Dokumen tersebut membahas berbagai sumber pendanaan untuk pembangunan sanitasi dan air minum di daerah, termasuk dana dari pusat melalui deksentralisasi, transfer keuangan, dan DAK serta dana dari APBD melalui PAD dan transfer keuangan. Dokumen juga menjelaskan peran SKPD dalam pelaksanaan proyek sanitasi dan air minum menggunakan berbagai sumber dana tersebut."

1. Sinkronisasi dan Optimalisasi Pembiayaan
Pembangunan Sanitasi dan Air Minum di Daerah
DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jakarta, 12 Oktober 2011

2. SINERGITAS ANGGARAN

3. SINERGI PUSAT DAN DAERAH (SESUAI
RPJMN 2010-2014)
1. SINERGI PERENCANAAN KEBIJAKAN
2. SINERGI REGULASI
3. SINERGI ANGGARAN
4. SINERGI KELEMBAGAAN DAN
APARATUR DAERAH
5. SINERGI KERANGKA
PENGEMBANGAN WILAYAH
 SINERGI ANGGARAN

4. SINERGI ANGGARAN
Kebijakan:
- Penataan Dana Perimbangan (DAU,
DAK, DBH)untuk menjaga harmonisasi
kepentingan nasional dan kebutuhan
daerah.
- Dana Dekon untuk mencapai prioritas
nasional, memperkuat kapasitas daerah,
meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di
daerah.

5. Sinergi anggaran (lanjutan)..........
Arah (yang akan dilakukan):
- DAU: block grant untuk belanja publik;
formula yang komprehensif dan perhatian
khusus pada program dengan beban
nasional tinggi.
- DAK: sinergi perencanaan K/L dengan
SKPD; efektivitas pelaporan; sinkronisasi
juklak-juknis K/L dan kebutuhan daerah.
- DBH: keterbukaan informasi data;
percepatan penyaluran DBH.

6. Lanjutan.........
-Dana Dekonsentrasi: mempertegas
kerangka organisasi pelaksana;
sinkronisasi program K/L dengan SKPD;
penentuan sasaran fungsional program
secara bersama.

7. ANGGARAN PUSAT DAN
DAERAH

8. MEKANISME PENDANAAN SEJALAN DGN PRINSIP
MONEY FOLLOW FUNCTIONS
Urusan Pusat Sistem Pengelolaan
Keuangan Negara (UU
APBN Anggaran K/L berlandaskan 17/2003, UU 1/2004, UU
15/2004)
Dekon
Sistem Pengelolaan Keuda (UU
TP keuangan negara & UU Pemda,
PP 58/2005, Permendagri
Desentralisasi 13/2006 & 59/2007; serta
Belanja ke (urusan daerah) berlandaskan Permendagri 32/2008)
Daerah
melalui APBD
Transfer
Dana PP 38/2007 &
Perimbangan PP 41/2007
(DAU, DBH &
DAK)

9. ANGGARAN PUSAT
YANG DIKERJAKAN DAERAH
ANGGARAN K/L YANG DI KERJAKAN
DAERAH  DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN + (URUSAN BERSAMA)
CIRI:
- ANGGARAN DI K/L
- MENGERJAKAN KEWENANGAN DAN
URUSAN PUSAT
- YANG MENGERJAKAN SKPD
- TIDAK MASUK APBD

10. DANA TRANSFER KE DAERAH 2011
Dana Basgi Hasil (DBH)
Dana Basgi Hasil (DBH) DBH Pajak
Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum (DAU) DBH PBB
DBH PBB
Dana Perimbangan
Dana Perimbangan
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Alokasi Khusus (DAK)
DBH PPh
DBH PPh
Dana Otsus PAPUA
Dana Otsus PAPUA DBH Cukai HT
DBH Cukai HT
Dana Dana Otsus PAPUA BARAT
Dana Otsus PAPUA BARAT
TRANSFER Dana
KE Otsus
Otsus Dana Otsus ACEH
Dana Otsus ACEH DBH SDA
DAERAH
Dana Infras Otsus Papua
Dana Infras Otsus Papua
DBH Kehutanan
DBH Kehutanan
Dana Infras Otsus Papua Barat
Dana Infras Otsus Papua Barat
DBH Pert. umum
DBH Pert. umum
Dana Otsus &
Dana Otsus & Tambahan Penghasilan Guru
Tambahan Penghasilan Guru DBH Perikanan
Penyesuaian
Penyesuaian DBH Perikanan
Tunjangan Profesi Guru
Tunjangan Profesi Guru DBH Migas
DBH Migas
Bantuan Operasional Sek (BOS)
Bantuan Operasional Sek (BOS) DBH Panas Bumi
Dana
Dana DBH Panas Bumi
Penyesuaian
Penyesuaian Dana Insentif Daerah (DID)
Dana Insentif Daerah (DID)
Dana Penyesuaian Infrast Daerah (DPID)
Dana Penyesuaian Infrast Daerah (DPID) 10

