Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Dr. Zar Rdj
Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik;
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
8. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Dr. Zar Rdj
Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik;
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
8. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
Koordinasi LPPD dalam Pembangunan Daerah Tertinggalsuryawanhidayat2
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan Kewajiban bagi setiap Kepala Daerah (Provinsi/Kab/Kota) kepada Pemerintah Pusat (LPPD merupakan raport KDH setiap tahun), diatur dalam UU 23/2014 Pasal 69 dan 70 dan seluruh peraturan turunannya. Konteks Kerberhasilan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah berdasarkan kewenangan dan Kementerian/Lembaga terkait. LPPD dengan penguatan/penambahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur Nasional dalam Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPPD) dapat menggambarkan tingkat kepatuhan dan ketaatan Daerah Otonom dan capaian target SPM berbasis RKPD (output) dan trend prediksi capaian RPJMD dan RPJMN (outcome)
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.Tri Widodo W. UTOMO
Seri Penelitian Administrasi Negara
PKP2A III LAN Samarinda
Tahun 2009
(mendokumentasikan hasil kerja lebih 1 dekade yang lalu, sebagai salah satu legacy agar tetap bisa memberi kemanfaatan bagi publik)
Langkah inspektorat jenderal kemenhub menjadi stratagic patnerDr. Zar Rdj
GLOBAL PERSPECTIVES AND INSIGHTS
Isue-6 Meningkatkan Dampak Strategis Audit Internal
1. Tantangan berat dan sesungguhnya adalah untuk menjelaskan kepada Pimpinan mengenai implikasi disrupsi yang akan datang tersebut, sehingga organisasi dapat meresponnya. (Carolyn Saint, IIA–North America)
2. Jika fungsi audit terperosok dengan kekhawatiran kepatuhan seketika, maka CAE tidak dapat mengabdikan lebih banyak waktunya untuk mempertimbangkan disrupsi dan menjadi penasehat yang terpercaya. (Anna Cristina Zambrano, IIA–Colombia)
AUDITOR INTERNAL NAVIGATOR DI ERA DISRUPTIV
Presiden IIA Indonesia – Hari Setianto, Ak, MSocSc, QIA, CIA, CCSA, CFSA, CGAP, CRMA, CISA, CRMP, CFE
1. Menyikapi perubahan yang dinamis saat ini, APIP harus semakin intens mengembangkan Audit melalui Teknologi Informasi, metode sampling sebaiknya semakin ditinggalkan karena harus mengarah ke data analytic
2. Di era disruptive, organisasi harus memiliki Internal Auditor Agile. Seorang internal auditor agile tidak hanya fokus terhadap metode selisih stok dan sebagainya, namun ia mampu melihat bagaimana risiko kedepannya, sehingga organsiasi bisa menghadapi dan mengantisipasi risiko-risiko (trusted advisor)
Jumlah dana yang dikelola oleh desa semakin meningkat jumlahnya, semakin rawan terjadi penyimpangan. permasalahan terbesar dalam pengelolaan keuangan desa adalah pada proses pengadaan barang jasa
Koordinasi LPPD dalam Pembangunan Daerah Tertinggalsuryawanhidayat2
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan Kewajiban bagi setiap Kepala Daerah (Provinsi/Kab/Kota) kepada Pemerintah Pusat (LPPD merupakan raport KDH setiap tahun), diatur dalam UU 23/2014 Pasal 69 dan 70 dan seluruh peraturan turunannya. Konteks Kerberhasilan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah berdasarkan kewenangan dan Kementerian/Lembaga terkait. LPPD dengan penguatan/penambahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur Nasional dalam Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPPD) dapat menggambarkan tingkat kepatuhan dan ketaatan Daerah Otonom dan capaian target SPM berbasis RKPD (output) dan trend prediksi capaian RPJMD dan RPJMN (outcome)
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.Tri Widodo W. UTOMO
Seri Penelitian Administrasi Negara
PKP2A III LAN Samarinda
Tahun 2009
(mendokumentasikan hasil kerja lebih 1 dekade yang lalu, sebagai salah satu legacy agar tetap bisa memberi kemanfaatan bagi publik)
Langkah inspektorat jenderal kemenhub menjadi stratagic patnerDr. Zar Rdj
GLOBAL PERSPECTIVES AND INSIGHTS
Isue-6 Meningkatkan Dampak Strategis Audit Internal
1. Tantangan berat dan sesungguhnya adalah untuk menjelaskan kepada Pimpinan mengenai implikasi disrupsi yang akan datang tersebut, sehingga organisasi dapat meresponnya. (Carolyn Saint, IIA–North America)
