Fraksi PAN DPRD Kabupaten Pringsewu memberikan 10 masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu 2011-2016. Masukan tersebut antara lain mengenai penambahan program signifikan, penyesuaian alokasi belanja antara aparatur dan masyarakat, penambahan data penduduk yang terpilah, peningkatan peran pendidikan, dan strategi peningkatan perekonomian dan investasi.
Fraksi PAN DPRD Kabupaten Pringsewu memberikan 10 masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu 2011-2016. Masukan tersebut antara lain mengenai penambahan program signifikan, penyesuaian alokasi belanja antara aparatur dan masyarakat, penambahan data penduduk yang terpilah, peningkatan peran pendidikan, dan strategi peningkatan perekonomian dan investasi.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang manajemen pegawai negeri sipil (PNS) yang mencakup penyusunan dan penetapan kebutuhan PNS, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, dan aspek-aspek lainnya dalam manajemen PNS. Dokumen ini menjelaskan proses penyusunan kebutuhan PNS yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk jangka waktu 5 tahun berdasarkan analisis j
Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2013pandirambo900
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013 memberikan ringkasan kinerja keuangan dan pembangunan pada tahun tersebut. Kinerja keuangan mencapai target pendapatan dan belanja, sedangkan kinerja pembangunan meliputi berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat sesuai prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daer
Nota pengantar LKPJ Bupati Banyuwangi akhir tahun anggaran 2016 menyampaikan ringkasan pencapaian pemerintah kabupaten dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan serta upaya mewujudkan visi pemerintah. Pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 mencapai 92,04% dan 84,50% dari target. Pemerintah akan terus berupaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan
Asn integritas dan tahun toleransi 2022 revisihumas4
Dokumen tersebut membahas upaya Kementerian Agama dalam mereformasi birokrasi untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi melalui pembangunan Zona Integritas. Beberapa program prioritas reformasi birokrasi adalah penguatan pengawasan, akuntabilitas, layanan publik, perubahan budaya kerja, penataan organisasi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Pembangunan Zona Integritas diharap
Dokumen tersebut merupakan Kerangka Acuan Kerja Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2015. Dokumen ini membahas visi, misi, tujuan, dan strategi Inspektorat untuk memastikan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Banjar melalui pengawasan yang profesional.
Rangkuman dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan tujuan aktualisasi pelatihan dasar CPNS Golongan III untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar profesi PNS seperti akuntabilitas dan nasionalisme. Dokumen ini juga menganalisis isu-isu terkait belum optimalnya penyerapan anggaran kas di biro-biro sekretariat daerah.
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan daerah Kota Padangsidimpuan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2017. Dokumen tersebut membahas latar belakang, dasar hukum, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, serta tujuan dan sasaran pembangunan."
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013 memberikan ringkasan kinerja keuangan dan pembangunan pada tahun tersebut. Kinerja keuangan mencapai target pendapatan dan belanja, sedangkan kinerja pembangunan meliputi berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat sesuai prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daer
Dokumen tersebut membahas tentang budaya organisasi pemerintah di Indonesia. Secara khusus membahas tentang penyakit organisasi, ciri manusia Indonesia, dan tantangan yang dihadapi organisasi pemerintah seperti pergeseran paradigma organisasi dan tantangan lingkungan strategis yang senantiasa berubah. Dokumen ini juga membahas upaya penyegaran birokrasi pemerintah agar lebih efisien dan efektif dalam melayani masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya organisasi pemerintah Indonesia. Secara garis besar dibahas tentang penyakit organisasi, ciri manusia Indonesia, dan tantangan yang dihadapi organisasi pemerintah seperti pergeseran paradigma menjadi organisasi yang lebih berkinerja dan pembelajaran berkelanjutan.
