Dokumen tersebut membahas peraturan-peraturan terkait jabatan fungsional peneliti di Indonesia serta penjelasan mengenai penilaian kinerja jabatan fungsional peneliti. Dokumen ini memberikan panduan lengkap mulai dari peraturan dasar, jenjang jabatan fungsional peneliti, unsur-unsur penilaian kinerja, sistem angka kredit tahunan dan kumulatif beserta contoh-contoh bukti pendukungnya.
1. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan
Jalan Raya Bogor Km. 46 Komplek Cibinong Science Center - Botanical Garden
Kab. Bogor, 16911, Tel. (021) 8752824
2. UNDANG-UNDANG No 5 TAHUN
2014 TENTANG APARATUR
SIPIL NEGARA
PERATURAN PEMERINTAH NO
11 TAHUN 2017 TENTANG
MANAJEMEN PNS
PERATURAN PEMERINTAH NO
17 TAHUN 2020
PERATURAN PEMERINTAH NO
30 TAHUN 2019 TENTANG
PENILAIAN KINERJA
PERATURAN MENPANRB NO 13
TAHUN 2019 TENTANG
PENGUSULAN, PENETAPAN DAN
PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PNS SE
MENPANRB No.
B/365/M.SM.02.03/2019
PERATURAN MENPAN RB NO 34
TAHUN 2018 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL (JF) PENELITI
PERMENPANRB NO 20 TAHUN 2019
PERATURAN LIPI NO 20 TAHUN
2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JF
PENELITI
PERATURAN BKN NO 9 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
JF PENELITI
PERATURAN LIPI NO 13 TAHUN
2019 TENTANG PEDOMAN
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JF
PENELITI
SURAT EDARAN MENPANRB B-
563/M.SM.02.00/2020
3. 3
1969 1983
1988
2004
2009
ACTION MAINTENANCE
Keputusan Kepala
LIPI dan Kantor
Urusan Pegawai
tanggal 30 Mei
1969
Kepmenpan
No 1 Th 1983
Perka LIPI No.
804/D/1988
Kepmenpan
No 128 Th 2004
Perka LIPI 02/E 2005
ENABLEMENT ZONE ENGAGEMENTZONE
1988 2009
Perka LIPI No
06/E/2009
2014
Perka LIPI No 2
Tahun 2014
2018 2019
PermenPANRB
34/2018
PerLIPI
14/2018
PermenPANRB
20/2019
PerLIPI
20/2019
JABATAN FUNGSIONAL (JF) PENELITI
5. AK TAHUNAN
PENETAPAN KINERJA
AK KUMULATIF
RENSTRA
Peneliti Ahli Muda
FORMASI
Peneliti Ahli Utama
ORGANISASI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN/ATAU PENGKAJIAN
UJI KOMPETENSI
PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN KINERJA PEGAWAI
(SKP)
HASIL KERJA MINIMAL
(HKM)
K/L
Es 1
Es 2/unit kerja
Peneliti Ahli Madya
Peneliti Ahli Pertama
AK TAHUNAN
AK TAHUNAN
AK TAHUNAN
PENILAIAN KINERJA JF PENELITI
7. Pimpinan
Unit Kerja
Pertama Muda Madya Utama
Tim Asesor Peneliti (TAPI – TAPP)
Pejabat yang berwenang
M A P I M A P P
Kenaikan Jenjang / Perpindahan Jabatan / Promosi
Kenaikan Pangkat
Kenaikan
Jabatan/Maint
Kenaikan
Jabatan/Maint
Kenaikan
Jabatan/Maint
Kenaikan
Jabatan/Maint
Angka Kredit Kumulatif
Unsur Utama
Portofolio
Syarat AK
Penetapan
Penilaian
T P 2 U
Angka
Kredit
Tahunan
H
K
M
Portofolio
Presentasi
Wawancara
Peneliti
SERTIFIKASI:
Pelatihan dan Ujian (Teori dan praktik)
11. PENILAIAN KINERJA JF PENELITI
ANGKA KREDIT
HKM
UJI
KOMPETENSI
Ukom Portofolio:
Kenaikan
Jabatan/Maintenance
(Periodesasi)
Ukom Portofolio
dan Tatap Muka:
Kenaikan Jenjang
- ANGKA KREDITTAHUNAN
- ANGKA KREDIT KUMULATIF
(4 tahun)
PERIODISASI (4TAHUN)
YANG DINILAIADALAH OUTPUT LITBANGJI
12. ANGKA KREDIT JF PENELITI
12
UNSUR UTAMA (min. 80% AK) UNSUR PENUNJANG (max. 20% AK)
PENDIDIKAN
Formal, Prajab/Latsar, Diklat
fungs./teknis/profesi
a. Diseminasi/Penyelenggaraan Kegiatan/Pertemuan
Ilmiah/Sosialisasi;
b. Keanggotaan Dalam Organisasi Profesi/Organisasi
Profesi Ilmiah/Himpunan Profesi/Organisasi Ilmiah;
c. Keanggotaan Dalam Tim Penilai JFP;
d. Tenaga Ahli Dan Editor Media Ilmiah Populer;
e. Penyusunan Laporan Teknis;
f. Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa Di Litbangji;
g. Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya
LITBANGJI
Peneltian, Publikasi,
Pengemban & pengkajian,
Pertemuan Ilmiah
PENGEMBANGAN PROFESI
Kerja sama, Bimbingan,
Reviewer, Penghargaan Ilmiah
18. PROSIDING TERINDEKS GLOBAL BEREPUTASI
Daftar prosiding ilmiah terindeks global bereputasi dapat
ditelusuri melalui keberadaan prosiding dalam daftar yang
ada di e-peneliti dan yang diacu adalah reputasi saat
tahun penerbitan.
19. PROSIDING ILMIAH TERINDEKS GLOBAL
LAINNYA/TIDAK TERINDEKS
• Tidak termasuk konferensi predator dan prosiding predator.
• Tersedia daring secara permanen dan memiliki DOI.
• Identitas prosiding ditelusuri melalui DOI pada laman: https://dx.doi.org/.
• Memiliki ISBN/ISSN.
21. PENGEMBANGAN DAN/ATAU PENGKAJIAN
• Naskah akademis sebagai lampiran
rancangan peraturan perundang-
undangan dapat diusulkan minimal
dalam proses legislasi di panitia
antar-kementerian, dengan
melampirkan tambahan dokumen
berupa Keputusan dari kementerian
terkait.
• Untuk peraturan daerah dapat
diusulkan minimal masih dalam
proses legislasi di tingkat DPRD
dengan melampirkan tambahan
dokumen berupa surat usulan proses
legislasi.
22. PARTISIPASI (PEMAKALAH DAN PESERTA)
DI PERTEMUAN ILMIAH
Pertemuan ilmiah yang kegiatannya dipublikasikan dalam
prosiding. Webinar tidak masuk kategori ini.
Pengakuan kualitas pertemuan diverifikasi oleh Tim Asesor
{kredibilitas pelaksana/penyelenggara pertemuan ilmiah,
heterogenitas peserta (pembicara dan audiens),
kontinuitas/keberkalaan pelaksanaannya disertai dengan
handout/seminar kit/program (jadwal acara) dari peserta}
Pertemuan ilmiah yang kegiatannya dipublikasikan dalam
prosiding tidak terindeks global, wajib melampirkan bagian
dari prosiding yang memuat kegiatan pertemuan ilmiah
tersebut. Prosiding yang dijadikan bukti dukung prosiding
terbitan terakhir.
