SlideShare a Scribd company logo

Pengaturan Organisasi Pemerintah Daerah

•
•
Mohammad Subhan
Mohammad Subhan

a

Government & Nonprofit
1 of 18
Download to read offline
1 PENGUATAN KELEMBAGAANPENGUATAN KELEMBAGAANPENGUATAN KELEMBAGAANPENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DALAMPEMERINTAH DAERAH DALAMPEMERINTAH DAERAH DALAMPEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATANRANGKA PERCEPATANRANGKA PERCEPATANRANGKA PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASI Oleh:Oleh:Oleh:Oleh: MenteriMenteriMenteriMenteri Dalam NegeriDalam NegeriDalam NegeriDalam Negeri Jakarta, 28 MeiJakarta, 28 MeiJakarta, 28 MeiJakarta, 28 Mei 2012012012013333 MAKNA REFORMASI BIROKRASI UPAYA UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN SISTEMATIK DAN TERENCANA MENUJU TATANAN ADMINISTRASI PUBLIK YANG LEBIH BAIK 2 LANDASAN HUKUM PERPRES NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2010-2025; PERMENPAN-RB NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2010-2014. KEBIJAKAN NASIONAL REFORMASI BIROKRASI
2 BEBERAPA MASALAH BIROKRASI PEMERINTAHAN DI INDONESIA 3 MASIH ADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TUMPANG TINDIH; ORGANISASI PEMERINTAHAN YANG BELUM TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURAN (TERMASUK ORGANISASI PEMDA); MASIH ADANYA PRAKTEK PENYALAHGUNAAN WEWENANG; PELAYANAN PUBLIK YANG BELUM MENGAKOMODASI KEPENTINGAN SELURUH LAPISAN MASYARAKAT; MANAJEMEN SDM YANG BELUM EFEKTIF DAN OPTIMAL UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR; POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA APARATUR YANG BELUM MENDUKUNG TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG EFISIEN, EFEKTIF, PRODUKTIF, DAN PROFESIONAL; TUJUAN DAN SASARAN BIROKRASI REFORMASITujuan Sasaran Meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah. Meningkatnya kinerja birokrasi yg berorientasi hasil melalui perubahan secara terencana, bertahap, & terintegrasi dari berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah 4
3 5 SEMBILAN PROGRAM UTAMA REFORMASI BIROKRASI Penataan dan Penguatan Organisasi Penataan Ketatalaksanaan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Penataan Peraturan Perundang-undangan Penguatan Pengawasan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Manajemen Perubahan KEBER- HASILAN REFORMASI BIROKRASI SANGAT DITENTUKAN OLEH KOMITMEN PIMPINAN SERTA KEMAMPUAN DAN INTEGRITAS BIROKRAT PELAKSANA Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI POKOK –POKOK PENGATURAN DALAM PP NOMOR 41 TAHUN 2007 1. Dasar Pembentukan dengan Perda. 2. Mempertegas Tupoksi Masing-Masing (Setda, Setwan, Inspektorat, Dinas, dan LTD, Kecamatan dan Kelurahan). 3. Kriteria dengan Variable Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Besaran APBD untuk menentukan jumlah SKPD. 4. Perumpunan Urusan yang diwadahi dalam bentuk Dinas dan LTD (Badan atau Kantor). 5. Pola dan Susunan Organisasi masing – masing SKPD. 6. Eselon. 7. Staf Ahli. 8. Perangkat Daerah Otonom Baru. 9. Perangkat Daerah yang memiliki istimewa dan khusus. 10. Lembaga Lain yang diamanatkan oleh Per-UU-an 11. Pembinaan dan Pengendalian serta Evaluasi.
4 KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI POKOK – POKOK PERMASALAHAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PP NO. 41 TAHUN 2007) 1. Dasar Pembentukan dengan Peraturan Daerah (terjadi politisasi dalam pembentukan SKPD). 2. Terjadi Pola Organisasi yang sama antar daerah (Provinsi dan Kab/Kota), tidak sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, potensi, dan karakteristik daerah. 3. Perumpunan menyebabkan kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan K/L dan kesulitan dalam menetapkan kompetensi pimpinan SKPD). 4. Susunan Organisasi SKPD dibuat tidak berdasarkan hasil analisis beban kerja (ABK) dalam arti Pemda cenderung mengambil pola maksimal. 5. Nomenklatur SKPD antar Prov/Kab/Kota sangat variatif. 6. Eselon terpola secara nasional tanpa memperhatikan beban kerja (eselon Sekda Provinsi Babel dengan Provinsi Jawa Timur sama yaitu eselon Ib). 7. Kriteria Variabel hanya menentukan jumlah SKPD yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD. KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI POKOK – POKOK PERMASALAHAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PP NO. 41 TAHUN 2007) 8. Lembaga yang dibentuk berdasarkan amanah peraturan perundang- undangan (Lembaga Lain) menyebabkan pembebanan APBD. 9. Tidak mengatur pembentukan lembaga sesuai dengan karakteristik daerah (misalnya Bakorwil di Provinsi Jatim, Jateng dan Jabar ) serta Provinsi yang berkarakteristik kepulauan. 10. Kelembagaan Daerah yang memiliki istimewa dan khusus (Khususnya Provinsi DKI Jakarta, mengingat Walikota/ Bupati Administrasi merupakan Jabatan karir struktural). 11. Staf Ahli Kepala Daerah, tugas dan fungsi serta kewenangan yang tidak jelas. 12. Belum ada Kriteria Pembentukan UPTD sehingga jumlahnya tidak terkendali. 13. Sebagian kab/kota tidak melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan evaluasi. 14. Pemberdayaan Kapasitas SKPD oleh K/L tidak diatur. 15. Pemanfaatan Jabatan Fungsional belum optimal. 16. Ketiadaan sanksi terhadap pelanggaran PP Nomor 41 Tahun 2007.
5 KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI PRINSIP – PRINSIP PENATAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1. Penataan SKPD diarahkan untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan, daya saing daerah, percepatan pembangunan, serta memberikan partisipasi yang luas kepada masyarakat. 2. Penataan SKPD setidaknya mengikuti prinsip dasar dalam penataan organisasi antara lain pembagian habis tugas, membangun struktur tepat fungsi dan tepat ukuran (struktur), pendelegasian kewenangan, tata kerja yang jelas, dll. 3. Pembentukan SKPD sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, potensi, dan karakteristik daerah masing-masing. 4. Kesamaan nomenklatur antara K/L dengan perangkat daerah untuk memudahkan koordinasi dan sikronisasi program pusat dan daerah. 5. Pengembangan Jabatan Fungsional. ANGGARAN BELANJA PEGAWAI PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2013
6 10,739.32 16,686.40 8,942.47 10,006.33 3,708.04 5,313.78 3,884.33 9,141.03 2,508.12 8,352.92 12,808.90 29,804.41 7,175.62 30,041.18 4,725.53 32,328.60 6,108.52 5,240.26 6,825.51 11,431.90 1,959.02 5,021.93 2,229.99 4,926.97 12,034.94 4,945.56 6,515.75 5,669.62 7,486.30 3,853.29 2,518.47 8,676.30 0 10,000 20,000 30,000 Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Barat Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua dalam miliar rupiah 39.11% 41.56% 51.02% 31.19% 34.20% 41.58% 49.59% 35.80% 38.40% 46.18% 28.10% 42.26% 35.86% 50.13% 53.39% 46.35% 38.89% 37.93% 40.05% 23.67% 44.56% 49.02% 48.79% 47.12% 47.31% 46.70% 42.49% 49.22% 48.78% 47.41% 36.12% 29.00% 24.44% 0% 20% 40% 60% Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Barat Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat RASIO TERHADAP BELANJA DAERAH BELANJA PEGAWAI PADA PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SE-INDONESIA TA 2013 1,300.48 723.65 730.71 1,290.21 426.13 579.90 543.16 735.29 384.60 706.01 12,808.902,102.40 607.14 1,933.58 628.36 2,807.21 624.83 479.36 806.69 1,524.88 249.12 550.06 313.43 488.45 969.07 577.48 821.95 604.16 581.35 458.01 301.77 947.78 427.92 0 4,000 8,000 12,000 Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Barat Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat dalam miliar rupiah 11.04% 8.16% 22.05% 15.30% 16.68% 21.86% 30.72% 12.76% 20.14% 16.01% 28.10% 12.00% 10.03% 15.19% 25.60% 18.28% 18.72% 18.82% 17.72% 11.82% 21.78% 28.04% 29.05% 22.12% 17.17% 28.32% 19.04% 24.28% 24.21% 29.17% 21.50% 11.80% 10.06% 0% 20% 40% Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Barat Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat RASIO TERHADAP BELANJA DAERAH BELANJA PEGAWAI PADA PROVINSI SE-INDONESIA TA 2013
7 9,438.84 15,962.76 8,211.76 8,716.13 3,281.91 4,733.88 3,341.17 8,405.74 2,123.53 7,646.92 0.00 27,702.01 6,568.48 28,107.604,097.16 29,521.395,483.68 4,760.90 6,018.82 9,907.02 1,709.89 4,471.87 1,916.56 4,438.53 11,065.87 4,368.08 5,693.80 5,065.46 6,904.95 3,395.29 2,216.70 7,728.52 2,656.41 0 10,000 20,000 30,000 Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Barat Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat dalam miliar rupiah 60.19% 51.02% 57.77% 36.85% 39.60% 46.74% 55.09% 42.51% 45.94% 55.92% 0.00% 52.26% 47.06% 59.56% 64.06% 54.28% 44.32% 42.25% 48.18% 28.00% 52.58% 53.99% 54.89% 53.81% 55.91% 51.09% 51.67% 56.10% 53.33% 51.78% 39.81% 35.32% 31.75% 0% 20% 40% 60% 80% Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Barat Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat RASIO TERHADAP BELANJA DAERAH BELANJA PEGAWAI PADA KABUPATEN DAN KOTA SE-INDONESIA TA 2013 7,726.19 11,550.84 5,492.14 7,121.37 1,949.89 3,798.20 2,845.77 6,042.65 1,798.94 6,339.78 0.00 20,354.22 3,759.48 24,570.68 3,459.42 24,151.73 4,445.67 4,232.84 4,975.21 7,117.42 1,709.89 3,094.94 1,484.11 3,843.67 9,354.98 3,389.76 5,060.07 4,183.52 6,331.13 2,630.47 1,561.04 7,259.61 2,330.29 0 10,000 20,000 30,000 Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Barat Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat dalam miliar rupiah 60.37% 52.59% 57.24% 34.77% 34.30% 45.38% 53.63% 39.59% 45.02% 56.11% 0.00% 54.14% 50.69% 60.62% 65.76% 56.82% 43.02% 40.61% 47.62% 26.62% 52.58% 53.04% 53.54% 53.28% 56.61% 48.48% 52.35% 55.60% 52.30% 49.07% 35.75% 34.58% 30.25% 0% 20% 40% 60% 80% Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Barat Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat RASIO TERHADAP BELANJA DAERAH BELANJA PEGAWAI PADA KABUPATEN SE-INDONESIA TA 2013