Lembaga Pengembangan Manajemen Keuangan Pembangunan Dan Pemerintahan Daerah (LPMKP2D) didirikan pada tahun 2009 untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia, manajemen keuangan, perencanaan, dan penataan kelembagaan daerah. Lembaga ini terdaftar di berbagai instansi pemerintah dan bergerak di bidang pendidikan serta pelatihan bagi p
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang manajemen pegawai negeri sipil (PNS) yang mencakup penyusunan dan penetapan kebutuhan PNS, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, dan aspek-aspek lainnya dalam manajemen PNS. Dokumen ini menjelaskan proses penyusunan kebutuhan PNS yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk jangka waktu 5 tahun berdasarkan analisis j
Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2013pandirambo900
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013 memberikan ringkasan kinerja keuangan dan pembangunan pada tahun tersebut. Kinerja keuangan mencapai target pendapatan dan belanja, sedangkan kinerja pembangunan meliputi berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat sesuai prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daer
Nota pengantar LKPJ Bupati Banyuwangi akhir tahun anggaran 2016 menyampaikan ringkasan pencapaian pemerintah kabupaten dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan serta upaya mewujudkan visi pemerintah. Pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 mencapai 92,04% dan 84,50% dari target. Pemerintah akan terus berupaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan
Asn integritas dan tahun toleransi 2022 revisihumas4
Dokumen tersebut membahas upaya Kementerian Agama dalam mereformasi birokrasi untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi melalui pembangunan Zona Integritas. Beberapa program prioritas reformasi birokrasi adalah penguatan pengawasan, akuntabilitas, layanan publik, perubahan budaya kerja, penataan organisasi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Pembangunan Zona Integritas diharap
Dokumen tersebut merupakan Kerangka Acuan Kerja Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2015. Dokumen ini membahas visi, misi, tujuan, dan strategi Inspektorat untuk memastikan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Banjar melalui pengawasan yang profesional.
Rangkuman dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan tujuan aktualisasi pelatihan dasar CPNS Golongan III untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar profesi PNS seperti akuntabilitas dan nasionalisme. Dokumen ini juga menganalisis isu-isu terkait belum optimalnya penyerapan anggaran kas di biro-biro sekretariat daerah.
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan daerah Kota Padangsidimpuan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2017. Dokumen tersebut membahas latar belakang, dasar hukum, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, serta tujuan dan sasaran pembangunan."
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013 memberikan ringkasan kinerja keuangan dan pembangunan pada tahun tersebut. Kinerja keuangan mencapai target pendapatan dan belanja, sedangkan kinerja pembangunan meliputi berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat sesuai prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daer
Dokumen tersebut membahas tentang budaya organisasi pemerintah di Indonesia. Secara khusus membahas tentang penyakit organisasi, ciri manusia Indonesia, dan tantangan yang dihadapi organisasi pemerintah seperti pergeseran paradigma organisasi dan tantangan lingkungan strategis yang senantiasa berubah. Dokumen ini juga membahas upaya penyegaran birokrasi pemerintah agar lebih efisien dan efektif dalam melayani masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya organisasi pemerintah Indonesia. Secara garis besar dibahas tentang penyakit organisasi, ciri manusia Indonesia, dan tantangan yang dihadapi organisasi pemerintah seperti pergeseran paradigma menjadi organisasi yang lebih berkinerja dan pembelajaran berkelanjutan.
Lembaga Pengembangan Manajemen Keuangan Pembangunan Dan Pemerintahan Daerah (LPMKP2D) didirikan pada tahun 2009 untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia, manajemen keuangan, perencanaan, dan penataan kelembagaan daerah. Lembaga ini terdaftar di berbagai instansi pemerintah dan bergerak di bidang pendidikan serta pelatihan bagi p
Makalah ini membahas tentang budaya organisasi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara. Dibahas gambaran umum dinas, visi dan misi, struktur organisasi, serta pengertian dan contoh budaya organisasi dan budaya kerja di dinas tersebut.
Melaksanakan pembinaan perpustakaan desa dan/atau kelurahan dengan koordinasi, membimbing, dan motivasi untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan masyarakat.
kebijakan inovasi dapat dilaksanakan sesuai dengan
prinsip : peningkatan efisiensi; perbaikan efektifitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak
ada konflik kepentingan; berorientasi pada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka;
memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk
kepentingan sendiri.
Dokumen ini membahas revitalisasi kelembagaan birokrasi pada lembaga negara untuk memperkuat interkonektivitas dan mengembalikan peran sentral eksekutif sesuai prinsip Nawacita, serta menyelaraskan kebutuhan lembaga dengan desain kelembagaan birokrasi dengan memperkuat dukungan sumber daya.
Peraturan Bupati Pakpak Bharat mengatur tentang rincian tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas jabatan struktural Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat untuk meningkatkan koordinasi dan menghindari tumpang tindih tugas."
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan fungsi-fungsi manajemen oleh pemerintah daerah dalam proses pemerintahan. Pemerintah daerah diharapkan dapat menerapkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, perekrutan, dan pengarahan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Fungsi-fungsi manajemen tersebut perlu dijalankan sesuai dengan hak dan kewajiban pemerintah daerah serta ur
Dokumen tersebut membahas tentang pemerintahan daerah, termasuk pengertian, penyelenggara, hak dan kewajiban, serta urusan pemerintahan daerah. Sistem manajemen pemda dijalankan berdasarkan tiga asas yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan."
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015Friska Mareti
Dokumen tersebut membahas tentang rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen tersebut menjelaskan latar belakang, tujuan, nilai-nilai dasar profesi PNS, rencana implementasi aktualisasi nilai-nilai dasar, dan rencana penyempurnaan aktualisasi.
Dokumen tersebut membahas tentang upaya peningkatan kemampuan kepala desa dan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Gunci, Aceh Utara. Dokumen menjelaskan tentang konsep administrasi pemerintahan desa, kemampuan kepala desa, faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas desa, serta tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang upaya peningkatan kemampuan kepala desa dan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Gunci, Aceh Utara. Dokumen menjelaskan tentang konsep administrasi pemerintahan desa, kemampuan kepala desa, faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas desa, serta tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut.
Similar to Pandangan umum ranperda tata organisasi (20)
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan menjelaskan pengertian KBK, latar belakang, prinsip, komponen, pelaksanaan, dan evaluasi KBK. KBK bertujuan mengembangkan kompetensi peserta didik berdasarkan standar kinerja dan memberdayakan sumber belajar. KBK memiliki keunggulan seperti memberikan pengalaman belajar berpusat pada peserta didik namun juga memiliki kelemahan
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pertama, menjelaskan pengertian kurikulum dan kompetensi. Kedua, latar belakang diterapkannya KBK di Indonesia yaitu rendahnya mutu pendidikan dan persaingan global. Ketiga, KBK dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai tuntutan dunia kerja dengan menekankan pada proses pembelajaran berbasis kompetensi
Kurikulum 1994 dan KBK memiliki perbedaan pendekatan. Kurikulum 1994 berfokus pada materi pelajaran sedangkan KBK berfokus pada pencapaian kompetensi siswa. KBK memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam menyusun silabus dan mengevaluasi proses belajar mengajar.
Dokumen ini membahas pentingnya analisis kurikulum pendidikan yang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum tidak hanya terkait materi pelajaran tetapi juga aspek-aspek lain seperti moral dan karakter. Evaluasi pendidikan tidak hanya menekankan keberhasilan intelektual tetapi juga moral. Kurikulum perlu dirancang untuk tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi
Gaya kepemimpinan Kepala Sekolah SMK Nurul Huda Pringsewu adalah gaya transformasional. Gaya ini menempatkan perhatian pada pengembangan individu dan mampu mengilhami orang lain untuk bekerja ekstra demi mencapai tujuan kelompok melalui kharisma, inspirasi, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual.
Dokumen tersebut membahas pentingnya kurikulum pendidikan yang selalu berkembang sesuai dengan perubahan zaman, serta perlunya evaluasi pendidikan yang tidak hanya menekankan pada aspek intelektual tetapi juga moral. Kurikulum harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi, sejarah, dan tujuan pembangunan negara.
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan menjelaskan pengertian KBK, latar belakang, prinsip, komponen, pelaksanaan, dan evaluasi KBK. KBK bertujuan mengembangkan kompetensi peserta didik berdasarkan standar kinerja dan memberdayakan sumber belajar. KBK memiliki keunggulan seperti memberdayakan potensi peserta didik dan kelemahan seperti sering mengalami perubahan.
Kurikulum merupakan komponen penting dalam pendidikan yang memiliki peran strategis sebagai wadah transformasi nilai pendidikan suatu bangsa. Pengembangan kurikulum memerlukan dasar-dasar seperti filsafat, psikologi, sosial budaya, dan teknologi untuk menyesuaikan perubahan sosial. Tujuan pengembangan kurikulum adalah menyesuaikan pendidikan dengan perubahan sosial serta mengembangkan pengetahuan.
Dokumen ini membahas pentingnya analisis kurikulum pendidikan yang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum tidak hanya terkait materi pelajaran tetapi juga aspek-aspek di luar materi. Evaluasi pendidikan tidak hanya menekankan keberhasilan intelektual tetapi juga moral. Kurikulum perlu dirancang untuk tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi, sejarah,
Korelasi adalah hubungan antara dua variabel. Korelasi dapat berupa positif, negatif, atau nol. Korelasi positif berarti ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lain juga meningkat. Korelasi negatif berarti ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lain menurun. Korelasi nol berarti tidak ada hubungan antara kedua variabel. Korelasi Pearson digunakan untuk mengukur besarnya hubungan ant
Dokumen tersebut membahas tentang analisis regresi yang digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel bebas dan terikat. Regresi linier sederhana menggunakan persamaan Y = a + bX, sedangkan regresi linier berganda menggunakan persamaan Y' = a + b1X1+ b2X2+.....+ bnXn. Langkah-langkah penyelesaian regresi linier berganda dijelaskan beserta contoh soalnya.
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
Pandangan umum ranperda tata organisasi
1. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
Bismilahirohmanirohim
PANDANGAN UMUM FRAKSI PAN DPRD KAB.PRINGSEWU
TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH:
1. Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu
2. Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Pringsewu
3. Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pringsewu
4. Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah
Kabupaten Pringsewu
5. Pembentukan Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu
Kepada YTH:
1. Bupati Pringsewu dan Wakil Bupati Pringsewu
2. Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu
3. Sekretaris daerah dan para asisten
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanggamus dan Kab.Pringsewu
5. Kepala Dinas,Inspektur,Kepala Badan,kepala Bagian,Kepala Kantor, Satuan Kerja se-
Kabupaten Pringsewu
6. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pringsewu
7. Ketua Darma Wanita /PKK Kabupaten Pringsewu
8. Camat se-Kabupaten Pringsewu
9. Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat,Alim Ulama,Tokoh pemuda, Insan Pers, LSM se-
Kabupaten Pringsewu
10. Dan Seluruh hadirin yang kami hormati
2. Asalamualaikum Wr Wb.
Dan salam sejahtera untuk saudara-saudara yang beragama lain.
Pertama dan paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan YME
karena atas kuasanya kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat menghadiri rapat
paripurna pada hari ini,serta Shalawat serta salam kepada Rasullulah Muhammad SAW beserta
keluarga,sahabat dan umatnya semoga syafaat diberikan kepada kita di akhirat nanti.Amin.
I. Beberapa hal yang akan kami sampaikan berhubungan dengan Rancangan Peraturan
Daerah mengenai Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu:
Abstrak :(Pembukaan)
Organisasi Perangkat Daerah merupakan wahana guna menampung urusan Pemerintah Daerah
agar terselenggara fungsi-fungsi Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien. Kehidupan
organisasi sebagaimana kehidupan manusia, lahir, berkembang, sakit dan akhirnya bisa mati.
Oleh sebab itu organisasi Perangkat Daerah merupakan sesuatu yang harus dilakukan demi
kelangsungan hidup organisasi, sekaligus merupakan tantangan. Terbitnya UU 22/1999 dan UU
25/1999, menjadi tonggak perubahan paradigma Pemerintah di daerah, dan terbitnya PP 84/2000,
menjadi pedoman Pemerintah Daerah untuk melakukan reorganisasi, restrukturisasi dan
refungsioanalisasi terhadap Struktur Organisasi dan Tata kerja (SOT) Perangkat Daerah.
Untuk itu, Kabupaten Pringsewu akan melakukan kegiatan reorganisasi, restrukturisasi dan
refungsionalisasi Struktur Organisasi dan Tata kerja (SOT) Perangkat Daerah, melalui pengajuan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja (SOT) Perangkat
Daerah, yang nantinya akan menjadi payung hukum Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam
membuat kebijakan yang mempunyai tujuan luas sehingga focusnya jelas, karena kebijakan
adalah produk politik yang mengakomodasi berbagai kepentingan.
Untuk itu dalam proses kebijakan terdapat tidak saja perilaku adminstrasi dan organisasional
melainkan juga perilaku politis, oleh karena itu kebijakan yang bermutu, sangat berguna untuk
3. memperbaiki kinerja. Di dalam penyusunan kebijakan sudah barang tentu akan ada
permasalahan-permasalahan yang timbul, untuk melakukan maka perlu dirumuskan
permasalahan sebagai berikut :
Mengapa penyusunan Struktur Organisasi dan Tata kerja (SOT) Perangkat Daerah tidak
sepenuhnya berdasarkan pada prinsip-prinsip organisasi dan faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhinya ?.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah penyusunan Struktur Organisasi dan Tata kerja
(SOT) Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip
organisasi, tidak hanya untuk kepentingan agar dapat mengakomodasi pejabat-pejabat yang
pangkatnya sudah tinggi akibatnya terjadi likuidasi dan memperbesar kesenjangan sosial,
sehingga menghasilkan susunan organisasi yang tugasnya overlap, penggabungan lembaga yang
tidak sejenis, pemisahan lembaga yang sejenis dan adanya nomenklatur yang tidak jelas.
Untuk itu hendaknya Perda tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja (SOT) Perangkat Daerah
Kabupaten Pringsewu nantinya tidak menimbulkan permasalahan seperti diatas, disamping itu
juga terhadap Pemerintah Pusat, agar melakukan peninjauan kembali terhadap pasal 62 UU No.
22/1999 serta Pasal 8 dan Pasal 9 PP 84/2000, karena pengaturan struktur organisasi harus dapat
diwujudkan dalam bagan struktur organisasi, sehingga dapat mewujudkan organisasi yang
efektif, karena organisasi yang efektif sangat ditentukan oleh struktur organisasi yang tepat.
Oleh karena itu kami mohon diperkenankan untuk memberikan beberapa masukan kepada
lembaga-lembaga dibawah ini:
a. Sekretariat Daerah:
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khusus pasal 121
ayat (2) bahwa, Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala
Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Daerah harus menciptakan
Tata Pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang diarahkan pada upaya peningkatan
kinerja birokrasi yang mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi terpenuhinya
kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan
menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur pemerintahan.
Salah satu tujuan reformasi birokrasi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah adalah
terbentuknya birokrasi pemerintahan yang professional dengan memberikan pelayanan
4. prima, maka untuk mencapai tujuan tersebut salah satu ruas birokrasi pemerintah harus
mendapat perhatian utama dengan melakukan pembenahan struktur, fungsi kelembagaan
dan sumber daya manusia.
Untuk itu, dalam menjalankan sebagai Sekretaris Daerah hendaknya mampu melakukan
koordinasi dengan semua satuan kerja, bertanggungjawab terhadap asset-asset daerah dan
dokumen daerah serta dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan semua satuan
kerja serta Sekretaris Daerah selaku Pembina Kepegawaian harus mampu melakukan
pembinaan organisasi ke dalam, termasuk melakukan pembinaan sumber daya manusia
dalam hal ini harus lebih dapat memberdayakan setiap personil yang ada termasuk dalam
peningkatan disiplin aparatur pemerintah baik dalam tingkat kehadiran maupun disiplin
dalam melaksanakan pekerjaan.
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan agenda hendaknya
menyesuaikannya dengan tingkat kebutuhan dan kondisi kemampuan keuangan daerah.
Sesuai dengan aturan Undang-Undang lembaga DPRD, dalam menyusun agenda kegiatan
hendaknya melihat tingkat kebutuhan maupun kondisi keuangan daerah.
Sekretariat DPRD memiliki kewajiban untuk membantu tugas-tugas anggota DPRD.
Dengan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu yang berjumlah 35 orang sangat memerlukan
adanya sekretariat untuk dapat membantu tugas-tugas anggota DPRD.
c. Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Pringsewu
Bagi kepala-kepala dinas yakni hendaknya Grand Design di seluruh Dinas di Kabupaten
Pringsewu yang telah berjalan dengan baik agar dilanjutkan
d. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pringsewu
Lembaga teknis daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dalam hal ini daerah
kabupaten Pringsewu selaku lembaga teknis yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui
sekretaris daerah. Oleh karena itu hendaknya melaksanakan tugas/fungsi: merumusan kebijakan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, serta menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah
agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
5. e. Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah
Dasar utama penyusunan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah hendaknya
mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran
tugas yang harus diwujudkan , jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi
geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang
akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. oleh karena itu kebutuhan akan lembaga
lain sebagai bagian dari perangkat daerah mestinya senantiasa dipertimbangkan dengan
matang.Sehingga meminimalisir
antara lain :
1. adanya kecenderungan masing-masing daerah untuk membentuk perangkat daerah bukan
berdasarkan kebutuhan, kemampuan, dan potensi tapi semata-mata didasarkan kepada
keinginan daerah, yang mengakibatkan pembengkakan organisasi dan tentu saja
berdampak pada pembebanan daerah. Kita mengharapkan agar rasio belanja aparatur
dengan belanja publik adalah rasional, tidak hanya untuk belanja aparatur yang lebih
besar.