23. MENYUSUN PROPOSAL
(MENDAPATKAN DANA)
Menyusun proposal untuk mendapatkan dana kegiatan penelitian, pengembangan,
dan/atau pengkajian
Lingkup dana yang didapatkan, dapat berupa:
• Dana operasional riset (kegiatan riset/travelling grant/perolehan peralatan pendukung/operasional
lainnya);
• Beasiswa/Bantuan Pendidikan S3 (Strata-3);
• Pendidikan nonformal (pelatihan teknis berkaitan dengan litbangji);
• Kolaborasi riset (Sabatical, Magang Industri, Post Doctoral, dan kolaborasi lainnya); atau
• Perolehan dana lainnya yang akan diklarifikasi oleh asesor.
Menyusun proposal dapat diklaim sebagai kegiatan kolaborasi (PI maupun anggota)
25. Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan
Pengkajian
• Eksternal Instansi di luar lembaga Induk tempat peneliti
bekerja. Contoh: Pusat Penelitian dan Pengembangan
Peternakan KemTan dengan Puslit Biologi LIPI
• Internal Instansi antar unit di luar satuan kerja peneliti
ditempatkan tetapi masih dalam satu lembaga induk.
Contoh: Puslit Ekonomi LIPI kolaborasi dengan Puslit Politik
LIPI yang masih sama-sama di bawah LIPI
• Arti Internal Unit pada satuan kerja terkecil tempat
peneliti ditempatkan. Contoh: Puslit Biologi LIPI
26. Kegiatan Litbangji BUKAN kegiatan diseminasi atas hasil output Libangji
Menyusun proposal dan melaksanakan kerja sama untuk mendapatkan dana
pada lingkup kegiatan eksternal instansi kegiatan dilakukan di luar
instansi
Menyusun proposal dan melaksanakan kerja sama untuk mendapatkan dana
pada lingkup kegiatan internal instansi kegiatan dilakukan di dalam
lingkup instansi (antar-unit dlm instansi)
Menyusun proposal dan melaksanakan kerja sama untuk mendapatkan dana
pada lingkup kegiatan internal unit kegiatan di dalam lingkup unit
terkecil instansi
KERJA SAMA
27. PEMBIMBINGAN
Membimbing mahasiswa dalam penulisan tesis atau disertasi sebagai promotor atau co-
promotor.
Proses penulisan tesis/disertasi minimal sudah seminar proposal/kolokium.
Dokumen: salinan SK penetapan dari perguruan tinggi atau Salinan halaman depan, lembar
pengesahan, abstrak, dan daftar isi dari karya tulis mahasiswa bimbingan.
Membimbing teknis kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan tesis/disertasi tidak dapat
diklaim sebagai HKM pembimbingan
Membimbing nonmahasiswa. Membimbing peneliti, perekayasa, atau SDM iptek yang lain
jenjang di bawahnya, setara atau di atasnya, dalam penulisan KTI atau kekayaan intelektual. Output
bimbingan harus sesuai prasarat HKM jenjang pengusul tanpa memperhatikan status kontribusi.
Melihat kelaziman authorship dalam proses pembimbingan yaitu yang dibimbing sebagai penulis
pertama sedangkan pembimbing sebagai co-author(s). Wajib ke dua posisi ada didalam KTI
Dokumen: Surat pernyataan dari penulis terbimbing dan KTI/kekayaan intelektual bersama hasil
bimbingan.
28. MAJELIS DAN
TIM ASESOR
• Majelis asesor pusat dan majelis asesor instansi
SK Kepala LIPI/dari instansi, dinilai per tahun
• Tim Asesor
Tim asesor untuk penilaian kinerja JF Peneliti
(bukan asesor yang lain)
SK atau surat tugas dapat diklaim untuk setiap
pelaksanaan Uji Kompetensi.
