Direktorat Pemmerintahan Desa dan Kelurahan menjelaskan tentang otonomi asli desa, tugas-tugas desa, dan sumber pendapatan desa. Desa diberi kewenangan untuk mengatur sejumlah urusan publik dan mendapatkan bagian dari pajak, retribusi, dan dana perimbangan untuk membiayai program dan pelayanan masyarakat.

1. DIREKTORAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DEPARTEMEN DALAM NEGERI

2. • OTONOMI ASLI
• URS KAB/KOTA DISERAHKAN PENGATURANNYA KEPADA DESA
• TUGAS PEMBANTUAN
• TUGAS – TUGAS LAIN
1. KEWENANGAN MEMUTUSKAN
2. DEMOKRATISASI MSY
3. INISIATIF PRAKARSA
4. SEMUA INSTITUSI BERFUNGSI
5. KEB. LOKAL TERAKOMODIR
6. PRODUK HUKUM TINGGI

3. TUJUAN PEMBERSIHAN SURAT
IMB PASAR IJIN
WISATA JALAN-JALAN KENAL
RUMAH DESA DESA GALIAN C
PEDESAAN KAB/TEPI SUNGAI LAHIR, dsb.
 (POSITIVE LIST KEWENANGAN, LIHAT PD
PENGATURAN
TATA PERMENDAGRI NO. 30 TAHUN 2006) PENGELOLAAN
 JUMLAH URUSAN YANG DISERAHKAN HUTAN DESA
PEMUKIMAN
TERGANTUNG KESEPAKATAN KAB/KOTA
DGN DESA
 PRODUK HUKUM DESA (PERMENDAGRI NO. 29 TAHUN 2006)
 SUMBER PENDAPATAN BARU
 BIAYA DI KAB/KOTA – DIALIHKAN KE DESA

4. Langkah Langkah :
1. Inventarisasi Kew. Positif
List
2. Penetapan Kew yg diserahkan.
3. Penetapan Perda Kab/Kota.
Ktr
4. Perumusan Sarana-Pembiayaan
dan Capacity Building. Biaya
Dll
5. Sosialisasi – Pemdes.
6. Kesediaan Pemdes Dalam Perdes
7. Penyerahan Urusan

5. • PENDAPATAN ASLI
• PENDAPATAN SBG AKIBAT PENYERAHAN OTONOMI KAB/KOTA
• BAGIAN DARI PAJAK/RETRIBUSI
• BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN
• BANTUAN PEM. PROP/KAB/KOTA
• PENDAPATAN LAIN
1. PROGRAM LOKAL DIBIAYAI PEMDES
2. BIAYA PENYE. PEMDES
3. KEDUDUKAN KEU. KADES/PERANGKAT
4. MEMBUKA LAPANGAN KERJA
5. PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL
6. PEMBERDAYAAM MSY/PARTISIPASI

6.  PENDAPATAN ASLI DESA
 PENDAPATAN SBG AKIBAT PENYERAHAN OTONOMI
 BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
 BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN KAB/KOTA (10%)
UTK DESA ( ALOKASI DANA DESA )
 BANTUAN PEM, PEM PROP / KAB / KOTA
 HIBAH DAN BANTUAN PIHAK KETIGA
 PINJAMAN, DLL
 BIAYA OPERASIONAL 30 %
 BIAYA APARATUR
ADD 

BELANJA PUBLIK
BELANJA PEMBERDAYAAN MSY
70 %
 BIAYA PERBAIKAN SARANA PUBLIK DALAM SKALA KECIL
 PENYERTAAN MODAL USAHA MASYARAKAT MELALUI BUMDesa
 BIAYA UNTUK PENGADAAN KETAHANAN PANGAN
 PERBAIKAN LINGKUNGAN DAN PEMUKIMAN
 TEKNOLOGI TEPAT GUNA
 PERBAIKAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN
 PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA
 DSB YG DIANGGAP PENTING

7. APBDES GAMBARAN RENC. PEMDES SETIAP TAHUN
ANGGARAN YG MENCAKUP SELURUH PEMBIAYAAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
STRUKTUR APBDES
PENERIMAAN :
SISA PERHITUNGAN TAHUN LALU
PENDAPATAN ASLI DAERAH
PENDAPATAN DARI OTONOMI KAB YG DIATUR DESA
BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI
BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN
BANTUAN PEM. PUSAT/PROP/KAB/KOTA
PENDAPATAN LAIN
PENGELUARAN :
BELANJA APARATUR DAN BPD
BELANJA PEMERINTAHAN
BELANJA BARANG
BELANJA PUBLIK DAN PEMB. MASY.
BELANJA LAIN

