Sajian pertama Departementasi OPD Kota Bontag

3. Tumpang tindih peran antar jabatan
Nomenklatur jabatan yang tidak tepat
Nomenklatur SKPD yang belum mencerminkan urusan yang ditangani
Beban Kerja Yang Tidak Seimbang Antara SKPD – Setingkat – Serumpun
Adanya Penambahan Urusan Baru Serta Adanya Perubahan Kebijakan
Pemerintah

4. mengevaluasi urusan
wajib pemerintahan
kota Bontang
berdasarkan PP 38
Tahun 2007

5. Sekretariat Daerah
Dinas Perindag., Koperasi, UMKM
Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja
Kantor Pemberdayaan Masyarakat

6. PP. No. 38/2007
PP. No. 41/2007
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH
1. KEWENANGAN
DAERAH
2. BESARAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH
PERATURAN DAERAH &
PERATURAN WALIKOTA

7. “ the structure of an organization can be defined simply as the
sum total of the ways in which its labor is divided into distinct
tasks and then its coordination is achieved among these tasks”.
(Mintzberg)
“An Organization structure defines how job task are
formally divided, grouped, and coordinated”.
(Robbins)
Departementalisasi
=
Penataan Struktur Organisasi
Pembagian Kerja,
Pengelompokan Kerja Dan
Pengkoordinasian Kerja

8. Sumber: Adaptasi dari Henry Mintzberg,
Structure in Fives: Designing Effective
Organizations, New Jersey: Prentice Hall
International, 1993 dan Henry Mintzberg,
“Organization Design: Fashion or Fit?” Harvard
Business Review 59 (Jan. – Feb. 1981): 103-116

9. 38 TAHUN 2007PP
• Pembagian urusan pemerintahan; sub bidang sub sub bidang rincian urusan (pasal 2);
• Kriteria pembagian urusan: eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi (pasal 4);
• Urusan wajib: 26, & urusan pilihan: 8, (pasal 7)
41 TAHUN 2007PP
• BESARAN OPD : Variabel penentu & kriteria (pasal 19); klasifikasi besaran opd (pasal 20) & jumlah
susunan opd berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja (penjelasan pasal 33)
• PERUMPUNAN URUSAN : Penanganan urusan tidak harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri
57 TAHUN 2007Permendagri
• STANDAR MINIMAL PEMBENTUKAN DINAS & LEMTEKDA

10. PP No. 41 Tahun 2007 PERDA Kota Bontang
Sekretariat Daerah, terdiri dari paling banyak 4
(empat) Asisten
Sekretariat Daerah, dengan 3 (tiga) Asisten
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
Dinas, paling banyak 18 (delapan belas) Dinas, sebanyak 13 (tiga belas)
Lembaga Teknis Daerah, paling banyak 12 (dua
belas)
Lembaga Teknis Daerah, sebanyak 10 (sepuluh)
Kecamatan Kecamatan
Kelurahan Kelurahan
PERBANDINGAN BESARAN ORGANISASI
BERDASARKAN PP NO. 41 TAHUN 2007 DENGAN PERDA PEMBENTUKAN OPD KOTA BONTANG
* Pembentukan kelembagaan yang menyelenggarakan Fungsi pengawasan, kepegawaian, rumah sakit,
dan keuangan tersebut, tidak berimplikasi terhadap batasan jumlah (kuota) organisasi perangkat daerah
yang harus dibentuk. (Penjelasan Umum PP No. 41 Tahun 2007).

11. Tugas Pokok Dan Fungsi Departementalisasi
Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Kurang Mencerminkan
Fungsi Pokok Setda Sebagai Koordinator & Integrator
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan
Organisasi Perangkat Daerah