8 1,712.65 4,411.92 2,719.62 1,594.76 1,332.02 935.68 495.40 2,363.09 324.58 1,307.13 0.00 7,347.80 2,809.00 3,536.92 637.74 5,369.65 1,038.01 528.06 1,043.61 2,789.60 0.00 1,376.92 432.45 594.86 1,710.89 978.32 633.73 881.94 573.82 764.82 655.67 468.91 326.11 0 2,000 4,000 6,000 8,000 Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Barat Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat dalam miliar rupiah 59.39% 47.32% 58.87% 50.35% 51.17% 53.26% 65.29% 52.40% 51.82% 54.98% 0.00% 47.67% 42.93% 53.09% 56.19% 45.20% 50.96% 62.46% 51.06% 32.26% 0.00% 56.28% 60.07% 57.49% 52.33% 62.77% 46.81% 58.62% 68.26% 63.91% 54.55% 52.80% 49.34% 0% 20% 40% 60% 80% Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Barat Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat RASIO TERHADAP BELANJA DAERAH BELANJA PEGAWAI PADA KOTA SE-INDONESIA TA 2013 ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
9 KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH NO POKOK PERMASALAHAN ARAH KEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007 1 DASAR PEMBENTUKAN DENGAN PERATURAN DAERAH (TERJADI POLITISASI DALAM PEMBENTUKAN SKPD). DASAR PEMBENTUKAN SKPD DIATUR DENGAN PERDA (MENGATUR POLA ORGANISASI) SEDANGKAN KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DIATUR DENGAN PERATURAN GUBERNUR / BUPATI/WALIKOTA. PASAL 2 RPP REV PP 41 TAHUN 2007. ALT 1 PASAL 2 1. POLA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH BERPEDOMAN PADA PERATURAN PEMERINTAH INI. 2. PENGATURAN LEBIH LANJUT MENGENAI KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DIATUR DENGAN PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA. ALT 2 PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN KEPALA DAERAH DENGAN BERPEDOMAN PADA PERATURAN PEMERINTAH INI. KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPPRPPRPPRPP REVISIREVISIREVISIREVISI PPPPPPPP 41414141 THNTHNTHNTHN 2007200720072007 2 TERJADI POLA ORGANISASI YANG SAMA ANTAR DAERAH (PROVINSI DAN KAB/KOTA), TIDAK SESUAI DENGAN KEMAMPUAN, KEBUTUHAN, POTENSI, DAN KARAKTERISTIK DAERAH. MENGATUR SECARA TEGAS DAN JELAS URUSAN ANTARA PROVINSI DENGAN KAB/KOTA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN DINAS (SEMUA URUSAN DIWADAHI DALAM BENTUK DINAS DAN NON URUSAN/ PENUNJANG DIWADAHI DALAM BENTUK BADAN). LAMPIRAN KRITERIA VARIABEL DINAS DAN BADAN DIBENTUK DEGAN TIPOLOGI A, B, DAN C (PASAL8, PASAL 17,PASAL 10 DAN PASAL 19). REVISI PP 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
10 KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007 3 PERUMPUNAN MENYEBABKAN KESULITAN DALAM MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN K/L DAN KESULITAN DALAM MENETAPKAN KOMPETENSI PIMPINAN SKPD). SETIAP URUSAN DIWADAHI DALAM BENTUK DINAS, URUSAN PENUNJANG DIWADAHI DALAM BENTUK BADAN PASAL 16 SATU URUSAN DIWADAHI DALAM SATU DINAS. ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007 4 SUSUNAN ORGANISASI SKPD DIBUAT TIDAK BERDASARKAN HASIL ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DALAM ARTI PEMDA CENDERUNG MENGAMBIL POLA MAKSIMAL. SETIAP URUSAN DIWADAHI DALAM BENTUK DINAS , DINAS DIBAGI MENJADI 3 (TIGA) TIPE. a.DINAS TIPE A DIBENTUK UNTUK MEWADAHI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN BEBAN KERJA YANG BESAR; b.….lanjut…….. PASAL 8, PASAL 10, PASAL 17 DAN PASAL 19 SETIAP URUSAN DIWADAHI DALAM SATU DINAS, DALAM BEBERAPA TIPOLOGI. ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
11 KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007 4 LANJUTAN b.DINAS TIPE B DIBENTUK UNTUK MEWADAHI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN BEBAN KERJA YANG SEDANG; DAN c. DINAS TIPE C DIBENTUK UNTUK MEWADAHI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN BEBAN KERJA YANG KECIL. DEMIKIAN JUGA UNTUK BADAN DIBAGI MENJADI 3 TIPE A,B DAN C ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007 5 ESELON TERPOLA SECARA NASIONAL TANPA MEMPERHATIKAN BEBAN KERJA (ESELON SEKDA PROVINSI BABEL DENGAN PROVINSI JAWA TIMUR SAMA YAITU ESELON IB). ESELON KEPALA DINAS DAN KEPALA BADAN DIBEDAKAN ANTARA SATU PROVINSI DAN PROVINSI YANG LAIN, ANTARA SATU KAB/KOTA DAN KAB/KOTA YANG LAIN BERDASARKAN FAKTOR UMUM DAN FAKTOR TEKNIS SEDANGKAN ESELON SEKDA ANTARA PROVINSI DENGAN PROVINSI YANG LAIN, ANTARA KAB/KOTA DENGAN KAB/KOTA YANG LAIN BELUM DIBEDAKAN PASAL 36 DAN PASAL 37 WACANA AKAN DIBEDAKAN : ESELONISASI SETDA PROVINSI DENGAN PERTIMBANGAN JUMLAH PENDUDUK DAN JUMLAH KAB/KOTA. ESELONISASI SETDA KAB/KOTA DENGAN PERTIMBANGAN JUMLAH PENDUDUK DAN LUAS WILAYAH.
12 KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007 6 NOMENKLATUR SKPD ANTAR PROV/KAB/KOTA SANGAT VARIATIF. PERANGKAT PROVINSI TERDIRI: 1. SETDA; 2. SETWAN; 3. DINAS; 4. BADAN; 5. UNIT PELAKSANA DAERAH. PERANGKAT KAB/KOTA TERDIRI: 1. SETDA; 2. SETWAN; 3. DINAS; 4. BADAN; 5. UNIT PELAKSANA DAERAH; 6. KECAMATAN. SATU URUSAN DIWADAHI DALAM SATU DINAS DAN NOMENKLATUR SUSUNAN ORGANISASI DISESUAIKAN DENGAN POTENSI DAN KARAKTERISTIK DAERAH. AKAN DIATUR DALAM PETUNJUK TEKNIS. KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007 7 KRITERIA VARIABEL HANYA MENENTUKAN JUMLAH SKPD YANG TERDIRI DARI JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH, DAN JUMLAH APBD. SETIAP URUSAN DITETAPKAN DENGAN INDIKATOR VARIABEL FAKTOR UMUM DAN FAKTOR TEKNIS YANG LEBIH DETAIL AGAR MENDAPATKAN ORGANISASI DINAS YANG LEBIH RIGHT SIZING SESUAI DENGAN KEMAMPUAN, POTENSI, KARAKTERISTIK DAN KEBUTUHAN DAERAH PASAL 25 AYAT (1) S.D. AYAT (4) MENGATUR SECARA TEKNIS KRITERIA DAN VARIABEL MASING-MASING URUSAN.
13 KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007 8 LEMBAGA YANG DIBENTUK BERDASARKAN AMANAH PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN (LEMBAGA LAIN) MENYEBABKAN PEMBEBANAN APBD. LEMBAGA LAIN BISA BERDIRI SENDIRI ATAU MENJADI BAGIAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN KEMAMPUAN, KEUANGAN, POTENSI, KARAKTERISTIK DAERAH MISAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) BISA DILEBUR KE DINAS SOSIAL PASAL 12 DAN PASAL 21 SESUAI DENGAN KEMAMPUAN DAERAH, YANG PENTING ADA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI TERSEBUT. ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007 9 TIDAK MENGATUR PEMBENTUKAN LEMBAGA SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK DAERAH (MISALNYA BAKORWIL DI PROVINSI JATIM, JATENG DAN JABAR ) SERTA PROVINSI YANG BERKARAKTERISTIK KEPULAUAN. MENGATUR TENTANG KEBERADAAN LEMBAGA SESUAI KARAKTERISTIK DAERAH PASAL 9 AYAT (6) DAN PASAL 18 AYAT (6) UNTUK PROVINSI YANG MEMILIK JUMLAH KAB/KOTA-NYA LEBIH DARI 20 (DUA PULUH) DAPAT MEMBENTUK BAKORWIL MAKSIMAL 3 (TIGA). MISAL : JATIM, JATENG, JABAR, SUMUT, PAPUA. ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
14 KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPPRPPRPPRPP REVISIREVISIREVISIREVISI PPPPPPPP 41414141 THNTHNTHNTHN 2007200720072007 10 KELEMBAGAAN DAERAH YANG MEMILIKI ISTIMEWA DAN KHUSUS (KHUSUSNYA PROVINSI DKI JAKARTA, MENGINGAT WALIKOTA/ BUPATI ADMINISTRASI MERUPAKAN JABATAN KARIR STRUKTURAL). DAERAH YANG MEMILIKI STATUS ISTIMEWA ATAU OTONOMI KHUSUS, PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN STATUS ISTIMEWA DAN OTONOMI KHUSUS DIATUR DALAM PERMENDAGRI TERSENDIRI DENGAN PERTIMBANGAN DARI MENTERI YANG MEMBIDANGI APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. PASAL 48 DIATUR TERSENDIRI SESUAI DENGAN UNDANG –UNDANG YANG DIJABARKAN DALAM PERMENDAGRI. ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007 11 STAF AHLI KEPALA DAERAH, TUGAS DAN FUNGSI SERTA KEWENANGAN YANG TIDAK JELAS. STAF AHLI KEPALA DAERAH DIHAPUS KARENA TUGAS DAN FUNGSI TIDAK JELAS PASAL 39 WACANA : STAF AHLI AKAN DIHAPUS DENGAN PERTIMBANGAN TUGAS DAN FUNGSI YANG TIDAK JELAS KARENA SUDAH TERBAGI HABIS DI SKPD. ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
15 KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007 12 BELUM ADA KRITERIA PEMBENTUKAN UPTD SEHINGGA JUMLAHNYA TIDAK TERKENDALI. PENGATURAN KRITERIA DALAM PEMBENTUKAN UPTD PASAL 6 DAN PASAL 9 DIATUR PROSEDUR KRITERIA PEMBENTUKAN UPTD DENGAN PERSETUJUAN MENTERI ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007 13 SEBAGIAN KAB/KOTA TIDAK MELAPORKAN KEPADA MENTERI DALAM NEGERI DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN EVALUASI. PEMBERIAN SANKSI APABILA TIDAK MELAPORKAN KEPADA MENTERI DALAM NEGERI PASAL 47 DIBERIKAN SANKSI BERUPA PEMBATALAN HAK-HAK KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN SERTA TINDAKAN ADMINISTRATIF LAINNYA. ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
16 KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007 14 PEMBERDAYAAN KAPASITAS SKPD OLEH K/L TIDAK DIATUR. MENGKOORDINASI KAN K/L DALAM MELAKUKAN PEMBERDAYAAN KAPASITAS DI PEMDA PASAL 46 KEWAJIBAN K/L UNTUK MELAKUKAN PEMBERDAYAAN KAPASITAS DINAS DAN BADAN SESUAI DENGAN BIDANG TUGASNYA. ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007 15 PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL PADA SKPD BELUM OPTIMAL. PENGOPTIMALAN JABATAN FUNGSIONAL SEIRING DENGAN PEMBAHASAN RUU ASN PASAL 53 PENGHAPUSAN JABATAN STRUKTURAL ESELON TERENDAH PADA SKPD YANG SUDAH MEMILIKI JABATAN FUNGSIONAL MISAL : JAFUNG PERENCANA PADA BAPPEDA, JAFUNG AUDITOR DAN P2 UPD PADA INSPEKTORAT. ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
17 KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007 16 KETIADAAN SISTEM SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PP NOMOR 41 TAHUN 2007. PENGATURAN DALAM RPP REVISI PP 41 TAHUN 2007 PASAL 47 DIBERIKAN SANKSI ADMINISTRASI (DIBERIKAN SANKSI BERUPA PEMBATALAN HAK-HAK KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN SERTA TINDAKAN ADMINISTRATIF LAINNYA). . ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI 1.Penataan SKPD provinsi harus pararel dengan penataan perangkat gubernur, sebagai wakil pemerintah. 2.Revisi PP 41 tahun 2007 memperhatikan RUU ASN Dan UU 32 Tahun 2004. 3.Pembentukan UPT Kementerian dan Lembaga dilakukan secara selektif dan harus mendapat rekomendasi Menteri Dalam Negeri selaku Ketua DPOD dan Koordinator Binwas Penyelenggaraan Pemda. 4.Pengangkatan Kepala UPT K/L harus mendapatkan rekomendasi dan dilantik oleh Gubernur.
18