SK atau ST untuk satu peserta (nama yang sama)
diakui hanya satu kali dalam satu tahun
Misalnya uji kompetensi ulang karena peserta
dinyatakan TMS
29. KONTRIBUTOR UTAMA
KONTRIBUTOR
ANGGOTA
60%
40%
SEMUA KONTRIBUTOR
UTAMA/ANGGOTA
100%
DIBAGI SELURUH
KONTRIBUTOR
DIBAGI SELURUH
KONTRIBUTOR MINIMAL 5 %
DARI TOTAL AK
DIBAGI SELURUH
KONTRIBUTOR
BUKTI KONTRIBUSI:
Tercantum jelas dalam dokumen butir
kegiatan terkait/kelaziman komunitas
ilmiah
ATAU
Surat pernyataan yang menyatakan 1
(satu) atau lebih kontributor sebagai
kontributor utama, dan selebihnya
(bila ada) sebagai kontributor
anggota.
* Surat pernyataan wajib ditandatangani
oleh 50%+1 (lima puluh persen
ditambah satu) orang dari anggota
kontributor, atau oleh juru bicara resmi
kolaborasi yang resmi ditunjuk oleh
instansi yang berwenang.
* Dalam hal tidak ada surat pernyataan,
seluruh kontributor dianggap sebagai
kontributor anggota.
AK KEGIATAN KOLABORASI
30. PERLUASAN BIDANG
KEPAKARAN?
Dilakukan saat uji kompetensi (kenaikan
jenjang/jabatan/maintenance)
MEMASTIKAN bahwa Pimpinan Satker
mengawal atas kepakaran sesuai dengan
STOK/TUSI INTI kelembagaan yang
dipimpinnya (demikian pula dengan
kegiatan litbangji)
TERLIHAT adanya Pembimbingan &
Konsistensi Kepakaran
31. • ETIKA menyangkut plagiarisme dan serumpunnya, status predator
• Dapat dilakukan pada tingkat TP2U saat pencermatan OUTPUT, sebatas tidak
dinilai bila meragukan Komisi Etik
• Apabila terjadi indikasi pelanggaran kode etik dan perilaku, maka proses Uji
Kompetensi TETAP BERJALAN, menjadi catatan di epeneliti oleh tim asesor
dengan MENJELASKAN semua penilaian atas indikasi pelanggaran etika
tersebut
• MAPI/MAPP menindaklanjuti ke Komisi Etik Organisasi JF Peneliti K/L yang
bersangkutan atau HIMPENINDO
• PROSES Uji Kompetensi BERJALAN TERUS pada portofolio yang
lainnya
32. Sertifikasi asesor dinilaikan sebagai diklat seharusnya tidak
Terdapat penilaian untuk diklat yang tidak termasuk kategori Litbangji. Contoh Diklat bahasa, Diklat Barang &
Jasa, sosialisasi Peraturan JF Peneliti, dll.
Bukti keikutsertaan dalam pelatihan berupa surat tugas sertifikat
Seminar/webinar tanpa prosiding dinilai sebagai pertemuan ilmiah di Unsur Utama*
Buku/bunga rampai penerbit IKAPI atau APPTI dinilaikan sebagai Penerbit Nasional Terakreditasi
seharusnya Penerbit Nasional
Penilaian KTI yang terbit dalam jurnal global atau prosiding tidak mengacu pada indeksasi di Epeneliti
Penilaian KTI yang terbit dalam prosiding jurnal tidak sesuai dengan aturan, contoh:
Prosiding IOP dinilai Prosiding ilmiah terindeks global lainnya seharusnya Prosiding ilmiah terindeks
global bereputasi nilai naik
Seharusnya dinilai sebagai KTI terbit dalam jurnal tidak terakreditasi tetapi dinilai sebagai jurnal global
bereputasi nilai turun
Dinilai sebagi KTI terbit dalam jurnal nasional akreditasi terbit tahun 2019 tetapi tidak ada di Sinta 1
atau 2 nilai turun
33. Terdapat penilaian pada jurnal yang dokumen ajuannya bukan artikeln yang telah terbit tetapi draf dan belum
ada keterangan accepted harus sudah ada informasi akan terbit pada Volume berapa tahuan berapa (surat
dari penerbit)
Penilaian sebagai pemakalah (kunci, oral, dan poster) dan peserta tidak sesuai dengan kriteria seminarnya
Asesor pengujian akreditasi, dll dinilai sebagai asesor JF Peneliti
KTI atau KI dinilai sebagai kontributor utama padahal tidak ada keterangan atau surat pernyataan yang
menunjukkan ybs sebagai kontributor utama atau jumlah tanda tangan dalam surat kurang dari 50%+1
Jumlah kontributor yang diinput di Epeneliti tidak sesuai dengan jumlah riil penulis di KTI atau surat
pernyataan sehingga memengaruhi perhitungan angka kreditnya
Ketidaktepatan dalam menentukan kegiatan litbangji internal instansi internal unit, dan/atau antar-unit
beserta ketidaklengkapan dokumennya
Keikutsertaan dalam kegiatan litbangji sebagai ketua atau anggota tidak disertai dengan bukti seharusnya
contoh bukti yang dilampirkan ST ke lapangan seharusnya SK kegiatan Tugas ke lapangan hanyalah bagian
dari KEGIATAN
Terdapat usulan ganda pada publikasi kegiatan Dua duanya dinilai sehingga memengaruhi perhitungan AK
secara kumulatif, misalnya tertulis AK kumulatif 850 padahal sebenarnya belum mencapai 850
34. Penilaian AKT Kekayaan intelektual tidak disertai dengan surat kontributorsi/inventorsip
Menilaikan SK-SK lelang barang dan jasa (bukan merupakan kegiatan litbangji)
Bukti luaran Keputusan Menteri atau Kepala Lembaga seharusnya peraturan dinilai sebagai kajian
rekomendasi dalam penyusunan kebijakan Naskah hasil telaahan litbanji yang diminta
Terdapat penilaian pada kegiatan membimbing yang bukti pendukungnya (output maupun SK/surat
keterangan tidak sesuai dengan ketentuan
Penilaian sebagai mitra bestari dan editor juga tidak sesuai dengan status indeksasi akreditasi jurnalnya
AKTIF MELIHAT pada ePeneliti/Sinta
Keanggotaan Himpenindo dinilaikan pada organisasi profesi ilmiah, seharusnya organisasi profesi jabfung
peneliti
Ketidaklengkapan dokumen administrasi di ePeneliti
Salah konversi patokan tepat: Unsur 1.A.3) dan 1.C bernilai 0
AKT 2019 belum dinilai dan ditetapkan oleh KaSatker tidak akan diproses di MAPP/MAPI
Membuat banyak usulan di tahun yang sama seharusnya SKP dan nonSKP (opsional)
35. HKM prasyarat jenjang, wajib dipenuhi sebelum menjadi Peneliti pada
jenjang tersebut. Dimana, pemenuhan HKM dicapai dari hasil kerja sebelum
menjadi Peneliti pada jenjang tersebut dan belum pernah diklaim sebagai
pemenuhan HKM.
HKM periode jabatan, wajib dipenuhi selama Peneliti menduduki jenjang
Jabatan Fungsional Peneliti. HKM tersebut dicapai dari hasil kerja selama
periode jabatan tersebut dan/atau satu periode jabatan sebelumnya di
jenjang yang sama dan belum pernah diklaim.
Hasil kerja pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian
sebelum/selama masa CPNS dan/atau PNS selama belum diangkat dalam
Jabatan Fungsional Peneliti, dapat diajukan untuk pengajuan Angka Kredit
di luar target Angka Kredit tahunan dan dapat diklaim untuk pemenuhan
HKM kenaikan jenjang.
