Rangkuman dokumen tersebut adalah mengenai perkembangan penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman serta penanganan permukiman kumuh. Dokumen tersebut membahas program-program pengembangan permukiman perkotaan dan perdesaan beserta rencana dan realisasinya dari tahun 2005-2009 serta hierarki dan pelaksanaan pengembangan permukiman.
PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH TERJANGKAU MELALUI KEM...Latifah Tio
Dokumen tersebut membahas mengenai perencanaan pembangunan perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Mijen, Kota Semarang melalui kemitraan pemerintah, dunia usaha dan LSM. Strategi yang diusulkan adalah perencanaan inovatif dan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam hal kemitraan untuk menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan tata ruang di Indonesia, yang mencakup hierarki produk perencanaan tata ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK). Dokumen ini juga menjelaskan muatan dan jangka waktu pelaks
Tiga konsep perencanaan real estat yang dibahas adalah konvensional, cluster, dan PUD (Planned Unit Development). Pola jalan yang digunakan antara lain pola kotak (gridiron), pola putaran (loop), dan pola cul-de-sac. Desain perumahan harus mempertimbangkan faktor kultural dan sosial masyarakat agar dapat menjadi tempat yang bermakna bagi penduduknya.
Teori Central Place Christaller dan Losch membahas distribusi pusat-pusat permukiman dalam ruang dengan mempertimbangkan faktor range dan threshold. Teori ini menjelaskan pola pembentukan hierarki permukiman berdasarkan tingkat layanan yang ditawarkan."
PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH TERJANGKAU MELALUI KEM...Latifah Tio
Dokumen tersebut membahas mengenai perencanaan pembangunan perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Mijen, Kota Semarang melalui kemitraan pemerintah, dunia usaha dan LSM. Strategi yang diusulkan adalah perencanaan inovatif dan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam hal kemitraan untuk menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan tata ruang di Indonesia, yang mencakup hierarki produk perencanaan tata ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK). Dokumen ini juga menjelaskan muatan dan jangka waktu pelaks
Tiga konsep perencanaan real estat yang dibahas adalah konvensional, cluster, dan PUD (Planned Unit Development). Pola jalan yang digunakan antara lain pola kotak (gridiron), pola putaran (loop), dan pola cul-de-sac. Desain perumahan harus mempertimbangkan faktor kultural dan sosial masyarakat agar dapat menjadi tempat yang bermakna bagi penduduknya.
Teori Central Place Christaller dan Losch membahas distribusi pusat-pusat permukiman dalam ruang dengan mempertimbangkan faktor range dan threshold. Teori ini menjelaskan pola pembentukan hierarki permukiman berdasarkan tingkat layanan yang ditawarkan."
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)Joy Irman
Ringkasan dokumen tersebut adalah panduan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Dokumen ini menjelaskan proses penyusunan SSK yang terdiri atas 4 tahapan (milestone). Setiap tahapan akan menghasilkan bab-bab dalam dokumen SSK. Proses penyusunan dimulai dari penyiapan kerangka, penetapan strategi, penyusunan program dan kegiatan, hingga finalisasi dokumen SSK.
O documento repete várias vezes a palavra "COPYMAP", possivelmente indicando um mapa de cópia ou um mapa a ser copiado. Não há outras informações ou detalhes fornecidos no documento.
Studio Rencana Kota; Tata Ruang BWK 3 Kota SemarangNurlina Y.
Dokumen tersebut merupakan rencana program pembangunan dan pengembangan BWK 3 Kota Semarang untuk periode 2012-2030. Beberapa program utama meliputi pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan kawasan wisata seperti Kampung Nelayan dan Green Riverfront, serta revitalisasi kawasan bersejarah seperti Kota Lama dan Pantai Marina."
Pedoman ini memberikan panduan bagi pelaksana program PAMSIMAS di tingkat pusat, propinsi, kabupaten, dan desa dalam menyelenggarakan kegiatan dan mengendalikan pelaksanaannya. Program ini bertujuan meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di pedesaan, dimana saat ini cakupannya masih rendah dan berdampak pada kesehatan serta pembangunan ekonomi.
Ringkasan dokumen:
1. Dokumen ini membahas latar belakang permasalahan urban sprawl di Kecamatan Ungaran dan wilayah studi perancangan kota di Desa Genuk dan Desa Gedanganak.
2. Tujuan dari laporan ini adalah merancang konsep kota industri yang padat dan nyaman di wilayah studi dengan menggunakan prinsip compact development.
3. Dokumen ini akan menganalisis potensi dan permasalahan wilayah, konsep perancangan, dan unsur
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di IndonesiaFitri Indra Wardhono
Dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia dikenal berbagai jenis rencana menurut hirarkhinya, seperti RTRW, RTBL, RDTR, DED dan sebagainya. Di sini ditelaah bagaimana kedudukan RDTR, RTBL dan PZ dalam sistem tersebut.
Dokumen tersebut merupakan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang tahun 2008. Ringkuman utamanya adalah: (1) Dilakukan revisi RTRW tahun 2002 untuk mengakomodasi perubahan faktor eksternal dan pertumbuhan pesat di Kabupaten Tangerang, (2) Dilakukan penyesuaian struktur ruang, pemanfaatan ruang, dan jaringan jalan, (3) Ditetapkan pusat-pusat pertum
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai karir PNS sebagai pejabat fungsional surveyor pemetaan (JabFungsurta) di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan tentang regulasi JabFungsurta, persyaratan menjadi JabFungsurta, jenjang jabatan, penilaian angka kredit, dan materi pelatihan wajib untuk JabFungsurta.
Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang penanganan permukiman kumuh dan perumahan kumuh secara terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan berbasis kawasan. Dokumen ini juga menjelaskan perlunya koordinasi antar sektor dan keterlibatan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan serta mengurangi luasan permukiman kumuh.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonosoboPenataan Ruang
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031. Dokumen ini menjelaskan latar belakang dan pertimbangan dibentuknya peraturan ini serta mengatur ketentuan-ketentuan umum terkait pengertian ruang, tata ruang, sistem wilayah, kawasan, dan izin pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Wonosobo.
Metode Review Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) mencakup penelaahan atas area beresiko sanitasi, kerangka kerja logis (KKL), tahapan pembangunan, program dan penganggaran.
Peta desa dalam bentuk peta citra harus memenuhi spesifikasi teknis tertentu seperti datum horizontal, proyeksi, skala, ketelitian, dan unsur-unsur yang harus ditampilkan. Peta citra harus menampilkan batas-batas administrasi, infrastruktur, perairan, dan sarana prasarana secara detail.
Dokumen tersebut berisi pedoman tentang teknik analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dalam penyusunan rencana tata ruang. Pedoman ini memberikan panduan mengenai pengumpulan data, analisis kemampuan lahan, dan analisis kesesuaian lahan untuk penyusunan rencana tata ruang.
Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik+Lingkungan, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial dan Budaya. Berisi definisi aspek, meliputi apa saja, dan kebutuhan data yang akan dicari dalam rencana tata ruang.
Morfologi Kota Jakarta berkembang dari kota pelabuhan Sunda Kelapa menjadi ibu kota kolonial Batavia dengan pola jalan grid dan kanal, kemudian mengalami ekspansi dengan dibangunnya Koningsplein. Pada masa Orde Baru, Ali Sadikin membangun infrastruktur untuk mengembangkan Jakarta menjadi kota modern.
dirangkum oleh Oswar Mungkasa dari berbagai sumber. dituliskan dalam Majalah HUDMagz Edisi 4 Tahun 2013. Majalah ini diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Permukiman dan Perkotaan (LP P3I)/HUD Institute
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)Joy Irman
Ringkasan dokumen tersebut adalah panduan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Dokumen ini menjelaskan proses penyusunan SSK yang terdiri atas 4 tahapan (milestone). Setiap tahapan akan menghasilkan bab-bab dalam dokumen SSK. Proses penyusunan dimulai dari penyiapan kerangka, penetapan strategi, penyusunan program dan kegiatan, hingga finalisasi dokumen SSK.
O documento repete várias vezes a palavra "COPYMAP", possivelmente indicando um mapa de cópia ou um mapa a ser copiado. Não há outras informações ou detalhes fornecidos no documento.
Studio Rencana Kota; Tata Ruang BWK 3 Kota SemarangNurlina Y.
Dokumen tersebut merupakan rencana program pembangunan dan pengembangan BWK 3 Kota Semarang untuk periode 2012-2030. Beberapa program utama meliputi pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan kawasan wisata seperti Kampung Nelayan dan Green Riverfront, serta revitalisasi kawasan bersejarah seperti Kota Lama dan Pantai Marina."
Pedoman ini memberikan panduan bagi pelaksana program PAMSIMAS di tingkat pusat, propinsi, kabupaten, dan desa dalam menyelenggarakan kegiatan dan mengendalikan pelaksanaannya. Program ini bertujuan meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di pedesaan, dimana saat ini cakupannya masih rendah dan berdampak pada kesehatan serta pembangunan ekonomi.
Ringkasan dokumen:
1. Dokumen ini membahas latar belakang permasalahan urban sprawl di Kecamatan Ungaran dan wilayah studi perancangan kota di Desa Genuk dan Desa Gedanganak.
