Dokumen tersebut membahas rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di seluruh Indonesia pada tahun 2024 beserta jadwal tahapannya. Terdapat beberapa isu kunci yang perlu diperhatikan dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu Daerah serentak tersebut.

1. Oleh:
Massaputro Delly TP
Kepala Bagian Otonomi Daerah
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten

2. PILKADA
9 DES. 2015
PILKADA
15 FEB. 2017
PILKADA
JUNI 2018
269 KDH
(9G, 224B,
36W)
171 KDH
(17G, 115B,
39W)
101 KDH
(7G, 76B,
18W)
PILKADA
SERENTAK
NASIONAL
TAHUN
2024
DI 541
DAERAH
OTONOM
PILKADA
BERIKUTNYA
DESEMBER 2020
ESTIMASI TAHAPAN PILKADA SERENTAK
PILKADA
BERIKUTNYA
TAHUN 2022
PILKADA
BERIKUTNYA
TAHUN 2023
CATATAN: IMPLIKASI PILKADA SERENTAK, MAKA KEKOSONGAN KDH
AKAN DIISI OLEH PENJABAT KDH ATAU PELAKSANA HARIAN KDH.

3. OUTCOMES:
TERPILIHNYA KDH DAN WAKIL KDH YANG MEMILIKI KEMAMPUAN DAN INTEGRITAS
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.
OUTPUT:
PELANTIKAN PASANGAN CALON KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH SECARA TEPAT
WAKTU SESUAI JADWAL PILKADA.
PROSES:
1. KEMANDIRIAN KPU DAN BAWASLU (PASAL 22E UUD 1945).
2. MENINGKATNYA PARTISIPASI POLITIK RAKYAT.
3. PILKADA BERLANGSUNG SECARA AMAN.
4. PENANGANAN SENGKETA PILKADA SECARA ADIL.
5. PENANGANAN KONFLIK PILKADA SECARA ADIL.
6. PENANGANAN PELANGGARAN & KEJAHATAN PIDANA SCR ADIL.
7. TIDAK TERJADI GUGATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA.
8. TIDAK TERJADI KEADAAN FORCE MAJOR SELAMA PILKADA.
INPUT:
1. DUKUNGAN APBD SESUAI KEBUTUHAN ANGGARAN PILKADA.
2. SEKRETARIAT KPUD DAN BAWALSU/PANWASLU SIAP DAN SIGAP.
3. PENYEDIAAN & DISTRIBUSI LOGISTIK PILKADA TEPAT WAKTU.
PARAMETER PILKADA BERKUALITAS DAN DEMOKRATIS

4. 1. PENEMPATAN APARAT PEMDA PADA SEKRETARIAT KPU
PROV. DAN KPU KAB/KOTA (SURAT EDARAN MENDAGRI NO.
870/1925/SJ TGL. 17 APRIL 2015 PERIHAL DUKUNGAN
PEGAWAI PADA KPU PROVINSI DAN KPU KAB/KOTA).
2. PENYERAHAN DATA PENDUDUK KEPADA KPU PUSAT, KPU
PROV, DAN KPU KAB/KOTA:
a. DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN PER-KECAMATAN ATAU
DAK2 (PADA TGL. 17 APRIL 2015).
b. DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN
ATAU DP4 (TGL 3 JUNI 2015).
3. MENDUKUNG PENDANAAN PILKADA SERENTAK (PERMEN-
DAGRI NO. 44 THN 2015 TTG PENGELOLAAN DANA KEGIATAN
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2015
DAN SE-MENDAGRI NO.900/1196/SJ TGL 9 MARET 2015).
4. MENGAWAL TRANTIBMAS SELAMA PILKADA (PERMEN-DAGRI
NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PENUGASAN SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN KETEN-
TERAMAN, KETERTIBAN, DAN KEAMANAN PENYELENGGA-
RAAN PEMILU).

5. 1. PEMDA, KPUD, BAWASLU/PANWAS, SERTA UNSUR
TERKAIT SEGERA MENYEPAKATI BESARAN
ANGGARAN PILKADA DAN MENJAMIN KEPASTIAN
TERSEDIANYA PENDANAAN GUNA EFEKTIFITAS
PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK PADA TGL
9 DESEMBER 2015.
2. PEMDA SEGERA MELAKUKAN PENANDATANGANAN
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN PENYALURAN DAN
PENCAIRAN DANA APBD UNTUK KEGIATAN PILKADA
SERENTAK TAHUN 2015, MENGINGAT SAAT INI
TAHAPAN KEGIATAN SUDAH DIMULAI.

6. PERMASALAHAN / KONDISI DAERAH
JELANG PILKADA SERENTAK 2017
KETERLIBATAN PNS / ASN DLM POLITIK PRAKTIS PD TAHAPAN
PILKADA SERENTAK 2017 DI BBRP DAERAH
MENINGKATNYA SUHU POLITIK DI DAERAH
RAWAN TERJADI MOBILISASI MASSA: UNRAS, PROTES, BOIKOT,
RUSUH, RIBUT, DLL
POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DAN KAMPANYE HITAM (BLACK
CAMPAIGN)

7. PERAN PEMDA DLM MENJAGA KONDUSIFITAS
KAMTRAMTIBUM DI DAERAH JELANG
PILKADA SERENTAK 2017
TINGKATKAN KOORD, KETERPADUAN, SINERGITAS
ANTAR APARATUR PEMDA DGN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH
FORKOPIMDA, TIMDU PKS, KOMINDA DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI
LAKSANAKAN DAN TINGKATKAN PEMANTAUAN SIT
PERKEMB POLITIK DI DAERAH
PERMENDAGRI NO.61/2011
BERDAYAKAN SLRH PARTISIPASI MASY FKDM, FKUB, FPK, ORMAS, DLL
DORONG NETRALITAS/INDEPENDENSI
PENYELENGGARA PILKADA
KPUD, BAWASLU/PANWASLU,
APARATUR PEMDA DAN PENEGAK
HUKUM
TINGKATKAN PERAN SATLINMAS
MEMBANTU KAMTRAMTIBUM,
PAM WIL, PAM SUNG PILKADA
SERENTAK 2015

8. (1) PENDAF-
TARAN PASANG-
AN CALON
1. KEPENGURUSAN GANDA PARPOL.
2. DUKUNGAN KTP CALON PERSEORANGAN.
POTENSI GANGGUAN KAMTIBMAS
DALAM PELAKSANAAN PILKADA
(2) DISTRIBUSI
LOGISTIK
(3) KAMPANYE
1. TERLAMBAT TIBA DI TEMPAT.
2. PENCURIAN/SABOTASE.
3. SALAH DISTRIBUSI.
1. PROTES PARPOL KEPADA KPUD.
2. BENTROK/RUSUH MASSAL.
3. SABOTASE, TERROR, ANCAM & CULIK.
4. RUSAK/BAKAR ALAT PERAGA/BENDERA .
5. LANGGAR, LAKA & MACET LANTAS.
6. KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA.
(4) MASA TENANG
1. MONEY POLITIC & KAMPANYE HITAM.
2. SABOTASE, ANCAMAN & PENCULIKAN
3. KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA.
4. BOIKOT PEMILU & KAMPANYE GOLPUT.
PENGAWALAN TRANTIBMAS DALAM PILKADA

9. (5)
PEMUNGUTAN
SUARA
(7) PENETAPAN
HASIL HITUNG
SUARA
1. MONEY POLITIC/SERANGAN FAJAR.
2. PROTES, RIBUT/RUSUH DI TPS.
3. ANCAMAN/INTIMIDASI.
4. TERRORISME & SABOTASE .
5. PERUSAKAN, PEMBAKARAN.
6. KEKERASAN/KEJAHATAN
KONVENSIONAL LAINNYA.
1. PROTES, RIBUT/RUSUH.
2. MANIPULASI/ GELEMBUNG HSL SUARA.
3. PERUSAKAN/BAKAR & PEMUKULAN.
4. ULUR WAKTU PENGHITUNGAN/CURANG
5. KEJAHATAN KONVENSIONAL.
1. PROTES, UNRAS, PERUSAKAN.
2. BENTROK MASSAL.
3. ANCAM & SABOTASE.
4. BLOKIR JALAN & KANTOR.
5. PENOLAKAN HASIL HITUNG SUARA.
(6) HITUNG & REKAP
HASIL SUARA
LANJUTAN....

10. (8) PENETAPAN
HASIL PILKADA
(9) PENGAJUAN
PERSELISIHAN
HSL PILKADA
1. PENOLAKAN HASIL PILKADA.
2. PENGERAHAN MASSA .
3. UNJUK RASA/DEMONSTRASI.
4. SABOTASE & BAKAR.
1. PENGERAHAN MASSA.
2. PENDUKUNG MENDATANGI MAHKAMAH
KONSTITUSI SAAT SIDANG.
3. GESEKAN ANTAR PENDUKUNG.
1. PROTES, UNJUK RASA
2. SABOTASE, ANCAM, TEROR, CULIK.
3. PENGERAHAN MASSA .
4. KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA.
(10) PELANTIKAN
KDH & WKL KDH
LANJUTAN....
CEGAH DAN ATASI GANGGUAN KAMTIBMAS
DENGAN BERPEDOMAN PADA KETENTUAN PP. NOMOR 2 TAHUN
2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

11. 1. PEJABAT NEGARA, PEJABAT ASN, DAN KEPALA DESA ATAU
LURAH DILARANG MEMBUAT KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN
YG MENGUNTUNGKAN ATAU MERUGIKAN SALAH SATU CALON
SELAMA MASA KAMPANYE.
2. PETAHANA DILARANG MELAKUKAN PENGGANTIAN PEJABAT 6
(ENAM) BULAN SEBELUM MASA JABATANNYA BERAKHIR.
DALAM HAL TERJADI KEKOSONGAN JABATAN, MAKA
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENUNJUK PEJABAT
PELAKSANA TUGAS.
3. PETAHANA DILARANG MENGGUNAKAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PEMDA UNTUK KEGIATAN PEMILIHAN 6 (ENAM)
BULAN SEBELUM MASA JABATANNYA BERAKHIR.
4. DALAM HAL PETAHANA MELAKUKAN HAL SEBAGAIMANA
DIMAKSUD PADA AYAT (2) DAN AYAT (3), PETAHANA DIKENAI
SANKSI PEMBATALAN SEBAGAI CALON OLEH KPU PROVINSI
ATAU KPU KABUPATEN/KOTA.

12. NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM PELAKSANAAN PILKADA
PP NO. 53 TAHUN 2010
TENTANG DISPILIN PNS
LARANGAN BAGI PNS
(PASAL 4 ANGKA 15)
a. Terlibat dalam kegiatan
kampanye;
b. Menggunakan fasilitas yang
terkait dengan jabatan dalam
kegiatan kampanye;
c. Membuat keputusan dan/atau
tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu
pasangan calon;
d. Mengadakan kegiatan yang
meng-arah kepada
keberpihakan ter-hadap
pasangan calon yang menjadi
peserta Pilkada.
PELANGGARAN BERAT
(PASAL 13 ANGKA 13)
MEMBERIKAN DUKUNGAN
KEPADA PASANGAN CALON
Sanksi Pelanggaran Berat
(Pasal 7 Angka 4):
1. Penurunan pangkat setingkat lebih
rendah selama tiga tahun;
2. Pemindahan dalam rangka
penurunan jabatan setingkat lebih
rendah;
3. Pembebasan dari jabatan;
4. Pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri;
5. Pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai PNS.

13. ISU STRATEGIS PILGUB BANTEN 2017
1. Ketentuan untuk Petahana Cuti, harus cuti 3 hari setelah ditetapkan
sebagai Calon hingga 3 hari sebelum pencoblosan. Hal ini masih
perbedaan pendapat antara KPU RI dengan DPR RI, bila DPR RI
meginginkan selama masa kampanye tersebut Petahana harus cuti,
sedangkan KPU RI Petahana hanya cuti pada saat hari kampanye
saja. Bila ketentuan cuti ini diartikan harus cuti selama masa
kampanye, artinya untuk Provinsi Banten pelaksanaan
pemerintahan sehari-hari oleh Sekretaris Daerah sebagai PLH.
Mengingat pada saat PLH memasuki akhir tahun, sedang agenda
pembahasan APBD 2017 sedang berlangsung, bagaimana proses
pengambilan keputusan mengenai APBD 2017 tersebut?
2. Masa Jabatan Gubernur Banten berakhir pada tanggal 11 Januari
2017, sampai dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur
Terpilih diperkirakan pada Mei-Juni 2017, ada kemungkinan akan
ditunjuk Pejabat Gubernur oleh Menteri Dalam Negeri.

14. ISU STRATEGIS PILGUB BANTEN 2017
3. Saat ini Partai Politik masih mengusung masing-masing Bakal
Calon Gubernur, sedangkan sesuai aturan tidak ada Partai Politik
di Banten yang dapat mengusung sendiri, harus berkoalisi dengan
Partai Politik lain.
4. Banyaknya Tokoh Banten bermunculan untuk mengambil jalur
Calon Perseorangan.

15. 15
SUMATERA
KALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA