program IAI di tingkat pusat maupun daerah.
Ppt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsiCha-cha Taulanys
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan daerah kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia. Secara garis besar membahas tentang lembaga-lembaga pemerintahan daerah, tugas dan fungsinya seperti bupati, walikota, gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, dan susunan organisasi pemerintahan daerah. [end]
Lembaga Pengembangan Manajemen Keuangan Pembangunan Dan Pemerintahan Daerah (LPMKP2D) didirikan pada tahun 2009 untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia, manajemen keuangan, perencanaan, dan penataan kelembagaan daerah. Lembaga ini terdaftar di berbagai instansi pemerintah dan bergerak di bidang pendidikan serta pelatihan bagi p
[Ringkasan]
1. Dokumen tersebut membahas tentang penataan organisasi pemerintah daerah dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mencakup permasalahan kelembagaan daerah, prinsip dan pendekatan penataan organisasi, serta hasil yang diharapkan dari penataan organisasi seperti mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi dan ukuran serta mengurangi tumpang tindih tugas.
Terima kasih atas diskusinya. Berikut beberapa poin yang ingin saya tambahkan:
1. Urusan pilihan merupakan urusan yang dapat dipilih oleh daerah untuk dikelola sendiri selain urusan wajib, seperti bidang pariwisata, perindustrian, dan lainnya.
2. Penjadwalan kegiatan sangat penting agar pelaksanaan anggaran dapat terarah dan terkendali sesuai rencana. Tanpa penjadwalan, pelaksanaan dapat
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dirancang untuk menyediakan informasi kepegawaian yang terkini dan akurat untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan manajemen sumber daya manusia di pemerintahan."
Disampaikan pada Pelatihan Teknis Pengembangan Kapasitas bagi Pejabat Fungsional Analis Kebijakan, diselenggarakan oleh Puslatbang KDOD LAN
Dr. Tri Widodo WU., SH. MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara RI
Samarinda, 10 Juni 2024
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Kebijakan Publik Series #4, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI)
Jakarta, 16 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada Lokakarya Persiapan IKK 2024 dan Penganugerahan Hasil Pengukuran IKK Kemenkes Tahun 2023
Jakarta, 30 April 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada “Evaluasi Dampak Diklat”, diselenggarakan
oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Surabaya, 7 Maret 2024
Disampaikan pada “Rapat Koordinasi BPSDM se Kalimantan Utara
Tarakan, 29 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Materi Drum-up Kelas Inovasi, diperuntukkan bagi Tim Adhiganapraya LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Kementerian Hukum dan HAM dengan tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak”
Jakarta, 22 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keynote Speech Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jakarta, 15 November 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Temu Inovator (Innovation Summit) Kabupaten Bogor
30 Januari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Seri 2 ASN Belajar BPSDM Jawa Timur
18 Januari 2024
Belajar Bersama Widyaiswara LAN
Diselenggarakan oleh Pusbangkom TSK LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
2. Pilihan dlm Penataan Kelembagaan: Besar
(effective model) atau Ramping (efficiency model)?
3.
4. Prinsip Dasar
• Penataan organisasi di level manapun dan di sektor apapun,
seyogyanya menempatkan efisiensi sebagai prinsip utama
(efficiency model). Meski peraturan perundangan memberi
wewenang utk membentuk postur kelembagaan yg besar
(effectiveness model), namun tetap harus melalui pertimbangan
yg cermat & mendalam.
• Sekretariat Jenderal pada dasarnya hanya memiliki tugas
supporting/auxiliary thd struktur inti dalam organisasi ybs.
Dalam kenyataannya, sering terjadi penyimpangan dari prinsip
dasar, dimana unit supporting/auxiliary ternyata juga
melaksanakan tugas/fungsi sbg technostructure, operating core,
serta middle line. Hal ini terjadi misalnya di KPU (hubungan
hierarkis di sekretariat), KY, dan DPR/DPD.
5. Perbandingan Struktur Setjen KPU Berdasar
UU No. 15/2011 dan UU No. 22/2007
Aspek UU No. 15/2011 UU No. 22/2007
Hubungan antar KPU, KPU Prov, KPU Kab/ Kota KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota
Tingkat bersifat hierarkis (5). bersifat hierarkis (5).
Setjen, Set. Provinsi dan Set.
Kab/Kota bersifat hierarkis
(56).
Pimpinan Setjen dipimpin oleh Sekjen (57). Setjen dipimpin oleh seorang
Sekjen dan dibantu oleh seorang
Wakil Sekjen (57).
Besaran Struktur Organisasi Setjen, Set. Setjen terdiri atas paling banyak 7
Provinsi dan Set. Kab/Kota biro; biro paling banyak 4 bagian;
ditetapkan dengan Peraturan bagian paling banyak 3 subbagian
KPU (62). (60).
6. Interpretasi
• Meski menghapus posisi Wasekjen, KPU memiliki diskresi lebih
luas untuk membentuk kelembagaan Setjen yg lebih besar
tidak ada kuota besaran struktur.
• Setjen tidak lagi hanya unit auxiliary terhadap KPU semata,
namun juga berfungsi pembinaan, koordinasi, pengawasan dan
pengendalian thd Sekretariat KPT Provinsi dan Kab/Kota.
• Mengingat hubungannya yg hierarkis, secara normatif
Sekretariat KPU Provinsi bertanggungjawab kpd Sekjen;
sedangkan Sekretariat KPU Kab/Kota bertanggungjawab kpd
Sekjen melalui Sekretaris KPU Provinsi. Sayangnya, soal jalur
pertanggungjawaban ini belum diatur dalam UU No. 15/2011,
shg berpotensi menimbulkan mal-administrasi, dimana
pelaksanaan tugas/fungsi dan program/kegiatan tidak jelas
pertanggungjawabannya.
7. Perbandingan Struktur
Setjen KPU dengan Komisi Negara yg Lain
Aspek KPU KPK KY
Besaran 1 Sekjen, 1 Wakil 1 Sekjen, 6 Biro 1 Sekjen, 5 Biro
Sekjen, 7 Biro, 7 Wakil
Karo
Rincian Biro • Biro Perencanaan & • Biro Perencanaan • Biro Umum
Data & Keuangan • Biro Data & Pelayanan
• Biro Keuangan • Biro SDM Informasi
• Biro Hukum • Biro Hukum • BIRO SELEKSI &
• Biro Umum • Biro Humas PENGHARGAAN
• Biro SDM • Biro Umum • BIRO PENGAWASAN
• Biro Teknis & • Korsespim HAKIM
Humas • BIRO INVESTIGASI &
• BIRO LOGISTIK PENGENDALIAN
INTERNAL
8. Struktur Setjen DPD-RI dan DPR-RI
Aspek DPD RI DPR RI
Besaran 1 Sekjen, 1 Wakil Sekjen, 1 Sekjen, 4 Deputi, 14 Biro, 1 Pusat
5 Biro, 3 Pusat
Rincian Biro • Biro Kesekretariatan • Biro Perancangan UU Polhukham Kesra
Pimpinan • Biro Perancangan UU Ke, Keu, Indag
• Biro Persidangan I • Biro Hukum & Pemantauan Pelaksanaan UU
• Biro Persidangan II • Biro Analisa Anggaran & Pelaksanaan APBN
• Biro Administrasi • Biro Pengawasan Legislatif
• Biro Umum • Pusat Pengkajian, Pengolahan Data & Infor.
• Pusat Data & Informasi • Biro Persidangan
• Pusat Kajian Daerah • Biro Kesekretariatan Pimpinan
• Pusat Kajian Kebijakan • Biro Kerjasama Antar Parlemen
dan Hukum • Biro Humas dan Pemberitaan
• Biro Perencanaan & Pengawasan
• Biro Keanggotaan & Kepegawaian
• Biro Keuangan
• Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi
• Biro Umum
9. Interpretasi
• Desain kelembagaan Setjen (baik di Komisi Negara maupun di
lembaga legislatif) sangat beragam baik besaran, nomenklatur,
grouping/perumpunan, maupun ruang lingkupnya.
• Masih ada campur aduk antara fungsi line dengan fungsi
auxialiary. Kasus KY, DPR-RI dan DPD-RI menunjukkan secara
gamblang bahwa Setjen masih menjalankan fungsi-fungsi lini yg
tercermin dari adanya satker/unit kerja dengan nomenklatur
Deputi atau Pusat.
• Struktur kesetjenan pada prinsipnya terdiri dari fungsi-fungsi
generic seperti Biro Umum, Biro Perencanaan, Biro Keuangan,
Biro SDM dll, serta dimungkinkan adanya biro-biro yg specific
yang mendukung karakteristik lembaga, seperti Biro Logistik di
KPU, Biro Seleksi dan Penghargaan di KY, dst.
10. Tugas Setjen KPU & Ancangan Kebutuhan
Pembentukan Biro
TUGAS SETJEN (Pasal 66) Unit PELAKSANA
Membantu penyusunan program dan anggaran Biro Perencanaan &
Pemilu Pelaporan
Biro Keuangan, Biro Umum,
Memberikan dukungan teknis administratif
Biro Kepegawaian
Membantu pelaksanaan tugas KPU dalam
Biro Organisasi, Biro Logistik
menyelenggarakan Pemilu
Membantu perumusan dan penyusunan
Biro Hukum
rancangan peraturan dan keputusan KPU
Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi
Biro Hukum
penyelesaian sengketa Pemilu
Biro Perencanaan &
Membantu penyusunan laporan
Pelaporan
Membantu pelaksanaan tugas2 lain sesuai
Biro Humas, Biro Kerjasama
dengan peraturan perundangan