BKSP Jabotabek memiliki organisasi berbentuk forum dimana Gubernur sebagai ketua, Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris Forum, Ketua Bappenad sebagai wakil Sekretaris, Bupati dan walikota se Jabotabek sebagai anggota. Forum dibantu oleh sekretaris teknis yang bertanggung jawab j]kepada pimpinan Forum. Tugas pokok adalah menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan rancangan meliputi koordinasi analisis perencanaan, analisis pelaksanaan, analisis evaluasi penyusunan program dan laporan serta memberikan layanan teknis administratif kepada Forum Kerjasama.

1. Oleh;
Herman Haeruman Js
ASPEK KELEMBAGAAN DALAM PENATAAN
KAWASAN JABODETABEKJUR

2. Lembaga BKSP JABODETABEK
 BKSP Jabotabek memiliki organisasi berbentuk forum dimana
Gubernur sebagai ketua, Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris
Forum, Ketua Bappenad sebagai wakil Sekretaris, Bupati dan
walikota se Jabotabek sebagai anggota. Forum dibantu oleh
sekretaris teknis yang bertanggung jawab j]kepada pimpinan
Forum.
 Tugas pokok adalah menyiapkan bahan penyusunan dan
penetapan rancangan meliputi koordinasi analisis perencanaan,
analisis pelaksanaan, analisis evaluasi penyusunan program dan
laporan serta memberikan layanan teknis administratif kepada
Forum Kerjasama.

3. Tetapi BKSP JABODETABEK menghadap masalah
yang cukup mendasar :
 Tidak dikaitkan dengan penetapan JABODETABEK sebagai
kawasan andalan atau kawasan strategis dalam sistim tata
ruang nasional  bukan merupakan pelaksana dalam sistim
tataruang nasional
 Tidak memiliki kemampuan untuk secara langsung
berkomunikasi dengan pemerintah pusat  harus melalui
pemda masing-masing.
 Tidak merupakan bagian dari sistim desentralisasi dalam
UU Pemerintahan Daerah --> semangat berlebihan dalam
otonomi daerah mengucilkan BKSP JABODETABEKJUR
 Kedudukan para pejabat BKSP JABODETABEK tidak jelas
 mengurangi semangat kerja.

4.  Perpres No. 54Tahun 2008 memberikan batasan rencana
tataruang dalam 2 aspek keruangan yaitu pola dan struktur
ruang. Rencana Pola Ruangnya adalah distribusi ruang kawasan
lindung dan distribusi Ruang Kawasan Budidaya, sedangkan
Pola Struktur Ruangnya adalah hierarki pusat permukiman, dan
sistim penghubung antar ruang seperti sistem jaringan
prasarana (sistem transportasi darat; sistem transportasi laut;
sistem transportasi udara; sistem penye-diaan air baku; sistem
pengelolaan air limbah; sistem pengelolaan limbah bahan
berbahaya dan beracun; sistem drainase dan pengendalian
banjir; sistem pengelolaan persampahan; sistem jaringan tenaga
listrik; dan sistem jaringan telekomunikasi).

5.  RencanaTata Ruang adalah suatu sistim perencanaan
pembangunan wilayah. Saat ini ada beberapa instansi
pemerintah mempunyai lembaga yang berkaitan
dengan tata ruang ini, yaitu
 Badan KordinasiTata Ruang Nasional
 Departemen PU : Direktorat Jenderal Penataan Ruang
 Meneg LH : Deputi Menteri Penataan Ruang dll
 Bappenas : Deputi Menteri Regional dan Daerah
 Departemen Dalam Negeri: Deputi Menteri Pembangunan
Daerah (BANGDA).
 Pemerintah Daerah : BAPPEDA dan DinasTataruang
 BKSP JABODETABEKJUR

6. Instrumen pengatur
 Regulasi -------- pemerintah
 Mekanisme pasar ------- dunia usaha
 Tata Nilai Sosial -------- civil society

7. HH Legislative budget office 6
PolaPola PengelolaanPengelolaan PembangunanPembangunan
BerkelanjutanBerkelanjutan
Outcome
Kebijakan Programming Pembiayaan
output input
dampak
Produksi/
konsumsi
Biaya
pengorbanan
Audit
finansiil
Audit Nilai
ekonomi/sosial/
lingkungan
evaluasi
Pola
Pengambilan
Kebijakan
Produksi/
Konsumsi
Indikator
pengendali
Alat
pemantau