Peraturan Walikota ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bukittinggi. Badan ini bertugas membantu Walikota dalam bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, dan terdiri atas sekretariat, dua bidang, dan satu unit pelaksana teknis.

1. WALIKOTA BUKITTINGGI
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR ….. TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah
Nomor....Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
20 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
5889);
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor.............tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah
Kota Bukititnggi Nomor....Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Bukittinggi Nomor............... ).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BUKITTINGGI
B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bukittinggi
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh
kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk
melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan

3. masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya
disebut BKD adalah Badan Kepagawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kota Bukittinggi.
8. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,
wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang
untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya
dalam rangka mendukung kelancaran tugas Badan.
B A B II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2
(1) Badanmerupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang
Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan;
(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
(3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan
tugas pembantuan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang
Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan;
(4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis bidang Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

4. dukungan teknis bidang Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan ;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang
urusan pemerintahan daerah bidang Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan;
e. Pelaksanaan administrasi Badan;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait
dengan tugas dan fungsinya
Bagian Kedua
Struktur dan Susunan Organisasi
Pasal 3
(1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bukittinggi
adalah Tipe C;
(2) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
terdiri dari :
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pengadaan Mutasi dan Pemberhentian Aparatur;
4. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja
Aparatur;
5. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
6. Kelompok Jabatan Fungsional
(3) Kepala Badan membawahi :
1. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Program dan Keuangan;
2. Bidang Pengadaan Mutasi dan Pemberhentian Aparatur
membawahi 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari :
a. Sub Bidang Data dan Informasi;
b. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;
c. Sub Bidang Jabatan dan Kepangkatan;
3. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja

5. Aparatur membawahi 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari :
a. Sub Bidang Pembinaan Aparatur;
b. Sub Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan;
c. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
4. Unit Pelaksana Teknis Badan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
(4) Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 4
(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan
kinerja Badan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah;
b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan
urusan lingkup bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan
pemerintah;
c. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan,
pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan
urusan/kewenangan pemerintah daerah;
d. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan,
pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan tugas
pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
e. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan,

6. pedomanserta petunjuk teknis pembinaan administrasi
penyelenggaraan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka
pelaksanaan tugas;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 5
(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum,
kepegawaian, pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan
pelaporan serta pengelolaan keuanganBadan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat dengan mempedomani
Renstra Badan;
b. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan
standar operasional prosedur di Sekretariat;
c. Pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup sekretariat;
d. Penyusunan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi sekretaris;
e. Penghimpunan, penyusunan, dan penyiapan bahan koordinasi
dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Badan
f. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan
dan kearsipan;
g. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian internal
Badan;
h. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
i. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan
kepustakaan;

7. j. Penyusunan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang
berkaitan dengan urusan perencanaan program dan kegiatan,
penatausahaan administrasi keuangan dan
pertanggungjawaban keuangan Badan;
k. Pengelolaan administrasi keuangan Badan yang meliputi
perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan Badan;
l. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
sekretaris;
m. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan
sesuai dengan tugasnya.
Pasal 6
Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
Pragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 7
(1) Sub Bagian Umumdan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
Badan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1),
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian sesuai dengan rencana
kerja Sekretariat;
b. Penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan program dan kegiatan sub bagian;
c. Pengkoordinasian, pengumpulan, pengolahan data dan
informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta
melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan

8. dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
d. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan
standar operasional prosedur di Sub Bagian;
e. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan
dengan urusan administrasi umum dan kepegawaian Badan.;
f. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian internal
Badan;
g. Pelaksanaan pemberian pelayanan tata naskah dinas,
pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan
protokoler;
h. Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan,
kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor
serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
i. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
j. Pelaksanaan pengurusan administrasi perjalanan dinas dan
kendaraan dinas;
k. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan
pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan,
perawatan dan penghapusan perlengkapan/peralatan sarana
prasarana kerja;
l. Pelaksanaan program kegiatan pengelolaan asuransi kesehatan
dan kematian (BPJS) bagi ASN Non PNS;
m. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan
oleh pimpinan.
Paragraf 2
Sub Bagian Program dan Keuangan
Pasal 8
(1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan perencanaan dan pengelolaan keuangan Badan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

9. a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian sesuai dengan rencana
kerja Sekretariat;
b. Penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan program dan kegiatan bidang;
c. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan
standar operasional prosedur di Sub Bagian;
d. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan
dengan urusan perencanaan program dan kegiatan,
penatausahaan administrasi keuangan dan
pertanggungjawaban keuangan Badan;
e. Pengelolaan administrasi keuangan badan yang meliputi
perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan Badan;
f. Penghimpunan, penyusunan, dan penyiapan bahan koordinasi
dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Badan;
g. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan
oleh pimpinan.
Bagian Ketiga
Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Aparatur
Pasal 9
(1) Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Aparatur
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan melaksanakan
sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah
daerah sebagai tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan di bidang pengadaan, mutasi dan pemberhentian
aparatur.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Aparatur
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja bidang dengan mempedomani