Recommended

Pengembangan Program Kajian Aparatur Berbasis Karakteristik
Pengembangan Program Kajian Aparatur Berbasis KarakteristikPengembangan Program Kajian Aparatur Berbasis Karakteristik
Pengembangan Program Kajian Aparatur Berbasis KarakteristikTri Widodo W. UTOMO
 
Materi bupati lppd
Materi bupati lppdMateri bupati lppd
Materi bupati lppdnaylatulizza
 
Evaluasi departementalisasi
Evaluasi departementalisasiEvaluasi departementalisasi
Evaluasi departementalisasiNational Research and Innovation Agency
 
Isi renstra 2016 2021 hasil perbaikan
Isi renstra 2016 2021 hasil perbaikanIsi renstra 2016 2021 hasil perbaikan
Isi renstra 2016 2021 hasil perbaikanInspektorat Kabupaten Banjar
 
Abstrak tesis Prinsip Perancangan Kawasan Pusat Pemerintahan
Abstrak tesis Prinsip Perancangan Kawasan Pusat PemerintahanAbstrak tesis Prinsip Perancangan Kawasan Pusat Pemerintahan
Abstrak tesis Prinsip Perancangan Kawasan Pusat PemerintahanHerman Purba
 
B a b 1 pendahuluan - Prinsip Perancangan Kawasan Pusat Pemerintahan
B a b 1 pendahuluan - Prinsip Perancangan Kawasan Pusat PemerintahanB a b 1 pendahuluan - Prinsip Perancangan Kawasan Pusat Pemerintahan
B a b 1 pendahuluan - Prinsip Perancangan Kawasan Pusat PemerintahanHerman Purba
 
Revisi iii renstra 2011 2015
Revisi iii renstra 2011 2015Revisi iii renstra 2011 2015
Revisi iii renstra 2011 2015Inspektorat Kabupaten Banjar
 
Peencanaan dan penganggaran daerah
Peencanaan dan penganggaran daerahPeencanaan dan penganggaran daerah
Peencanaan dan penganggaran daerahMerry Triani
 

Recommended

Pengembangan Program Kajian Aparatur Berbasis Karakteristik
Pengembangan Program Kajian Aparatur Berbasis KarakteristikPengembangan Program Kajian Aparatur Berbasis Karakteristik
Pengembangan Program Kajian Aparatur Berbasis KarakteristikTri Widodo W. UTOMO
 
Materi bupati lppd
Materi bupati lppdMateri bupati lppd
Materi bupati lppdnaylatulizza
 
Evaluasi departementalisasi
Evaluasi departementalisasiEvaluasi departementalisasi
Evaluasi departementalisasiNational Research and Innovation Agency
 
Isi renstra 2016 2021 hasil perbaikan
Isi renstra 2016 2021 hasil perbaikanIsi renstra 2016 2021 hasil perbaikan
Isi renstra 2016 2021 hasil perbaikanInspektorat Kabupaten Banjar
 
Abstrak tesis Prinsip Perancangan Kawasan Pusat Pemerintahan
Abstrak tesis Prinsip Perancangan Kawasan Pusat PemerintahanAbstrak tesis Prinsip Perancangan Kawasan Pusat Pemerintahan
Abstrak tesis Prinsip Perancangan Kawasan Pusat PemerintahanHerman Purba
 
B a b 1 pendahuluan - Prinsip Perancangan Kawasan Pusat Pemerintahan
B a b 1 pendahuluan - Prinsip Perancangan Kawasan Pusat PemerintahanB a b 1 pendahuluan - Prinsip Perancangan Kawasan Pusat Pemerintahan
B a b 1 pendahuluan - Prinsip Perancangan Kawasan Pusat PemerintahanHerman Purba
 
Revisi iii renstra 2011 2015
Revisi iii renstra 2011 2015Revisi iii renstra 2011 2015
Revisi iii renstra 2011 2015Inspektorat Kabupaten Banjar
 
Peencanaan dan penganggaran daerah
Peencanaan dan penganggaran daerahPeencanaan dan penganggaran daerah
Peencanaan dan penganggaran daerahMerry Triani
 
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Sigit Pramulia
 
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.Tri Widodo W. UTOMO
 
Implementasi UU No. 22/1999 pada Tataran Nasional, Provinsi, Kota dan Kabupat...
Implementasi UU No. 22/1999 pada Tataran Nasional, Provinsi, Kota dan Kabupat...Implementasi UU No. 22/1999 pada Tataran Nasional, Provinsi, Kota dan Kabupat...
Implementasi UU No. 22/1999 pada Tataran Nasional, Provinsi, Kota dan Kabupat...Dadang Solihin
 
Fungsi dan peran bappeda
Fungsi dan peran bappedaFungsi dan peran bappeda
Fungsi dan peran bappedaSiti Sahati
 
D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)
D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)
D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)PEMPROP JABAR
 
e-Planning and e-Budgeting Policy in Indonesia
e-Planning and e-Budgeting Policy in Indonesiae-Planning and e-Budgeting Policy in Indonesia
e-Planning and e-Budgeting Policy in IndonesiaDeddy Supriady Bratakusumah
 
Pengembangan Jaringan Kelitbangan Dan Resource Center Litbang Dalam Mendukung...
Pengembangan Jaringan Kelitbangan Dan Resource Center Litbang Dalam Mendukung...Pengembangan Jaringan Kelitbangan Dan Resource Center Litbang Dalam Mendukung...
Pengembangan Jaringan Kelitbangan Dan Resource Center Litbang Dalam Mendukung...Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
D. peran & funsi litbang dala mendukung kebijakan pemda (kepala bappeda)
D. peran & funsi litbang dala mendukung kebijakan pemda (kepala bappeda)D. peran & funsi litbang dala mendukung kebijakan pemda (kepala bappeda)
D. peran & funsi litbang dala mendukung kebijakan pemda (kepala bappeda)PEMPROP JABAR
 
Paparan karo tapem
Paparan karo tapemPaparan karo tapem
Paparan karo tapemYunisar Rusli
 
Penataan Kelembagaan Sekretariat Jenderal KPU
Penataan Kelembagaan Sekretariat Jenderal KPUPenataan Kelembagaan Sekretariat Jenderal KPU
Penataan Kelembagaan Sekretariat Jenderal KPUTri Widodo W. UTOMO
 
Tupoksi badan
Tupoksi badanTupoksi badan
Tupoksi badanAkB
 
Tupoksi sekertariat dan inspektorat
Tupoksi sekertariat dan inspektoratTupoksi sekertariat dan inspektorat
Tupoksi sekertariat dan inspektoratAkB
 
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016Dadang Solihin
 
Tupoksi dinas
Tupoksi dinasTupoksi dinas
Tupoksi dinasAkB
 
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di KalimantanKajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di KalimantanBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Renstra Kominfo
Renstra KominfoRenstra Kominfo
Renstra KominfoAlianto Kabeakan Kabeakan
 
Pagu indikatif kewilayahan1
Pagu indikatif kewilayahan1Pagu indikatif kewilayahan1
Pagu indikatif kewilayahan1Petrus Poling Wairmahing
 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Dadang Solihin
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)syukriyabdullah
 
Daftar periksa pelaksanaan pengendalian
Daftar periksa pelaksanaan pengendalianDaftar periksa pelaksanaan pengendalian
Daftar periksa pelaksanaan pengendalianRusman R. Manik
 
Curvess I&E
Curvess I&ECurvess I&E
Curvess I&ERemax Eastern Realty
 
20130415 paparan deputi bidang pelayanan publik mahasiswa ui wamen
20130415 paparan deputi bidang pelayanan publik mahasiswa ui wamen20130415 paparan deputi bidang pelayanan publik mahasiswa ui wamen
20130415 paparan deputi bidang pelayanan publik mahasiswa ui wamenMohammad Subhan
 

More Related Content

What's hot

Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Sigit Pramulia
 
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.Tri Widodo W. UTOMO
 
Implementasi UU No. 22/1999 pada Tataran Nasional, Provinsi, Kota dan Kabupat...
Implementasi UU No. 22/1999 pada Tataran Nasional, Provinsi, Kota dan Kabupat...Implementasi UU No. 22/1999 pada Tataran Nasional, Provinsi, Kota dan Kabupat...
Implementasi UU No. 22/1999 pada Tataran Nasional, Provinsi, Kota dan Kabupat...Dadang Solihin
 
Fungsi dan peran bappeda
Fungsi dan peran bappedaFungsi dan peran bappeda
Fungsi dan peran bappedaSiti Sahati
 
D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)
D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)
D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)PEMPROP JABAR
 
Pengembangan Jaringan Kelitbangan Dan Resource Center Litbang Dalam Mendukung...
Pengembangan Jaringan Kelitbangan Dan Resource Center Litbang Dalam Mendukung...Pengembangan Jaringan Kelitbangan Dan Resource Center Litbang Dalam Mendukung...
Pengembangan Jaringan Kelitbangan Dan Resource Center Litbang Dalam Mendukung...Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
D. peran & funsi litbang dala mendukung kebijakan pemda (kepala bappeda)
D. peran & funsi litbang dala mendukung kebijakan pemda (kepala bappeda)D. peran & funsi litbang dala mendukung kebijakan pemda (kepala bappeda)
D. peran & funsi litbang dala mendukung kebijakan pemda (kepala bappeda)PEMPROP JABAR
 
Penataan Kelembagaan Sekretariat Jenderal KPU
Penataan Kelembagaan Sekretariat Jenderal KPUPenataan Kelembagaan Sekretariat Jenderal KPU
Penataan Kelembagaan Sekretariat Jenderal KPUTri Widodo W. UTOMO
 
Tupoksi badan
Tupoksi badanTupoksi badan
Tupoksi badanAkB
 
Tupoksi sekertariat dan inspektorat
Tupoksi sekertariat dan inspektoratTupoksi sekertariat dan inspektorat
Tupoksi sekertariat dan inspektoratAkB
 
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016Dadang Solihin
 
Tupoksi dinas
Tupoksi dinasTupoksi dinas
Tupoksi dinasAkB
 
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di KalimantanKajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di KalimantanBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Dadang Solihin
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)syukriyabdullah
 
Daftar periksa pelaksanaan pengendalian
Daftar periksa pelaksanaan pengendalianDaftar periksa pelaksanaan pengendalian
Daftar periksa pelaksanaan pengendalianRusman R. Manik
 

What's hot (20)

Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
 
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
 
Implementasi UU No. 22/1999 pada Tataran Nasional, Provinsi, Kota dan Kabupat...
Implementasi UU No. 22/1999 pada Tataran Nasional, Provinsi, Kota dan Kabupat...Implementasi UU No. 22/1999 pada Tataran Nasional, Provinsi, Kota dan Kabupat...
Implementasi UU No. 22/1999 pada Tataran Nasional, Provinsi, Kota dan Kabupat...
 
Fungsi dan peran bappeda
Fungsi dan peran bappedaFungsi dan peran bappeda
Fungsi dan peran bappeda
 
D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)
D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)
D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)
 
e-Planning and e-Budgeting Policy in Indonesia
e-Planning and e-Budgeting Policy in Indonesiae-Planning and e-Budgeting Policy in Indonesia
e-Planning and e-Budgeting Policy in Indonesia
 
Pengembangan Jaringan Kelitbangan Dan Resource Center Litbang Dalam Mendukung...
Pengembangan Jaringan Kelitbangan Dan Resource Center Litbang Dalam Mendukung...Pengembangan Jaringan Kelitbangan Dan Resource Center Litbang Dalam Mendukung...
Pengembangan Jaringan Kelitbangan Dan Resource Center Litbang Dalam Mendukung...
 
D. peran & funsi litbang dala mendukung kebijakan pemda (kepala bappeda)
D. peran & funsi litbang dala mendukung kebijakan pemda (kepala bappeda)D. peran & funsi litbang dala mendukung kebijakan pemda (kepala bappeda)
D. peran & funsi litbang dala mendukung kebijakan pemda (kepala bappeda)
 
Paparan karo tapem
Paparan karo tapemPaparan karo tapem
Paparan karo tapem
 
Penataan Kelembagaan Sekretariat Jenderal KPU
Penataan Kelembagaan Sekretariat Jenderal KPUPenataan Kelembagaan Sekretariat Jenderal KPU
Penataan Kelembagaan Sekretariat Jenderal KPU
 
Tupoksi badan
Tupoksi badanTupoksi badan
Tupoksi badan
 
Tupoksi sekertariat dan inspektorat
Tupoksi sekertariat dan inspektoratTupoksi sekertariat dan inspektorat
Tupoksi sekertariat dan inspektorat
 
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016
 
Tupoksi dinas
Tupoksi dinasTupoksi dinas
Tupoksi dinas
 
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di KalimantanKajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan
 
Renstra Kominfo
Renstra KominfoRenstra Kominfo
Renstra Kominfo
 
Pagu indikatif kewilayahan1
Pagu indikatif kewilayahan1Pagu indikatif kewilayahan1
Pagu indikatif kewilayahan1
 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
 
Daftar periksa pelaksanaan pengendalian
Daftar periksa pelaksanaan pengendalianDaftar periksa pelaksanaan pengendalian
Daftar periksa pelaksanaan pengendalian
 

Viewers also liked

20130415 paparan deputi bidang pelayanan publik mahasiswa ui wamen
20130415 paparan deputi bidang pelayanan publik mahasiswa ui wamen20130415 paparan deputi bidang pelayanan publik mahasiswa ui wamen
20130415 paparan deputi bidang pelayanan publik mahasiswa ui wamenMohammad Subhan
 
Participants List For Jsm
Participants List For JsmParticipants List For Jsm
Participants List For JsmJADE aisbl
 
The Original Adjustable Door Hinge
The Original Adjustable Door HingeThe Original Adjustable Door Hinge
The Original Adjustable Door HingeBill Bragman
 
Eclipse con2010 参加報告 upload
Eclipse con2010 参加報告 uploadEclipse con2010 参加報告 upload
Eclipse con2010 参加報告 uploadShintaro Hosoai
 
Immigration Laws
Immigration LawsImmigration Laws
Immigration Lawsdrfelix12
 
Smart camera monitoring system
Smart camera monitoring systemSmart camera monitoring system
Smart camera monitoring systemArvind Krishnaa
 
International Tax Tips May 2010
International Tax Tips May 2010International Tax Tips May 2010
International Tax Tips May 2010Darren Welker, CPA
 
Parasta mitä digillä saa nyt
Parasta mitä digillä saa nytParasta mitä digillä saa nyt
Parasta mitä digillä saa nytDarwin Oy
 
Blowin In The Wind
Blowin In The WindBlowin In The Wind
Blowin In The Windgoznevi
 
Chinese & japaneseoct2009
Chinese & japaneseoct2009Chinese & japaneseoct2009
Chinese & japaneseoct2009Tom Wilcox
 
Ota sosiaalinen media tehokäyttöön
Ota sosiaalinen media tehokäyttöönOta sosiaalinen media tehokäyttöön
Ota sosiaalinen media tehokäyttöönDarwin Oy
 
P I Infosoft Is Different
P I Infosoft Is DifferentP I Infosoft Is Different
P I Infosoft Is DifferentRajarshi
 
CambridgeIP: IP Data as a source of Business Intelligence
CambridgeIP: IP Data as a source of Business IntelligenceCambridgeIP: IP Data as a source of Business Intelligence
CambridgeIP: IP Data as a source of Business IntelligenceCambridgeIP Ltd
 

Viewers also liked (20)

Curvess I&E
Curvess I&ECurvess I&E
Curvess I&E
 
20130415 paparan deputi bidang pelayanan publik mahasiswa ui wamen
20130415 paparan deputi bidang pelayanan publik mahasiswa ui wamen20130415 paparan deputi bidang pelayanan publik mahasiswa ui wamen
20130415 paparan deputi bidang pelayanan publik mahasiswa ui wamen
 
Kap3 balansering av likninger
Kap3 balansering av likningerKap3 balansering av likninger
Kap3 balansering av likninger
 
Participants List For Jsm
Participants List For JsmParticipants List For Jsm
Participants List For Jsm
 
History of films
History of filmsHistory of films
History of films
 
Kesejahteraan1
Kesejahteraan1Kesejahteraan1
Kesejahteraan1
 
The Original Adjustable Door Hinge
The Original Adjustable Door HingeThe Original Adjustable Door Hinge
The Original Adjustable Door Hinge
 
Eclipse con2010 参加報告 upload
Eclipse con2010 参加報告 uploadEclipse con2010 参加報告 upload
Eclipse con2010 参加報告 upload
 
Immigration Laws
Immigration LawsImmigration Laws
Immigration Laws
 
Unit 0
Unit 0Unit 0
Unit 0
 
Smart camera monitoring system
Smart camera monitoring systemSmart camera monitoring system
Smart camera monitoring system
 
International Tax Tips May 2010
International Tax Tips May 2010International Tax Tips May 2010
International Tax Tips May 2010
 
My Home
My HomeMy Home
My Home
 
Ch25
Ch25Ch25
Ch25
 
Parasta mitä digillä saa nyt
Parasta mitä digillä saa nytParasta mitä digillä saa nyt
Parasta mitä digillä saa nyt
 
Blowin In The Wind
Blowin In The WindBlowin In The Wind
Blowin In The Wind
 
Chinese & japaneseoct2009
Chinese & japaneseoct2009Chinese & japaneseoct2009
Chinese & japaneseoct2009
 
Ota sosiaalinen media tehokäyttöön
Ota sosiaalinen media tehokäyttöönOta sosiaalinen media tehokäyttöön
Ota sosiaalinen media tehokäyttöön
 
P I Infosoft Is Different
P I Infosoft Is DifferentP I Infosoft Is Different
P I Infosoft Is Different
 
CambridgeIP: IP Data as a source of Business Intelligence
CambridgeIP: IP Data as a source of Business IntelligenceCambridgeIP: IP Data as a source of Business Intelligence
CambridgeIP: IP Data as a source of Business Intelligence
 

Similar to Pengaturan Organisasi Pemerintah Daerah

Materi kelembagaan-uu232014
Materi kelembagaan-uu232014Materi kelembagaan-uu232014
Materi kelembagaan-uu232014Teguh Aafila
 
Koordinasi LPPD dalam Pembangunan Daerah Tertinggal
Koordinasi LPPD dalam Pembangunan Daerah TertinggalKoordinasi LPPD dalam Pembangunan Daerah Tertinggal
Koordinasi LPPD dalam Pembangunan Daerah Tertinggalsuryawanhidayat2
 
Materi SRIKANDI Kementerian Agama.pptx
Materi SRIKANDI Kementerian Agama.pptxMateri SRIKANDI Kementerian Agama.pptx
Materi SRIKANDI Kementerian Agama.pptxharissetiaji2
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisChristine Roberts
 
POKOK PENJELASAN MODEL ASSESMEN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH ...
POKOK PENJELASAN MODEL ASSESMEN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH ...POKOK PENJELASAN MODEL ASSESMEN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH ...
POKOK PENJELASAN MODEL ASSESMEN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH ...Mus kamal
 
1. bab i laporan akhir 1 des
1. bab i laporan akhir 1 des1. bab i laporan akhir 1 des
1. bab i laporan akhir 1 destkrahardja
 
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdfdianaekowati1
 
Prospek penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca PP 38 dan PP 41 tahun 2007
Prospek penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca PP 38 dan PP 41 tahun 2007Prospek penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca PP 38 dan PP 41 tahun 2007
Prospek penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca PP 38 dan PP 41 tahun 2007Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Arahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltimArahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltimGalih Putro
 
materi Reviu RKA dan KAK 2021.ppt
materi Reviu RKA dan KAK 2021.pptmateri Reviu RKA dan KAK 2021.ppt
materi Reviu RKA dan KAK 2021.pptArya Biase
 
1.111 se rkpd 050 200 ii bangda 2008
1.111 se rkpd 050 200 ii bangda 20081.111 se rkpd 050 200 ii bangda 2008
1.111 se rkpd 050 200 ii bangda 2008bappedameme
 
BENGKAYANG PERUMDA .pptx
BENGKAYANG PERUMDA .pptxBENGKAYANG PERUMDA .pptx
BENGKAYANG PERUMDA .pptxbandi2340
 
Kajian Struktur Organisasi Kecamatan Dan Pola Hubungan Kerja New
Kajian Struktur Organisasi Kecamatan Dan Pola Hubungan Kerja NewKajian Struktur Organisasi Kecamatan Dan Pola Hubungan Kerja New
Kajian Struktur Organisasi Kecamatan Dan Pola Hubungan Kerja NewBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Perencanaan BSPS Tahun 2013
Perencanaan BSPS Tahun 2013Perencanaan BSPS Tahun 2013
Perencanaan BSPS Tahun 2013ananto harimawan
 
3 perencanaanbspstahun2013hdc-130620184420-phpapp02
3 perencanaanbspstahun2013hdc-130620184420-phpapp023 perencanaanbspstahun2013hdc-130620184420-phpapp02
3 perencanaanbspstahun2013hdc-130620184420-phpapp02Warling Telaumbanua
 
Manajemen SDM. skb kota sorong
Manajemen SDM. skb kota sorongManajemen SDM. skb kota sorong
Manajemen SDM. skb kota sorongAulia Hamunta
 

Similar to Pengaturan Organisasi Pemerintah Daerah (20)

Materi kelembagaan-uu232014
Materi kelembagaan-uu232014Materi kelembagaan-uu232014
Materi kelembagaan-uu232014
 
Koordinasi LPPD dalam Pembangunan Daerah Tertinggal
Koordinasi LPPD dalam Pembangunan Daerah TertinggalKoordinasi LPPD dalam Pembangunan Daerah Tertinggal
Koordinasi LPPD dalam Pembangunan Daerah Tertinggal
 
Materi SRIKANDI Kementerian Agama.pptx
Materi SRIKANDI Kementerian Agama.pptxMateri SRIKANDI Kementerian Agama.pptx
Materi SRIKANDI Kementerian Agama.pptx
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
 
POKOK PENJELASAN MODEL ASSESMEN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH ...
POKOK PENJELASAN MODEL ASSESMEN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH ...POKOK PENJELASAN MODEL ASSESMEN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH ...
POKOK PENJELASAN MODEL ASSESMEN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH ...
 
1. bab i laporan akhir 1 des
1. bab i laporan akhir 1 des1. bab i laporan akhir 1 des
1. bab i laporan akhir 1 des
 
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
 
Prospek penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca PP 38 dan PP 41 tahun 2007
Prospek penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca PP 38 dan PP 41 tahun 2007Prospek penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca PP 38 dan PP 41 tahun 2007
Prospek penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca PP 38 dan PP 41 tahun 2007
 
Arahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltimArahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltim
 
RENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdfRENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdf
 
RENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdfRENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdf
 
materi Reviu RKA dan KAK 2021.ppt
materi Reviu RKA dan KAK 2021.pptmateri Reviu RKA dan KAK 2021.ppt
materi Reviu RKA dan KAK 2021.ppt
 
1.111 se rkpd 050 200 ii bangda 2008
1.111 se rkpd 050 200 ii bangda 20081.111 se rkpd 050 200 ii bangda 2008
1.111 se rkpd 050 200 ii bangda 2008
 
se rkpd
se rkpdse rkpd
se rkpd
 
BENGKAYANG PERUMDA .pptx
BENGKAYANG PERUMDA .pptxBENGKAYANG PERUMDA .pptx
BENGKAYANG PERUMDA .pptx
 
Rancanga yuyun matriks
Rancanga yuyun matriksRancanga yuyun matriks
Rancanga yuyun matriks
 
Kajian Struktur Organisasi Kecamatan Dan Pola Hubungan Kerja New
Kajian Struktur Organisasi Kecamatan Dan Pola Hubungan Kerja NewKajian Struktur Organisasi Kecamatan Dan Pola Hubungan Kerja New
Kajian Struktur Organisasi Kecamatan Dan Pola Hubungan Kerja New
 
Perencanaan BSPS Tahun 2013
Perencanaan BSPS Tahun 2013Perencanaan BSPS Tahun 2013
Perencanaan BSPS Tahun 2013
 
3 perencanaanbspstahun2013hdc-130620184420-phpapp02
3 perencanaanbspstahun2013hdc-130620184420-phpapp023 perencanaanbspstahun2013hdc-130620184420-phpapp02
3 perencanaanbspstahun2013hdc-130620184420-phpapp02
 
Manajemen SDM. skb kota sorong
Manajemen SDM. skb kota sorongManajemen SDM. skb kota sorong
Manajemen SDM. skb kota sorong
 

More from Mohammad Subhan

Upaya administratif dan bapek
Upaya administratif dan bapekUpaya administratif dan bapek
Upaya administratif dan bapekMohammad Subhan
 
Sosialisasi peningkatan integritas batam 12 nov 1
Sosialisasi peningkatan integritas batam 12 nov 1Sosialisasi peningkatan integritas batam 12 nov 1
Sosialisasi peningkatan integritas batam 12 nov 1Mohammad Subhan
 
Rekomendasi sosev batam fix
Rekomendasi sosev batam fixRekomendasi sosev batam fix
Rekomendasi sosev batam fixMohammad Subhan
 
Protap penjatuhan hukuman disiplin
Protap penjatuhan hukuman disiplinProtap penjatuhan hukuman disiplin
Protap penjatuhan hukuman disiplinMohammad Subhan
 
Pengembangan aplikasi sinovik 2014 2015
Pengembangan aplikasi sinovik 2014 2015Pengembangan aplikasi sinovik 2014 2015
Pengembangan aplikasi sinovik 2014 2015Mohammad Subhan
 
Paparan ori batam 11 nov 2014
Paparan ori batam 11 nov 2014Paparan ori batam 11 nov 2014
Paparan ori batam 11 nov 2014Mohammad Subhan
 
Materi rapat sosev batam
Materi rapat sosev batamMateri rapat sosev batam
Materi rapat sosev batamMohammad Subhan
 
Materi kompetisi inovasi pelayanan publik 2014
Materi kompetisi inovasi pelayanan publik 2014Materi kompetisi inovasi pelayanan publik 2014
Materi kompetisi inovasi pelayanan publik 2014Mohammad Subhan
 
Materi integritas sdm ap(1)
Materi integritas sdm ap(1)Materi integritas sdm ap(1)
Materi integritas sdm ap(1)Mohammad Subhan
 
Materi integritas sdm ap
Materi integritas sdm apMateri integritas sdm ap
Materi integritas sdm apMohammad Subhan
 
Langkah langkah pelaksanaan survei
Langkah langkah pelaksanaan surveiLangkah langkah pelaksanaan survei
Langkah langkah pelaksanaan surveiMohammad Subhan
 
Faqs frequently asked questions reformasi birokrasi-e-book
Faqs frequently asked questions reformasi birokrasi-e-bookFaqs frequently asked questions reformasi birokrasi-e-book
Faqs frequently asked questions reformasi birokrasi-e-bookMohammad Subhan
 
Buku reformasi dalam praktik
Buku reformasi dalam praktikBuku reformasi dalam praktik
Buku reformasi dalam praktikMohammad Subhan
 
Buku pemimpin reformasi dan birokrasi
Buku pemimpin reformasi dan birokrasiBuku pemimpin reformasi dan birokrasi
Buku pemimpin reformasi dan birokrasiMohammad Subhan
 

More from Mohammad Subhan (20)

Upaya administratif dan bapek
Upaya administratif dan bapekUpaya administratif dan bapek
Upaya administratif dan bapek
 
Undangankuliahumum
UndangankuliahumumUndangankuliahumum
Undangankuliahumum
 
Sosialisasi peningkatan integritas batam 12 nov 1
Sosialisasi peningkatan integritas batam 12 nov 1Sosialisasi peningkatan integritas batam 12 nov 1
Sosialisasi peningkatan integritas batam 12 nov 1
 
Rekomendasi sosev batam fix
Rekomendasi sosev batam fixRekomendasi sosev batam fix
Rekomendasi sosev batam fix
 
Protap penjatuhan hukuman disiplin
Protap penjatuhan hukuman disiplinProtap penjatuhan hukuman disiplin
Protap penjatuhan hukuman disiplin
 
Peta persoalan
Peta persoalanPeta persoalan
Peta persoalan
 
Permenpan2014 013
Permenpan2014 013Permenpan2014 013
Permenpan2014 013
 
Perencanaan asn
Perencanaan asnPerencanaan asn
Perencanaan asn
 
Pengembangan aplikasi sinovik 2014 2015
Pengembangan aplikasi sinovik 2014 2015Pengembangan aplikasi sinovik 2014 2015
Pengembangan aplikasi sinovik 2014 2015
 
Paparan ori batam 11 nov 2014
Paparan ori batam 11 nov 2014Paparan ori batam 11 nov 2014
Paparan ori batam 11 nov 2014
 
Materi rapat sosev batam
Materi rapat sosev batamMateri rapat sosev batam
Materi rapat sosev batam
 
Materi kompetisi inovasi pelayanan publik 2014
Materi kompetisi inovasi pelayanan publik 2014Materi kompetisi inovasi pelayanan publik 2014
Materi kompetisi inovasi pelayanan publik 2014
 
Materi integritas sdm ap(1)
Materi integritas sdm ap(1)Materi integritas sdm ap(1)
Materi integritas sdm ap(1)
 
Materi integritas sdm ap
Materi integritas sdm apMateri integritas sdm ap
Materi integritas sdm ap
 
Langkah langkah pelaksanaan survei
Langkah langkah pelaksanaan surveiLangkah langkah pelaksanaan survei
Langkah langkah pelaksanaan survei
 
Grand strategy
Grand strategyGrand strategy
Grand strategy
 
Faqs frequently asked questions reformasi birokrasi-e-book
Faqs frequently asked questions reformasi birokrasi-e-bookFaqs frequently asked questions reformasi birokrasi-e-book
Faqs frequently asked questions reformasi birokrasi-e-book
 
Buku reformasi dalam praktik
Buku reformasi dalam praktikBuku reformasi dalam praktik
Buku reformasi dalam praktik
 
Buku penerapan pmprb1
Buku penerapan pmprb1Buku penerapan pmprb1
Buku penerapan pmprb1
 
Buku pemimpin reformasi dan birokrasi
Buku pemimpin reformasi dan birokrasiBuku pemimpin reformasi dan birokrasi
Buku pemimpin reformasi dan birokrasi
 

Recently uploaded

NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024ssuser8905b3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (15)

NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 

Pengaturan Organisasi Pemerintah Daerah

  • 1. 1 PENGUATAN KELEMBAGAANPENGUATAN KELEMBAGAANPENGUATAN KELEMBAGAANPENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DALAMPEMERINTAH DAERAH DALAMPEMERINTAH DAERAH DALAMPEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATANRANGKA PERCEPATANRANGKA PERCEPATANRANGKA PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASI Oleh:Oleh:Oleh:Oleh: MenteriMenteriMenteriMenteri Dalam NegeriDalam NegeriDalam NegeriDalam Negeri Jakarta, 28 MeiJakarta, 28 MeiJakarta, 28 MeiJakarta, 28 Mei 2012012012013333 MAKNA REFORMASI BIROKRASI UPAYA UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN SISTEMATIK DAN TERENCANA MENUJU TATANAN ADMINISTRASI PUBLIK YANG LEBIH BAIK 2 LANDASAN HUKUM PERPRES NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2010-2025; PERMENPAN-RB NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2010-2014. KEBIJAKAN NASIONAL REFORMASI BIROKRASI
  • 2. 2 BEBERAPA MASALAH BIROKRASI PEMERINTAHAN DI INDONESIA 3 MASIH ADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TUMPANG TINDIH; ORGANISASI PEMERINTAHAN YANG BELUM TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURAN (TERMASUK ORGANISASI PEMDA); MASIH ADANYA PRAKTEK PENYALAHGUNAAN WEWENANG; PELAYANAN PUBLIK YANG BELUM MENGAKOMODASI KEPENTINGAN SELURUH LAPISAN MASYARAKAT; MANAJEMEN SDM YANG BELUM EFEKTIF DAN OPTIMAL UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR; POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA APARATUR YANG BELUM MENDUKUNG TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG EFISIEN, EFEKTIF, PRODUKTIF, DAN PROFESIONAL; TUJUAN DAN SASARAN BIROKRASI REFORMASITujuan Sasaran Meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah. Meningkatnya kinerja birokrasi yg berorientasi hasil melalui perubahan secara terencana, bertahap, & terintegrasi dari berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah 4
  • 3. 3 5 SEMBILAN PROGRAM UTAMA REFORMASI BIROKRASI Penataan dan Penguatan Organisasi Penataan Ketatalaksanaan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Penataan Peraturan Perundang-undangan Penguatan Pengawasan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Manajemen Perubahan KEBER- HASILAN REFORMASI BIROKRASI SANGAT DITENTUKAN OLEH KOMITMEN PIMPINAN SERTA KEMAMPUAN DAN INTEGRITAS BIROKRAT PELAKSANA Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI POKOK –POKOK PENGATURAN DALAM PP NOMOR 41 TAHUN 2007 1. Dasar Pembentukan dengan Perda. 2. Mempertegas Tupoksi Masing-Masing (Setda, Setwan, Inspektorat, Dinas, dan LTD, Kecamatan dan Kelurahan). 3. Kriteria dengan Variable Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Besaran APBD untuk menentukan jumlah SKPD. 4. Perumpunan Urusan yang diwadahi dalam bentuk Dinas dan LTD (Badan atau Kantor). 5. Pola dan Susunan Organisasi masing – masing SKPD. 6. Eselon. 7. Staf Ahli. 8. Perangkat Daerah Otonom Baru. 9. Perangkat Daerah yang memiliki istimewa dan khusus. 10. Lembaga Lain yang diamanatkan oleh Per-UU-an 11. Pembinaan dan Pengendalian serta Evaluasi.
  • 4. 4 KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI POKOK – POKOK PERMASALAHAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PP NO. 41 TAHUN 2007) 1. Dasar Pembentukan dengan Peraturan Daerah (terjadi politisasi dalam pembentukan SKPD). 2. Terjadi Pola Organisasi yang sama antar daerah (Provinsi dan Kab/Kota), tidak sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, potensi, dan karakteristik daerah. 3. Perumpunan menyebabkan kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan K/L dan kesulitan dalam menetapkan kompetensi pimpinan SKPD). 4. Susunan Organisasi SKPD dibuat tidak berdasarkan hasil analisis beban kerja (ABK) dalam arti Pemda cenderung mengambil pola maksimal. 5. Nomenklatur SKPD antar Prov/Kab/Kota sangat variatif. 6. Eselon terpola secara nasional tanpa memperhatikan beban kerja (eselon Sekda Provinsi Babel dengan Provinsi Jawa Timur sama yaitu eselon Ib). 7. Kriteria Variabel hanya menentukan jumlah SKPD yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD. KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI POKOK – POKOK PERMASALAHAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PP NO. 41 TAHUN 2007) 8. Lembaga yang dibentuk berdasarkan amanah peraturan perundang- undangan (Lembaga Lain) menyebabkan pembebanan APBD. 9. Tidak mengatur pembentukan lembaga sesuai dengan karakteristik daerah (misalnya Bakorwil di Provinsi Jatim, Jateng dan Jabar ) serta Provinsi yang berkarakteristik kepulauan. 10. Kelembagaan Daerah yang memiliki istimewa dan khusus (Khususnya Provinsi DKI Jakarta, mengingat Walikota/ Bupati Administrasi merupakan Jabatan karir struktural). 11. Staf Ahli Kepala Daerah, tugas dan fungsi serta kewenangan yang tidak jelas. 12. Belum ada Kriteria Pembentukan UPTD sehingga jumlahnya tidak terkendali. 13. Sebagian kab/kota tidak melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan evaluasi. 14. Pemberdayaan Kapasitas SKPD oleh K/L tidak diatur. 15. Pemanfaatan Jabatan Fungsional belum optimal. 16. Ketiadaan sanksi terhadap pelanggaran PP Nomor 41 Tahun 2007.
  • 5. 5 KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI PRINSIP – PRINSIP PENATAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1. Penataan SKPD diarahkan untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan, daya saing daerah, percepatan pembangunan, serta memberikan partisipasi yang luas kepada masyarakat. 2. Penataan SKPD setidaknya mengikuti prinsip dasar dalam penataan organisasi antara lain pembagian habis tugas, membangun struktur tepat fungsi dan tepat ukuran (struktur), pendelegasian kewenangan, tata kerja yang jelas, dll. 3. Pembentukan SKPD sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, potensi, dan karakteristik daerah masing-masing. 4. Kesamaan nomenklatur antara K/L dengan perangkat daerah untuk memudahkan koordinasi dan sikronisasi program pusat dan daerah. 5. Pengembangan Jabatan Fungsional. ANGGARAN BELANJA PEGAWAI PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2013
  • 6. 6 10,739.32 16,686.40 8,942.47 10,006.33 3,708.04 5,313.78 3,884.33 9,141.03 2,508.12 8,352.92 12,808.90 29,804.41 7,175.62 30,041.18 4,725.53 32,328.60 6,108.52 5,240.26 6,825.51 11,431.90 1,959.02 5,021.93 2,229.99 4,926.97 12,034.94 4,945.56 6,515.75 5,669.62 7,486.30 3,853.29 2,518.47 8,676.30 0 10,000 20,000 30,000 Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Barat Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua dalam miliar rupiah 39.11% 41.56% 51.02% 31.19% 34.20% 41.58% 49.59% 35.80% 38.40% 46.18% 28.10% 42.26% 35.86% 50.13% 53.39% 46.35% 38.89% 37.93% 40.05% 23.67% 44.56% 49.02% 48.79% 47.12% 47.31% 46.70% 42.49% 49.22% 48.78% 47.41% 36.12% 29.00% 24.44% 0% 20% 40% 60% Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Barat Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat RASIO TERHADAP BELANJA DAERAH BELANJA PEGAWAI PADA PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SE-INDONESIA TA 2013 1,300.48 723.65 730.71 1,290.21 426.13 579.90 543.16 735.29 384.60 706.01 12,808.902,102.40 607.14 1,933.58 628.36 2,807.21 624.83 479.36 806.69 1,524.88 249.12 550.06 313.43 488.45 969.07 577.48 821.95 604.16 581.35 458.01 301.77 947.78 427.92 0 4,000 8,000 12,000 Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Barat Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat dalam miliar rupiah 11.04% 8.16% 22.05% 15.30% 16.68% 21.86% 30.72% 12.76% 20.14% 16.01% 28.10% 12.00% 10.03% 15.19% 25.60% 18.28% 18.72% 18.82% 17.72% 11.82% 21.78% 28.04% 29.05% 22.12% 17.17% 28.32% 19.04% 24.28% 24.21% 29.17% 21.50% 11.80% 10.06% 0% 20% 40% Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Barat Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat RASIO TERHADAP BELANJA DAERAH BELANJA PEGAWAI PADA PROVINSI SE-INDONESIA TA 2013
  • 7. 7 9,438.84 15,962.76 8,211.76 8,716.13 3,281.91 4,733.88 3,341.17 8,405.74 2,123.53 7,646.92 0.00 27,702.01 6,568.48 28,107.604,097.16 29,521.395,483.68 4,760.90 6,018.82 9,907.02 1,709.89 4,471.87 1,916.56 4,438.53 11,065.87 4,368.08 5,693.80 5,065.46 6,904.95 3,395.29 2,216.70 7,728.52 2,656.41 0 10,000 20,000 30,000 Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Barat Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat dalam miliar rupiah 60.19% 51.02% 57.77% 36.85% 39.60% 46.74% 55.09% 42.51% 45.94% 55.92% 0.00% 52.26% 47.06% 59.56% 64.06% 54.28% 44.32% 42.25% 48.18% 28.00% 52.58% 53.99% 54.89% 53.81% 55.91% 51.09% 51.67% 56.10% 53.33% 51.78% 39.81% 35.32% 31.75% 0% 20% 40% 60% 80% Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Barat Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat RASIO TERHADAP BELANJA DAERAH BELANJA PEGAWAI PADA KABUPATEN DAN KOTA SE-INDONESIA TA 2013 7,726.19 11,550.84 5,492.14 7,121.37 1,949.89 3,798.20 2,845.77 6,042.65 1,798.94 6,339.78 0.00 20,354.22 3,759.48 24,570.68 3,459.42 24,151.73 4,445.67 4,232.84 4,975.21 7,117.42 1,709.89 3,094.94 1,484.11 3,843.67 9,354.98 3,389.76 5,060.07 4,183.52 6,331.13 2,630.47 1,561.04 7,259.61 2,330.29 0 10,000 20,000 30,000 Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Barat Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat dalam miliar rupiah 60.37% 52.59% 57.24% 34.77% 34.30% 45.38% 53.63% 39.59% 45.02% 56.11% 0.00% 54.14% 50.69% 60.62% 65.76% 56.82% 43.02% 40.61% 47.62% 26.62% 52.58% 53.04% 53.54% 53.28% 56.61% 48.48% 52.35% 55.60% 52.30% 49.07% 35.75% 34.58% 30.25% 0% 20% 40% 60% 80% Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Barat Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat RASIO TERHADAP BELANJA DAERAH BELANJA PEGAWAI PADA KABUPATEN SE-INDONESIA TA 2013
  • 8. 8 1,712.65 4,411.92 2,719.62 1,594.76 1,332.02 935.68 495.40 2,363.09 324.58 1,307.13 0.00 7,347.80 2,809.00 3,536.92 637.74 5,369.65 1,038.01 528.06 1,043.61 2,789.60 0.00 1,376.92 432.45 594.86 1,710.89 978.32 633.73 881.94 573.82 764.82 655.67 468.91 326.11 0 2,000 4,000 6,000 8,000 Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Barat Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat dalam miliar rupiah 59.39% 47.32% 58.87% 50.35% 51.17% 53.26% 65.29% 52.40% 51.82% 54.98% 0.00% 47.67% 42.93% 53.09% 56.19% 45.20% 50.96% 62.46% 51.06% 32.26% 0.00% 56.28% 60.07% 57.49% 52.33% 62.77% 46.81% 58.62% 68.26% 63.91% 54.55% 52.80% 49.34% 0% 20% 40% 60% 80% Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Barat Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat RASIO TERHADAP BELANJA DAERAH BELANJA PEGAWAI PADA KOTA SE-INDONESIA TA 2013 ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
  • 9. 9 KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH NO POKOK PERMASALAHAN ARAH KEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007 1 DASAR PEMBENTUKAN DENGAN PERATURAN DAERAH (TERJADI POLITISASI DALAM PEMBENTUKAN SKPD). DASAR PEMBENTUKAN SKPD DIATUR DENGAN PERDA (MENGATUR POLA ORGANISASI) SEDANGKAN KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DIATUR DENGAN PERATURAN GUBERNUR / BUPATI/WALIKOTA. PASAL 2 RPP REV PP 41 TAHUN 2007. ALT 1 PASAL 2 1. POLA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH BERPEDOMAN PADA PERATURAN PEMERINTAH INI. 2. PENGATURAN LEBIH LANJUT MENGENAI KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DIATUR DENGAN PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA. ALT 2 PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN KEPALA DAERAH DENGAN BERPEDOMAN PADA PERATURAN PEMERINTAH INI. KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPPRPPRPPRPP REVISIREVISIREVISIREVISI PPPPPPPP 41414141 THNTHNTHNTHN 2007200720072007 2 TERJADI POLA ORGANISASI YANG SAMA ANTAR DAERAH (PROVINSI DAN KAB/KOTA), TIDAK SESUAI DENGAN KEMAMPUAN, KEBUTUHAN, POTENSI, DAN KARAKTERISTIK DAERAH. MENGATUR SECARA TEGAS DAN JELAS URUSAN ANTARA PROVINSI DENGAN KAB/KOTA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN DINAS (SEMUA URUSAN DIWADAHI DALAM BENTUK DINAS DAN NON URUSAN/ PENUNJANG DIWADAHI DALAM BENTUK BADAN). LAMPIRAN KRITERIA VARIABEL DINAS DAN BADAN DIBENTUK DEGAN TIPOLOGI A, B, DAN C (PASAL8, PASAL 17,PASAL 10 DAN PASAL 19). REVISI PP 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
  • 10. 10 KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007 3 PERUMPUNAN MENYEBABKAN KESULITAN DALAM MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN K/L DAN KESULITAN DALAM MENETAPKAN KOMPETENSI PIMPINAN SKPD). SETIAP URUSAN DIWADAHI DALAM BENTUK DINAS, URUSAN PENUNJANG DIWADAHI DALAM BENTUK BADAN PASAL 16 SATU URUSAN DIWADAHI DALAM SATU DINAS. ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007 4 SUSUNAN ORGANISASI SKPD DIBUAT TIDAK BERDASARKAN HASIL ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DALAM ARTI PEMDA CENDERUNG MENGAMBIL POLA MAKSIMAL. SETIAP URUSAN DIWADAHI DALAM BENTUK DINAS , DINAS DIBAGI MENJADI 3 (TIGA) TIPE. a.DINAS TIPE A DIBENTUK UNTUK MEWADAHI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN BEBAN KERJA YANG BESAR; b.….lanjut…….. PASAL 8, PASAL 10, PASAL 17 DAN PASAL 19 SETIAP URUSAN DIWADAHI DALAM SATU DINAS, DALAM BEBERAPA TIPOLOGI. ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
  • 11. 11 KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007 4 LANJUTAN b.DINAS TIPE B DIBENTUK UNTUK MEWADAHI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN BEBAN KERJA YANG SEDANG; DAN c. DINAS TIPE C DIBENTUK UNTUK MEWADAHI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN BEBAN KERJA YANG KECIL. DEMIKIAN JUGA UNTUK BADAN DIBAGI MENJADI 3 TIPE A,B DAN C ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007 5 ESELON TERPOLA SECARA NASIONAL TANPA MEMPERHATIKAN BEBAN KERJA (ESELON SEKDA PROVINSI BABEL DENGAN PROVINSI JAWA TIMUR SAMA YAITU ESELON IB). ESELON KEPALA DINAS DAN KEPALA BADAN DIBEDAKAN ANTARA SATU PROVINSI DAN PROVINSI YANG LAIN, ANTARA SATU KAB/KOTA DAN KAB/KOTA YANG LAIN BERDASARKAN FAKTOR UMUM DAN FAKTOR TEKNIS SEDANGKAN ESELON SEKDA ANTARA PROVINSI DENGAN PROVINSI YANG LAIN, ANTARA KAB/KOTA DENGAN KAB/KOTA YANG LAIN BELUM DIBEDAKAN PASAL 36 DAN PASAL 37 WACANA AKAN DIBEDAKAN : ESELONISASI SETDA PROVINSI DENGAN PERTIMBANGAN JUMLAH PENDUDUK DAN JUMLAH KAB/KOTA. ESELONISASI SETDA KAB/KOTA DENGAN PERTIMBANGAN JUMLAH PENDUDUK DAN LUAS WILAYAH.
  • 12. 12 KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007 6 NOMENKLATUR SKPD ANTAR PROV/KAB/KOTA SANGAT VARIATIF. PERANGKAT PROVINSI TERDIRI: 1. SETDA; 2. SETWAN; 3. DINAS; 4. BADAN; 5. UNIT PELAKSANA DAERAH. PERANGKAT KAB/KOTA TERDIRI: 1. SETDA; 2. SETWAN; 3. DINAS; 4. BADAN; 5. UNIT PELAKSANA DAERAH; 6. KECAMATAN. SATU URUSAN DIWADAHI DALAM SATU DINAS DAN NOMENKLATUR SUSUNAN ORGANISASI DISESUAIKAN DENGAN POTENSI DAN KARAKTERISTIK DAERAH. AKAN DIATUR DALAM PETUNJUK TEKNIS. KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007 7 KRITERIA VARIABEL HANYA MENENTUKAN JUMLAH SKPD YANG TERDIRI DARI JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH, DAN JUMLAH APBD. SETIAP URUSAN DITETAPKAN DENGAN INDIKATOR VARIABEL FAKTOR UMUM DAN FAKTOR TEKNIS YANG LEBIH DETAIL AGAR MENDAPATKAN ORGANISASI DINAS YANG LEBIH RIGHT SIZING SESUAI DENGAN KEMAMPUAN, POTENSI, KARAKTERISTIK DAN KEBUTUHAN DAERAH PASAL 25 AYAT (1) S.D. AYAT (4) MENGATUR SECARA TEKNIS KRITERIA DAN VARIABEL MASING-MASING URUSAN.
  • 13. 13 KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007 8 LEMBAGA YANG DIBENTUK BERDASARKAN AMANAH PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN (LEMBAGA LAIN) MENYEBABKAN PEMBEBANAN APBD. LEMBAGA LAIN BISA BERDIRI SENDIRI ATAU MENJADI BAGIAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN KEMAMPUAN, KEUANGAN, POTENSI, KARAKTERISTIK DAERAH MISAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) BISA DILEBUR KE DINAS SOSIAL PASAL 12 DAN PASAL 21 SESUAI DENGAN KEMAMPUAN DAERAH, YANG PENTING ADA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI TERSEBUT. ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007 9 TIDAK MENGATUR PEMBENTUKAN LEMBAGA SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK DAERAH (MISALNYA BAKORWIL DI PROVINSI JATIM, JATENG DAN JABAR ) SERTA PROVINSI YANG BERKARAKTERISTIK KEPULAUAN. MENGATUR TENTANG KEBERADAAN LEMBAGA SESUAI KARAKTERISTIK DAERAH PASAL 9 AYAT (6) DAN PASAL 18 AYAT (6) UNTUK PROVINSI YANG MEMILIK JUMLAH KAB/KOTA-NYA LEBIH DARI 20 (DUA PULUH) DAPAT MEMBENTUK BAKORWIL MAKSIMAL 3 (TIGA). MISAL : JATIM, JATENG, JABAR, SUMUT, PAPUA. ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
  • 14. 14 KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPPRPPRPPRPP REVISIREVISIREVISIREVISI PPPPPPPP 41414141 THNTHNTHNTHN 2007200720072007 10 KELEMBAGAAN DAERAH YANG MEMILIKI ISTIMEWA DAN KHUSUS (KHUSUSNYA PROVINSI DKI JAKARTA, MENGINGAT WALIKOTA/ BUPATI ADMINISTRASI MERUPAKAN JABATAN KARIR STRUKTURAL). DAERAH YANG MEMILIKI STATUS ISTIMEWA ATAU OTONOMI KHUSUS, PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN STATUS ISTIMEWA DAN OTONOMI KHUSUS DIATUR DALAM PERMENDAGRI TERSENDIRI DENGAN PERTIMBANGAN DARI MENTERI YANG MEMBIDANGI APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. PASAL 48 DIATUR TERSENDIRI SESUAI DENGAN UNDANG –UNDANG YANG DIJABARKAN DALAM PERMENDAGRI. ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007 11 STAF AHLI KEPALA DAERAH, TUGAS DAN FUNGSI SERTA KEWENANGAN YANG TIDAK JELAS. STAF AHLI KEPALA DAERAH DIHAPUS KARENA TUGAS DAN FUNGSI TIDAK JELAS PASAL 39 WACANA : STAF AHLI AKAN DIHAPUS DENGAN PERTIMBANGAN TUGAS DAN FUNGSI YANG TIDAK JELAS KARENA SUDAH TERBAGI HABIS DI SKPD. ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
  • 15. 15 KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007 12 BELUM ADA KRITERIA PEMBENTUKAN UPTD SEHINGGA JUMLAHNYA TIDAK TERKENDALI. PENGATURAN KRITERIA DALAM PEMBENTUKAN UPTD PASAL 6 DAN PASAL 9 DIATUR PROSEDUR KRITERIA PEMBENTUKAN UPTD DENGAN PERSETUJUAN MENTERI ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007 13 SEBAGIAN KAB/KOTA TIDAK MELAPORKAN KEPADA MENTERI DALAM NEGERI DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN EVALUASI. PEMBERIAN SANKSI APABILA TIDAK MELAPORKAN KEPADA MENTERI DALAM NEGERI PASAL 47 DIBERIKAN SANKSI BERUPA PEMBATALAN HAK-HAK KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN SERTA TINDAKAN ADMINISTRATIF LAINNYA. ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
  • 16. 16 KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007 14 PEMBERDAYAAN KAPASITAS SKPD OLEH K/L TIDAK DIATUR. MENGKOORDINASI KAN K/L DALAM MELAKUKAN PEMBERDAYAAN KAPASITAS DI PEMDA PASAL 46 KEWAJIBAN K/L UNTUK MELAKUKAN PEMBERDAYAAN KAPASITAS DINAS DAN BADAN SESUAI DENGAN BIDANG TUGASNYA. ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007 15 PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL PADA SKPD BELUM OPTIMAL. PENGOPTIMALAN JABATAN FUNGSIONAL SEIRING DENGAN PEMBAHASAN RUU ASN PASAL 53 PENGHAPUSAN JABATAN STRUKTURAL ESELON TERENDAH PADA SKPD YANG SUDAH MEMILIKI JABATAN FUNGSIONAL MISAL : JAFUNG PERENCANA PADA BAPPEDA, JAFUNG AUDITOR DAN P2 UPD PADA INSPEKTORAT. ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
  • 17. 17 KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007 16 KETIADAAN SISTEM SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PP NOMOR 41 TAHUN 2007. PENGATURAN DALAM RPP REVISI PP 41 TAHUN 2007 PASAL 47 DIBERIKAN SANKSI ADMINISTRASI (DIBERIKAN SANKSI BERUPA PEMBATALAN HAK-HAK KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN SERTA TINDAKAN ADMINISTRATIF LAINNYA). . ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI 1.Penataan SKPD provinsi harus pararel dengan penataan perangkat gubernur, sebagai wakil pemerintah. 2.Revisi PP 41 tahun 2007 memperhatikan RUU ASN Dan UU 32 Tahun 2004. 3.Pembentukan UPT Kementerian dan Lembaga dilakukan secara selektif dan harus mendapat rekomendasi Menteri Dalam Negeri selaku Ketua DPOD dan Koordinator Binwas Penyelenggaraan Pemda. 4.Pengangkatan Kepala UPT K/L harus mendapatkan rekomendasi dan dilantik oleh Gubernur.
  • 18. 18