1. Konsep dan Strategi Program P3K Tahun 2008-2010
dalam kaitannya dengan PDT
DISAMPAIKAN BAPPEDA
PADA ACARA
PENTALOKA PROGRAM P3K TINGKAT DESA TAHUN 2008
HOTEL AUGUSTA : RABU, 5 NOPEMBER 2008

2. Konsep dan Strategi Program P3K
dalam kaitannya dengan PDT
• Program P3K adalah konsepsi
manajemen program/ kegiatan di
kecamatan dan desa
• PDT adalah konsepsi implementasi
kegiatan di desa

3. 3
Sekilas tentang Konsep Rancang Bangun RPJMD 2006-2010
Cidahu
Nagrak
Cisaat
Ciemas
Surade
Cicurug
Cibadak
Cisolok
Ciracap
Cidolog
Sukabumi
Sukaraja
Cikidang
Cikembar
Lengkong
Pabuaran
Kadudampit
Parungkuda
Nyalindung
Sagaranten
Kalibunder
Kabandungan
Warungkiara
Gegerbitung
Tegalbuleud
Parakansalak
Kalapanunggal
Pelabuhanratu
Jampang Kulon
Jampang Tengah
AHH
RLS,
AMH
DBM
Penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah
( 13 Program )
Peningkatan kualitas
kehidupan beragama
(4 Program)
Peningkatan akses
pendidikan yang
berkualitas
(12 Program)
Peningkatan derajat
kesehatan masyarakat
dan pelayanan sosial
(11 Program)
Penciptaan iklim
investasi yang kondusif
bagi pengembangan
sektor unggulan daerah
(8 Program)
Pengembangan
sentra-sentra
agroindustri
(3 Program)
Penataan dan pengembangan kelompok2
usaha masyarakat dan koperasi (5 Program)
Peningkatan infrastruktur
(13 Program)
Peningkatan kualitas kinerja
pemerintahan daerah (16 Program)
Kebijakan Utama
Kebijakan Penunjang
awal akhir
Pddk
Miskin
IPM
Pemekaran Wilayah (2 Program)Kebijakan Khusus
Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pembangunan (7 Program)

4. ILUSTRASI PEMBAGIAN PERAN SESUAI PTO PROGRAM P3K
(Integrasi Pembangunan Partisipatif ke dalam Manajemen Pembangunan Daerah)
RPJM Daerah Kabupaten Sukabumi 2006 – 2010 sebagai Acuan Pembangunan
KECAMATAN sebagai Pemilik Kotak yang berkewajiban menetapkan kebutuhan
program dan mengkoordinasikan/ membina Sasaran Program/ kegiatan (Objek
&Subjek) Pembangunan
Tim Pengelola
Program P3K Tk
Kabupaten yg
berkewajiban
sbg Steering
yang dituangkan
dalam PTO
VISI
MISI
DAERAH
*) Program P3K seperti Kotak P3K yang berisi Obat (Program/ kegiatan) hasil Musrenbang yang dibutuhkan Masyarakat
Program/ Kegiatan Kabupaten
BidangSosbud
Bidang
Ekonom
i
BidangFisik
Prasarana
Program P3K  Agenda RPJMD 2008-2010
Penguatan Kewenangan/ Peran Kecamatan dalam Manajemen
Pembangunan Partisipatif
Media/ Forum Sinergitas Program Pusat-Provinsi-Kab
Program/ Kegiatan Provinsi
Program/ Kegiatan Pusat
BENEFIT
Sinergitas Pelaku
Pembangunan dalam
Akselerasi
penanggulangan
Kemiskinan &
Peningkatan IPM
berbasis Wilayah
SKPD Terkait
Program P3K Tk
Kab sbg
Pelaksana yg
berkewajiban
menyampaikan
rencana prog/
keg serta juklak-
juknisnya
Sinergitas
Program/ Keg
sesuai kebutu-
han Masya-
rakat/ Pelaku
Pembangunan
Masyarakat sebagai Subjek Pembangunan

5. Kerangka Dasar Pola Pikir Program P3K
Landasan - Input
Filosofis
 Efektivitas Pembangunan
1.Kesesuaian (relevansi) pemb.dgn kebutuhan &
potensi Sumber Daya masy & wilayah
2.Pendayagunaan potensi/ SD lokal utk
pembangunan ;
3.Sinergitas dan integrasi pemb. Dik, Kes, dan
Ekonomi serta sarpras pendukungnya
4.Efektivitas & efisiensi manaj pemb. pd tk desa
& kec ;
 Pertumbuhan pembangunan
pd seluruh desa/kel & kec ;
Yuridis
•Kepbup 66/2003 ttg Pelimpahan sebagian kew.
Bupati kpd Camat
•Perbup 11/ 2007 ttg Tata Cara Sun-Tap-Por RKPD
•PP 6/ 2008 ttg Pedmn Evaluasi PPD
•PP 8/ 2008 ttg Tahapan ...
•PP 19/ 2008 ttg Kecamatan
Empiris
•Koordinasi dan keterpaduan kurang terwujud dlm
perencanaan dan pelaksanaan;
•Jangkauan pelayanan dr tk Kab kpd kelompok
sasaran kurang efisien;
•UPTD SKPD tk Kec umumnya melayani kurang
koordinasi
•Camat & perangkat Kec belum optimal
memerankan fungsi koordinasi & pembinaan
•Usulan rencana melalui Musrenbang belum optimal/
In-konsisten
UPAYA :
Pemantapan Efektivitas
Manajemen
pembangunan
khususnya Koordinasi &
Pembinaan, melalui
Program P3K
---------------------------------
STRATEGI :
1.Penguatan kelembagaan
tk. Kab/ Kec/ Desa/
Kelurahan
2.Penguatan Kapasitas
Pemeran (Stakeholders) Tk
Kab. Kec/ Desa/ Kelurahan
3.Penguatan Kemandirian
Stakeholders Tk. Kec/ Desa/
Kelurahan
Proses Outcomes
1. Kemampuan dan
kemandirian
Masyarakat
2. Kemampuan
Pendayagunaan
Potensi/ Sumber
Daya
3. Kemampuan
Pemenuhan
Kebutuhan
Kehidupan
Masyarakat
1. Kemampuan
Lembaga
2. Kapasitas
Pemeran
3. Kemandirian
Lembaga,
Pemeran,
dan
Masyarakat
Outputs

6. Interaksi antar Program/Kegiatan SKPD tanpa
pendekatan Program P3K  Pembangunan
Wilayah Tidak Fokus
KECAMATAN
Interaksi antar Program/ Kegiatan SKPD dengan
pendekatan Program P3K  Pembangunan Wilayah
Terfokus
Wilayah (Kecamatan) tanpa Program P3K Wilayah (Kecamatan) dengan Program P3K
Sinergitas Program/ Kegiatan melalui Konsepsi Program P3K
Prog/ Keg
Prog/ Keg
Prog/ keg
Prog/ Keg
Prog/ Keg
Prog/ keg
Prog/ KegProg/ Keg
Program
P3K
Prog/ Keg
Prog/ Keg
Prog/ Keg
Prog/ Keg
Prog/ Keg
Prog/ Keg
Prog/ Keg
Prog/ Keg
KABUPATEN
PROPINSI/ PUSAT
KL/ SKPD Prov KL/ SKPD Prov
SKPD SKPD
KL/ SKPD Prov KL/ SKPD Prov
SKPD SKPD
Kecamatan sbg Base Manajemen bagi Sinergitas Program antar Jenjang Pemerintahan/ SKPD

7. POLA OPERASIONALISASI MANAJEMEN PROGRAM P3K
( mengacu Perbup 11/ 2007 )
TAHAP PERENCANAAN (Planning) SINERGI UU 25/ 2004 dg UU 17/2003 TAHAP PELAKSANAAN
( Planning) Organizing–Actuating–Controlling
PERENCANAAN
PARTISIPATIF
PLANNING – BUDGETTING
PENETAPAN, PELAKSANAAN, PENGEN-
DALIAN, EVALUASI, PELAPORAN,
PERTANGGUNG JAWABAN
MUSRENBANG PUS APBN;
APBD Prop
MUSRENBANG PROV
KU PPA Penelitian RKA
Audisi+Costing APBD
MUSRENBANG KAB.
PELAKSANAAN
Forum Gab SKPD/
Forum SKPD
PENGENDALIAN
C=EMT3
MUSRENBANG
KECAMATAN
EVALUASI
MUSRENBANG
DESA/ KEL PELAPORAN
MUSRENBANG DUS PERTANGGUNG JAWABAN
Ranc. Awal
RKPD
Ranc. RKPD
Ranc. Renja SKPD
Ranc. Akhir
RKPD/ Renja
Raker
Thn-an
SKPD
& UPTD
UPTD
SKPD
Ranc Awal
Renja SKPD