10. Renstra Badan;
b. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan
standar operasional prosedur pada bidang;
c. Pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang;
d. Penyusunan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi bidang;
e. Pengkoordinasian serta penyelenggaraan data dan informasi
pengadaan dan pemberhentian serta jabatan dan kepangkatan;
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 10
Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Aparatur terdiri dari :
a. Sub Bidang Data dan Informasi;
b. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;
c. Sub Bidang Jabatan dan Kepangkatan;
Paragraf 1
Sub Bidang Data dan Informasi
Pasal 11
(1) Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pengelolaan data dan tata naskah ASN,
pengelolaan SAPK dan SIMPEG;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi;
a. Pelaksanaan program kegiatan pengelolaan data ASN;
b. Pelaksanaan program kegiatan pemutakhiran data ASN melalui
Aplikasi SIMPEG dan SAPK;
c. Pelaksanaan program kegiatan pengelolaan Tata Naskah ASN;
d. Pelaksanaan program kegiatan pengelolaan data pekerja Non PHS
(PH dan pekerja kontrak);
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

11. sesuai dengan bidang tugasnya
Paragraf 2
Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian
Pasal 12
(1) Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan penyusunan formasi PNS, rekrutmen
ASN, peningkatan status CPNS menjadi PNS, pelaksanaan
sumpah/janji PNS, pengelolaan data dan administrasi bagi
pengangkatan dan pemberhentian pekerja Non PNS, pemprosesan
SK MPP PNS serta pemprosesan SK Pensiun PNS;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian menyelenggarakan
fungsi :
a. Pelaksanaan program kegiatan penyusunan formasi PNS;
b. Pelaksanaan program kegiatan rekrutmen ASN;
c. Pelaksanaan program kegiatan peningkatan status CPNS
menjadi PNS;
d. Pelaksanaan program kegiatan pengangkatan sumpah janji dan
peningkatan status CPNS menjadi PNS;
e. Pelaksanaan program kegiatan pembayaran pesangon bagi
Pekerja Harian;
f. Pelaksanaan program kegiatan pengelolaan pemberhentian
PNS;
g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3
Sub Bidang Jabatan dan Kepangkatan
Pasal 13
1. Sub Bidang Jabatan dan Kepangkatan mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan mutasi jabatan struktural dan jabatan
fungsional tertentu serta menyangkut tentang urusan mutasi

12. kepangkatan dan mutasi perpindahan PNS antar instansi;
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bidang Jabatan dan Kepangkatan menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan program kegiatan pengangkatan PNS dalam
jabatan struktural melalui Sidang Baperjakat bagi jabatan
administrator dan Jabatan Pengawas;
b. Pelaksanaan program kegiatan pengisian jabatan pimpinan
tinggi pratama melalui mekanisme seleksi terbuka;
c. Pelaksanaan program kegiatan mutasi bagi Fungsional Umum
antara SOPD ;
d. Pelaksanaan program kegiatan pengangkatan, pembebasan
dan pemberhentian PNS dalam jabatan fungsional tertentu;
e. Pelaksanaan program kegiatan mutasi bagi jabatan fungsional
tertentu;
f. Pelaksanaan program kegiatan pindah masuk dan pindah
keluar PNS;
g. Pelaksanaan program kegiatan pengelolaan kenaikan pangkat
PNS;
h. Pelaksanaan program kegiatan pemakaian gelar PNS yang
memperoleh ijazah lebih tinggi;
i. Pelaksanaan program kegiatan penyesuaian masa kerja PNS;
j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur
Pasal 14
(1) Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan melaksanakan
sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah
daerah sebagai tugas Badan di bidang pengembangan kompetensi
dan penilaian kinerja aparatur.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

13. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Kompetensi
dan Penilaian Kinerja Aparatur dengan mempedomani Renstra
Badan;
b. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan
standar operasional prosedur di Bidang Pengembangan
Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur;
c. Penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan program Bidang;
d. Pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
e. Penyusunan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi bidang;
f. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan
oleh pimpinan.
Pasal 15
Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur
terdiri dari :
a. Sub Bidang Pembinaan Aparatur;
b. Sub Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan;
c. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
Paragraf 1
Sub Bidang Pembinaan Aparatur.
Pasal 16
(1) Sub Bidang Pembinaan Aparatur mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan disiplin, penilaian sasaran kerja pegawai,
pengelolaan administrasi cuti bagi ASN serta bimbingan dan
konseling bagi ASN;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