12. PERMENDAGRI No. 57 Tahun 2007 PERDA Kota Bontang No. 5/2008
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan dan mengkoordinasikan :
1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (dengan ruang lingkup meliputi bidang pengawasan,
tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban, Perlindungan Masyarakat, Penanggulangan
Bencana, kependudukan, agraria, dan kerjasama);
2) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat (dengan ruang lingkup meliputi bidang pendidikan,
kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga
berencana dan agama);
3) Bagian Administrasi Kemasyarakatan (dengan ruang lingkup meliputi bidang kesatuan bangsa
dan politik, pemuda dan olah raga, dan pemberdayaan masyarakat);
a. Asisten Administrasi Pemerintahan, membawahkan dan mengkoordinasikan :
1) Bagian Pemerintahan Umum (dengan ruang lingkup meliputi pertanahan, Tata Pemerintahan, dan
pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan);
2) Bagian Hukum (dengan ruang lingkup meliputi dengan ruang lingkup bidang hukum dan perundang-
undangan);
a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan dan mengkoordinasikan :
1) Bagian Administrasi Pembangunan (dengan ruang lingkup meliputi bidang perencanaan
pembangunan, penel ituhan dan pengembangan, statistik, perhubungan, pekerjaan umum,
budaya dan pariwisata);
2) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam (dengan ruang lingkup meliputi bidang pertanian,
peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, kelautan dan
perikanan);
3) Bagian Administrasi Perekonomian (dengan ruang lingkup meliputi bidang koperasi dan UKM,
penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, dan badan usaha daerah);
a. Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat, membawahkan dan
mengkoordinasikan :
1) Bagian Sosial (dengan ruang lingkup meliputi bidang kesejahteraan masyarakat , keagamaan, pendidikan
dan kebudayaan);
2) Bagian Evaluasi Pembangunan (dengan ruang lingkup meliputi, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan
pengelolaan data elektronik);
3) Bagian Ekonomi (dengan ruang lingkup meliputi pemberdayaan ekonomi, usaha dan produksi);
a. Asisten Administrasi Umum, (dengan ruang lingkup bidang hukum dan perundang-undangan,
organisasi dan tatalaksana, sdm aparatur, keuangan, pendapatan, perlengkapan dan asset,
kearsipan, perpustakaan serta urusan umum);
a. Asisten Administrasi Umum, membawahkan dan mengkoordinasikan :
1) Bagian Umum (dengan ruang lingkup bidang sdm aparatur/ tata usaha dan kepegawaian, rumah
tangga dan perlengkapan);
2) Bagian Keuangan (dengan ruang lingkup bidang keuangan);
3) Bagian Organisasi (dengan ruang lingkup bidang organisasi dan tatalaksana, sdm aparatur/Analisis
Formasi Jabatan);
4) Bagian Humas Dan Protokol (dengan ruang lingkup Pemberitaan dan Peliputan, Pelayanan Informasi dan
Protokol)
Pengaturan Asisten pada Sekretariat Daerah antara
Perda Kota Bontang No. 5/2008 dengan
Permendagri No. 57 Tahun 2007

13. Penataan Organisasi Belum Mempertimbangkan Kebijakan
Teknis
• Dinkes: Kepmenkes 267/2008)
Adanya Urusan Yang Belum Terwadahi Secara
Proporsional/Termarginalkan
• Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral; Sub Bidang Metrologi Legal
(Perindagkop & Umkm)
• Urusan Ketahanan Pangan (Dinas Pkp)

14. Adanya urusan yang belum
terwadahi secara
proporsional/termarginalkan
(Litbang BAPPEDA dan Urusan
Pemberdayaan Masy dan Desa)
Penjabaran tugas pokok dan
fungsi yang kurang
mencerminkan penanganan
urusan pemerintahan
(Kesbangpol & linmas; kpm)
Susunan organisasi yang belum
merujuk kepada peraturan
perundangan (SATPOL PP)

15. • Pengembangan OPD untuk mewadahi urusan yang belum terwadahi secara
proporsional;
• Penataan susunan OPD dengan merujuk kepada pp no. 41/2007 pasal 29 dan
pasal 33 atau pasal 23 yang mengatur tentang menyerahkan sebagian urusan
pemerintahan yang belum dapat diselenggarakan kepada sekretariat daerah;
• Penataan departementalisasi dan/atau perumusan tugas pokok dan
fungsi dapat menggunakan tools analisis jabatan dan analisis beban kerja;
• Penataan organisasi dan/atau departementalisasi seyogyanya juga
mempertimbangkan berbagai peraturan lain yang terkait.