SlideShare a Scribd company logo
PEDOMAN TEKNIS
PENYUSUNAN RPJM DESA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 114 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
APA ITU RPJM DESA ?
• RPJM DESA AKRONIM DARI RENCANA PEMBANGUNANA JANGKA MENENGAH
DESA.
• MEMUAT RENCANA PEMBANGUNAN DALAM 1 (SATU) PERIODE JABATAN KEPALA
DESA ATAU 6 (ENAM) TAHUN.
• DITETAPKAN PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN SETELAH KEPALA DESA DILANTIK
TAHAPAN PENYUSUNAN
• PEMBENTUKAN TIM RPJM DESA;
• PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN/KOTA;
• PENGKAJIAN KEADAAN DESA;
• PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA;
• PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA;
• PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA; DAN
• PENETAPAN RPJM DESA.
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RPJM DESA
• PEMBINA : KEPALA DESA
• KETUA : SEKRETARIS DESA
• SEKRETARIS : KETUA LPM
• ANGGOTA : PERANGKAT DESA, LKD ,KADER, UNSUR MASYARAKAT LAINNYA.
• JUMLAHNYA PALING SEDIKIT 7 (TUJUH) PALING BANYAK 11 (SEBELAS) ORANG.
• MELIBATKAN PEREMPUAN
• DITETAPKAN DENGAN SK KADES.
PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN 01
• MENGINTEGARSIKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN PEMBANGUNAN DESA.
• SOSIALISASI / MENCARI / MEMPEROLEH INFORMASI TENTANG ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN DAERAH
• ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN :
1. RPJMD
2. RENSTRA SKPD
3. RTRW
4. RDTRW
5. RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN 02
• MENDATA DAN MEMILAH RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DAERAH YANG AKAN MASUK KE DESA.
• DIKELOMPOKKAN SESUAI DENGAN BIDANG BELANJA
• DITUANGKAN DALAM FORMAT DATA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN YANG AKAN MASUK KE DESA.
• LAMPIRAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA
PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN 03
PENGKAJIAN KEADAAN DESA
• DALAM RANGKA MEMPERTIMBANGKAN KONDISI OBJEKTIF DESA
• KEGIATAN :
1. PENYELARASAN DATA DESA;
2. PENGGALIAN GAGASAN MASYARAKAT; DAN
3. PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA.
• BAHAN MASUKAN DALAM MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.
PENYELARASAN DATA DESA
• PENGAMBILAN DATA DARI DOKUMEN DATA DESA;
• PEMBANDINGAN DATA DESA DENGAN KONDISI DESA TERKINI.
• MELIPUTI DATA SDA, SDM, SUMBER DAYA PEMBANGUNAN, SUMBER DAYA
SOSBUD
• DITUANGKAN DALAM FORMAT DATA DESA.
• MENJADI LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA
• MENJADI BAHAN MASUKAN DALAM MUSDES
DATA SDA
DATA SDM
DATA SUMBER DATA PEMBANGUNAN
DATA SUMBER DAYA SOSBUD
PENGGALIAN GAGASAN MASYARAKAT 01
• UNTUK MENEMUKENALI POTENSI DAN PELUANG PENDAYAGUNAAN SUMBER
