RPJM Desa merupakan rencana pembangunan desa dalam jangka menengah yang disusun untuk periode kepala desa selama 6 tahun. Penyusunannya melibatkan tim desa, pengkajian kondisi desa, musdesa, dan penetapan akhir oleh kepala desa untuk mengintegrasikan program pembangunan desa dengan kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdArdi Susanto
Musyawarah Desa beserta Tata Tertib dan Teknik Persidangan yang dibawakan pada Bimbingan Teknis Kerjasama Pemda Barru dengan LP2M Universitas Hasanuddin yang dilaksanakan pada November 2018 di Hotel Denpasar Makassar
Materi Produk Hukum Daerah ini merupakan bahan perkenalan untuk selayang pandang mengenai jenis dan prosedur pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dipresentasikan dihadapan Mahasiswa STIA Al Gazali Barru pada Latihan Kepemimpinan Dasar 14 Agustus 2019
Badan Permusyawaratan Desa merupakan instrumen Pemerintahan Desa yang jika memahami batasan tugas, fungsi, dan wewenangnya maka akan berdampak pada sinergitas harmonis dalam akselerasi kesejahteraan rakyat menuju desa modern.
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdArdi Susanto
Musyawarah Desa beserta Tata Tertib dan Teknik Persidangan yang dibawakan pada Bimbingan Teknis Kerjasama Pemda Barru dengan LP2M Universitas Hasanuddin yang dilaksanakan pada November 2018 di Hotel Denpasar Makassar
Materi Produk Hukum Daerah ini merupakan bahan perkenalan untuk selayang pandang mengenai jenis dan prosedur pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dipresentasikan dihadapan Mahasiswa STIA Al Gazali Barru pada Latihan Kepemimpinan Dasar 14 Agustus 2019
Badan Permusyawaratan Desa merupakan instrumen Pemerintahan Desa yang jika memahami batasan tugas, fungsi, dan wewenangnya maka akan berdampak pada sinergitas harmonis dalam akselerasi kesejahteraan rakyat menuju desa modern.
Presentasi ini merupakan materi yang disampaikan dalam Sosialisasi Kegiatan dalam Musyawarah Desa pada proses PPBD yang didasarkan kepada perpaduan dari isi Permendagri 27/2006 (sudah diubah menjadi Permendagri 45/2016) dan Draft Panduan PPBD yang dikeluarkan oleh Abt Associates & MCA-Indonesia.
Sitasi:
Ryadhi. 2016. Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD). Materi Presentasi Musyawarah Desa. Abt Associates. Mamuju
Disampaikan oleh Persadaan Girsang pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa prinsip otonomi adalah mengurus dan mengatur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak di capai, maka pemerintah wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengaturan, perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Dalam rangka perwujudan pengembangan KSP secara efisien dan efektif yang penyusunan rencana tata ruang (RTR)-nya diamanatkan oleh peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi, perlu suatu proses perencanaan untuk masing-masing KSP secara baik dan benar serta implementasi RTR KSP yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan di daerah.;
Kawasan Banten Lama – Kasemen dan Kawasan Permukiman Masyarakat Adat Baduy – Leuwidamar merupakan salah satu Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan di dalam RTRW Provinsi Tahun 2010-2030 dengan kepentingan sosial budaya yang lokasi wilayahnya berada di Kota Serang dan Kabupaten Lebak yang mendapat perhatian khusus di tahun 2014;
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat hikmat dan pengetahuan yang diberikan kepada tim penyusun Laporan Antara Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Sudut Pandang Sosial Budaya (Kawasan Banten Lama Di Kota Serang Dan Kawasan Baduy di Kabupaten Lebak) dapat selesai dengan baik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menetapkan bahwa kawasan yang termasuk dalam kawasan strategis adalah Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.
Berdasarkan kajian hukumnya, terkait dengan kawasan banten lama, kawasan strategis ini mendapat perlindungan dari RTRW Banten 2030, yakni PERDA No 2 Tahun 2011. Sedangkan KSP Masyarakat Adat Baduy, selain mendapat perlindungan dari RTRW tersebut juga terdapat perlindungan lainnya berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Pada pasal 4 didalam peraturan daerah tersebut disampaikan bahwa “Segala peruntukkan lahan terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy diserahkan sepenuhnya kepada Masyarakat Baduy”. Yang artinya Penataan ruang didalam KSP Masyarakat Adat Baduy yang mencakup sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dilandasi/didasari/diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Baduy.
Pada penyusunan konsep pengembangan kawasan, diharapkan kawasan penyangga yang masuk dalam kesatuan kawasan strategis provinsi dikaji lebih dalam sehingga kualitas rencana tata ruang menjadi lebih baik.
Sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK), maka diharapkan Laporan Antara ini dapat memberikan proses untuk mengelurkan output atau keluaran (produk) berupa Arahan Zonasi, Pengaturan Perijinan, Insentif dan Disinsentif, dan pengaturan sanksi administratif di kedua KSP tersebut.
Kata kunci pada laporan ini adalah kawasan inti, kawasan penyangga, KSP, Baduy, dan Banten Lama.
Presentasi ini merupakan materi yang disampaikan dalam Sosialisasi Kegiatan dalam Musyawarah Desa pada proses PPBD yang didasarkan kepada perpaduan dari isi Permendagri 27/2006 (sudah diubah menjadi Permendagri 45/2016) dan Draft Panduan PPBD yang dikeluarkan oleh Abt Associates & MCA-Indonesia.
Sitasi:
Ryadhi. 2016. Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD). Materi Presentasi Musyawarah Desa. Abt Associates. Mamuju
Disampaikan oleh Persadaan Girsang pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa prinsip otonomi adalah mengurus dan mengatur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak di capai, maka pemerintah wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengaturan, perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Dalam rangka perwujudan pengembangan KSP secara efisien dan efektif yang penyusunan rencana tata ruang (RTR)-nya diamanatkan oleh peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi, perlu suatu proses perencanaan untuk masing-masing KSP secara baik dan benar serta implementasi RTR KSP yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan di daerah.;
Kawasan Banten Lama – Kasemen dan Kawasan Permukiman Masyarakat Adat Baduy – Leuwidamar merupakan salah satu Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan di dalam RTRW Provinsi Tahun 2010-2030 dengan kepentingan sosial budaya yang lokasi wilayahnya berada di Kota Serang dan Kabupaten Lebak yang mendapat perhatian khusus di tahun 2014;
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat hikmat dan pengetahuan yang diberikan kepada tim penyusun Laporan Antara Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Sudut Pandang Sosial Budaya (Kawasan Banten Lama Di Kota Serang Dan Kawasan Baduy di Kabupaten Lebak) dapat selesai dengan baik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menetapkan bahwa kawasan yang termasuk dalam kawasan strategis adalah Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.
Berdasarkan kajian hukumnya, terkait dengan kawasan banten lama, kawasan strategis ini mendapat perlindungan dari RTRW Banten 2030, yakni PERDA No 2 Tahun 2011. Sedangkan KSP Masyarakat Adat Baduy, selain mendapat perlindungan dari RTRW tersebut juga terdapat perlindungan lainnya berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Pada pasal 4 didalam peraturan daerah tersebut disampaikan bahwa “Segala peruntukkan lahan terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy diserahkan sepenuhnya kepada Masyarakat Baduy”. Yang artinya Penataan ruang didalam KSP Masyarakat Adat Baduy yang mencakup sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dilandasi/didasari/diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Baduy.
Pada penyusunan konsep pengembangan kawasan, diharapkan kawasan penyangga yang masuk dalam kesatuan kawasan strategis provinsi dikaji lebih dalam sehingga kualitas rencana tata ruang menjadi lebih baik.
Sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK), maka diharapkan Laporan Antara ini dapat memberikan proses untuk mengelurkan output atau keluaran (produk) berupa Arahan Zonasi, Pengaturan Perijinan, Insentif dan Disinsentif, dan pengaturan sanksi administratif di kedua KSP tersebut.
Kata kunci pada laporan ini adalah kawasan inti, kawasan penyangga, KSP, Baduy, dan Banten Lama.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 114 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
3. APA ITU RPJM DESA ?
• RPJM DESA AKRONIM DARI RENCANA PEMBANGUNANA JANGKA MENENGAH
DESA.
• MEMUAT RENCANA PEMBANGUNAN DALAM 1 (SATU) PERIODE JABATAN KEPALA
DESA ATAU 6 (ENAM) TAHUN.
• DITETAPKAN PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN SETELAH KEPALA DESA DILANTIK
4. TAHAPAN PENYUSUNAN
• PEMBENTUKAN TIM RPJM DESA;
• PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN/KOTA;
• PENGKAJIAN KEADAAN DESA;
• PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA;
• PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA;
• PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA; DAN
• PENETAPAN RPJM DESA.
5. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RPJM DESA
• PEMBINA : KEPALA DESA
• KETUA : SEKRETARIS DESA
• SEKRETARIS : KETUA LPM
• ANGGOTA : PERANGKAT DESA, LKD ,KADER, UNSUR MASYARAKAT LAINNYA.
• JUMLAHNYA PALING SEDIKIT 7 (TUJUH) PALING BANYAK 11 (SEBELAS) ORANG.
• MELIBATKAN PEREMPUAN
• DITETAPKAN DENGAN SK KADES.
6. PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN 01
• MENGINTEGARSIKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN PEMBANGUNAN DESA.
• SOSIALISASI / MENCARI / MEMPEROLEH INFORMASI TENTANG ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN DAERAH
• ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN :
1. RPJMD
2. RENSTRA SKPD
3. RTRW
4. RDTRW
5. RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
7. PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN 02
• MENDATA DAN MEMILAH RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DAERAH YANG AKAN MASUK KE DESA.
• DIKELOMPOKKAN SESUAI DENGAN BIDANG BELANJA
• DITUANGKAN DALAM FORMAT DATA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN YANG AKAN MASUK KE DESA.
• LAMPIRAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA
9. PENGKAJIAN KEADAAN DESA
• DALAM RANGKA MEMPERTIMBANGKAN KONDISI OBJEKTIF DESA
• KEGIATAN :
1. PENYELARASAN DATA DESA;
2. PENGGALIAN GAGASAN MASYARAKAT; DAN
3. PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA.
• BAHAN MASUKAN DALAM MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.
10. PENYELARASAN DATA DESA
• PENGAMBILAN DATA DARI DOKUMEN DATA DESA;
• PEMBANDINGAN DATA DESA DENGAN KONDISI DESA TERKINI.
• MELIPUTI DATA SDA, SDM, SUMBER DAYA PEMBANGUNAN, SUMBER DAYA
SOSBUD
• DITUANGKAN DALAM FORMAT DATA DESA.
• MENJADI LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA
• MENJADI BAHAN MASUKAN DALAM MUSDES
15. PENGGALIAN GAGASAN MASYARAKAT 01
• UNTUK MENEMUKENALI POTENSI DAN PELUANG PENDAYAGUNAAN SUMBER
DAYA DESA, DAN MASALAH YANG DIHADAPI DESA.
• DASAR BAGI MASYARAKAT DALAM MERUMUSKAN USULAN RENCANA KEGIATAN.
• USULAN RENCANA KEGIATAN MELIPUTI SELURUH BIDANG BELANJA DESA.
• DILAKUKAN SECARA PARTISIPATIF DENGAN MELIBATKAN SELURUH UNSUR
MASYARAKAT DESA SEBAGAI SUMBER DATA DAN INFORMASI MELALUI
MUSYAWARAH-MUSYAWARAH.
• TIM RPJM DESA MENDAMPINGI KEGIATAN MUSYAWARAH TERSEBUT.
16. PENGGALIAN GAGASAN MASYARAKAT 02
• MUSYAWARAH DILAKUKAN DENGAN METODE DISKUSI KELOMPOK SECARA TERARAH
• ALAT KERJA :
1. SKETSA DESA
2. KELENDER MUSIM
3. BAGAN KELEMBAGAAN DESA, ALAT KERJA LAIN SESUAI DENGAN KONDISI DAN KEMAMPUAN
MASYARAKAT
• USULAN RENCANA KEGIATAN DIREKEPITULASI PENYUSUN RPJM DESA
• DITUANGKAN DALAM FORMAT USULAN RENCANA KEGIATAN.
• MENJADI LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA.
22. PENYUSUNAN LAPORAN
• TIM PENYUSUN RPJM DESA MENYUSUN LAPORAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN
DESA DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA DILAMPIRI DOKUMEN-DOKUMEN
SUSUAI FORMAT ISIAN.
• TIM PENYUSUN RPJM DESA MELAPORKAN KEPADA KEPALA DESA
• KEPALA DESA MELAPORKAN KE BPD
23. MUSYAWARAH DESA
• BERDASARKAN LAPORAN KEPALA DESA, BPD MENYELENGGARAKAN MUSDES.
• TATA TERTIB MUSDES MENGACU KE PERMENDES PDTT NO 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA TERTIB
MUSDES.
• AGENDA MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI :
1. LAPORAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
2. RUMUSAN ARAH KEBIJAKAN SESUAI VISI DAN MISI KEPALA DESA; DAN
3. RENCANA PRIORITAS KEGIATAN
• DILAKUKAN DENGAN CARA DISKUSI KELOMPOK SECARA TERARAH YG DIBAGI SESUAI DENGAN
BIDANG BELANJA
• HASIL KESEPAKATAN MUSDES DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA DAN MENJADI PEDOMAN PEMDES
DALAM MENYUSUN RPJM DESA.
24. PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA
• TIM PENYUSUN RPJM DESA MENYUSUN RANCANGAN RPJM DESA BERDASARKAN
BERITA ACARA
• RANCANGAN RPJM DESA DITUANGKAN DALAM FORMAT RANCANGAN RPJM
DESA.
• TIM PENYUSUN RPJM DESA MEMBUAT BERITA ACARA TENTANG HASIL
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA YANG DILAMPIRI DOKUMEN RANCANGAN
RPJM DESA
• BERITA ACARA DISAMPAIKAN OLEH TIM PENYUSUN RPJM DESA KEPADA KEPALA
DESA.
25. PENYEMPURNAAN, PENYEPAKATAN, DAN PP
PENETAPAN
• KADES MEMERIKSA DOKUMEN RANCANGAN RPJM DESA
• JIKA KADES BELUM MENYETUJUI, TIM MENYEMPURNAKAN.
• DOKUMEN RANCANGAN RPJMDES YANG SUDAH DISEMPURNAKAN DI SAMPAIKAN
DALAM MUSRENGBANGDES UNTUK DIBAHAS DAN DISEPAKATI.
• DILAKUKAN PERBAIKAN SESUAI HASIL MUSRENGBANGDES
• DISUSUN RANCANGAN PERDES KEMUDIAN DIBAHAS DAN DISEPAKATI BERSAMA
BPD.
• KEPALA DESA MENETAPKAN DAN SEKRETARIS DESA MENGUNDANGKAN.