Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Mengenal DKI Jakarta
Similar to Mengenal DKI Jakarta (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Mengenal DKI Jakarta
- 1. MENGENAL PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PERSPEKTIF ORGANISASI Biro Organisasi Dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023
- 2. Pengoordinasian, perumusan, dan penyusunan kebijakan dalam bidang kelembagaan PD/UKPD • melakukan koordinasi dengan PD terkait (Bappeda, BPKD, BPAD, BKD, Inspektorat, Biro terkait) dan K/L terkait (Kemenpan RB, Kemendagri, Kementerian terkait lainnya) dalam menyusun kebijakan pembentukan Kelembagaan PD/UKPD • merumuskan struktur organisasi dan tugas fungsi berdasarkan pertimbangan ATURAN PERUNDANG2AN, BEBAN KERJA DAN KEBUTUHAN ORGANISASI dalam menyusun kebijakan pembentukan Kelembagaan PD/UKPD Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam bidang kelembagaan PD/UKPD • Melakukan pemantauan (monitoring) terhadap Kelembagaan PD/UKPD • Melakukan evaluasi terhadap Kelembagaan PD/UKPD Pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam bidang kelembagaan PD/UKPD • melakukan koordinasi dengan PD terkait (Bappeda, BPKD, BPAD, BKD, Inspektorat, Biro terkait) dan K/L terkait (Kemenpan RB, Kemendagri, Kementerian terkait lainnya) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PD/UKPD Tugas dan Fungsi Biro Organisasi dan RB
- 3. Dasar Hukum • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja • Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia • Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah • Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2008 tentang Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Prov. DKI Jakarta Biro ORB Setda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Urusan Pemerintahan UU No 23 / 2014 Absolut 6 Urusan Konkuren 32 Urusan Wajib 24 Urusan Pelayan Dasar 6 Urusan Non Pelayan Dasar 18 Urusan Pilihan 8 Urusan Pemerintahan Umum Presiden Gubernur 1. politik luar negeri 2. pertahanan 3. keamanan 4. yustisi 5. moneter dan fiskal nasional 6. agama 1. pendidikan 2. kesehatan 3. pekerjaan umum dan penataan ruang 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat 6. sosial 1.tenaga kerja; 2.pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 3.pangan; 4.pertanahan; 5.lingkungan hidup; 6.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 7.pemberdayaan masyarakat dan desa; 8.pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 9.perhubungan; 10.komunikasi dan informatika; 11.koperasi, usaha kecil, dan menengah; 12.penanaman modal; 13.kepemudaan dan olah raga; 14.statistik; 15.persandian; 16.kebudayaan; 17.perpustakaan; 18.kearsipan; 1. kelautan dan perikanan 2. pariwisata 3. pertanian 4. kehutanan 5. energi dan SDM 6. perdagangan 7. perindustrian 8. transmigrasi PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN 4 Biro ORB Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kewenangan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Otonomi Khusus Deputi Gubernur Sebagai Daerah Otonom Tunggal Otonomi Provinsi Perangkat Daerah Otonomi Kabupaten / Kota Perangkat Daerah 5 Biro ORB Provinsi DKI Jakarta
- 6. PROV DKI JKT = OTONOMI TUNGGAL Biro ORB Setda Provinsi DKI Jakarta Daerah = Prov DKI JKT APBD = 1 (Satu) DPRD = tingkat Prov Gubernur bertanggung jawab dari tingkat Prov sampai Kel Perangkat daerah milik Prov Walikota/Bupati = Jabatan Karier Kota/Kab = PD & Pemerintah bersifat Administrasif
- 7. Kewenangan Otonomi Kabupaten / Kota Kewenangan Otonomi Khusus / Istimewa Kewenangan Otonomi Provinsi Pemkab (Bogor / Banyumas) Pemprov (Jabar / Jatim) Pemprov (Aceh / DIY / Papua / Papua Barat) Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Pemkot (Depok / Surabaya) Pemkab (Pidie / Raja Ampat) Pemkot (Yogyakarta / Jayapura) 7 Biro ORB Provinsi DKI Jakarta PERBANDINGAN KEWENGANAN
- 8. AZAS PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH Biro ORB Setda Provinsi DKI Jakarta 1. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 2. Intensitas Urusan Pemeritahan dan Potensi Daerah 3. Efisiensi 4. Efektivitas 5. Pembagian habis tugas 6. Rentang kendali 7. Tata kerja yang jelas 8. Fleksibilitas
- 9. 9 Biro ORB Provinsi DKI Jakarta • menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrative Sekretaris Daerah (Middle Line) • melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah Dinas Daerah (Operating Core) • melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core) Badan/Fungsi Penunjang (Technostructure) • Sekretariat DPRD menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan • Inspektorat membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah Staf Pendukung (Supporting Staff) • menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur Kota / Kabupaten Administrasi PERANGKAT DAERAH (PP No 18 Th 2016 & Permendagri No 97 Th 2016)
- 10. KEKHUSUSAN DKI JAKARTA (Permendagri 97/2016 ttg Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta PP No 18 Th 2016 Permendagri No 97 Th 2016 SEKRETARIAT DAERAH • Tipe A : Paling banyak 3 Asisten, masing-masing asisten paling banyak 3 biro, masing-masing biro paling banyak 3 Bagian, masing-masing Bagian paling byk 3 Subbagian. • Tipe B : Paling banyak 3 Asisten, masing-masing asisten paling banyak 2 biro, masing-masing biro paling banyak 3 Bagian, masing-masing Bagian paling byk 3 Subbagian. • Tipe C : Paling banyak 2 Asisten, masing-masing asisten paling banyak 2 biro, masing-masing biro paling banyak 3 Bagian, masing-masing Bagian paling byk 3 Subbagian. SEKRETARIAT DAERAH Paling banyak 4 Asisten, masing-masing asisten paling banyak 3 biro, masing-masing biro paling banyak 4 Bagian, masing- masing Bagian paling byk 3 Subbagian. INSPEKTORAT Dapat dibentuk 1 Sekretariat dan paling banyak 5 Inspektur Pembantu INSPEKTORAT Dapat dibentuk 1 Sekretariat dan paling banyak 6 Inspektur Pembantu DINAS • Tipe A : 1 Sekretariat paling byk 3 Subbagian, paling banyak 4 Bidang, masing-masing Bidang paling banyak 3 Seksi. • Tipe B : 1 Sekretariat paling byk 2 Subbagian, paling banyak 3 Bidang, masing-masing Bidang paling banyak 3 Seksi. • Tipe C : 1 Sekretariat paling byk 2 Subbagian, paling banyak 2 Bidang, masing-masing Bidang paling banyak 3 Seksi. DINAS • SKPD yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, dapat dibentuk paling banyak 3 Dinas • SKPD yang melaksanakan Urusan peerintahan bidang Trantibum Linmas, dapat dibentuk paling banyak 3 Dinas • Melaksanakan lebih dari 1 urusan dapat ditambah 2 bidang lebih banyak • Urusan pemerintahan bidang pendidikan, dapat ditambah 3 bidang lebih banyak
- 11. PP No 18 Th 2016 Permendagri No 97 Th 2016 • Urusan pemerintahan bidang kesehatan, lingkungan hidup dan penanaman modal, dapat ditambah 2 Bidang lebih banyak • Urusan pemerintahan bidang perhubungan, dapat ditambah 1 Bidang lebih banyak • Sub Urusan pemerintahan bidang trantibum, dapat ditambah 2 Bidang lebih banyak. • Menyelenggarakan lebih dari 1 urusan pemerintahan, dapat ditambah 2 Bidang lebih banyak • Pada Dinas dapat dibentuk Wakil Kepala Dinas, paling banyak 6 Dinas SUKU DINAS • Terdiri dari 1 Subbagian TU, 3 Seksi • Pada Sudin yang melaksanakan lebih dari 1 urusan pemerintahan atau urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat dibentuk paling banyak 2 suku dinas • Pada Sudin yang melaksanakan lebih dari 1 urusan pemerintahan atau urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, lingkungan hidup, dan penanaman modal dapat ditambah 3 (tiga) seksi lebih banyak BADAN • Tipe A : 1 Sekretariat paling byk 3 Subbagian, paling banyak 4 Bidang, masing-masing Bidang paling banyak 3 Subbidang. • Tipe B : 1 Sekretariat paling byk 2 Subbagian, paling banyak 3 Bidang, masing-masing Bidang paling banyak 3 Subbidang. • Tipe C : 1 Sekretariat paling byk 2 Subbagian, paling banyak 2 Bidang, masing-masing Bidang paling banyak 3 Subbidang. BADAN • Fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, dapat dibentuk paling banyak 5 Badan. • Menyelenggarakan lebih dari 1 fungsi penunjang urusan pemerintahan, dapat ditambah 2 Bidang lebih banyak • Fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, dapat ditambah 1 Bidang lebih banyak • Pada Badan dapat dibentuk Wakil Kepala Badan, paling banyak 3 Badan SUKU BADAN • Pada Suban yang melaksanakan lebih dari 1 urusan pemerintahan atau urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat ditambah 2 seksi lebih banyak
- 12. PP No 18 Th 2016 Permendagri No 97 Th 2016 KOTA • Walikota merupakan jabatan Politis • Kecamatan merupakan PD, Kelurahan perangkat Kecamatan • Kecamatan Tipe A : terdiri dari 1 Sekretariat, 2 Subbagian, plg byk 5 Seksi Tipe B : terdiri dari 1 Sekretariat, 2 Subbagian, plg byk 4 Seksi • Kelurahan, terdiri dari 1 Sekretariat dan 3 Seksi KOTA ADMINISTRASI • Merupakan PD, Walikota merupakan Kepala PD • Terdiri atas Sekretariat Kota, paling banyak 3 Asisten, masing2 Asisten paling banyak 3 Bagian, masing2 Bagian paling banyak 3 Subbagian • Kecamatan perangkat Kota/Kabupaten Adm, Kelurahan perangkat Kecamatan • Kecamatan, terdiri dari 1 Sekretariat, paling banyak 3 Subbagian dan 3 Seksi • Kelurahan, terdiri dari 1 Sekretariat dan 3 Seksi KABUPATEN • Bupati merupakan jabatan Politis • Kecamatan merupakan PD, Kelurahan perangkat Kecamatan • Kecamatan Tipe A : terdiri dari 1 Sekretariat, 2 Subbagian, plg byk 5 Seksi Tipe B : terdiri dari 1 Sekretariat, 2 Subbagian, plg byk 4 Seksi • Kelurahan, terdiri dari 1 Sekretariat dan 3 Seksi KABUPATEN ADMINISTRASI • Merupakan PD, Bupati merupakan Kepala PD • Terdiri atas Sekretariat Kota, paling banyak 3 Asisten, masing2 Asisten paling banyak 3 Bagian, masing2 Bagian paling banyak 3 Subbagian • Kecamatan perangkat Kota/Kabupaten Adm, Kelurahan perangkat Kecamatan • Kecamatan, terdiri dari 1 Sekretariat, paling banyak 3 Subbagian dan 3 Seksi • Kelurahan, terdiri dari 1 Sekretariat dan 3 Seksi UNIT PELAKSANA TEKNIS • Tipe A : 1 Subbagian Tata Usaha, 2 Seksi, Kelompok JF • Tipe B : 1 Subbagian Tata Usaha, Kelompok JF UNIT PELAKSANA TEKNIS • Terdiri dari Kepala UPT, Subbagian Tata Usaha & Kelompok JF (kecuali, Monas, TMR & PPPIJ) • UPT Dinas Tingkat Kecamatan, UPT Dinas Tingkat Kelurahan
- 13. Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Asisten Deputi Bidang Tata Ruang Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup Deputi Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman Asisten Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Asisten Deputi Bidang Permukiman Deputi Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi Asisten Deputi Bidang Industri dan Perdagangan Asisten Deputi Bidang Transportasi Deputi Bidang Budaya dan Pariwisata Asisten Deputi Bidang Budaya Asisten Deputi Bidang Pariwisata 13 Tugasnya membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Fungsinya pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur + pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas di bidang masing-masing Biro ORB Provinsi DKI Jakarta Kewenangan khusus meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan bidang: 1. tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; 2. pengendalian penduduk dan permukiman; 3. transportasi; 4. industri dan perdagangan; dan 5. pariwisata. DEPUTI GUBERNUR (Perpres No 55 Th 2008 & Pergub No 85 Th 2008)
- 14. NO PERANGKAT DAERAH LAIN NO PERANGKAT DAERAH (BADAN) NO PERANGKAT DAERAH (DINAS) NO PERANGKAT DAERAH (DINAS) 1 Sekretariat Daerah 1 Bappeda 1 Dinas Pendidikan 13 Dinas Lingkungan Hidup 2 Sekretariat DPRD 2 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Dinas Kesehatan 14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 Inspektorat 3 Badan Pendapatan Daerah 3 Dinas Bina Marga 15 Dinas Perhubungan 4 Kota Adm. Jakarta Pusat 4 Badan Pengelolaan Aset Daerah 4 Dinas Sumber Daya Air 16 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 5 Kota Adm. Jakarta Utara 5 Badan Pembinaan BUMD 5 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan 17 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 6 Kota Adm. Jakarta Barat 6 Badan Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa 6 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 18 Dinas Pemuda dan Olahraga 7 Kota Adm. Jakarta Selatan 7 Badan Kepegawaian Daerah 7 Satpol PP 19 Dinas Kebudayaan 8 Kota Adm. Jakarta Timur 8 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 8 Dinas Penanggulangan Kebakaran & Penyelamatan 20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 9 Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu 9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9 Dinas Sosial 21 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 10 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi 22 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 11 Dinas PPAPP 23 Dinas Perindustrian, Perdagangan, KUKM 12 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian 14 Biro ORB Provinsi DKI Jakarta Perangkat Daerah Prov DKI Jakarta
- 15. 15 Biro Perekonomian dan Keuangan Biro Kerja Sama Daerah KOORDINASI ASISTEN PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN KOORDINASI ASISTEN PEMERINTAHAN Biro Pemerintahan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Biro Hukum Biro Kepala Daerah KOORDINASI ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT Biro Kesejahteraan Sosial Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Biro ORB Setda Provinsi DKI Jakarta Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah KOORDINASI ASISTEN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Biro Pembangunan Dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah
- 16. UKPD : 1.070 SKPD : 42 Asisten (4) DPRD Sekretariat Kota / Kab. Adm Keterangan : : Garis Komando Administrasi & Operasional : Garis Tanggung Jawab Administrasi : Garis Koordinasi : Garis Kemitraan Gubernur Wakil Gubernur Sekretariat Daerah Deputi Gubernur (4) Dinas (23) Badan (10) Kota / Kab. Adm (6) Inspektorat Sekretariat DPRD Biro (10) Suku Badan (32) Suku Dinas (131) Kecamatan (44) Kelurahan (267) Asisten (3/2) Bagian (8/6) Irban Wilayah (6) UPT Dinas (518) UPT Badan (62) Total : 1.112 16 Biro ORB Setda Provinsi DKI Jakarta STRUKTUR ORGANISASI
- 18. Amanat Presiden PadaPelantikanPresiden& Wakil PresidenT erpilih “Birokrasi yangpanjangharuskita pangkas.Eselonisasiharusdisederhanakan. EselonI, EselonII, EselonIII, EselonIV ,apaenggakkebanyakan?Sayaakan mintauntukdisederhanakanmenjadi2levelsaja,digantidengan jabatanfungsionalyangmenghargaikeahlian,menghargaikompetensi“. Penyederhanaan Eselonisasi(Birokrasi) TransformasiJabatanASNke JabatanFungsional
- 19. Tujuan Penyederhanaan Birokrasi Birokrasi yang dinamis dan agile Percepatan sistem kerja Mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja Mewujudkan profesionalitas ASN Fokus pada pekerjaan fungsional 4
- 20. Alignment Organisasi Rencana strategi dapat dicascading dengan cepat sehingga organisasi bergerak sebagai satu kesatuan unit. Kejelasan – peningkatan span of control mengarah pada kejelasan pemahaman yang baik pada top dan middle level dalam pengambilan keputusan. Produktivitas – Dapat melakukan hal yang banyak dan cepat dengan sedikit layer manajemen. Customer Oriented – organisasi lebih mampu dan fokus memahami kebutuhan publik daripada fokus pada proses internalisasi birokrasi.
- 23. Biro ORB Setda Provinsi DKI Jakarta 23 Tahap Pertama Pada tanggal 31 Desember 2021, telah dilantik sebanyak 606 (enam ratus enam) jabatan struktural menjadi jabatan fungsional sesuai dengan pembidangannya. Tahapan kedua Pada tanggal 31 Mei 2022, telah dilantik sebanyak 35 (tiga puluh lima) jabatan struktural menjadi jabatan fungsional sesuai dengan pembidangannya.
- 24. PAG E ESELON II/ JPT PRATAMA ESELON III KEL JABATAN FUNGSION AL KEL JABATAN FUNGSION AL STRUKTUR BARU JF AHLI MADYA (KOORDINAT OR) ESELON II/ JPT PRATAMA ESELON III ESELON III ESELON IV KEL JABATAN FUNGSION AL STRUKTUR LAMA ESELON IV ESELON III ESELON IV
- 25. TERIMA KASIH