Lembaga Pengembangan Manajemen Keuangan Pembangunan Dan Pemerintahan Daerah (LPMKP2D) didirikan pada tahun 2009 untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia, manajemen keuangan, perencanaan, dan penataan kelembagaan daerah. Lembaga ini terdaftar di berbagai instansi pemerintah dan bergerak di bidang pendidikan serta pelatihan bagi p

1. KANTOR SEKRETARIAT :
JALAN TARUNA JAYA. I. NO. 44 , RT. 011 / RW. O2, SERDANG,
KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT, 10650, TELP : 021 – 21478776,
FAX : 021 – 21478776 Hotline: 081321892123/0811899770
Email : hasan_lpmkp2d85@yahoo.com
LPMKP2D
COMPANY PROFILE

2. Lembaga Pengembangan Manajemen Keuangan Pembangunan
Dan Pemerintahan Daerah (LPMKP2D)
Lembaga Pengembangan Manajemen Keuangan Pembangunan Dan Pemerintahan Daerah
(LPMKP2D)didirikan di Jakarta pada tanggal 17 September 2009, Lembaga ini berasaskan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bergerak di bidang : Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan
Teknis, Workshop, Seminar, Lokakarya, Simposium dan in house Training bagi instansi Pemerintah
baik Eksekutif, Legislatif, BUMN, BUMD dan Swasta serta didukung oleh Narasumber/Instruktur
yang berkompoten dan Profesional dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dan sudah
berpengalaman di bidang masing-masing.
 Berbadan Hukum Akta Pendirian Lembaga, Lembaga Pengembangan Manajemen Keuangan
Pembangunan Dan Pemerintahan Daerah (LPMKP2D) di Kantor Notaris & PPAT. ZAINAL
ABIDIN,SH pada hari senin, tanggal dua puluh lima mai tahun dua ribu semilan (25-05-2009)
di Jakarta, Nomor Akte : 137
 Terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta SKT. Nomor Inventarisasi : 151/SKT/K/XI/2009
 Terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Administrasi Jakarta Pusat, SKT. Nomor : 134/1/1.863/2009
 Terdaftar di Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Surat Keterangan Terdaftar
(SKT) Nomor : 01-00-00/013/D.IV/1/2016
 Terdaftar di Ditjen Pajak Depkeu RI. NPWP. 02.832.455.6-027.000
 Terdaftar di DPP ALPEKSI. Nomor KTA. 030142/KTA-ALPEKSI/V/2019, Nomor Sertifikat
: AA.030142.038
Menunjuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 dan telah di Revisi menjadi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Ormas lain dan Pihak
lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi dan membantu pemerintah
mensosialisasikan Peraturan/Kebijakan Pemerintah Pusat Ke Pemerintah Daerah dan masyarakat,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Depertemen
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba
lainnya dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Serta Menunjuk Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia yang Mengatur dalam hal Pendalaman Tugas/Pengembangan,
Kapasitas Pejabat Daerah dan Staf Pemerintahan Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur
lainnya seperti Tenaga Ahli yang Pelaksanaannya kurang dari 4 (empat) hari atau kurang dari 30 (tiga
puluh) Jam Pelajaran, dapat berupa Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Workshop, Loka Karya, Seminar
atau sejenis lainnya dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri,serta dapat bekerjasama dengan
Pihak Penyelenggara lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
LPMKP2D

3. I. VISI DAN MISI
VISI
Mewujudkan cita-cita Luhur Bangsa dalam mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi aparat pemerintah, baik
Eksekutif maupun Legislatif dan masyarakat guna terciptanya manusia indonesia yang berkepribadian
bersih, jujur, berwibawa dan bertanggungjawab.
MISI
a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi aparat
pemerintahan dan masyarakat
b. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan perannya
c. Meningkatkan kemampuan institusi daerah baik birokrasi maupun legislatif daerah untuk
mengemban peran yang semakin kompleks
d. Menyebarluaskan invormasi dari hasil analisis terhadap praktek penyelenggaraan
pemerintahan yang baik
II. MAKSUD DAN TUJUAN
Mengusahakan dan turut serta membantu pemerintah Republik Indonesia dalam memajukan
pendidikan umum, kesejahteraan dan keamanan demi kepentingan bangsa dan negara, dalam
mewujudkan masyarakat adil dan makmur
Membantu program pemerintah dalam meningkatkan kinerja Aparatur dalam menjalankan tugas
pemerintahan dan mensosialisasikan serta mensikronisasikan antara kebijakan pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah agar kebijakan pemerintah pusat dapat di pahami dan di jalankan dengan
baik oleh pemerintah daerah agar target pembangunan dapat tercapai dan kesejahteraan bangsa
indonesia dapat terwujudkan serta terciptanya Pemerintahan yang Baik di Seluruh Indonesia
III. PROGRAM KERJA
1. Orientasi Legislatif
Peningkatkan pegetahuan, pemahaman, kesadaran, komitmen dan keterampilan anggota
DPRD dalam memperjuangkan dan mengimplementasikan good governance dan fokus pada
penyusunan visi daerah, program legislasi daerah dan legal drafting, pengembangan ekonomi
lokal, dan pengembangan budaya demokrasi. Orientasi legislatif mencakup materi sebagai
berikut :
a. Etika Politik
b. Good governance and Clean Government
c. Dimentsi-dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
d. Pengembangan Ekonomi Daerah
e. Hubungan Legislatif-Eksekutif
f. Teknik Pelaksanaan Fungsi Supervisi
g. Legal Drafting

4. h. Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat
i. Membangun Institusi dan budaya Demokrasi
j. Peran dan Fubgsi DPRD
k. Kebijakan terkait dengan Peran dan Fubgsi DPRD
l. UU Politik, UU Parpol
m. Kebijakan terbaru yang berkaitan dengan peran dan kedudukan DPRD
2. Pelatihan Manajemen
a. Reformasi Manajemen Publik
Meningkakan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, komitmen dan keterampilan para peserta
untuk dapat secara teraarah dan sistematis melaksanakan manajemen publik yang reformatif
sesuai semangat desentralisasi dengan fokus pada pendayagunaan atoritas, penataaan
kelembagaan, pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan dengan orientasi
pembangunan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Materi
pelatihan antara lain :
1. Etika Pemerintahan
2. Good Governance and Clean Government
3. Manajemen Strategis
4. Aspek Politik Manajemen Publik
5. sistem Keuangan Daerah
6. Manajemen Pelayanan Masyarakat
7. Pengembangan Ekonomi Daerah
8. Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah
b. Manajemen Sumber Daya Manusia
Meningkatkan pengelolaan, pemahaman, kesadaran, komitmen dan keterampilan para
peserta untuk secara terarah dan sistematik melaksanakan pengelolaan sumber daya
manusia yang kreatif, normatif dan produktif. Materi antra lain :
1. Perencanaan Kebutuhan SDM
2. Rekrutmen dan Penempatan Pegawai
3. Perencanaan Karier Pegawai
4. Sistem Pemikiran Kinerja
5. Analisa Jabatan
6. Sistem Kompetensi Jabatan Fungsional
7. Sistem Informasi Kepegawaian
c. Manajemen Aset Daerah
Seiring dengan perubahan paradigma Pemerintahan darah, maka timbul tantangan baru
bagi pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan pembiayaan daerah. Salah satu
upaya dan sistematis yang perlu dilakukan daerah pada masa yang akan datang adalah
mengelola aset daerah secara optimal untuk mendukung sumber-sumber penerimaan
daerah.
Manajemen asset daerah sampai saat ini belum sepenuhnya dipahami oleh para pengelola
aset pemerintah daerah. Oleh karena itu diklat ini dimasudkan untuk memberikan
pengetahuan teknis kepada pengelola asset daerah dalam menjalankan fungsinya. Materi
antara lain :
1. Perlunya manajemen asset daerah
2. Tahap-tahap manajemen asset daerah
3. Peranan asset dalam pemberdayaan ekonomi daerah

5. 4. Penilaian harta kekayaan negara/daerah
5. Sistem informasi Manajemen aset daerah
3. Perencanaan dan Keuangan
a. Perencanaan Daerah
Teknik Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Dalam rangka menjamin sinkronisasi antara Perencanaan Pembangunan Nasional dengan
Rencana Pembangunan maka Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengamanatkan perlunya
daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah
(RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang integratif kepada unit-unit
perencanaan di daerah (Bapeda, unit perencanaan pada dinas atau badan) dalam menyusun
RPJP Daerah. Materi pendidikan dan latihan mencakup:
1. Urgensi Penyusunan RPJPD dan RPJMD
2. Teknik Penyusunan Visi dan Misi RPJPD dan RPJMD
3. Hubungan RPJPD dengan RPJMD
4. Sistematika Penyusunan RPJPD dan RPJMD
5. Statistik Perencanaan
b. Keuangan Daerah
1). Teknik Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada pejabat daerah
yang terkait dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Materi pelatihan antara lain :
a). Latar belakang Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
b). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Konsep Money Follows
Function
c). Manajemen Keuangan Daerah
d). Penyusunan dan Prioritas Anggaran Pendapatan Belanja daerah
e). Sumber-sumber penerimaan daerah
f). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
2). Manajemen Keuangan Daerah
Perubahan otonomi daerah dan fosrmat hubungan keuangan menuntut perubahan dalam pola
pengelolaan keuangan serta sistem pengelolaan, pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah
daerah. Untuk mendukung upaya perubahan tersebut dibutuhkan penyusunan sistem keuangan
a). Akuntabilitas keuangan daerah
b). Sistem informasi keuangan daerah
c). Penyusunan anggaran unit
d). Penyusunan capital budgeting
e). Analisa laporan keuangan
3). Manajemen Pendapatan Daerah
Kemampuan keuangan yang bersumber dari pendapatan sendiri adalah faktor penting dalam
penyelenggaraan otoda. Peningkatan kemampuan pengelolaan dan penggalian sumber-sumber
sendiri perlu dilakukan. Pelatihan diharapkan meningkatkan pemahaman, keterampilan secara
terarah dan sistematik dalam pengelolaan PAD. Materi Pelatihan antar lain :
a). Administrasi pengelolaan kekayaan dan asset daerah
b). Manajemen kekayaan daerah
c). Tata cara pelaksanaan pinjaman daerah

6. d). Pedoman penyusunan pertanggungjawaban pengawasan keuangan daerah
e). Manajemen arus kas
4. Pengelolaan Barang Daerah dan Pengadaan barang jasa
Memberikan keahlian dan keterampilan dalam mengelolah asset
daerah dan investasi daerah maupun pengguna barang/jasa
5. Tehknik Penyidikan terbaru bagi Penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Memberikan pemahaman kepada para PPNS dan Pembinaan PPNS dalam meningkatkan
kemampuan penyidikan, penegakan Perda dan Tindak Pidana tertentu
6. Penataan Kelembagaan Daerah
a. Kelembagaan Daerah
Memberi pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan tentang prinsip-prinsip dasar penyusunan
organisasi daerah agar organisasi yang dibentuk sesuai dengan tuntutan perubahan dan urgen
dalam peningkatan pelayanan. Fokusnya adalah evaluasi existing, identifikasi urgensi tugas-
tugas dalam urusan, penyusuan uraian tugas yang operasional. Pelatihan mencakup materi
sebagai berikut :
1).Urusan dan organisasi pemerintah daerah
2).Evaluasi kelembagaan daerah
3).Desain organisasi dan Analisa jabatan
4).Urgensi parameter penyusunan organisasi daerah
5). Format kecamatan dan kelurahan dan organisasi daerah
b. Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan
Memberi pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka penataan kelembagaan
kecamatan dan kelurahan agar perubahan kecamatan dan kelurahan dari wilayah pemerintahan
menjadi wilayah kerja dapat segera dilakukan dan pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan
secara optimal. Fokus pelatihan adalah perubahan kedudukan kecamatan pelimpahan tugas,
penyusunan organisasi dan anggaran kecamatan dan kelurahan. Pelatihan mencakup materi
sebagai berikut :
1). Organisasi Pemerintah daerah
2). Kedudukan kecamatan dan kelurahan sebagai wilayah kerja
3). Identifikasi tugas-tugas yang dilimpahkan kepada kecamataan dan Kel.
4). Desain organisasi kecamatan dan kelurahan
5). Anggaran kecamatan.
C.Pemerintah desa
Menyikapi lahirnya UU Pemdes, maka diharapkan memberikan perubahan bagi penguatan
kewenangan bagi otonomi desa. Maka dari itu dibutuhkan pelatihan tentan, optimalisasi pemerintah
desa dan pelatihan tentang Desentralisasi kewenangan dan keuangan desa menyongsong undang-
undang pemerintahan desa
Materi
 Draf RUU Pemerintahan Desa,
 Kewenangan desa dan kelembagaan desa,
 Peraturan Desa, & Teknik penyusunan APBD desa,
 Produk Hukum Desa dan Hubungan kerja Pemerintah Desa dengan BPD serta lembaga lainnya

7.  Kebijakan keuangan desa, & Laporan keuangan Desa,
 Pengelolaan dan penyusunan Administrasi Desa,
 Laporan penyelenggaraan pemerintah desa,
 Pendekatan Pelayanan melalui pendelegasian sebagian kewenangan pada pemerintah Kecamatan
dan Desa **
III. Pengalaman Kerjasama dan kegiatan
1. Bimtek dengan Bappeda Kabupten Polewali Mandar
2. Kerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Poso Dalam Diklat Akuntansi
3. Kerjasama dengan Dispenda Provinsi Sulawesi Tengah dalam Bimtek Pajak Daerah
4. Kerjasama dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Bimtek Optimalisasi Fungsi
dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
5. Bimtek dengan Pemkot Kota Samarinda Kalimantan Timur ttg Pedoman penyusunan APBD
Tahun 2011
6. Kerjasama dengan Bappeda Kabupaten Rokan Hilir ttg Pembangunan Daerah
7. Bintek dengan Camat dan Kepala Desa Kabupaten Sintang ttg Pengelolaan Anggaran Dana
Desa
8. Bimtek dengan Sejumlah DPRD Kab Kota/Provinsi Calon Perseorangan dan Tantangan Partai
Politik, Pemikiran dalam Revisi UU No.32/2004 Bab PILKADA, Birokrasi, Politisi Dan Partai
Politik, Reformasi Sistem Politik Indonesia (Dilihat Dari Perspektif Otonomi Daerah)
9. Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dalam
penyelenggaraan Bintek Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
10. Diklat dengan Pemerintah Kabupaten Lembata ttg pengelolaan keuangan daerah
11. Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Ttg Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Bimtek dengan Anggota DPRD Kabupaten Karo ttg Kedudukan Dan Protokoler Keuagan
Pimpinan dan Anggota DPRD
13. Kerjasama dengan KEMENDAGRI Pada DIREKTORAT JENDRAL POLITIK &
Pemerintahan Umum –dengan tema Dialog publik ttg Eksistensi Perempuan Dari Aspek
Budaya Berkiprah Dalam Dunia Politik
14. Bimtek Pengelolaan Keungan Desa Dan Peningkatan Ekonomi Lokal Melalui BUMDes

8. LEGALITAS
LEMBAGA MANAJEMEN KEUANGAN
PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DAERAH

43. DOKUMENTASI KEGIATAN

48. Penutup
Demikian Company Profile ini kami buat, Besar harapan kami untuk bisa bekerjasama demi
meningkatkan kualitas SDM agar tercapai pemerintahan yg baik sesuai amanat Undang-undang,
Sekian dan terimah kasih.