2. Jika fungsi audit terperosok dengan kekhawatiran kepatuhan seketika, maka CAE tidak dapat mengabdikan lebih banyak waktunya untuk mempertimbangkan disrupsi dan menjadi penasehat yang terpercaya. (Anna Cristina Zambrano, IIA–Colombia)
AUDITOR INTERNAL NAVIGATOR DI ERA DISRUPTIV
Presiden IIA Indonesia – Hari Setianto, Ak, MSocSc, QIA, CIA, CCSA, CFSA, CGAP, CRMA, CISA, CRMP, CFE
1. Menyikapi perubahan yang dinamis saat ini, APIP harus semakin intens mengembangkan Audit melalui Teknologi Informasi, metode sampling sebaiknya semakin ditinggalkan karena harus mengarah ke data analytic
2. Di era disruptive, organisasi harus memiliki Internal Auditor Agile. Seorang internal auditor agile tidak hanya fokus terhadap metode selisih stok dan sebagainya, namun ia mampu melihat bagaimana risiko kedepannya, sehingga organsiasi bisa menghadapi dan mengantisipasi risiko-risiko (trusted advisor)
Jumlah dana yang dikelola oleh desa semakin meningkat jumlahnya, semakin rawan terjadi penyimpangan. permasalahan terbesar dalam pengelolaan keuangan desa adalah pada proses pengadaan barang jasa
Updated 7/2009: The same presentation as my Design 4 Developers presentation from the ConvergeSC conference, updated with a few more examples for a presentation at South University on 7/14/2009.
Fokus Strategi Aksi PPK NTB dan Partisipasi MasyarakatErvynKaffah
Gagasan awal versi saya pribadi mengenai Fokus Strategi yang harus ditempuh bagi penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi (RAD PK) di Provinsi NTB. Belakangan, telah terbit Pergub NTB Nomor 35/2013 dan Nomor 36/2013 tentang Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi di Lingkup Pemprov NTB, Jangka Menengah (2013-2018) dan Tahun 2014.
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa prinsip otonomi adalah mengurus dan mengatur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak di capai, maka pemerintah wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengaturan, perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Dalam rangka perwujudan pengembangan KSP secara efisien dan efektif yang penyusunan rencana tata ruang (RTR)-nya diamanatkan oleh peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi, perlu suatu proses perencanaan untuk masing-masing KSP secara baik dan benar serta implementasi RTR KSP yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan di daerah.;
Kawasan Banten Lama – Kasemen dan Kawasan Permukiman Masyarakat Adat Baduy – Leuwidamar merupakan salah satu Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan di dalam RTRW Provinsi Tahun 2010-2030 dengan kepentingan sosial budaya yang lokasi wilayahnya berada di Kota Serang dan Kabupaten Lebak yang mendapat perhatian khusus di tahun 2014;
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Kebijakan Publik Series #4, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI)
Jakarta, 16 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada Lokakarya Persiapan IKK 2024 dan Penganugerahan Hasil Pengukuran IKK Kemenkes Tahun 2023
Jakarta, 30 April 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada “Evaluasi Dampak Diklat”, diselenggarakan
oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Surabaya, 7 Maret 2024
Disampaikan pada “Rapat Koordinasi BPSDM se Kalimantan Utara
Tarakan, 29 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Materi Drum-up Kelas Inovasi, diperuntukkan bagi Tim Adhiganapraya LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Kementerian Hukum dan HAM dengan tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak”
Jakarta, 22 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keynote Speech Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jakarta, 15 November 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Temu Inovator (Innovation Summit) Kabupaten Bogor
30 Januari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Seri 2 ASN Belajar BPSDM Jawa Timur
18 Januari 2024
Belajar Bersama Widyaiswara LAN
Diselenggarakan oleh Pusbangkom TSK LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
Pengembangan Program Kajian Aparatur Berbasis Karakteristik
1. PENGEMBANGAN PROGRAM KAJIAN APARATUR BERBASIS KARAKTERISTIK, POTENSI, PERMASALAHAN & KEBUTUHAN WILAYAH REGIONAL KALIMANTAN PKP2A III LAN SAMARINDA Mesra International Hotel, 27-28 Juni 2005 Prepared by : Tri Widodo W. Utomo