2. Tujuan dari laporan ini adalah merancang konsep kota industri yang padat dan nyaman di wilayah studi dengan menggunakan prinsip compact development.
3. Dokumen ini akan menganalisis potensi dan permasalahan wilayah, konsep perancangan, dan unsur
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di IndonesiaFitri Indra Wardhono
Dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia dikenal berbagai jenis rencana menurut hirarkhinya, seperti RTRW, RTBL, RDTR, DED dan sebagainya. Di sini ditelaah bagaimana kedudukan RDTR, RTBL dan PZ dalam sistem tersebut.
Dokumen tersebut merupakan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang tahun 2008. Ringkuman utamanya adalah: (1) Dilakukan revisi RTRW tahun 2002 untuk mengakomodasi perubahan faktor eksternal dan pertumbuhan pesat di Kabupaten Tangerang, (2) Dilakukan penyesuaian struktur ruang, pemanfaatan ruang, dan jaringan jalan, (3) Ditetapkan pusat-pusat pertum
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai karir PNS sebagai pejabat fungsional surveyor pemetaan (JabFungsurta) di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan tentang regulasi JabFungsurta, persyaratan menjadi JabFungsurta, jenjang jabatan, penilaian angka kredit, dan materi pelatihan wajib untuk JabFungsurta.
Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang penanganan permukiman kumuh dan perumahan kumuh secara terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan berbasis kawasan. Dokumen ini juga menjelaskan perlunya koordinasi antar sektor dan keterlibatan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan serta mengurangi luasan permukiman kumuh.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonosoboPenataan Ruang
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031. Dokumen ini menjelaskan latar belakang dan pertimbangan dibentuknya peraturan ini serta mengatur ketentuan-ketentuan umum terkait pengertian ruang, tata ruang, sistem wilayah, kawasan, dan izin pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Wonosobo.
Metode Review Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) mencakup penelaahan atas area beresiko sanitasi, kerangka kerja logis (KKL), tahapan pembangunan, program dan penganggaran.
Peta desa dalam bentuk peta citra harus memenuhi spesifikasi teknis tertentu seperti datum horizontal, proyeksi, skala, ketelitian, dan unsur-unsur yang harus ditampilkan. Peta citra harus menampilkan batas-batas administrasi, infrastruktur, perairan, dan sarana prasarana secara detail.
Dokumen tersebut berisi pedoman tentang teknik analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dalam penyusunan rencana tata ruang. Pedoman ini memberikan panduan mengenai pengumpulan data, analisis kemampuan lahan, dan analisis kesesuaian lahan untuk penyusunan rencana tata ruang.
Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik+Lingkungan, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial dan Budaya. Berisi definisi aspek, meliputi apa saja, dan kebutuhan data yang akan dicari dalam rencana tata ruang.
Morfologi Kota Jakarta berkembang dari kota pelabuhan Sunda Kelapa menjadi ibu kota kolonial Batavia dengan pola jalan grid dan kanal, kemudian mengalami ekspansi dengan dibangunnya Koningsplein. Pada masa Orde Baru, Ali Sadikin membangun infrastruktur untuk mengembangkan Jakarta menjadi kota modern.
dirangkum oleh Oswar Mungkasa dari berbagai sumber. dituliskan dalam Majalah HUDMagz Edisi 4 Tahun 2013. Majalah ini diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Permukiman dan Perkotaan (LP P3I)/HUD Institute
Panduan sederhana pengolahan sampah dan airOswar Mungkasa
Metode pengelolaan sampah yang berkelanjutan meliputi pengomposan aerobik, daur ulang kertas, dan penyaringan air kotor menjadi bersih untuk digunakan kembali.
Sistem Monitoring Pembangunan Sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di K...Oswar Mungkasa
Dokumen ini membahas sistem monitoring pembangunan sektor air minum dan sanitasi di Kabupaten Bangka. Target cakupan air minum dan sanitasi di Bangka terus meningkat hingga tahun 2015. Untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana, dibentuk badan kendali dan evaluasi yang bertugas memantau, mengawasi, dan mengevaluasi program pembangunan termasuk air minum dan sanitasi. Dilakukan berbagai metode monitoring seperti registrasi,
Sinkronisasi dan Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Sanitasi dan Air Minum d...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas berbagai sumber pendanaan untuk pembangunan sanitasi dan air minum di daerah, termasuk dana dari pusat melalui deksentralisasi, transfer keuangan, dan DAK serta dana dari APBD melalui PAD dan transfer keuangan. Dokumen juga menjelaskan peran SKPD dalam pelaksanaan proyek sanitasi dan air minum menggunakan berbagai sumber dana tersebut."
Kinerja Kemenpera tahun 2012 mencapai 77,56% dari target anggaran. Program-program utama seperti pembangunan rusunawa, penyediaan rumah untuk MBR di NTT, bantuan stimulan perumahan swadaya, dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) belum sepenuhnya terealisasi karena berbagai kendala seperti keterlambatan persiapan lahan, perubahan peraturan, dan batasan harga rumah.
Community-Based Total Sanitation (STBM). Milestone, Strategic Plan, Lessons L...Oswar Mungkasa
This document outlines Indonesia's milestones in implementing Community-Led Total Sanitation (CLTS) from 2003-2012. It discusses the national policy established in 2003, pilot projects launched in 2005-2006, and the scale up of CLTS across various government programs and donor projects between 2007-2012. It also describes Indonesia's strategic plan for CLTS, which includes 6 components: creating an enabling environment; increasing demand; improving supply; knowledge management; financing; and monitoring and evaluation. The final section discusses lessons learned, noting the 3 key steps of CLTS implementation are changing mindsets, internalization, and collaboration.
United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)Oswar Mungkasa
presented at Workshop on Knowledge transfer and capacity building for water and sanitation services in Asia and the Pacific, Bangkok, February 18, 2009
Direktorat Pemmerintahan Desa dan Kelurahan menjelaskan tentang otonomi asli desa, tugas-tugas desa, dan sumber pendapatan desa. Desa diberi kewenangan untuk mengatur sejumlah urusan publik dan mendapatkan bagian dari pajak, retribusi, dan dana perimbangan untuk membiayai program dan pelayanan masyarakat.
Laporan Perkembangan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia 2007Oswar Mungkasa
[Ringkasan]
Laporan ini membahas pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) di Indonesia pada tahun 2007. Laporan ini meninjau capaian delapan tujuan MDGs, meliputi penanggulangan kemiskinan, pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender, penurunan kematian anak, kesehatan ibu, HIV/AIDS, lingkungan hidup, dan kerjasama internasional. Secara umum, capaian Indonesia menunjukkan kemajuan pada semua tuju
Mekanisme Pendanaan untuk Pembangunan Air Minum dan SanitasiOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas mekanisme pendanaan untuk pembangunan air minum dan sanitasi di Indonesia antara tahun 2009-2015. Dokumen menjelaskan target pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi, serta sumber-sumber pendanaan seperti anggaran pemerintah pusat dan daerah, hibah, kerjasama dengan swasta, dan partisipasi masyarakat. Dokumen juga memberikan rekomendasi untuk mening
Prosedur pelaksanaan standar (sop) program kerjasama bappenas plan indonesiaOswar Mungkasa
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms.
Environmental Services Program. Final ReportOswar Mungkasa
The Environmental Services Program (ESP) Final Report summarizes the program's achievements from December 2004 to March 2010. ESP was a USAID-funded program implemented by Development Alternatives, Inc. that promoted better health through improved water resource management and expanded access to clean water and sanitation services across Indonesia. Over its five and a half years of field activities, ESP worked in nine provinces and culminated in a workshop in January 2010 where multi-stakeholders shared experiences, lessons learned, and commitments to continue collaborative work.
IDB PNPM Integrated Community Driven Development (ICDD) ProjectOswar Mungkasa
The document summarizes the Islamic Development Bank Group and its vision, mission, and activities. It discusses (1) IDB's establishment, capital, and AAA credit rating, (2) its vision to help transform development in the Muslim world by 2040 in key areas like poverty alleviation, health, and education, (3) its operational structure including departments, regional offices, and affiliated institutions, (4) its financing products and US$63.9 billion portfolio across development projects, technical assistance and trade, and (5) cooperation with other institutions to achieve its development goals.
Urban Slum Improvements in Developing Countries: Policy and StrategyOswar Mungkasa
Key Note Speech to The Third International Seminar on Tropical Eco Settlements. Urban Deprivation: A Challenge to Sustainable Urban Settlements. The Seminar hold by The Center for Housing and Settlement, Ministry of Public Work, the Republic of Indonesia in Jakarta 31 )ct-2 Nov 2012.
HUD Magazines. Edisi 2 Tahun 2012. Kota Tanpa Kumuh 2020Oswar Mungkasa
Diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia (LP P3I) secara berkala. Tema yang ditampilkan terkait perumahan, permukiman, infrastrktur, dan perkotaan
1. Kota Palembang memiliki luas wilayah 400,61 km2 dan penduduk sebesar 1,3 juta jiwa yang tumbuh 2% per tahun.
2. Masalah utama sanitasi di Kota Palembang adalah keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah dan limbah cair serta kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan.
3. Pemerintah Kota Palembang berencana menyusun master plan sanitasi lengkap dan men
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang PersampahanOswar Mungkasa
Disampaikan oleh Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman pada Diskusi Kelompok Terfokus dalam rangka Penyusunan masukan Teknis Review Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSN-PSPP), Jakarta 23 Nopember 2012
Dukungan Kementrian Pekerjaan Umum terhadap Program Prioritas Nasionalinfosanitasi
Dukungan Kementrian Pekerjaan Umum terhadap Program Prioritas Nasional. Presentasi Wakil Menteri PU dalam rangka Konsultasi Regional Kementrian PU 2013.
Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pemb...infosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Dokumen ini menjelaskan konsep, pelaksanaan, dan upaya implementasi penataan ruang di tingkat nasional maupun daerah."
Dokumen tersebut membahas tentang integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan mencakup efisiensi ekonomis, keadilan sosial, dan pelestarian ekologi untuk menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan."
Dokumen ini memberikan gambaran umum tentang rencana penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Klungkung, Bali. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, wilayah cakupan, pendekatan dan metodologi yang digunakan beserta jadwal pelaksanaan proyek penanganan kawasan permukiman kumuh tersebut."
Dokumen tersebut membahas rencana penataan lingkungan permukiman desa Grobogan tahun 2010. Terdapat potensi dan permasalahan di kawasan prioritas seperti lingkungan yang tidak sehat, kebutuhan fasilitas kebersihan dan air bersih, serta perlunya penataan ruang. Rencana kegiatan penataan diusulkan berdasarkan potensi dan permasalahan tersebut.
Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh di kota CimahiOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas penanganan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Cimahi. Beberapa poin pentingnya adalah jumlah penduduk Kota Cimahi yang mencapai 571.139 jiwa dengan laju pertambahan 2,36% per tahun, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni, membangun sarana air bersih, jalan dan drainase di kawasan permukiman melalui program-program seperti P2KP, PNP
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang permukiman dan ketahanan pangan di Indonesia, termasuk masalah konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian, faktor penyebabnya, dan solusi untuk mengatasinya seperti komitmen pemerintah, pembenahan data, penegakan hukum, insentif, penataan ruang, dan konsep bank tanah dan konsolidasi tanah."
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Oswar Mungkasa
perkotaan mengalami banyak masalah disebabkan demikian intensifnya penggunaan moda kendaraan bermotor. sudah saatnya melirik alternatif lain yang lebih berkelanjutan yaitu moda berjalan kaki dan bersepeda
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Oswar Mungkasa
Tata kelola kolaboratif dalam pengembangan wilayah berkelanjutan memerlukan kepemimpinan bersama yang mampu meningkatkan kesadaran, memobilisasi, membingkai masalah, dan mengkoordinasi pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi bersama. Keterampilan penting pemimpin antara lain menarik perhatian, membangun kepercayaan, dan merumuskan visi bersama.
selama ini skema yang diperkenalkan adalah 3 R (Reuse, Reduce Recycle) kemudian dengan berkembangnya konsep ekonomi sirkuler maka berkembang pula skema lebih baru yang dikenal sebagai upcycling.
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Oswar Mungkasa
The implementation of green infrastructure (GI) in Indonesia accelerated by public awareness of the importance of conservation of natural resources and ecosystems. One of the Indonesian government’s efforts to apply the principles of GI in urban areas in a structured and massive manner is through the Green City Development Program (P2KH) Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). The approach taken is Green Planning and Design, Green Open Space, Green Energy, Green Water, Green Waste, Green Building, Green Transportation, Green Community. The city that is the case study for discussion is Jakarta. Jakarta Smart City, Green Buildings, Urban Agriculture, and Child Friendly Integrated Public Space (RPTRA) are programs that successfully implemented. The implementation GI program easily accepted if based on the community.
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Oswar Mungkasa
Makalah ini membahas tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Tata kelola kolaboratif melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam penyusunan kebijakan. Namun hasil penelitian menunjukkan penerapan tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan TPB di Indonesia belum optimal karena keterlibatan pemangku kepentingan masih
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAOswar Mungkasa
Dokumen ini membahas tentang optimalisasi peran, fungsi, dan pelayanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-TAPERA) untuk penerima manfaat paska. Dokumen ini menjelaskan beberapa fakta tentang BP-TAPERA, isu-isu yang dihadapi seperti dualisme sumber dana perumahan dan ketersediaan data, serta memberikan saran seperti pengembangan grand design pembiayaan perumahan dan penerapan tata kelola kolaboratif yang
Tata kelola kolaboratif merupakan paradigma baru dalam administrasi publik yang menekankan pada kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola kolaboratif muncul seiring pergeseran dari paradigma Old Public Administration ke New Public Management yang memberikan peran lebih besar kepada pemangku kepentingan non-pemerintah. Prinsip utama tata kelola kolaboratif adalah melibatkan berbagai pem
Kolaborasi multi-pemangku kepentingan membutuhkan katalis untuk berjalan efektif. Dokumen menjelaskan enam katalis utama yaitu strategi bersama, kejelasan tujuan, inklusivitas luas, pertanggungjawaban yang disetujui, penyelenggaraan bersama, dan inovasi mudah diadaptasi. Katalis-katalis ini mencakup aspek-aspek seperti perencanaan bersama, keterlibatan seluruh pemangku
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...Oswar Mungkasa
Skema bekerja dari rumah (WFH) merupakan bagian dari konsep bekerja jarak jauh yang telah dikenal sejak tahun 1970-an. Walaupun demikian, konsep ini biasanya diterapkan dalam kondisi normal dan bukan karena pandemi seperti saat ini. Makalah ini membahas sejarah, konsep, dan perkembangan terkini dari bekerja jarak jauh serta langkah yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak untuk menerapkan ske
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...Oswar Mungkasa
1) Jakarta took several steps to respond to COVID-19 including closing public spaces in March, establishing a task force, and implementing large-scale social restrictions (PSBB) in April including limiting gatherings and transport.
2) Lessons learned include the need for improved metropolitan governance and collaborative partnerships between different levels of government and stakeholders. Effective communication is also key.
3) Looking ahead, Jakarta aims to establish a new normal with an emphasis on social capital, digital shift, healthy lifestyles, improved data systems, and a focus on recovery.
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...Oswar Mungkasa
Dokumen ini membahas tentang latar belakang dan tugas Koordinator Ketahanan Kota Jakarta. Jakarta terpilih bergabung dalam jejaring 100 Resilient Cities pada 2016 untuk mengembangkan strategi ketahanan kota. Koordinator ditunjuk untuk memfasilitasi penyusunan strategi ketahanan dan mengoordinasikan pelaksanaannya hingga 2019.
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaOswar Mungkasa
Collaborative approach in solving issues of Jakarta to build resilience
Oswar Mungkasa (Former Chief Resilient Officer of Jakarta 100 Resilient Cities Program)
Advocacy Forum on Giving Inputs to the Implementation of the New Urban Agenda in Myanmar - CORDAID Yangon, 22nd January 2020
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiOswar Mungkasa
Tulisan ini disiapkan untuk memeriahkan ajang NTU (Nugroho Tri Utomo) Writing Contest for Water and Sanitation 2019 bertema Menuntaskan Akses Sanitasi dan Air Minum Aman Berkelanjutan 2024 yang diselenggarakan oleh Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Perkembangan Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman dan Penanganan Permukiman Kumuh
1. PERKEMBANGAN PENYEDIAAN
PRASARANA - SARANA DASAR
PERMUKIMAN
dan
PENANGANAN
PERMUKIMAN KUMUH
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
1
2. PROGRAM
Pengembangan Permukiman
sesuai cakupan wilayah
Pengembangan Permukiman Perkotaan :
- Pengembangan permukiman Baru
(implementasi Kasiba dan Lisiba BS)
- Peningkatan kualitas permukiman existing
yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal
(kawasan kumuh perkotaan)
Pengembangan Permukiman Perdesaan :
- Pengembangan permukiman baru (Kawasan
terpadu Mandiri/KTM, Agropolitan dan pusat2
pertumbuhan lokal)
- Peningkatan kualitas permukiman perdesaan
tertinggal, terpencil, pulau kecil/terluar dan
kawasan perbatasan
2
3. RENCANA DAN REALISASI YANG DILAKUKAN DITJEN CIPTA KARYA
(TA. 2005-2009)
PENCAPAIAN KINERJA DAN RENCANA PEMBANGUNAN DITJEN CIPTA KARYA
RPJMN /
HASIL PELAKSANAAN PROGRAM RENCANA TOTAL
NO PROGRAM UTAMA/PRIORITAS UNIT RENSTRA
CAPAIAN
2005-2009 2005 2006 2007 2008 2009
1 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan
a. Skala Kawasan
1. Pengembangan Kawasan Agropolitan Kawasan 347 79 51 11 39 38 218
2. Pengambangan Prasarana Sarana Perdesaan Kawasan 584 118 319 157 224 47 865
(DPP/KTP2D)
b. Skala Lingkungan
1. Dukungan Infrastruktur Perdesaan Desa 32,000 12,834 1,840 2,289 2,060 3,124 22,147
Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kumuh dan
2 Nelayan
a. Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP-PNPM) Kelurahan 40,648 4,680 6,404 7,273 8,813 10,791 37,961
Penataan dan Perbaikan Lingkungan Permukiman (NUSSP) Kelurahan 841 94 352 412 334 181 1,373
b.
ha 2,436 803 5,340 6,069 3,530 15,742
Jiwa 465,335 79,623 520,606 376,237 320,912 1,297,378
Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Unit 27,522 2,784 5,568 4,592 6,500 8,078 27,522
c.
d. Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Kelurahan 763 143 155 124 144 197 763
Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman
3 bagi MBR
a. Dukungan Kawasan Perumahan PNS/TNI-Polri/Pekerja Unit 567,569 42,657 64,874 93,840 45,917 54,199 301,487
b. Penyediaan Infrastruktur Permukiman
1. Kawasan Terpencil/Pulau Kecil/Terluar Propinsi 32 18 28 28 29 1 104
2. Kawasan Perbatasan Kawasan 92 11 47 44 44 37 183
3
3
4. HIRARKI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
TATA RUANG :
menjadi acuan dalam penyusunan Strategi Pengembangan Kota
STRATEGI PENGEMBANGAN KOTA (SPK):
Sebagai acuan dan alat kendali perencanaan pengembangan
permukiman
TATA KAWASAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
sesuai SPK dan kaidah perencanaan kawasan permukiman
yg berdimensi sosial, ekonomi dan lingkungan
RENC. PENATAAN LINGK. PERUMAHAN
RUMAH SBG UNIT HUNIAN (TERKECIL)
5. PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
EXISTING PERMUKIMAN BARU
Kawasan Skala besar
Kawasan Permukiman Kumuh
Permukiman KASIBA Sesuai
Kumuh BERAT PP 80/1999
Legal/illegal
Skala
Perkotaan
Kawasan sedang/kecil
Permukiman LISIBA BS atau
terkendali dan LISIBA bag dari
kumuh KASIBA
RINGAN sesuai PP 80/1999
mk u m ep nas a w K
a m t ui s gnu ngd
Sporadik
a
Kawasan
Permukiman
f
Kawasan (permukiman) dgn
Konservasi
fungsi utama bukan
hunian
r
a
i
6. PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
EXISTING
Kawasan Pendekatan Peremajaan
Kawasan Permukiman Kumuh
Permukiman kawasan/ lingkungan
Kumuh BERAT Pembongkaran sebag/seluruh
Legal/illegal Dilakukan onsite/offsite
Pendekatan
Kawasan
Perkotaan
perbaikan/pemugaran
Permukiman
Perbaikan Prasarana-sarana sebagai
terkendali dan prioritas
kumuh
RINGAN Pendekatan pengelolaan
dan pemeliharaan
Mempertahankan keberadaannya
Kawasan Meningkatkan sistem pengelolaan
Permukiman
Konservasi Pendekatan revitalisasi
Mengembalikan sebagaimana aslinya
Mempertahankan keberadaannya
7. PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
KOMPONEN
• Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan
Permukiman di Perkotaan dan Perdesaan
• NSPK dan SPM dan pengendalian pelaksanaan serta
penyelenggaraannya yang mengakomodasi kebutuhan
dan keterjangkauan masyarakat
• SDM, Kelembagaan, dan Peran Masyarakat terkait
dengan penyelenggaraan BangKim yang peka terhadap
keberpihakan kepada MBR
KELUARAN
• Peningkatan kualitas lingkungan permukiman di
perkotaan
• Pengembangan permukiman baru di perkotaan
• Penciptaan lapangan kerja setempat yang mendukung
pertumbuhan ekonomi lokal
8. PERENCANAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
• Penyusunan Strategi Pengembangan Kota (dlm wujud
peraturan lokal yg harus diacu oleh semua pelaku)
• Penetapan kawasan permukiman prioritas (yg mendesak
segera ditangani )
• Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan (area
development plan) dan strategi pengembangannya
sebagai jabaran rencana tata ruang kawasan
• Perencanaan yang memberikan kesempatan seluas
mungkin bagi MBR untuk mejangkau hunian yg tersedia
dalam perrencanaan
Optimalkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan
9. PROP. JAWA TENGAH
PERENCANAAN
PENGEMBANGAN KOTA
PERMUKIMAN SURAKARTA
2 Rencana Tata
1 Rencana Tata Ruang Wilayah Ruang Kota / Kab
Propinsi
6
5
Rencana Penataan 3 Rencana Detail Tata
Lingkungan Permukiman Ruang (RDTR)
4 Rencana
Penataan
Keamanan & kelayakan Kawasan
RUMAH / UNIT HUNIAN Permukiman
10. PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Finalisasi detail desain sesuai standard dan spesifikasi
teknis yang diijinkan termasuk muatan budaya lokal dan
antisipasi terhadap bencana alam.
Pengutamaan KEAMANAN bangunan dan KELAYAKAN
hunian
Keadilan didalam pemberian kesempatan mengakses
hunian murah (baik milik maupun sewa)
Pola subsidi infrastruktur (untuk rumah milik) yang tepat
sasaran dan subsidi pengelolaan bagi rumah sewa yang
dibangun oleh pemerintah
11. Pembagian Peran Penyelenggaraan
Pengembangan Permukiman
Pemerintah Pusat : TURBINWAS.
Pemerintah Provinsi : koordinator penyelenggaraan
lintas kota/kabupaten dan mediator serta turut melaks.
kegiatan turbinwas
Pem. Kota/kab : conductor penyelenggaraan
Pengembangan Permukiman bagi MBR
Swasta dan Masyarakat : pelaku lapangan dan
pemanfaat yang saling mendukung
12. T PENYELENGGARAAN PERAN STAKE HOLDERS
A PROGRAM
H PEMERINTAH PUSAT PEMERINRAH PROVINSI PEMERINTAH DAERAH MASYARAKAT
A
PENGEMBANGAN
P PERMUKIMAN
Identifikasi - acuan / panduan /pedoman - acuan (regional) - acuan (lokal)) aspirasi kondisi masyarakat
1 Lokasi dan - soialisasi dan pendampingan - soialisasi dan pendampingan - Produk : daftar profil kawasan dan lingkungannya
permasalahan - identifikasi kawasan strategis,
Penyusunan - acuan (lokal) masukan / aspirasi
2 Rencana - Acuan/panduan/pedoman - acuan (regional) - rencana pengemb. kawasan masyarakat terhadap desain
Pengembangan - sosialisasi dan pendampingan - soialisasi dan pendampingan - sos. & pemberd. masyarakat kawasan pengembangan
Kawasan - renc pengemb kawasan strategis,
- acuan /panduan/pedoman -Acuan (lokal)
Penyusunan - sosialisasi dan pendampingan - acuan (regional) -rencana tindak & matriks program masukan aspirasi
3 Rencana Tindak - renc tindak & matriks program - soialisasi dan pendampingan -Sos. & pemberd. masyarakat masyarakat dalam
dan matriks kawasan strategis, penyusunan rencana tindak
program dan matriks program
- acuan /panduan/pedoman - acuan (regional) - Acuan (lokal) Peran serta (Masukan
Penyusunan RIK
4 dan DED
- sosialisasi dan pendampingan - soialisasi dan pendampingan - RIK & DED APBN dan APBD kondisi local)
- RIK/DED kawasan strategis, - Sos. & pemberd. masyarakat
Pelaksanaan Fisik - Koordinator pelaksanaan -peran serta
dan Pengawasan - acuan /panduan/pedoman - acuan (regional) - Pelaksanaan fisik -pengawasan pelaksanaan
5 Teknik - sosialisasi dan pendampingan - soialisasi dan pendampingan - pemberdayaan masyarakat
- renc pengemb kawasan strategis,
- pemanfaatan dan penghunian partisipasi pemanfaatan dan
Pemanfaatan/ -acuan panduan/pedoman - acuan (regional) - sosialisasi & masyarakat penghunian
6 penghunian - sosialisasi dan pendampingan - soialisasi dan pendampingan 12
13. Salah satu contoh imlementasi program peningkatan
kualitas permukiman
Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan
pendekatan urban renewal dan pengembangan
RUSUNA
Diarahkan untuk menangani kawasan-kawasan kumuh
berat di perkotaan yang tidak dapat lagi ditangani dengan
peningkatan infrastruktur setempat tetapi harus dengan
penataan kembali kawasan melalui peremajaan (urban
renewal) dan pembangunan rumah susun.
13
14. Salah satu contoh imlementasi program peningkatan kualitas
kawasan tertinggal
Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil,
daerah perbatasan, dan pulau-pulau kecil
Diarahkan untuk mengembangkan kawasan perdesaan
untuk mengatasi ketertinggalan, keterisolasian dan
ketidakseimbangan pengembangan antar wilayah
15. HAL –HAL MENDESAK YANG PERLU
SEGERA DIRUMUSKAN
DEFINISI KAWASAN KUMUH
INDIKATOR KAWASAN KUMUH
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DATA BASE KAWASAN KUMUH
16. CATATAN PENUTUP
Perwujudan pengembangan permukiman yang layak
membutuhkan hal-hal sbb:
Keterpaduan lintas sektor dan lintas institusi baik
vertikal maupun horisontal dengan melaksanakan
tupoksi dan tanggung jawab masing-masing
Perencanaan dalam berbagai tingkatan sudah harus
memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat,
terutama MBR
Perencanaan pola pembiayaan pembangunan harus
sejalan dengan strategi pengembangan permukiman
(subsidi infrastruktur, subsidi pengelolaan, dll)