2. Agar tidak terjadinya duplikasi tugas dan fungsi serta tarik menarik kewenangann
beberapa unit organisasi sebagai akibat pengembangan terhadap beberapa fungsi
perangkat daerah.
3. Agar visi dan misi dari masing-masing perangkat daerah dapat diperjelas.
4. Diharapkan besaran organisasi berdasarkan analisis beban kerja, seperti pengembangan
organisasi akan tetapi tidak hanya semata-mata untuk mendudukan pejabat eselon tinggi.
5. Hendaknya konsisten dalam menerapkan prinsip organisasi yaitu penataan organisasi
perangkat daerah dengan pemisahan yang tegas fungsi lini, fungsi staf dan fungsi
pendukung, yang berdampak pada keaneka ragaman nomenklatur perangkat daerah.
6. Diharapkan bahwa tata kerja dan uraian tugas yang jelas sehingga tidak menghambat
pelaksanaan tugas-tugas.
oleh karena itu kami menyarankan secara bertahap dalam penataan lembaga Lain Sebagai Bagian
Dari Perangkat Daerah, semestinya menerapkan prinsip-prinsip antara lain :
1. organisasi disusun berdasarkan visi, misi, dan strategi yang jelas.
2. organisasi flat atau datar.
3. organisasi ramping atau tidak terlalu banyak pembidangan.
4. organisasi bersifat jejaring ( networking)
5. organisasi bersifat fleksibel dan adaptif.
6. organisasi banyak diisi jabatan – jabatan fungsional.
7. organisasi menerapkan strategi “learning organization”.
6. II. Beberapa hal yang akan kami sampaikan berhubungan dengan Rancangan
Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten
Pringsewu
FPAN menilai pemekaran kecamatan dapat dilakukan dengan mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 19/2008 pada pasal 8 dan 9 yang menyebutkan, daerah perbatasan pedalaman
dapat dimekarkan tidak secara regular seperti pasal 3 dalam aturan tersebut.
Berhubung kondisi alam yang cukup luas dan tempat tinggal penduduk berjauhan, sehingga
pemerintah perlu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat maka sudah selayaknya
adanya pemekaran kecamatan Pagelaran Utara
Namun kami menyarankan agar Tim pemekaran kecamatan Pagelaran Utara segara
mensosialisasikan tentang Pemekaran Kecamatan Pagelaran Utara ini kepada masyarakat agar
dapat berperan serta lebih aktif lagi sehingga terciptanya pemerataan pembanguna serta
peningkatan sumber daya manusia yang baik di Kecamatan Pagelaran Utara .
Untuk mempercepat Pemekaran Kecamatan Pagelaran Utara ini dan menunggu pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah oleh badan legislasi Tim Pemekaran dapat segera melengkapi
syarat administratif, teknis, fisik kewilayahan.(misalnya:pemasangan patok, juga pembuatan
peta).
Demikian pandangan umum ini semoga dapat dijadikan masukan baik kepada eksekutif dan
badan legislasi DPRD, semoga dalam pembahasannya dapat berjalan lancar dan dapat
mengasilkan Produk hukum atau Peraturan Daerah yang dapat melindungi masyarakat dan
meningkatkan kemajuan pembangunan di Kabupaten Pringsewu yang kita cintai ini.Amin.
Demikian penyampaian pandangan umum ini, atas waktu dan perhatian Bapak/Ibu dan Hadirin
semua kami ucapkan terimakasih.
Bilahi Taufik Walhidayah.
Wasalamualaikum Wr Wb.
7. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD KABUPATEN PRINGSEWU
Pringsewu 6 Januari 2012
Tertanda:
1. Ketua : Mailan Bastari,S.Pd............................................................(...................)
2. Wakil Ketua :Irwan Chaniago.................................................................(....................)
3. Sekretaris :Siswati,S.Sos.......................................................................(...................)
4. Anggota :Stiyono,SH.........................................................................(...................)