Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Lppd
Similar to Lppd (20)
Lppd
- 1. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PEMERINTAHPEMERINTAH KABUPATEN KAROKABUPATEN KARO BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANBADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESAPEMERINTAHAN DESA BIDANG PEMERINTAHAN DESABIDANG PEMERINTAHAN DESA Oleh : JIMMY SUTARJA TARIGAN, SSTP (Kepala Bidang Pemerintahan Desa)
- 3. ASAS KEPASTIAN HUKUMASAS KEPASTIAN HUKUM PASAL 15 PP 72/2005PASAL 15 PP 72/2005 PASAL 35 PP 72/2005PASAL 35 PP 72/2005 PASAL 36 PP 72/2005PASAL 36 PP 72/2005
- 4. PASAL 15 Ayat (2) PP 72/2005PASAL 15 Ayat (2) PP 72/2005 ‘‘KEPALA DESA MEMPUNYAI KEWAJIBANKEPALA DESA MEMPUNYAI KEWAJIBAN UNTUK MEMBERIKAN LAPORANUNTUK MEMBERIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KEPADA BUPATI/WALIKOTA,DESA KEPADA BUPATI/WALIKOTA, MEMBERIKAN LAPORAN KETERANGANMEMBERIKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA BPD,PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA BPD, SERTA MENGINFORMASIKAN LAPORANSERTA MENGINFORMASIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KEPADA MASYARAKAT’DESA KEPADA MASYARAKAT’
- 5. Kewenangan BPDKewenangan BPD Melaksanakan pengawasanMelaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaanterhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturanperaturan desa dan peraturan kepala Desa (Pasal 35 PPkepala Desa (Pasal 35 PP 72/2005 point b)72/2005 point b)
- 6. HAK BPDHAK BPD MEMINTA KETERANGAN KEPADAMEMINTA KETERANGAN KEPADA PEMERINTAH DESAPEMERINTAH DESA MENYATAKAN PENDAPATMENYATAKAN PENDAPAT (Pasal 36 PP 72/2005)(Pasal 36 PP 72/2005)
- 7. ASAS AKUNTABILITAS UNTUK MENENTUKAN BAHWA SETIAP KEGIATAN DAN HASIL AKHIR DARI PROSES PELAKSANAAN PERATURAN DESA DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEPADA MASYARAKAT
- 8. JENIS LAPORANJENIS LAPORAN LAPORAN PENYELENGGARAANLAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)PEMERINTAHAN DESA (LPPD) a. LPPD AKHIR TAHUN ANGGARANa. LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN b. LPPD AKHIR MASA JABATANb. LPPD AKHIR MASA JABATAN LAPORAN KETERANGAN PERTGJWBN (LKPJ)LAPORAN KETERANGAN PERTGJWBN (LKPJ) a. LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARANa. LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN b. LKPJ AKHIR MASA JABATANb. LKPJ AKHIR MASA JABATAN PENGINFORMASIAN LPPD kpd MASYARAKATPENGINFORMASIAN LPPD kpd MASYARAKAT
- 9. MATERI MUATAN 1. YANG DISAMPAIKAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA, SEMUA KEGIATAN DESA BERDASARKAN KEEWENANGAN DESA YANG ADA SERTA TUGAS DAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, DAN PEMERINTAH KAB/KOTA 2. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA KEPADA BPD : A. PELAKSANAAN PERDES B. PELAKSANAAN PERATURAN KADES C. PELAKSANAAN APBDesa 3. MUATAN MATERI BERUPA INFORMASI YANG DISAMPAIKAN KEPADA MASY. ADALAH POKOK-POKOK KEGIATAN DARI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
- 10. LAP PENYELENGGARAAN PEMDES ADALAH SUATU LAPORAN YANG DIBUAT DAN DIPERTANGGUNG-JAWABKAN OLEH KEPALA DESA KEPADA BUPATI/WALIKOTA PADA SETIAP AKHIR TAHUN ANGGARAN DAN AKHIR MASA JABATAN. BERDASARKAN PASAL 5 AYAT (2) PP. NO. 72 TAHUN 2005 KADES WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN KEPADA
- 11. LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN “Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kpd Bupati/Walikota sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi”
- 12. LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN Laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas- tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota selama satu tahun anggaran”
- 13. LPPD AKHIR MASA JABATAN “ Pelaporan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat”
- 14. LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN “ Proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD; meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDesa selama satu tahun anggaran “
- 15. LKPJ AKHIR MASA JABATAN “ Kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa “
- 17. BPD UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESAKEDUDUKAN FUNGSI 1. LEGISLASI 2. PENAMPUNG & PENYALUR ASPIRASI 3. PENGAWASAN PEMDES
- 18. 1.1. LEGISLASILEGISLASI 2.2. ASPIRASIASPIRASI 3.3. PENGAWASAN KINERJAPENGAWASAN KINERJA SEBAGAI AKIBAT:SEBAGAI AKIBAT: 1.1. KET. PERATANGGUNG-JAWABAN KADES KPD BPDKET. PERATANGGUNG-JAWABAN KADES KPD BPD 2.2. PENGAWASAN KINERJA KADESPENGAWASAN KINERJA KADES
- 19. CONTOH LAPORANCONTOH LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMDESPENYELENGGARAAN PEMDES DAFTAR ISI KATA PENGANTAR BAB I. PENDAHULUAN LAPORAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS KEADAAN UMUM DESA 1. Luas wilayah 2. Batas wilayah 3. Keadaan geografis dan Topografi Desa 4. Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan)
- 20. 5. Jumlah Dusun/Lingkungan, RW dan RT 6. Jumlah Penduduk 7. Keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat 8. Prasarana
- 21. BAB II. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN 1. Organisasi Pemerintahan Desa 2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 3. Badan Permusyawaratan Desa 4. Peraturan Desa/Keputusan Desa 5. Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 22. BAB III. ARAH DAN KEBIJAKAN YANG TELAH DITEMPUH A. Program Pembangunan Desa 1. Program Jangka Menengah Desa 2. Program Jangka Pendek B. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat C. Melaksanakan Kegiatan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pembangunan Desa
- 23. D. Melaksanakan Tugas Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah E. Melaksanakan Tugas Dalam Rangka Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat BAB IV. HASIL KEGIATAN PEMERINTAH DESA YANG TELAH DICAPAI BAB V. PERMASALAHAN-PERMASALAHAN YANG DIHADAPI BAB VI. PENUTUP LAMPIRAN
- 24. PELAKSANAAN ANGGARAN (APBDesa) 1.DILAKUKAN BERDASARKAN PADA PRINSIP HEMAT, TERARAH DAN TERKENDALI SESUAI DENGAN RENCANA KEGIATAN PEMDES. 2.DITETAPAK DGN PERDES DAN DILAKSANAKAN DENGAN PERATURAN KADES 3.DILAKUKAN OLEH SEORANG BENDAHARA DESA 4.HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN DESA
- 25. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABA N 1.SETIAP PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA DICATAT OLEH DESA DAN DILAPORKAN KEPADA DESA 2.KADES WAJIB MEMPERTANGGUNG- JAWABKAN PELAKSANAAN APBDesa DAN MERUPAKAN KELENGKAPAN LPPD DAN LKPD
- 26. INFORMASI LPPD Kepada Masyarakat Wajib Secara Tertulis (media setempat) dan Secara Lisan (dalam pertemuan) Sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun Memuat: - Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; - Pelaksanaan Perdes, Peraturan Kades dan Keputusan Kepala Desa; - Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDesa.
- 27. LAPORAN PELAKSANAAN PERDES MENGURAIKAN BUKU DATA PERATURAN DESA (Model A.1) MENGURAIKAN SECARA SISTEMATIS PELAKSANAAN PERATURAN DESA YANG ADA MENGURAIKAN SECARA SISTEMATIS TENTANG KEBERHASILAN/KENDALA PELAKSANAAN PERDES MENGURAIKAN SECARA SISTEMATIS LANGKAH LEBIH LANJUT DARI PELAKSANAAN PERDES
- 28. PENILAIAN LAPORAN 1. EVALUASI BPD TIDAK DALAM KAPASITAS MENOLAK/MENERIMA 2. LAPORAN KADES DIGUNAKAN SBG DASAR EVALUASI BUPATI/WALIKOTA DAN UNTUK BAHAN PEMBINAAN