8. Keterkaitan Sinergitas Manajemen Program/ Kegiatan
antar Desa/ Kelurahan dalam satu atau beda Kecamatan/Daerah
Desa Des
a
Desa
Desa
Desa
Kecamatan
Penilaian
(pemantauan,
pengendalian,
evaluasi,
pelaporan)
Pelaksanaan
Koordinasi
dan
Pembinaan
Desa
DesaDesa
Kecamatan sbg
Base Manajemen
Perencanaan
Fungsi
PDT
Penguatan Peran Kecamatan sebagai Base Manajemen dalam rangka
Sinergi Pelaksanaan Program / Kegiatan antara Kecamatan – Desa/ Kelurahan, antar Desa/ Kelurahan dalam satu/
beda kecamatan, dan bahkan dapat antar desa/ kelurahan dalam satu/ beda kabupaten,
Kecamatan
Kecamatan
Tim Manajemen
Tk. Kabupaten
(SKPD Terkait
sesuai Tupoksi)
Urgensi Program P3K  Sinergitas Manajemen

9. PDTPDT
PEMBANGUNAN DESAPEMBANGUNAN DESA TERPADUTERPADU adalahadalah
kebijakan pemerintah dalam upaya membangunkebijakan pemerintah dalam upaya membangun
sistem manajemen pembangunan desa secarasistem manajemen pembangunan desa secara
terpadu, terkoordinir dan sinergis.terpadu, terkoordinir dan sinergis.
Pembangunan Desa Terpadu dimaksudkan untukPembangunan Desa Terpadu dimaksudkan untuk
membangun sistem manajemen pembangunanmembangun sistem manajemen pembangunan
desa yang terpadu berbasis masyarakat untukdesa yang terpadu berbasis masyarakat untuk
mendorong terciptanya kemandirian danmendorong terciptanya kemandirian dan
kesejahteraan masyarakat.kesejahteraan masyarakat.
Tujuan Pembangunan Desa Terpadu:Tujuan Pembangunan Desa Terpadu:
• Mengkondisikan masyarakat dalam gerakanMengkondisikan masyarakat dalam gerakan
pembangunan Desa/ Kelurahan;pembangunan Desa/ Kelurahan;
• Menguatkan/ mengembangkan kelembagaanMenguatkan/ mengembangkan kelembagaan
pemerintahan Desa/ Kelurahan danpemerintahan Desa/ Kelurahan dan
kelembagaan masyarakat;kelembagaan masyarakat;
• Mengembangkan kekaderan penggerakMengembangkan kekaderan penggerak
pembangunan masyarakat;pembangunan masyarakat;
• Menguatkan pembinaan dan pendampinganMenguatkan pembinaan dan pendampingan
oleh para pemangku kepentingan terhadapoleh para pemangku kepentingan terhadap
proses dan pemanfaatan hasil pembangunan.proses dan pemanfaatan hasil pembangunan.
Sasaran Program :Sasaran Program :
•Pemerintahan Desa/KelurahanPemerintahan Desa/Kelurahan
•Lembaga KemasyarakatanLembaga Kemasyarakatan
•Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
•Masyarakat dan kebutuhannyaMasyarakat dan kebutuhannya
IPMIPM10 Langkah10 Langkah
KeswadayaanKeswadayaan

10. Mengapa harus PDTMengapa harus PDT ??
Labelisasi Desa
(Desa siaga, Desa Mandiri, dll )
Dana Penanggulangan Kemiskinan Tinggi
Angka Kemiskinan tetap Tinggi
Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat yang
belum terkoordinir dan terintegrasi
Belum optimalnya peran Pemdes, BPD,
LPM dalam pembangunan desa
Pembangunan
Desa Terpadu
(PDT)
Gotong royong masyarakat masih bersifat
mobilisasi, belum terencana

11. MonitoringMonitoring
dan Evaluasidan Evaluasi
TKPK PusatTKPK Pusat
TKPKTKPK-D-D PropinsiPropinsi
TKPKTKPK-D-D Kab/kotaKab/kota
Camat dan Kasi PMDCamat dan Kasi PMD
Kepala Desa/KelurahanKepala Desa/Kelurahan
PenyeliaPenyelia
Setrawan PropinsiSetrawan Propinsi
Setrawan Kab/kotaSetrawan Kab/kota
Setrawan KecamatanSetrawan Kecamatan
KPMKPM
Masyarakat dengan kegiatan PDT di Desa/KelurahanMasyarakat dengan kegiatan PDT di Desa/Kelurahan
MonevMonev
PelaporanPelaporan
Mekanisme Kerja dalam PDT

12. Musrenbang DesaMusrenbang Desa
MusrenbangMusrenbang
KecamatanKecamatan
MusrenbangMusrenbang
KABUPATEKABUPATE
NN
MusrenbangMusrenbang
PROVINSIPROVINSI
MusrenbangMusrenbang
NASIONALNASIONAL
31
32
34
35
36B
33
36A
37b
38b
39
310
3MAD
3
3
3
Tahun SebelumnyaTahun Sebelumnya TahunTahun BerikutnyaBerikutnya
KPMKPM
Kasi PMDKasi PMD
SetrawanSetrawan
SetrawanSetrawan
SetrawanSetrawan
PenyeliaPenyelia
310
38a
37a

13. Sekilas tentang
Kelembagaan Pemerintahan Desa
menurut PP Nomor 72 Tahun 2005
DEFINISI menurut Ketentuan Umum
1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
2. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
desa.
4. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah
desa dalam memberdayakan masyarakat.

14. Lembaga Kemasyarakatan yang Dibutuhkan ?
• Restorasi LPMD ?
sehubungan adanya kelembagaan sejenis yg dikembangkan
tapi memiliki kesamaan Tupoksi, a.l. :
– TPK dalam PNPM MP
– UPK dalam PPK
– Tarekat IPM dalam PPK IPM
– BKM dalam P2KP
• Pergeseran Paradigma Kepemimpinan dalam LPMD
– Individual  Kolektif
– Otoriter  Demokratis

15. Keterkaitan Sinergitas Manajemen Program/ Kegiatan
antar UPK dalam satu atau beda Desa/ Kecamatan/ Daerah
UPK UPK
UPK
UPK
UPK
LPMD
Penilaian
(pemantauan,
pengendalian,
evaluasi,
pelaporan)
Pelaksanaan
Koordinasi
dan
Pembinaan
UPK
DesaUPK
DESA sbg Base
Manajemen
Perencanaan
Peran UPK sesuai
Kewenangan & Tupoksi
Penguatan Peran Desa dan UPK sebagai Base Manajemen dalam rangka
Sinergi Pelaksanaan Program / Kegiatan antara Desa/ Kelurahan - UPK, antar UPK dalam satu/ beda Desa, dan
bahkan dapat antar UPK dalam satu/ beda kecamatan/ kabupaten,
DESA
DESA
Tim Manajemen
Tk. Kecamatan
(UPTD Terkait
sesuai Tupoksi)

16. KONSEP DAN STRATEGI
PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN dalam PDT :
BERORIENTASI MASYARAKAT MEMBANGUN MENUJU DESA
SEJAHTERA
DESADESA
SharingSharing
DANADANA
MasyarakatMasyarakat
… %… %
FakirFakir
MiskinMiskin
StimulanStimulan
Pemerintah …%Pemerintah …% PengelolaPengelola
Stake holdersStake holders
MasyarakatMasyarakat
FasilitatorFasilitator
KABUPATENKABUPATEN
KECAMATANKECAMATAN
DESADESA
Swasta/lainSwasta/lain
…%…%
PENDIDIKANPENDIDIKAN
APK, APM
KESEHATANKESEHATAN
Yankes, KesLing, &
Perilaku masy.
EKONOMIEKONOMI
Keg. ekonomi &
Pendapatan masy.
poksar

17. Tim Koordinasi dan Pembina Program P3K Kabupaten Sukabumi
Kantor BAPPEDA Kabupaten Sukabumi
Komplek Perkantoran Jajaway – Palabuhanratu
Website :
www.bappeda.kabupatensukabumi.go.id
Email :
…………

18. Peran UPK dalam PPK-IPM ~ Program P3K
Adapun Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Lembaga Pengelola Keuangan
(LAPAK) merupakan gugus tugas dari Tarekat-IPM Desa/ Kelurahan, sehingga
dibentuk dan dibubarkan oleh Tarekat-IPM Desa/ Kelurahan, serta mempunyai
tugas pokok :
1.Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tanggungjawabnya.
2.Melaksanakan penilaian terhadap proposal kegiatan yang diajukan oleh
kelompok sasaran.
3.Memonitor dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh
kelompok sasaran.
4.Memfasilitasi dan melaporkan kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok
sasaran.
Dalam konteks Program P3K, kedudukan dan UPK dirancang merupakan
satuan kelembagaan yang terdapat dalam LPMD ???

19. Skenario Peran UPK dalam Program P3K
No Bidang Pemberdayaan Nama UPK Kader Media KIE
I Bidang Pemerintahan Umum
II Bidang Pendidikan PKBM, …. Guru, … SL, PLS, dll
III Bidang Kesehatan & PMKS Pustu, Poskesdes, Polindes, Wahana Bidan, Sanitarian,
Kadarzi, dll
Forum SDS,
Posyandu, dll
PPST (pusat yan sos tepadu) PSM, LSM, Orsos Posyandu
IV Bidang Daya Beli
IV Infrastruktur
V Pengelolaan Keuangan
Contoh/ Ilustrasi