8. Dibagi rata I 60%
1. Akumulasi Sisanya 40% dibagi-bagi Desa miskin,
Dana terpencil, partai, pendidikan rendah,
kesehatan, dsb
4. Dana ADD 30% untuk biaya aparatur, operasional,
yg diterima administratif
Desa 70% Belanja Publik dan
Pemberdayaan Masyarakat
8. Perencanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Penggunaan Lembaga Kemasyarakatan
ADD Masyarakat
Tem Kab/Kota
(Pemda – Organisasi Lain)
Tem Fasilitator Kecamatan (Camat
4. BIN - WAS – Masy)
Pelaporan – Administratif
Evaluasi keberhasilan oleh Camat

9. Pasal 27:
Penghasilan tetap dan tunjangan lainnya
Kepala Desa dan Perangakat Desa diatas atau sejajar UMR
Penghasilan Tetap : beban APBD Kab/Kota (DAU)
Tunjangan lainnya : beban APBD Desa

10. PENGISIAN JABATAN SEKDES DARI PNS
• PELAYANAN YANG KONTINIU/JAM-KERJA
• TERTIB ADM. KEUANGAN DAN ORGANISASI
• FASILITASI PERDES, PERT KADES DAN KEPRES
• FASILITASI RENCANA PEMBANGUNAN
• MEMUDAHKAN PENGAWASAN TEKNIS PEMERINTAHAN
• PROGRAM PEMB. KANTOR PEMERINTAHAN DESA

11. Sekdes diisi PNS
Dengan syarat sbb:
 Pengetahuan/Pengalaman Teknis
Pemerintahan
 Pengetahuan Administrasi dan
Administrasi Keuangan
 Pengetahuan Perencanaan dan
Pembangunan
 Kemampuan Koordinasi Penyusunan
Peraturan
 Memahami SOS BUD
Sekdes PNS diangkat SEKDA a.n. Bupati/Walikota

12. PROGRAM MENGANGKAT SEKDES
YG ADA SEKARANG MENJADI PNS:
 Yang sudah jadi Sekdes sebelum
tanggal 15 Oktober 2004 dan
masih menjabat hingga saat ini
 Diangkat sesuai Pendidikannya
 Tidak lebih berusia 51 tahun

13. 1. Yang tidak memenuhi syarat,
selambat-lambatnya 6 (Enam) Bulan
diberhentikan – diisi dari PNS yang ada
4. Diberi Pesangon : 1 s/d 5 Tahun : 5 Juta
Selebihnya 1 Juta Per Tahun
Beban : APBD

14. 1. LEGISLASI
2. ASPIRASI
3. PENGAWASAN KINERJA
SEBAGAI AKIBAT I DAN II
• MENETAPKAN PERDES
• MEMBAHAS APB DESA – REN BANG
• KADES BERTANGGUNG JAWAB KPD BUPATI MELALUI CAMAT
• KET. PERATANGGUNG-JAWABAN KADES PD BPD
• PENGAWASAN KINERJA KADES

15. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KEDUDUKAN UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
• LEGISLASI (MENETAPKAN PERDES BERSAMA KADES)
FUNGSI • PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MSY
• PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMDES
WEWENANG BPD (ADA 6) HAK BPD (ADA 2)
SYARAT ANGGOTA:
WAKIL PENDUDUK DESA (KETERWAKILAN WILAYAH,
KETOKOHAN/KEPEMUKAAN/PROFESI)
PENETAPAN ANGGOTA:
DITETAPKAN DENGAN CARA MUSYAWARAH DAN MUFAKAT
JUMLAH:
KEANGGOTAAN 5 – 11 ORANG (SESUAI LUAS WIAYAH, JUMLAH PENDUDUK,
KEMAMPUAN KEUANGAN DESA)
MASA JABATAN:
6 TAHUN (DAPAT DIANGKAT/DIUSULKAN KEMBALI
UNTUK 1 (SATU) KALI MASA JABATAN BERIKUTNYA).
PIMPINAN BPD:
1 ORG KETUA, 1 ORG WAKIL KETUA, 1 ORG SEKRETARIS
HAK ANGGOTA: (ADA 5)
KEWAJIBAN ANGGOTA: (ADA 8)
LARANGAN: (ADA 5)
• QUORUM: 2/3 ANGGOTA HADIR.
RAPAT BPD
• KEPUTUSAN: ½ DARI JUMLAH ANGGOTA YG HADIR + 1.
• DARI APBD-DESA
KEUANGAN
• SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DESA

16. BADAN
KADES PERMUSYAWARATAN
DAN DESA
PERANGKAT DESA
PROGRAM YG
PROGRAM YG
DIUSULKAN UTK
DIBIAYAI OLEH
DIBIAYAI OLEH
DESA SENDIRI
PEM. ATASNYA
LKMD/LPM LEMBAGA MASYARAKAT
KEMASYARAKATAN
LAIN

17.  Perencanaan Pembang. Desa (PPD) = satu kesatuan
dlm perencanaan pembang. Daerah
 PPD disusun scr partisipatif oleh PEMDES
melibatkan BPD, Lembaga Kemasy. & Masy
 PPD disusun scr partisipatif oleh PEMDES
melibatkan BPD, Lembaga Kemasy. & Masy
 PPD disusun scr berjangka meliputi :
 RPJMD untuk jangka 5 th ditetapkan dg Perdes
 RKP untuk jangka 1 th ditetapkan dg Kep. Kades
 Penyusunan PPD didsrkan pd data/informasi yg akurat :
 Penyelengg. PEMDES
 Organisasi & Tata Kerja PEMDES
 Kemampuan keuangan desa & profil desa
 Informasi lain berkaitan dg pemberdayaan masy.
 Dlm pelaks. PPD dpt dilakukan mll kerjasama
antar desa & kerjasama dg pihak ketiga

18.  MEMIMPIN PENYELENGGARAAN PEMDES BERDSRKAN
KEGIATAN YG DITETAPKAN BERSAMA DGN BPD
 MENGAJUKAN RENCANA PERATURAN DESA
 MENETAPKAN PERATURAN DESA
 MENGAJUKAN RENCANA APBDesa
 MEMBINA KEHIDUPAN MSY DESA
TUGAS  MEMBINA PEREKONOMIAN DESA
PEMDES
 MENGKOORDINASIKAN PEMBANGUNAN DESA
SECARA PARTISIPATIF DAN SWADAYA MASYARAKAT
 MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
 MENJALIN HUB. KERJA SAMA DGN MITRA PEMDES
 PENGEMBANGAN PENDAPATAN DESA
 DAN SEBAGAINYA

19.  BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)
 LKMD/LPM
PEMDES  PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
MELAKUKAN HUB. KELUARGA (PKK)
KOORDINASI DGN APARAT  RT/RW
DAN LEMBAGA LAIN
 LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA
(KARANG TARUNA, LMBG KEAGAMAAN, DSB)
 TOKOH MSY
 MERUMUSKAN PROGRAM DAN SKALA PRIORITAS
 MEMBINA PARTISIPASI MSY / GOTONG ROYONG MSY
 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
 PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN
 PEMBERDAYAAN MSY

20.  BID. LEGISLASI
1. BPD  BID. PENAMPUNGAN ASPIRASI
 PENGAWASAN KINERJA
MEMBANTU PEMDES DLM MELAKUKAN
2. RT/RW PELAYANAN FUNGSI PEMDES
MEMBERDAYAKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(KES-PENDIDIKAN-KB-LINGKUNGAN-DSB)
3. PKK PARTISIPASI DAN GOTONG ROYONG KELAURGA
PERUMUSAN PROGRAM, PELAKSANAAN DAN
4. LKMD/LPM PENGAWASAN PROGRAM
5. KARANG TARUNA PEMBERDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
6. LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA

21.  PEMERINTAHAN DESA  PEMERINTAH DESA DAN BPD
 PEMDES  KADES DAN PERANGKAT DESA
 PERANGKAT DESA
 SEKDES  PNS  DIANGKAT SEKDES A.N. BUPATI
 PERANGKAT DESA LAINNYA  DIANGKAT OLEH KADES
 MATERI YANG PERLU DIATUR THP PERANGKAT DESA
 USIA MIN DAN MAX DPT DIANGKAT JADI PERANGKAT DESA
 KEWAJIBAN DAN LARANGAN THP PERANGKAT DESA
 KEDUDUKAN KEUANGAN
 MEKANISME KERJA DAN PERTANGGUNG-JAWABAN
 TUGAS DAN WEWENANG SERTA LARANGAN THP KADES

22. “PILKADES” BEBAN APBD KAB/KOTA
 6 BULAN SESUDAH ADA PEMBERITAHUAN OLEH
 4 BULAN SEBELUM, BPD MEMPROSES PILKADES
DENGAN PEMBENTUKAN PANITIA
 PERSYARATAN KADES:
ADA MUATAN LOKAL
YG SUDAH 2 KALI MENJABAT KADES TIDAK BISA DICALONKAN KEMBALI
 KEPALA DESA TERPILIH 15 (LIMA BELAS) HARI SESUDAH
DITERIMA BA PEMILIH  DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN PENGESAHAN
 15 HARI SETELAH SK  HARUS DILANTIK

23.  Dilakukan bila sdh ada hambatan dalam
management dan Span of Controll
1. PENGEMBANGAN  KRITERIA TEKNIS :
DESA  Jumlah Penduduk
 Potensi
 Sarana dan Prasarana
 Pembiayaan
 Untuk Indonesia yg ada: - Provinsi
- Kabupaten
 Batas desa umumnya memakai Batas Alam.
2. BATAS Byk berubah : - Akibat Alam
DESA - Pemekaran Desa yg tdk jelas
batasnya
 TP. ada program Pemetaan Batas Desa: (100 Juta)
 KEGIATAN: Inventarisasi dasar hukum, kebiasaan, koordinasi
desa bertetangga, membangun kesepakatan
antar desa membuat patok, sketsa peta

24. PRODUK HUKUM
DESA
 Peraturan Desa Otonomi Desa
 Peraturan Kepala Desa Peraturan pelaksanaan PERDES
atau ditugaskan Peraturan yang lebih tinggi
 Keputusan Kepala Desa
Yang bersifat menetapkan
ASAS :
 Tidak bertentangan dengan kepentingan umum
atau perundang-undangan yang lebih tinggi
 Uji Publikasi  menampung aspirasi masyarakat
 Penyusunan Perda oleh Bupati/Walikota
 Dimuat dalam Berita Daerah oleh SEKDA

25. MUATAN MATERI PERDA/KDH
• Psl.4 P3 Desa
• Psl.5 Perubahan Status D/K
• Psl.9 Penyerahan kewenangan desa
• Psl.13 Penyusunan Org&Tata kerja Pemdes
• Psl.17 Tata cara pengangkatan Penjabat Kades
• Paragraf 2 psl.208 UU 32/2004 tugas & kewajiban
Kades  Perda  PP
• Psl.26 Perangkat desa lainnya
• Psl.28 Kedudukan Keu. Kades & Perangkat desa
• Psl.42 BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
• Psl.53 Tata cara Pemilihan, pencalonan, pengangkatan,
pelantikan & pemberhentian Kades
• Psl.54 Pilkades Khusus
• Psl.62 Peraturan desa
• Psl.66 Pembangunan desa
• Psl.70 Perolehan pajak dan retribusi
• Psl.72 Sumber pendapatan desa
• Psl.74 APB Desa
• Psl.77 Pengelolaan Keuangan Desa
• Psl.81 Pembentukan & Pengelolaan BUMDES
• Psl.85 Kerjasama antar desa
• Psl.88 Kawasan Perdesaan
• Psl.97 Lembaga Kemasyarakatan

26. PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pengentasan Kemiskinan:
 Sisi Peningkatan Ekonomi:
 Ekonomi Mikro, Dana Bergulir, BUMDES, Pasar Desa
 Prasrana dan Sarana Pedesaan
 Capacity Building perangkat Pemerintahan Desa dan
Lembaga Kemasyarakatan
 Pengurangan Beban Pembiayaan Masyarakat:
 Kesehatan Kartu Sehat
 Pendidikan BOS
 Pangan RASKIN
 Subsidi Lain yang diubah dgn SLT Bersyarat BLT & SLT
 Fasilitasi Sanitasi Air Bersih
Pembangunan Perumahan Rakyat PADAT KARYA

27.  Penanganan semua prog. tsb mendukung PPK dan P2KP
sebagai “ PENJURU ” dan memakai Modul ini
 PPK Tahun 2006 : 1.704 Kecamatan ( 271Kabupaten )
PPK Tahun 2007 : 2.000 Kecamatan
PPK Tahun 2008 : 3.800 Kecamatan
PPK Tahun 2009 : 3.625 Kecamatan
 Saat sekarang pola ini akan diintegrasikan dengan sejumlah
sektor (Dept.) agar semua program pemberdayaan ini dalam
pelaksanaannya searah atau melalui PPK atau P2KP
 Program PPK mempunyai prinsip-prinsip:
- Memaksimalkan partisipasi masyarakat
- Transparansi
- Open menu (masyarakat bebas memilih program)
- Kompetisi memperoleh dana
- Desentraslisasi ke tingkat Kecamatan – Desa
- Sederhana dan Implementatif

28. Kewenangan Dalam Penyusunan
dan Pengawasan Perda ttg Desa
 PEMERINTAH PROV. :  PEMERINTAH KAB/KOTA :
1. Fasilitasi Penyus. 1. Menyusun & menetapkan Perda
Perda Kab/Kota ttg Desa plg lama 1 th sejak
ditetapkan PP 72 Th 2005
2. Pengawasan terhadap
1. Perda wajib dilaporkan kpd Gubernur
Perda Kab/Kota
selaku wakil Pemerintah di daerah,
plg lambat 14 hari setelah ditetapkan
1. Kab/Kota memfasilitasi (pedoman, bimbingan,
supervisi & evaluasi) penyus.
Perdes & Peraturan Kades