Downloaded 1,275 times
Uploaded byTeguh Aafila
Materi kelembagaan-uu232014
[Ringkasan] 1. Dokumen tersebut membahas tentang penataan organisasi pemerintah daerah dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mencakup permasalahan kelembagaan daerah, prinsip dan pendekatan penataan organisasi, serta hasil yang diharapkan dari penataan organisasi seperti mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi dan ukuran serta mengurangi tumpang tindih tugas.
Materi kelembagaan-uu232014
- 1. 1 PENATAAN ORGANISASIPEMDA DALAM KERANGKA UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Oleh : Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB 31 OKTOBER 2014
- 2. 2 ISU AKTUALBIDANG KELEMBAGAAN Kecenderungan mengutamakan pendekatan struktural daripada pendekatan fungsional Terjadinya benturan dan tarik-menarik kewenangan Besaran organisasi belum proporsional Disharmoni antara Pusat dan Daerah Terfragmentasinya urusan pemerintahan ke berbagai jenis kelembagaan
- 3. UKURAN DAN KARAKTERISTIKSTRUKTURAL Semakin besar organisasi, maka: • Kompleksitas semakin meningkat • Sentralisasi semakin menurun • Formalisasi semakin meningkat • Fleksibilitas semakin menurun Major Problem
- 4. 4 ALUR REFORMASIBIROKRASI BIDANG KELEMBAGAAN REFORMASI BIROKRASI 8 AREA PERUBAHAN (Perpres 81/2010) ORGANISASI (AREA I) • National Capability Review • Desain Besar Kelembagaan Pusat (RUU Kelembagaan Pemerintah) • Desain Besar Kelembagaan Daerah (Revisi UU 32/2004) MAKRO Reformasi Bidang Kelembagaan MIKRO • Audit/Evaluasi Organisasi K/L • Penataan Organisasi K/L (hasil audit) • Pemantauan dan Evaluasi Organisasi Pemda
- 5. TATARAN TEORI/ KONSEPSIONAL TATARAN PRAKTIS/ EMPIRIK PERATURAN PER-UU-AN PEDOMAN PENATAAN ORG. PEMERINTAH • struktur orgs didesain seefisien mungkin • Struktur yang disusun didasarkan pada urusan yang harus ditangani RAMBU-RAMBU DALAM MELAKUKAN PENATAAN
- 6. 6 PRINSIP DANPENDEKATAN DALAM PENATAAN ORGANISASI
- 7. FRAMEWORK PENATAAN ORGANISASI MANDATES VISION MISSION ENVIRONMENTAL SCAN KEY ISSUES STRATEGY INTERNAL ANALYSIS PENATAAN KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH
- 9. 9 ALASAN PERUBAHAN PROGRAM PENATAAN ORGANISASI ASSESMENT persiapan desain baru DESAIN merencanakan dan Membangun desain IMPLEMENTASI transisi ke desain baru PEMANTAPAN reviu & penyempurnaan desain baru PENENTU PENATAAN ORGANISASI KOMITMEN PIMPINAN KETERLIBATAN STAKEHOLDERS KESIAPAN UNTUK PERUBAHAN KOMUNIKASI DAN PARTISIPASI PELATIHAN
- 10. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAHAN DAERAH UU NO.5 TH 1974 UU NO.32 TH 2004 PP NO.41 TH 2007 PASCA AMANDEMEN PP NO.84 TH 2000 PP NO.8 TH 2003 UU NO.22 TH 1999 UUD 1945 SEBELUM AMANDEMEN UU NO 23 TH 2014
- 11. UU 32/2004 UU23/2014 •Psl. 120 s.d Psl. 128: Perangkat Daerah Provinsi: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Dinas Daerah; d. Lembaga Teknis Daerah; Perangkat Daerah Kab/Kota: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Dinas Daerah; d. Lembaga Teknis Daerah; e. Kecamatan; f. Kelurahan. PP 41 / 2007 •Psl. 209: Perangkat Daerah Provinsi: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; dan e. badan. Perangkat Daerah Kab/Kota: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. Kecamatan. PP ?
- 12. URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN WAJIB & PILIHAN Diwadahi Dalam BADAN Diwadahi Dalam DINAS TIDAK SETIAP URUSAN DIBENTUK DALAM ORGANISASI TERSENDIRI
- 13. • dibentuk untukmewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang BESAR Tipe A • dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang SEDANG Tipe B • dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang KECIL Tipe C Jumlah penduduk Luas wilayah Besaran Urusan Pemerintahan Kemampuan Keuangan Daerah Potensi Tenaga kerja Pemanfaatan lahan
- 14. • dibentuk untukmewadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang BESAR perencanaa n FUNGSI PENUNJANG keuangan Tipe A • dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang SEDANG Tipe B • dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang KECIL Tipe C Jumlah penduduk Luas wilayah Kemampuan Keuangan Daerah Cakupan tugas litbang Fungsi lain Kepegawain & diklat
- 15. • dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang BESAR Tipe A • dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang KECIL Tipe B Jumlah penduduk Luas wilayah Jumlah Desa/Kelurahan
- 16. 16 BEBERAPA HALTERKAIT PENYUSUNAN KRITERIA KLASIFIKASI • Perlu adanya ketepatan dan kecermatan dlm penentuan kriteria klasifikasi • Kriteria disusun tidak untuk mengakomodasikan kondisi yg ada • Perlu dilakukan validasi kriteria
- 17. Permasalahan Kelembagaan diDaerah Kecenderungan pencantuman klausul amar pembentukan kelembagaan dalam UU sektoral Pembagian Kewenangan yang belum jelas antar level pemerintahan Kecenderungan membengkaknya kelembagaan pemerintah daerah Kecenderungan kementerian sektor mendesak pemerintdah daerah untuk membentuk kelembagaan Peningkatan jumlah PNS kecenderungan/trend belanja APBD secara nominal, Belanja Pegawai selalu lebih tinggi dibandingkan jenis belanja lainnya. Kualitas Pelayanan Publik belum memenuhi harapan masyarakat Proses penataan organisasi pemda yang belum rasional-obyektif Kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pem-an daerah blm sesuai harapan
- 18. HUBUNGAN ANTARA KEWENANGAN(URUSAN PEMERINTAHAN) DENGAN KELEMBAGAAN Kewenangan merupakan Dasar terbentuknya kelembagaan Kelembagaan merupakan Wahana untuk melaksanakan kewenangan Kelembagaan yang dibentuk Sama dengan bobot Kewenangan Yang dimiliki Prinsip “Structure follows function”
- 19. Tahapan Penyusunan Organisasi 1. Inventarisasi urusan/kegiatan 2. Pembagian tugas organisasi ke dalam aktivitas-aktivitas kelompok/individu dengan menggunakan prinsip homogenitas (pengelompokkan urusan/kegiatan ke dalam satuan-satuan organisasi) 3. Pengkategorian kegiatan-kegiatan kedalam fungsi-fungsi organisasi (lini, pendukung, dan staf/pembantu pimpinan) 4. Penetapan susunan organisasi 5. Penetapan mekanisme hubungan kerja
- 20. Kesenjangan dalam PelaksanaanMandat Kelembagaan a K GAP-2: disebabkan “penyimpangan” pelaksanaan (realisasi) kegiatan doing things right Aksi Kinerja doing the right things the future vision & design: what could and should be done the past knowledge & engineering: what has been done t GAP-1: disebabkan “kesalahan” dalam pemahaman mandat t k e kelembagaan m Mandat Tupoksi Kapasitas GAP-3: disebabkan “kelemahan” koordinasi dan sinergi lintas fungsi/ lintas unit kerja/ lintas KL Sumber : Ananto N, adaptasi dari Ackoff, Russell L., 1997
- 21. PENDEKATAN KOMPREHENSIF DALAMAUDIT/EVALUASI ORGANISASI K/L Kementerian/ Lembaga K/L sebagai Institusi “stand-alone” K/L sebagai “sub-system” pembangunan 1. Sistem pembangunan dibentuk untuk mencapai tujuan nasional 2. Elemen/sub-sistem (K/L) harus mempunyai rencana yang ditetapkan. 3. Adanya hubungan diantara elemen/sub-sistem (antar K/L) 4. Unsur dasar dari proses (arus informasi, energi dan material) lebih penting dari pada elemen sistem. 5. Tujuan nasional lebih penting dari pada tujuan K/L 1. Intensi strategis Kementerian/Lembaga 2. Tatakelola pemerintahan yang baik 3. Tatalaksana – sistem – struktur – kultur/budaya 4. Keselarasan : manajemen kinerja – manajemen karir – manajemen reward 5. Kinerja individu – kinerja unit kerja – kinerja lembaga 6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 7. Audit BPK : Opini “WTP”
- 22. INDIKATOR DALAM MELAKUKAN ANALISIS ORGANISASI • Pelaksanaan suatu fungsi oleh banyak unit organisasi secara internal sehingga penanganannya tidak terintegrasi (inkoheren) • Pelaksanaan suatu fungsi oleh banyak unit organisasi secara eksternal sehingga penanganannya tidak terintegrasi (inkoheren) • Ketepatan departementalisasi organisasi/division of labour (termasuk pembagian unsur pemimpin, unsur pembantu pemimpin, unsur pelaksana, unsur pengawas, unsur pendukung/penunjang) • Ketepatan dalam tingkatan/susunan/layers struktur organisasi • Tugas dan fungsi internal (antar unit organisasi dalam SKPD yang bersangkutan) • Tugas dan fungsi eksternal (terkait dengan SKPD lain)
- 23. T A A T A T A T = A Ideal/match progressive/ over-active under capacity mismatch T= A=
- 24. Ketentuan lebihlanjut mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi perangkat gubernur diatur dalam peraturan pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Kecamatan diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan peraturan pemerintah. (vide Pasal 232 ayat (1)) Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian. Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan polisi pamong praja diatur dengan peraturan pemerintah. Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut.
- 25. 1. Perlu dilakukanPenyederhanaan tingkatan organisasi Pemerintah Daerah dengan pengalihan jabatan struktural eselon III dan IV ke jabatan fungsional, bagi jabatan yang memenuhi kriteria untuk dialihkan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah disesuaikan dengan beban kerja yang di emban, sehingga Dinas tidak harus eselon II tetapi bisa saja setingkat eselon III. 3. Penentuan besaran organisasi perangkat daerah harus memperhatikan belanja publik dan belanja pegawai idealnya adalah 60% berbanding 40%, atau paling tidak adalah 50% belanja publik dan 50% belanja pegawai.
- 26. 4. Perlunya kriteriateknis dan keterlibatan K/L dalam pembentukan SKPD, misal Dinas Pendidikan: Jumlah murid/siswa Jumlah sekolah Kewenangan atau urusan yang dimiliki; Beban kerja; Kemampuan keuangan daerah; Ketersedian sumber daya aparatur; Karakteristik, potensi dan kebutuhan nyata daerah. 6. Peran K/L sektor yang berujung pada pembentukan lembaga di daerah agar direviu kembali, karenanya ke depan perlu diatur dalam PP organisasi perangkat daerah.
- 27. 7. Konsistensi dalammenetapkan peraturan pendukung penataan organisasi perangkat daerah. 8. Implementasi RB secara konsisten di tingkat daerah termasuk mereformasi area organisasi (Area Perubahan I)
- 28. 28 HASIL YANGDIHARAPKAN DARI PENATAAN ORGANISASI Mewujudkan organisasi Pemerintah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) Mengurangi tumpang tindih tugas dan fungsi baik internal maupun eksternal pada organisasi pemda Mengurangi fragmentasi tugas dan fungsi Menyempurnakan diferensiasi organisasi pemda agar lebih tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku. Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing SKPD
- 29.