14. Sub Bidang Pembinaan Aparatur menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan program kegiatan penegakkan disiplin PNS dalam
bentuk pembinaan dan pengawasan bagi ASN;
b. Pelaksanaan program kegiatan pengelolaan Sasaran Kerja
Pegawai;
c. Pelaksanaan program kegiatan penyelesaian kasus
pelanggaran disiplin PNS yang akan dibahas dan
direkomendasikan dalam sidang Majelis Pertimbangan;
d. Pelaksanaan program kegiatan pengelolaan administrasi cuti
bagi ASN;
e. Pelaksanaan program kegiatan bimbingan dan konseling bagi
ASN;
f. Pelaksanaan program kegiatan penyiapan administrasi terkait
pembinaan pegawai;
g. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan
oleh pimpinan.
Paragraf 2
Sub Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan
Pasal 17
(1) Sub Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan mempunyai tugas
menyelenggarakan perencanaan program pengembangan dan
kesejahteraan ASN;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub BidangPengembangan dan Kesejahteraan menyelenggarakan
fungsi :
a. Pelaksanaan program kegiatan pengelolaan Kartu Identitas
Pegawai dan kartu lainnya sesuai aturan perundang-undangan
yang berlaku;
b. Pelaksanaan program kegiatan asesment bagi ASN;
c. Pelaksanaan program kegiatan pengelolaan penghargaan
satyalencana karya satya dan penghargaan lainnya sesuai
aturan perundang-undangan yang berlaku;

15. d. Pelaksanaan program kegiatan pembekalan bagi PNS yang
akan memasuki purna tugas;
e. Pelaksanaan program kegiatan KIR kesehatan bagi ASN;
f. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan
oleh pimpinan.
Paragraf 3
Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 18
(1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatiahan mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan penyusunan kebutuhan diklat bagi ASN,
pengiriman PNS untuk tugas belajar dan ijin belajar, pengelolaan
diklat teknis fungsional/penjenjangan/seminar/workshop dan
sejenisnya, evaluasi dan monitoring pelaksanaan program diklat
bagi PNS dalam rangka pengembangan kompetensi.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan program kegiatan penyusunan kebutuhan diklat
teknis fungsional bagi ASN;
b. Pelaksanaan program kegiatan pengelolaan diklat teknis
fungsional ASN;
c. Pelaksanaan program kegiatan diklat penjenjangan;
d. Pelaksanaan program kegiatan pengiriman ASN untuk mengikuti
tugas belajar biaya APBD/APBN dan pengelolaan izin belajar
bagi ASN;
e. Pelaksanaan program kegiatan pengelolaan ujian dinas dan
penyesuaian ijazah bagi PNS;
f. Pelaksanaan program kegiatan evaluasi dan monitoring
pelaksanaan diklat;
g. Pelaksanaan program kegiatan pendidikan kedinasan;
h. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan
oleh pimpinan.

16. Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis Badan
Pasal 19
(1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Badan di bidang
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dibentuk Unit
Pelaksana Teknis pada Badan sesuai dengan kebutuhan.
(2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana
Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 20
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara profesional sesuai
dengan kebutuhan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan
Pasal 21
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 peraturan ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga
fungsional yang ada di lingkungan Badan.
(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada

17. ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22
(1) Hal-hal yang menjadi tugas Badan merupakan satu kesatuan yang
satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
(2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagai Pelaksana Unsur
Pemerintahan Daerah di bidang penyelenggaraan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan kegiatan operasionalnya diselenggarakan
oleh Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bidang menurut bidang tugas
masing-masing.
(3) Kepala Badan baik teknis operasional maupun teknis administratif
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya
menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang
berkaitan dengan fungsinya.
(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan, dalam
melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
(5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan, wajib
memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan.
(6) Setiap pegawai di lingkungan Badan wajib mematuhi petunjuk,
perintah, dan bertanggungjawab kepada atasan serta melaksanakan
tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
(7) Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas
berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasannya
Bagian Kedua

18. Pelaporan
Pasal 23
(1) Kepala Badan wajib memberikan laporan yang akurat tentang
pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada
atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada
waktunya.
(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada
bawahan.
(4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya,
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Hak Mewakili
Pasal 24
Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan diwakili oleh
Sekretaris Badan, apabila Kepala Badan dan Sekretaris Badan
berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan
senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.
BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 25
Kepala Badan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam
melaksanakan pembinaan kepegawaian dilingkungan Badan.
BAB VI
KEUANGAN
Pasal 26

19. (1) Untuk melaksanakan penyelesaian keuangan pada Badan dibentuk
Satuan Pemegang Kas.
(2) Susunan, tugas pokok dan fungsi satuan pemegang kas ditetapkan
lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota
Nomor 16Tahun 2009Tentang Tugas Pokok, Fungsi Eselon II dan III
serta Rincian Tugas Eselon IV pada Badan Kepegawaian Daerah Kota
Bukittinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 28
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Bukittinggi.
Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal
WALIKOTA BUKITTINGGI
M. RAMLAN NURMATIAS
Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI
YUEN KARNOVA, SE
BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR…