1. Dokumen membahas tentang pendanaan urusan bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan. 2. Pendanaan bersumber dari APBN (Dana Urusan Bersama/DUB) dan APBD (Dana Daerah untuk Urusan Bersama/DDUB) berdasarkan indeks fiskal dan kemiskinan daerah. 3. Indeks fiskal dan kemiskinan daerah dimaksudkan agar pengalokasian DUB dilakukan

1. LOGO
Oleh :
Drs. Yusrizal Ilyas, MPA www.djpk.depkeu.go.id
Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Disampaikan pada Lokakarya Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan
Jakarta, Februari 2011

2. Outline
1. Pendahuluan
 Dasar Hukum
 Dekon TP vs UB
2. Pokok-pokok Kebijakan DUB/DDUB
 Pengertian
 Pokok Kebijakan
 Sumber Pendanaan
 Proses Perencanaan dan Penganggaran DUB
 Naskah Perjanjian
3. Peran Kementerian Keuangan
 Menyiapkan Legal Aspek
 Menyiapkan Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah
 Menyediakan pedoman pengelolaan DUB
 Pencairan
 Pelaporan dan Pertanggungjawaban
 Pembinaan dan Pengawasan
4. Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah (IFKD)

3. Peraturan Terkait Urusan/Prog/Keg Peraturan Terkait Pedanaan
• Pasal 4 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan • UU 17/2003 tentang Keuangan Negara;
Pasal 34 UUD 45; • UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
• UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan • UU 32/2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pembangunan Nasional antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
• UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Daerah
• UU 17/2007 tentang RPJP-N 2005-2025 • PP 21/2004 tentang Penyusunan RKA-K/L
• UU 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial • PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi
• UU 25/2009 tentang Pelayanan Pubtik Pemerintahan
• PP 20/2004 tentang RKP • PP 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
• PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian Kinerja Instansi Pemerintah
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan PMK 168/2009 tentang
• PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pedoman Pendanaan Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Bersama Pusat dan Daerah
Pemerintahan Provinsi, dan Untuk Penanggulangan
Perpres 13/2009 *)
Pemerintahan Kab/Kota tentang Koordinasi
Kemiskinan
Penanggulangan
Kemiskinan
*) Telah disempurnakan menjadi Perpres No.15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

4. URUSAN BERSAMA DEKON/TP
1. Urusan yang ditangani merupakan 1. Urusan yang ditangani merupakan
urusan bersama Pemerintah Pusat dan urusan Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah 2. Kegiatan dilaksanakan oleh Gubernur
2. Kegiatan dilaksanakan langsung oleh selaku wakil Pemerintah Pusat untuk
Masyarakat Dekon dan Gubernur/Bupati/Walikota
3. Kegiatan bersifat Bantuan Langsung ke untuk TP
Masyarakat dan jenis belanja yang 3. Kegiatan bersifat Non Fisik untuk
dialokasikan didominasi dengan Dekon dan Fisik untuk TP
Bantuan Sosial 4. Daerah tidak diperkenankan
4. Daerah diwajibkan menyediakan Dana menyediakan Dana Pendamping
Pendamping 5. Menggunakan surat pelimpahan
5. Menggunakan Naskah Kerjasama sebagai dasar pelaksanaan Dekon dan
sebagai Dasar pelaksanaan Kegiatan surat penugasan sebagai dasar
pelaksanaan TP

5. KARAKTERISTIK PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 Disepakati sebagai urusan bersama Pusat
dan Daerah (diatur dengan Perpres 13/2009)
 Mensyaratkan Cost-Sharing dari daerah
(APBD) dalam bentuk Dana Pendamping
 Diikat dalam naskah perjanjian/kesepahaman
KONDISI YANG LALU KONDISI YANG DIHARAPKAN
 Dialokasikan melalui mekanisme  Tidak menggunakan mekanisme Dekon/TP
Dekon/TP  melainkan pola urusan bersama Pusat
 Dekon/TP tidak mensyaratkan dana dan daerah
pendamping (PP 7/2008)  Dasar perencanaan lokasi dan alokasi,
 Dasar perencanaan lokasi dan alokasi, serta penentuan besaran Dana
serta penentuan besaran Dana Pendamping diatur dalam peraturan
Pendamping belum diatur dalam perundang-undangan sebagai wujud
peraturan perundang-undangan transparansi & akuntabilitas

7. • Urusan Bersama Pusat dan Daerah adalah urusan pemerintahan
di luar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya
Pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, Pemda
Provinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota.
• Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program
Pemerintah dan Pemda yang dilakukan secara sistematis, terencana,
dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi
jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat
kesejahteraan rakyat.
• Pendanaan Urusan Bersama adalah pendanaan yang bersumber dari
APBN dan APBD yang digunakan untuk mendanai program/kegiatan
bersama Pusat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan.
• Dana Urusan Bersama yang selanjutnya disebut DUB, adalah dana
yang bersumber dari APBN.
• Dana Daerah untuk Urusan Bersama yang selanjutnya disebut DDUB,
adalah dana yang bersumber dari APBD.

8. • Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas nasional dalam
RPJMN dan RKP.
• Penanggulangan kemiskinan menjadi urusan bersama Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah, dengan demikian pendanaannya bersumber dari APBN
(DUB), dan APBD (DDUB).
• Rencana daerah penyelenggara Urusan Bersama dan alokasi DUB disusun
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, indeks fiskal dan
kemiskinan daerah, serta indikator teknis.
• DDUB yang harus disediakan oleh daerah disesuaikan dengan indeks fiskal
dan kemiskinan daerah
• Indeks fiskal dan kemiskinan daerah dimaksudkan agar pengalokasian DUB
dilakukan secara proporsional, tidak terkonsentrasi pada daerah tertentu, serta
transparan dan akuntabel.
• Indeks fiskal dan kemiskinan daerah dicerminkan dari kaitan antara ruang
fiskal (fiscal space) daerah yang diukur dari kemampuan keuangan daerah dan
dana transfer ke daerah dikurangi belanja pegawai terhadap persentase
penduduk miskin di daerah.

9. Pasal 3 PMK No.168/PMK.07/2009
APBN APBD
ANGGARAN
ANGGARAN K/L
SKPD
(RKA-KL)
(RKA-SKPD)
KP KD DK TP UB
DANA DAERAH
DANA URUSAN UNTUK URUSAN
BERSAMA BERSAMA
(DUB) (DDUB)
Keterangan:
KP = Kantor Pusat
KD = Kantor Daerah PROGRAM PNPM
DK = Dekonsentrasi PERKOTAAN DAN
TP = Tugas Pembantuan
UB = Urusan Bersama
PEDESAAN (BLM)

10. TIME FRAME KEMENTERIAN/LEMBAGA KEPALA DAERAH
Maret Menyusun Program/
Kegiatan
PMK IFKD (RKP dan Renja)
Apabila Indikasi Program/
Memberitahukan kegiatan UB sesuai kebijakan
Indikasi Pemda,
Juni Program/Kegiatan KDH meneruskan kepada SKPD
Urusan Bersama (UB) sebagai bahan perencanaan
Setelah penyediaan DDUB
Pagu Sementara
Menyampaikan usulan nama
Penyusunan RKA-KL SKPD yang akan melaksanakan
program/kegiatan UB
PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN UB
Desember Menyampaikan Menyampaikan RKA-KL
RKA-KL yang telah kepada DPRD sebagai bahan
Setelah disetujui Menkeu penetapan DDUB
Perpres RABPP
Menetapkan
Menyampaikan usulan nama
KPA dan menyusun
KPA untuk DUB
Konsep DIPA

11. a) subyek kerja sama;
b) rincian alokasi dan lokasi
dana program/kegiatan
yang diselenggarakan
bersama;
c) sumber dan besaran
Naskah Sekurang-
pendanaan;
kurangnya
Perjanjian memuat: d) penetapan penanggung-
Penyelenggaraan jawab dalam pengelolaan
Urusan DUB;
Bersama
e) klausul komitmen daerah
untuk tertib pelaporan
keuangan DUB oleh
daerah kepada
kementerian/ lembaga;
dan
f) jangka waktu kerja sama.

13. 1. Menyediakan legal aspek dalam hal penyediaan dana
pendamping (DDUB)  PMK 168/2009
2. Menyediakan pedoman pengelolaan dana urusan bersama
bagi K/L dan SKPD agar dapat melaksanakan/ mencairkan/
melaporkan dan mempertanggung-jawabkan dana yang berasal
dari APBN (DUB).
 Pencairan dan Penyaluran DUB
 Pelaporan dan Pertanggungjawaban DUB
 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Bersama
3. Menyiapkan Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah *) dalam
bentuk PMK yang digunakan sebagai indikator umum dalam
pengalokasian DUB dan sebagai bahan masukan dalam
penetapan DDUB
*) IFKD berisikan daftar daerah berdasarkan tingkatan
kemampuan fiskal dan kemiskinan daerah

14. • Pencairan DUB secara umum dilakukan sesuai dengan
mekanisme yang berlaku dalam pembayaran atas beban APBN,
sedangkan ketentuan lebih lanjut diatur dengan Perdirjen
Perbendaharaan.
• DUB disalurkan secara langsung kepada masyarakat, kelompok
masyarakat dan/atau lembaga partsipatif masyarakat dalam bentuk
uang.
• DUB yang telah ditransfer ke rekening masyarakat, kelompok
masyarakat dan/atau lembaga partsipatif masyarakat harus telah
dimanfaatkan sesuai dengan rencana selambat-lambatnya 3 bulan
setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir.
• Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut di atas, dana
tersebut belum dimanfaatkan maka dana tersebut harus disetorkan
ke rekening kas umum negara.
• Mekanisme pencairan dan penyaluran DDUB berpedoman pada
peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

15. • SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan penanggulangan
kemiskinan (DUB dan DDUB) wajib menyusun Laporan Keuangan
berupa:
 Neraca;
 Laporan Realisasi Anggaran; dan
 Catatan atas Laporan Keuangan
• Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan DUB
mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
• Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan DDUB
mengacu ketentuan peraturan mengenai pengelolaan keuangan
daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
• Kepala daerah melampirkan laporan keuangan tahunan atas
pelaksanaan DUB dalam Laporan Pertanggungjawaban APBD
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud
transparansi dan akuntabilitas DUB dan DDUB.
(PMK 168/PMK.07/2009 Pasal 16,17 dan 18)

16. Menteri/ Menteri Keuangan
Pimpinan Lembaga pembinaan terhadap
pembinaan terhadap pengelolaan DUB
efektivitas pengelolaan (efisiensi dan efektivitas
kegiatan alokasi anggaran,
pelaksanaan anggaran,
penyusunan IFKD)
Bappenas Kepala Daerah
pembinaan terhadap pembinaan terhadap
efektivitas perencanaan efisiensi dan efektivitas
dan pelaksanaan TNPPK **) pengelolaan DDUB
program
Koord. pembinaan
terhadap efektivitas
pelaksanaan
urusan bersama
**) TNPPK = Tim Nasional
Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan
(PMK 168/PMK.07/2009 Pasal 22)

17. Menteri/
Pimpinan Lembaga Menteri Keuangan
pengawasan dan pengawasan dan
pengendalian terhadap pengendalian terhadap
efektivitas pengelolaan pelaporan keuangan
kegiatan DUB
Bappenas
Kepala Daerah
pembinaan dan
pengawasan dan
pengawasan terhadap
pengendalian terhadap
efektivitas perencanaan TNPPK **) pelaporan keuangan
dan pelaksanaan
Koord. DDUB
program
Pengawasan dan
pengendalian
terhadap efektivitas
pelaksanaan
urusan bersama
**) TNPPK = Tim Nasional
Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan
(PMK 168/PMK.07/2009 Pasal 23)

18. SEBAGAI INDIKATOR UMUM
PENGALOKASIAN DUB
DAN SEBAGAI DASAR PENENTUAN DDUB

19. Kemampuan Keuangan Negara (Pasal 7 ayat
2):
pengalokasian DUB disesuaikan dengan
kemampuan APBN melalui bagian anggaran
Rencana daerah K/L.
penyelenggara UB
dan alokasi Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah / IFKD
anggaran DUB (Pasal 7 ayat 3 dan 4):
disusun dengan • dicerminkan dari kaitan antara ruang fiskal
mempertimbangkan (fiscal space) daerah yang diukur dari
: kemampuan keuangan daerah dan dana
 kemampuan transfer ke daerah dikurangi belanja pegawai
keuangan terhadap jumlah penduduk miskin di daerah
negara, • agar pengalokasian DUB proporsional, tidak
terkonsentrasi pada daerah tertentu, serta
 indeks fiskal
transparan dan akuntabel
dan kemiskinan
daerah (IFKD),
serta ; Indikator Teknis (Pasal 7 ayat 7):
 indikator teknis untuk penetapan sasaran lokasi dan alokasi
program (targeting), yang dimaksudkan agar
pengalokasian DUB sesuai dengan karakteristik
sektoral, kebutuhan, dan potensi daerah

20. Indeks fiskal dan kemiskinan daerah
sebagai-mana dimaksud pada ayat (4)
disusun dan ditetapkan oleh Menteri
Keuangan, serta disampaikan kepada
Bappenas dan kementerian/lembaga
penyelenggara urusan bersama untuk
penanggulangan kemiskinan dengan
tembusan kepada TKPK Nasional *) paling
lambat Bulan Maret sebelum
penyusunan Renja-KL.
*) TKPK Nasional (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) sesuai Perpres 13/2009, selanjutnya diubah
menjadi TNPPK (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) sesuai Perpres 15/2010

21. (Intrepretasi UU 17/2003)
Kementerian/Lembaga Sebagai Menteri Keuangan Sebagai CFO
COO (Pengguna Anggaran) (Pengelola Fiskal dan BUN)
Indikator Teknis Indikator Umum
Alokasi dan lokasi
Bahan Indeks Fiskal dan
Dana Urusan Pertimbangan
Kemiskinan Daerah
Bersama
Peraturan Menkeu
Renja - KL
(PMK) tentang IFKD
www.djpk.depkeu.go.id

22. Pasal 7 Pasal 7
ayat (7 dan 8) ayat (4 dan 5)
K/L MENKEU IFKD = Kaitan Indeks Ruang
Indeks Fiskal Daerah (IFRD) dengan
Indikator Fiskal dan Indeks Persentase Penduduk
Teknis Kemiskinan Miskin Daerah (IPPMD)
Daerah
(IFKD)
PMK tentang IFKD Surat Perhitungan Rincian DDUB *)
Pasal Pasal 8
7 ayat Pasal 7 ayat (6) ayat (1 dan 2)
(1) K/L dan Disampaikan TNPPK
Bappenas paling lambat bulan
Perencanaan Penentapan
Daerah Penyelenggara Maret sebelum Persentase Besaran
Urusan Bersama (UB) dan penyusunan
Penyediaan DDUB
Renja K/L
Alokasi DUB
TNPPK = Tim Nasional
Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan
Pasal 7 ayat
(3)
Tepat sasaran, proporsional, tidak terkonsentrasi
Tujuan:
pada daerah tertentu, serta transparan dan akuntabel.
*) Pasal 10 ayat (5) PMK 61/2010 tentang IFKD

23. (PMK No.61/PMK.07/2010)
KETUA TNPPK
MENTERI KEUANGAN
(WAPRES)
PMK TENTANG KEPUTUSAN KETUA TNPPK
INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN TENTANG
DAERAH (MEMUAT JUGA BESARAN DDUB YANG HARUS
PERTIMBANGAN BESARAN DDUB DISEDIAKAN OLEH
MASING-MASING DAERAH) MASING - MASING DAERAH
ditetapkan dan disampaikan oleh Menkeu kepada Kepala Bappenas, Ketua TNPPK
Nasional , dan K/L paling lambat Bulan Maret atau sebelum penyusunan Renja-KL
(setiap tahun).
Penggunaan Indeks Fiskal dan kemiskinan Daerah dimaksudkan agar besaran DDUB masing-
masing daerah disesuaikan dengan ruang fiskal daerah (kemampuan fiskal daerah dan dana
transfer ke daerah dikurangi belanja PNSD), serta kondisi penduduk miskin daerah

24. Pertimbangan :  Pendapatan Asli Daerah
• Transparan dan Variabel (PAD)
Akuntabel Kemampuan  Lain-Lain Pendapatan yg
• Proporsionalitas Fiskal Daerah sah
• Tidak terkonsentrasi (KFD)
 Transfer ke Daerah (DBH,
di Daerah tertentu DAU, Dana Otsus dan
Penyesuaian
 Belanja PNSD
Agenda
Pembangunan Cut Off :
Nasional : Data (T-1) untuk Alokasi (T+1)
Variabel •Pro-Growth T = Tahun Proses
Fiskal dan •Pro-Job
Kemiskinan •Pro-Poor
Daerah Persentase Penduduk Miskin
Variabel
% Penduduk Daerah (PPMD) dicerminkan
Miskin Daerah dari Indeks Kemiskinan
(PPMD) Manusia (IKM)
Sumber Data :
- RFD dari Pemda (APBD) dan Depkeu
- IKM dari BPS
www.djpk.depkeu.go.id

25. Transfer ke DBH, DAU, Dana OTSUS
Daerah dan Dana PENYESUAIAN
IPPMD
(Reindeks IKM)
PETA
INDEKS
KFD IRFD FISKAL DAN
KEMISKINAN
DAERAH
KFD
LAIN- IRFD
Kemampuan Jml. Penduduk x IKK
PAD 2
Keuangan
=
PEND.
Daerah PAD = Pendapatan Asli Daerah
Belanj KFD = Kemampuan Fiskal Daerah
a Faktor IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi
PNSD Pengurang IFRD = Indeks Ruang Fiskal Daerah
IPPMD = Indeks Persentase Pend. Miskin
IKM = Indeks Kemiskinan Manusia
www.djpk.depkeu.go.id

26. Keterangan:
 IRFD = Indeks
Ruang Fiskal Daerah Kuadran II Kuadran I
 IPPMD = Indeks IRFD di bawah IRFD dan IPPMD
Per-sentase rata-rata nasional di atas rata-rata
Penduduk Miskin namun Nasional
Daerah (Reindeks IPPMD di atas
DDUB = Sangat
IKM) rata-rata nasional
Tinggi
DDUB = Rendah
 IKM = Indeks Kemis-
kinan Manusia
 DDUB = Dana
Daerah Urusan Kuadran III Kuadran IV
Bersama
IPPMD
IRFD dan IPPMD IRFD di atas
di bawah rata-rata rata-rata nasional
Nasional namun
IPPMD di bawah
DDUB = Sedang rata-rata nasional
IRFD DDUB = Tinggi
www.djpk.depkeu.go.id

27. Bali : 7 Kab/Kota Bali : - Kab/Kota
NTT : 5 Kab/Kota NTT : 1 Kab/Kota
NTB : 4 Kab/Kota NTB : - Kab/Kota
Kuadran II Kuadran I
Kuadran III Kuadran IV
Bali : 1 Kab/Kota Bali : 1 Kab/Kota
NTT : 14 Kab/Kota NTT : - Kab/Kota
NTB : 5 Kab/Kota NTB : 1 Kab/Kota

28. LOGO Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
www.djpk.depkeu.go.id
Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Gedung Radius Prawiro Lt. 8 Jl Dr. Wahidin No. 1 Jakarta 10710