11. UU 33/2004
PP 55/2005
11

12. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
PENGERTIAN:
 DANA BERSUMBER DARI PENDAPATAN APBN
 DIALOKASIKAN BAGI DAERAH TERTENTU
 TUJUAN MEMBANTU KEGIATAN KHUSUS YANG
MENJADI URUSAN DAERAH
 SESUAI PRIORITAS NASIONAL
TUGAS K/L:
 MENETAPKAN KRITERIA (UMUM, KHUSUS, TEKNIS)
- UMUM: pertimbangan kemampuan keuangan daerah
- KHUSUS: Undang-undang dan karakteristik daerah
- TEKNIS: sesuai bidang DAK oleh K/L

13. APBD

14. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
UU 32/
2004
2004 UU 15/
UU 33/ 2004
2003 PP 24/
UU 17/ 2005
UU 1/2004
PKD
PP 58/2005
OM USR GUL
NIB E ATIONS
PERDA •PERMENDAGRI 13 /
2006
•PERMENDAGRI 59 /
2007
•PERMENDAGRI 20/
2009
•PERMENDAGRI 59/
2010
Peraturan KDH •PERMENDAGRI 21/
2011

15. STRUKTUR PENDAPATAN APBD
A. Pendapatan Asli Daerah:
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Derah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah
A. Dana Perimbangan:
1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
A. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:
1. Hibah
2. Dana Darurat
3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
lainnya
4. Dana Penyesuaian & Dana OTSUS
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya

16. STRUKTUR BELANJA APBD
A. Belanja Tidak Langsung:
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Bunga
3. Belanja Subsidi
4. Belanja Hibah
5. Belanja Bantuan Sosial
6. Belanja Bagi Hasil
7. Bantuan Keuangan
8. Belanja Tak Terduga
A. Belanja Langsung:
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal

17. KELOMPOK BELANJA
1. Belanja Tidak Langsung :
merupakan belanja yang dianggarkan tidak
terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Belanja Langsung :
merupakan belanja yang dianggarkan terkait
secara langsung dengan pelaksanaan
program dan kegiatan.

18. ANGGARAN DIGUNAKAN UNTUK
MENYELENGGARAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 LANDASAN HUKUM :
 Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005
 Pasal 31 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
 Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri
dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang
penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang
dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan
pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang
ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
 Pasal 35 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
 Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan
disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

19. Lanjutan ……..
 SKPD menganggarkan program dan kegiatan sesuai dengan
urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab
SKPD bersangkutan ke dalam BELANJA LANGSUNG
Belanja Langsung :
merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan.
Program dan Kegiatan tersebut dituangkan dalam
Format RKA-SKPD 2.2.1 : Rincian Anggaran Belanja
Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan
Kerja Perangkat Daerah

20. PEMBIAYAAN DAERAH
APBN/ ANGGARAN APBD/
DIPA PUSAT/APBN DPA
DANA
DEKON/TP PERIMBANGAN
SKPD
APBN APBD
Sanitasi &
Air Minum APBD “PAD”

21.  DAK  DATA KRITERIA TEKNIS:
- DATA KEBUTUHAN DAN DATA POTENSI
- DIJADIKAN BAHAN UNTUK PERENCANAAN
 DATA KEMAMPUAN DAERAH DIJADIKAN BAHAN
UNTUK SUMBER PEMBIAYAAN
- SUMBER PEMBIAYAAN SELAIN APBD: SWASTA (CSR),
MASYARAKAT (UNTUK SANITASI LOKAL/SKALA
KECIL ADA ORGANISASI YANG MENAUNGI
(KELOMPOK MASYARAKAT).
• DAERAH MEMILIKI PERENCANAAN (PENDEK,
MENENGAH, PANJANG) UNTUK STRATEGI KEDEPAN.

22. RANGKUMAN:
 BERBAGAI SUMBER DANA UNTUK SANITASI DAN AIR
MINUM TERSEDIA DI DAERAH
 DANA DARI PUSAT (DK/TP, VERTIKAL DAN PERIMBANGAN)
 DANA DARI APBD (PAD DAN PERIMBANGAN)
 DANA DARI SWASTA (KERJASAMA DAN CSR)
 PELAKSANA SKPD (DK/TP; PERIMBANGAN; APBD “PAD”)
 BAGAIMANA “MENGARAHKAN DANA PUSAT UNTUK
MENGISI PEMBANGUNAN SANITASI DAN AIR MINUM ” 
contoh: UNTUK DAK PENUHI KRITERIA
 KESIAPAN DAERAH TANGANI SANITASI DAN AMANKAN
AIR MINUM

23. SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH