Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuburaya bertugas merumuskan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan mengelola pegawai negeri sipil sesuai peraturan perundang-undangan. Landasan kegiatannya mencakup Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2009.

1. 1. Erlita Desty Permata
3. Frandedi
2. Ficky Julianto
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KUBURAYA
5. Juni Merianti Putri
4. Iing Surahman

3. 1. Apa Tupoksi dari Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Kuburaya ?
2. Bagaimana formasi penerimaan CPNS
untuk Kabupaten Kuburaya ?
3. Apa Landasan BKD Kabupaten Kuburaya
4. Bagaimana penilaian terhadap PNS
kabupaten Kuburaya ?

4. TUGAS POKOK
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas
merumuskan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian dalam melaksanakan
Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi bidang Kesekretariatan,
Mutasi dan Pengadaan Pegawai, Diklat dan Pengembangan Karier , Penegakan
Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, Pengembangan Sumber Daya Aparatur
serta Pengelolaan Informasi data dan Kepangkatan berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan di bidang Kepegawaian guna mendukung kelancaran
tugas umum Pemerintah dibidang Kepegawaian dalam rangka terciptanya
Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah yang profesional, berkualitas serta
bermoral tinggi.

5. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Kubu Raya mempunyai fungsi yang meliputi :
•Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Kepegawaian sesuai Peraturan
Perundang-undangan Daerah di bidang Kepegawaian sesuai dengan
norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
•Perumusan Rencana Kerja dibidang Kepegawaian;
•Penyiapan Kebijakan Teknis Pengembangan Kepegawaian Daerah;
•Penyiapan dan Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Pangkat, Cuti,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai
dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan
Perundang-undangan;
•Pelayanan Administrasi Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan
dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural atau Fungsional
sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan
Peraturan Perundang-undangan;
•Penyiapan dan Penetapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai
dengan standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan
Perundang-undangan;
•Penyelenggaraan Administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah
F
U
N
G
S
I

6. Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan
Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 82 Tahun 2009, tentang Susunan
Organisasi, Tugas pokok, Fungsi dan Tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Kubu Raya mengemban tugas dan fungsi menyelenggarakan manejemen Kepegawaian
Daerah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang terdiri dari :
•Kepala Badan;
•Sekretariat, membawahi :
i. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
ii. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
iii. Sub Bagian Perlengkapan dan Umum;
•Bidang Mutasi dan Pengadaan Pegawai, membawahi :I
•. Sub Bidang Mutasi;
i.Sub Bidang Pengadaan Pegawai;
•Bidang Pengembangan Karier dan Diklat, membawahi :
i.Sub Bidang Pengembangan Karier;
ii.Sub Bidang Diklat;
•Bidang Disiplin Dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi :
i.Sub Bidang Disiplin;
ii.Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;
•Bidang Informasi data dan kepangkatan, membawahi :
i.Sub Bidang Informasi Data;
ii.Sub Bidang Kepangkatan;

7. LANDASAN BKD KABUPATEN KUBURAYA
Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 - 2019, merupakan bentuk
pelaksanaan Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang - Undang ini secara
substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) Tahun
dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja
sesuai tugas dan fungsi SKPD.
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan
dokumen perencanaan jangka menengah yang tidak terpisahkan
dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMD) Kabupaten Kubu Raya, dan Renstra SKPD disusun sebagai
rencana penerapan program dan kegiatan yang mencerminkan tujuan
dan sasaran yang ingin dicapai SKPD.

8. LANDASAN HUKUM
Adapun Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kubu
Raya yaitu :
•Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
•Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah atas perubahan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004;
•Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan
Pemeritah Daerah;
•Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
•Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
•Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;
•Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
•Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan;
•Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
•Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
•Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Struktur
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya .
•Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 82 Tahun 2009 tentang susunan organisasi, tugas pokok, fungsi
dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kubu Raya .