DAYA DESA, DAN MASALAH YANG DIHADAPI DESA.
• DASAR BAGI MASYARAKAT DALAM MERUMUSKAN USULAN RENCANA KEGIATAN.
• USULAN RENCANA KEGIATAN MELIPUTI SELURUH BIDANG BELANJA DESA.
• DILAKUKAN SECARA PARTISIPATIF DENGAN MELIBATKAN SELURUH UNSUR
MASYARAKAT DESA SEBAGAI SUMBER DATA DAN INFORMASI MELALUI
MUSYAWARAH-MUSYAWARAH.
• TIM RPJM DESA MENDAMPINGI KEGIATAN MUSYAWARAH TERSEBUT.
PENGGALIAN GAGASAN MASYARAKAT 02
• MUSYAWARAH DILAKUKAN DENGAN METODE DISKUSI KELOMPOK SECARA TERARAH
• ALAT KERJA :
1. SKETSA DESA
2. KELENDER MUSIM
3. BAGAN KELEMBAGAAN DESA, ALAT KERJA LAIN SESUAI DENGAN KONDISI DAN KEMAMPUAN
MASYARAKAT
• USULAN RENCANA KEGIATAN DIREKEPITULASI PENYUSUN RPJM DESA
• DITUANGKAN DALAM FORMAT USULAN RENCANA KEGIATAN.
• MENJADI LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA.
SKETSA DESA
KELENDER MUSIM
BAGAN KELEMBAGAAN
FORMAT GAGASAN
REKAPITULASI USULAN
PENYUSUNAN LAPORAN
• TIM PENYUSUN RPJM DESA MENYUSUN LAPORAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN
DESA DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA DILAMPIRI DOKUMEN-DOKUMEN
SUSUAI FORMAT ISIAN.
• TIM PENYUSUN RPJM DESA MELAPORKAN KEPADA KEPALA DESA
• KEPALA DESA MELAPORKAN KE BPD
MUSYAWARAH DESA
• BERDASARKAN LAPORAN KEPALA DESA, BPD MENYELENGGARAKAN MUSDES.
• TATA TERTIB MUSDES MENGACU KE PERMENDES PDTT NO 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA TERTIB
MUSDES.
• AGENDA MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI :
1. LAPORAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
2. RUMUSAN ARAH KEBIJAKAN SESUAI VISI DAN MISI KEPALA DESA; DAN
3. RENCANA PRIORITAS KEGIATAN
• DILAKUKAN DENGAN CARA DISKUSI KELOMPOK SECARA TERARAH YG DIBAGI SESUAI DENGAN
BIDANG BELANJA
• HASIL KESEPAKATAN MUSDES DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA DAN MENJADI PEDOMAN PEMDES
DALAM MENYUSUN RPJM DESA.
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA
• TIM PENYUSUN RPJM DESA MENYUSUN RANCANGAN RPJM DESA BERDASARKAN
BERITA ACARA
• RANCANGAN RPJM DESA DITUANGKAN DALAM FORMAT RANCANGAN RPJM
DESA.
• TIM PENYUSUN RPJM DESA MEMBUAT BERITA ACARA TENTANG HASIL
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA YANG DILAMPIRI DOKUMEN RANCANGAN
RPJM DESA
• BERITA ACARA DISAMPAIKAN OLEH TIM PENYUSUN RPJM DESA KEPADA KEPALA
DESA.
PENYEMPURNAAN, PENYEPAKATAN, DAN PP
PENETAPAN
• KADES MEMERIKSA DOKUMEN RANCANGAN RPJM DESA
• JIKA KADES BELUM MENYETUJUI, TIM MENYEMPURNAKAN.
• DOKUMEN RANCANGAN RPJMDES YANG SUDAH DISEMPURNAKAN DI SAMPAIKAN
DALAM MUSRENGBANGDES UNTUK DIBAHAS DAN DISEPAKATI.
• DILAKUKAN PERBAIKAN SESUAI HASIL MUSRENGBANGDES
• DISUSUN RANCANGAN PERDES KEMUDIAN DIBAHAS DAN DISEPAKATI BERSAMA
BPD.
• KEPALA DESA MENETAPKAN DAN SEKRETARIS DESA MENGUNDANGKAN.
SEKIAN DAN TERIMAKASIH

More Related Content

What's hot

Materi perencanaan pembangunan desa bpmpd mei 2013
Materi perencanaan pembangunan desa bpmpd mei 2013Materi perencanaan pembangunan desa bpmpd mei 2013
Materi perencanaan pembangunan desa bpmpd mei 2013
Pemdes Losari Lor
 
Pembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan DesaPembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan Desa
Ardi Susanto
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
Ryadhi EthniCitizen
 
Sosialisasi permendesa no 2 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 2 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 2 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 2 tahun 2015
Agus hariyanto
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desa
Perigi Tua
 
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahMekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
Ardi Susanto
 
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Aulia Arif
 
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenKabupaten isi p...
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenKabupaten isi p...Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenKabupaten isi p...
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenKabupaten isi p...
Deki Zulkarnain
 
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desaSpb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaanPemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
riyanto apri
 
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KAWASAN PERKOTAAN MA...
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KAWASAN PERKOTAAN MA...RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KAWASAN PERKOTAAN MA...
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KAWASAN PERKOTAAN MA...
TPRP Strategic Partner
 
Penguatan Pemerintahan Desa
Penguatan Pemerintahan DesaPenguatan Pemerintahan Desa
Penguatan Pemerintahan Desa
Oswar Mungkasa
 
Master plan KSPO of baduy and old banten
Master plan KSPO of baduy and old banten Master plan KSPO of baduy and old banten
Master plan KSPO of baduy and old banten
TPRP Strategic Partner
 
Bab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluanBab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluan
muhfidzilla
 
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten LamaPresentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
TPRP Strategic Partner
 
Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014
Alma'Arif Pangulu
 
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Dodik Mer
 

What's hot (18)

Materi perencanaan pembangunan desa bpmpd mei 2013
Materi perencanaan pembangunan desa bpmpd mei 2013Materi perencanaan pembangunan desa bpmpd mei 2013
Materi perencanaan pembangunan desa bpmpd mei 2013
 
Aset desa
Aset desaAset desa
Aset desa
 
Pembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan DesaPembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan Desa
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
 
Sosialisasi permendesa no 2 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 2 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 2 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 2 tahun 2015
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desa
 
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahMekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
 
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
 
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenKabupaten isi p...
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenKabupaten isi p...Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenKabupaten isi p...
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenKabupaten isi p...
 
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desaSpb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
 
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaanPemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
 
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KAWASAN PERKOTAAN MA...
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KAWASAN PERKOTAAN MA...RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KAWASAN PERKOTAAN MA...
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KAWASAN PERKOTAAN MA...
 
Penguatan Pemerintahan Desa
Penguatan Pemerintahan DesaPenguatan Pemerintahan Desa
Penguatan Pemerintahan Desa
 
Master plan KSPO of baduy and old banten
Master plan KSPO of baduy and old banten Master plan KSPO of baduy and old banten
Master plan KSPO of baduy and old banten
 
Bab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluanBab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluan
 
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten LamaPresentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
 
Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014
 
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
 

Similar to Teknis Penyusunan RPJM Desa

SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017
SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017
SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017
udhi purnomo
 
STRATEGI MEWUJUDKAN HARKAMTIBMAS
STRATEGI  MEWUJUDKAN HARKAMTIBMASSTRATEGI  MEWUJUDKAN HARKAMTIBMAS
STRATEGI MEWUJUDKAN HARKAMTIBMAS
AbahAde1
 
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Husnul Abidin,S.H.,M.Kn.
 
Arah Kebijakan UU DESA (KABAN ).ppt
Arah Kebijakan UU DESA  (KABAN ).pptArah Kebijakan UU DESA  (KABAN ).ppt
Arah Kebijakan UU DESA (KABAN ).ppt
MuhammadAmin209707
 
KERJASAMA-DESA.ppsx
KERJASAMA-DESA.ppsxKERJASAMA-DESA.ppsx
KERJASAMA-DESA.ppsx
SamsulArifin952284
 
Bapermades prov jateng
Bapermades prov jatengBapermades prov jateng
Bapermades prov jateng
Tama Rindu-Surga
 
Garis besar program kerja bidang ppt
Garis besar program kerja bidang pptGaris besar program kerja bidang ppt
Garis besar program kerja bidang ppt
EkaMeliyanti
 
Modul penyusunan rkp gampong
Modul penyusunan rkp gampongModul penyusunan rkp gampong
Modul penyusunan rkp gampongirhamuddin
 
V.1. Pemeriksaaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
V.1. Pemeriksaaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.pptxV.1. Pemeriksaaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
V.1. Pemeriksaaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
HuziMahdiAttamimi
 
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fixSlide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fixBagoes Prasetya
 
Bahan pengantar penyusunan usulan ruk puskesmas 2018 desk
Bahan pengantar penyusunan usulan ruk puskesmas 2018 deskBahan pengantar penyusunan usulan ruk puskesmas 2018 desk
Bahan pengantar penyusunan usulan ruk puskesmas 2018 desk
YanFredy1
 
Mekanisme Pengajuan NUPTK.pptx
Mekanisme Pengajuan NUPTK.pptxMekanisme Pengajuan NUPTK.pptx
Mekanisme Pengajuan NUPTK.pptx
KOMUNITASGURUSD
 
Pengelolaan ASet Desa.pptx
Pengelolaan ASet Desa.pptxPengelolaan ASet Desa.pptx
Pengelolaan ASet Desa.pptx
AdmPemdesBPMPDKabKar
 
Irjen jakwas desa 29 juli 2015 edited
Irjen jakwas desa   29 juli 2015 editedIrjen jakwas desa   29 juli 2015 edited
Irjen jakwas desa 29 juli 2015 edited
Rooy John
 
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)Bpd Desa Kasokandel
 
DOKUMEN UNDANG-UNDANG DESA NO 6 2014.pptx
DOKUMEN UNDANG-UNDANG DESA NO 6 2014.pptxDOKUMEN UNDANG-UNDANG DESA NO 6 2014.pptx
DOKUMEN UNDANG-UNDANG DESA NO 6 2014.pptx
MuhammadAmin209707
 
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
MuhammadHasanHidayat
 
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
MuhammadHasanHidayat
 

Similar to Teknis Penyusunan RPJM Desa (20)

SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017
SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017
SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017
 
Paparan profil desa
Paparan profil desaPaparan profil desa
Paparan profil desa
 
STRATEGI MEWUJUDKAN HARKAMTIBMAS
STRATEGI  MEWUJUDKAN HARKAMTIBMASSTRATEGI  MEWUJUDKAN HARKAMTIBMAS
STRATEGI MEWUJUDKAN HARKAMTIBMAS
 
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
 
Arah Kebijakan UU DESA (KABAN ).ppt
Arah Kebijakan UU DESA  (KABAN ).pptArah Kebijakan UU DESA  (KABAN ).ppt
Arah Kebijakan UU DESA (KABAN ).ppt
 
KERJASAMA-DESA.ppsx
KERJASAMA-DESA.ppsxKERJASAMA-DESA.ppsx
KERJASAMA-DESA.ppsx
 
Bapermades prov jateng
Bapermades prov jatengBapermades prov jateng
Bapermades prov jateng
 
Garis besar program kerja bidang ppt
Garis besar program kerja bidang pptGaris besar program kerja bidang ppt
Garis besar program kerja bidang ppt
 
Modul penyusunan rkp gampong
Modul penyusunan rkp gampongModul penyusunan rkp gampong
Modul penyusunan rkp gampong
 
V.1. Pemeriksaaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
V.1. Pemeriksaaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.pptxV.1. Pemeriksaaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
V.1. Pemeriksaaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
 
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fixSlide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
 
Bahan pengantar penyusunan usulan ruk puskesmas 2018 desk
Bahan pengantar penyusunan usulan ruk puskesmas 2018 deskBahan pengantar penyusunan usulan ruk puskesmas 2018 desk
Bahan pengantar penyusunan usulan ruk puskesmas 2018 desk
 
Alur pembentukan bkd dan bkad
Alur pembentukan bkd dan bkadAlur pembentukan bkd dan bkad
Alur pembentukan bkd dan bkad
 
Mekanisme Pengajuan NUPTK.pptx
Mekanisme Pengajuan NUPTK.pptxMekanisme Pengajuan NUPTK.pptx
Mekanisme Pengajuan NUPTK.pptx
 
Pengelolaan ASet Desa.pptx
Pengelolaan ASet Desa.pptxPengelolaan ASet Desa.pptx
Pengelolaan ASet Desa.pptx
 
Irjen jakwas desa 29 juli 2015 edited
Irjen jakwas desa   29 juli 2015 editedIrjen jakwas desa   29 juli 2015 edited
Irjen jakwas desa 29 juli 2015 edited
 
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)
 
DOKUMEN UNDANG-UNDANG DESA NO 6 2014.pptx
DOKUMEN UNDANG-UNDANG DESA NO 6 2014.pptxDOKUMEN UNDANG-UNDANG DESA NO 6 2014.pptx
DOKUMEN UNDANG-UNDANG DESA NO 6 2014.pptx
 
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
 
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
 

Recently uploaded

AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptxMATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
rtkwbc
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 

Recently uploaded (12)

AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptxMATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 

Teknis Penyusunan RPJM Desa

  • 2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
  • 3. APA ITU RPJM DESA ? • RPJM DESA AKRONIM DARI RENCANA PEMBANGUNANA JANGKA MENENGAH DESA. • MEMUAT RENCANA PEMBANGUNAN DALAM 1 (SATU) PERIODE JABATAN KEPALA DESA ATAU 6 (ENAM) TAHUN. • DITETAPKAN PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN SETELAH KEPALA DESA DILANTIK
  • 4. TAHAPAN PENYUSUNAN • PEMBENTUKAN TIM RPJM DESA; • PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA; • PENGKAJIAN KEADAAN DESA; • PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA; • PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA; • PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA; DAN • PENETAPAN RPJM DESA.
  • 5. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RPJM DESA • PEMBINA : KEPALA DESA • KETUA : SEKRETARIS DESA • SEKRETARIS : KETUA LPM • ANGGOTA : PERANGKAT DESA, LKD ,KADER, UNSUR MASYARAKAT LAINNYA. • JUMLAHNYA PALING SEDIKIT 7 (TUJUH) PALING BANYAK 11 (SEBELAS) ORANG. • MELIBATKAN PEREMPUAN • DITETAPKAN DENGAN SK KADES.
  • 6. PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 01 • MENGINTEGARSIKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA. • SOSIALISASI / MENCARI / MEMPEROLEH INFORMASI TENTANG ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH • ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN : 1. RPJMD 2. RENSTRA SKPD 3. RTRW 4. RDTRW 5. RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
  • 7. PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 02 • MENDATA DAN MEMILAH RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG AKAN MASUK KE DESA. • DIKELOMPOKKAN SESUAI DENGAN BIDANG BELANJA • DITUANGKAN DALAM FORMAT DATA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG AKAN MASUK KE DESA. • LAMPIRAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA
  • 9. PENGKAJIAN KEADAAN DESA • DALAM RANGKA MEMPERTIMBANGKAN KONDISI OBJEKTIF DESA • KEGIATAN : 1. PENYELARASAN DATA DESA; 2. PENGGALIAN GAGASAN MASYARAKAT; DAN 3. PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA. • BAHAN MASUKAN DALAM MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.
  • 10. PENYELARASAN DATA DESA • PENGAMBILAN DATA DARI DOKUMEN DATA DESA; • PEMBANDINGAN DATA DESA DENGAN KONDISI DESA TERKINI. • MELIPUTI DATA SDA, SDM, SUMBER DAYA PEMBANGUNAN, SUMBER DAYA SOSBUD • DITUANGKAN DALAM FORMAT DATA DESA. • MENJADI LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA • MENJADI BAHAN MASUKAN DALAM MUSDES
  • 13. DATA SUMBER DATA PEMBANGUNAN
  • 15. PENGGALIAN GAGASAN MASYARAKAT 01 • UNTUK MENEMUKENALI POTENSI DAN PELUANG PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA DESA, DAN MASALAH YANG DIHADAPI DESA. • DASAR BAGI MASYARAKAT DALAM MERUMUSKAN USULAN RENCANA KEGIATAN. • USULAN RENCANA KEGIATAN MELIPUTI SELURUH BIDANG BELANJA DESA. • DILAKUKAN SECARA PARTISIPATIF DENGAN MELIBATKAN SELURUH UNSUR MASYARAKAT DESA SEBAGAI SUMBER DATA DAN INFORMASI MELALUI MUSYAWARAH-MUSYAWARAH. • TIM RPJM DESA MENDAMPINGI KEGIATAN MUSYAWARAH TERSEBUT.
  • 16. PENGGALIAN GAGASAN MASYARAKAT 02 • MUSYAWARAH DILAKUKAN DENGAN METODE DISKUSI KELOMPOK SECARA TERARAH • ALAT KERJA : 1. SKETSA DESA 2. KELENDER MUSIM 3. BAGAN KELEMBAGAAN DESA, ALAT KERJA LAIN SESUAI DENGAN KONDISI DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT • USULAN RENCANA KEGIATAN DIREKEPITULASI PENYUSUN RPJM DESA • DITUANGKAN DALAM FORMAT USULAN RENCANA KEGIATAN. • MENJADI LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA.
  • 22. PENYUSUNAN LAPORAN • TIM PENYUSUN RPJM DESA MENYUSUN LAPORAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA DILAMPIRI DOKUMEN-DOKUMEN SUSUAI FORMAT ISIAN. • TIM PENYUSUN RPJM DESA MELAPORKAN KEPADA KEPALA DESA • KEPALA DESA MELAPORKAN KE BPD
  • 23. MUSYAWARAH DESA • BERDASARKAN LAPORAN KEPALA DESA, BPD MENYELENGGARAKAN MUSDES. • TATA TERTIB MUSDES MENGACU KE PERMENDES PDTT NO 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA TERTIB MUSDES. • AGENDA MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI : 1. LAPORAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA 2. RUMUSAN ARAH KEBIJAKAN SESUAI VISI DAN MISI KEPALA DESA; DAN 3. RENCANA PRIORITAS KEGIATAN • DILAKUKAN DENGAN CARA DISKUSI KELOMPOK SECARA TERARAH YG DIBAGI SESUAI DENGAN BIDANG BELANJA • HASIL KESEPAKATAN MUSDES DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA DAN MENJADI PEDOMAN PEMDES DALAM MENYUSUN RPJM DESA.
  • 24. PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA • TIM PENYUSUN RPJM DESA MENYUSUN RANCANGAN RPJM DESA BERDASARKAN BERITA ACARA • RANCANGAN RPJM DESA DITUANGKAN DALAM FORMAT RANCANGAN RPJM DESA. • TIM PENYUSUN RPJM DESA MEMBUAT BERITA ACARA TENTANG HASIL PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA YANG DILAMPIRI DOKUMEN RANCANGAN RPJM DESA • BERITA ACARA DISAMPAIKAN OLEH TIM PENYUSUN RPJM DESA KEPADA KEPALA DESA.
  • 25. PENYEMPURNAAN, PENYEPAKATAN, DAN PP PENETAPAN • KADES MEMERIKSA DOKUMEN RANCANGAN RPJM DESA • JIKA KADES BELUM MENYETUJUI, TIM MENYEMPURNAKAN. • DOKUMEN RANCANGAN RPJMDES YANG SUDAH DISEMPURNAKAN DI SAMPAIKAN DALAM MUSRENGBANGDES UNTUK DIBAHAS DAN DISEPAKATI. • DILAKUKAN PERBAIKAN SESUAI HASIL MUSRENGBANGDES • DISUSUN RANCANGAN PERDES KEMUDIAN DIBAHAS DAN DISEPAKATI BERSAMA BPD. • KEPALA DESA MENETAPKAN DAN SEKRETARIS DESA MENGUNDANGKAN.