BAPPEDA adalah lembaga teknis daerah yang bertugas merencanakan pembangunan daerah. Tugas pokok BAPPEDA meliputi perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana pembangunan, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi capaian rencana. BAPPEDA juga bertanggung jawab menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rancangan Rencana P

1. FUNGSI DAN PERAN BAPPEDA

2. Lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang
dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur/Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah.
BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
Pembentukan BAPPEDA Republik Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden
Republik Indonesia No.27 Tahun 1980 tentang Pembentukan BAPPEDA RI.

3. Menyelenggarakan penelitian di bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan,
dalam rangka pengembangan pembangunan secara umum.
FUNGSI BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

4. MENURUT PERMENDAGRI 57/2007
(PETUNJUK TEKNIS PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH)
Sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan tugas sebagai
berikut :
1. Perumusan kebijakan perencanaan daerah
2. Koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

5. PADA PROSES PERENCANAAN TERDAPAT TIGA PROSES YAKNI :
Partisipatif
Proses Teknokratik
Proses top-down dan
bottom-up
Dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir
ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang bertugas
secara fungsional bertugas.
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh Stakeholders
antara lain melalui Musrenbang.
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

6. Tahap1
TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA DALAM TAHAPAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Tahap2
Tahap3
dilakukan penyusunan rencana,
Membuat Rancangan Rencana Pembangunan Daerah,
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah,
Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah.
Melakukan Pengendalian Pelaksanaan Rencana,
Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan
pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD
sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
Evaluasi Pelaksanaan Rencana,
Kepala Bappeda menyusun rencana pembangunan berdasarkan hasil
evaluasi pimpinan SKPD. Kemudian hasil evaluasi menjadi bahan bagi
penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

7. Tugas Pokok Fungsi BAPPEDA
1. Kepala Badan
memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan
mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
perencanaan pembangunan dan statistik.
2. Sekretariat
mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan
yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta
pengelolaan keuangan
3. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan
kesejahteraan sosial dan pemerintahan yang meliputi perencanaan pembangunan keagamaan,
kesejahteraan, pendidikan, pemuda dan olah raga, kependudukan, tenaga kerja dan pemerintahan
4. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan
pengendalian pembangunan pertanian dan pertambangan

8. Tugas Pokok Fungsi BAPPEDA
5. Bidang Perencanaan Pembangunan
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan
daerah di bidang fisik yang meliputi perencanaan pembangunan tata ruang, lingkungan hidup dan
permukiman serta transportasi dan pengelolaan SDA
6. Bidang Statistik dan Evaluasi
memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan
pelayanan statistik dan evaluasi yang meliputi pengelolaan data statistik serta evaluasi pelaporan
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan
pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang meliputi penelitian pembangunan
sosial dan ekonomi serta fisik dan prasarana