36. Kenaikan Jenjang / Perpindahan Jabatan
Dari Peneliti Ahli Madya – IV/c ke Peneliti Ahli Utama - IV/d (AK sebelumnya:
742,2; AK baru: 607,93; AK Kumulatif: 1.350,13 dengan Unsur Pengembangan
Profesi: 387 sehingga kelebihan 375) 1.350,13 – 375 = 975,13 (AK
Kumulatif Riil) meskipun nanti di Nota PAK tetap tertulis 1.350,13
HKM yang dapat diklaim berasal dari output unlimited
Dari Peneliti Ahli Muda – III/d ke Peneliti Ahli Madya – IV/a (AK sebelumnya:
350; AK baru: 100; AK Kumulatif: 450 dengan Unsur Pengembangan Profesi:
26 sehingga kelebihan 20) tetapi pendidikan formal masih S-1 atau sudah S-2
tetapi belum mendapatkan PGA dari BKN/belum tercantum gelar S-2nya di
SK pangkat golongan terakhir Tidak dapat diproses kenaikan jenjang
37. Kenaikan Jabatan / Maintenance
Peneliti Ahli Utama – IV/e (AK Semula: 1.298,92 dan AK Kumulatif: 1.335,92) dengan
pangkat golongan Pembina Utama – IV/e. HKM yg diklaimkan untuk naik pemenuhan
HKM tanpa kenaikan pangkat/golongan berasal dari output terhitung mulai panggol
IV/d TMT: 1 Okt 2006 hangus s.d. akhir periode I
Peneliti Ahli Madya – IV/a ke Peneliti Ahli Madya – IV/c (AK Semula: 485,43 dan AK
Kumulatif: 778,36) dengan pangkat golongan Pembina – IV/a, HKM yang dapat
diklaimkan untuk naik jabatan berasal dari output terhitung mulai panggol III/d
TMT: 1 Apr 2017 hangus s.d. akhir periode I
Contoh:
Menjadi pemakalah oral pada 3rd International Conference of Indonesia Forestry
Researcher, Oktober 2015 bagaimana?
Denial of long-term issues with agriculture on tropical peatlands will have
devastating consequences. Global Change Biology (2017) 23, 977-982. DOI:
10.1111/gcb.13516. 1 Februari 2017 bagaimana?
38. Periode jabatan adalah 4 tahun. Periode I (1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2022)*
Apabila dalam kurun waktu 1 periode jabatan Peneliti belum memenuhi HKM yang disyaratkan, dapat diberikan
tambahan waktu 1 periode dengan ketentuan volume HKM diperhitungkan sejumlah 2 periode jabatan.
Apabila sampai dengan 2 periode jabatan HKM tidak dapat dipenuhi, Peneliti diberhentikan dari jabatannya karena
tidak memenuhi syarat jabatan.
Contoh:
Dari Peneliti Ahli Madya – IV/c (TMT: 1 Agt 2016) ke Peneliti Ahli Utama – IV/d (AK sebelumnya: 742,2; AK baru:
607,93; AK Kumulatif: 1.350,13). TMT Nota PAK: 1 April 2020, TMT Kepres Pen. Ahli Utama: 1 Feb 2021 TMT
HKM: 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2025, dst
Peneliti Ahli Madya – IV/a (TMT: 1 Okt 2017) ke Peneliti Ahli Madya – IV/c (AK Semula: 485,43 dan AK Kumulatif:
778,36). Apabila:
Hasilnya Memenuhi Syarat (MS) TMT Nota PAK: 1 Februari 2020 s.d. 31 Desember 2022 ybs ‘aman’ (tidak
perlu mengklaimkan HKM periodesasi lagi (AKT tetap wajib). Kewajiban klaim HKM berikutnya pada periode
selanjutnya (1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2026), dst ATAU
Hasilnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) segera digantikan dengan butir yg TMS, apabila lewat dari 31
Desember 2022 maka kuantitas HKM seluruhnya menjadi 2x lipat. Apabila > 31 Desember 2026 tidak
terpenuhi juga, maka akan diberhentikan dari jabatannya
39. Periode awal pemenuhan HKM bagi Peneliti yang diangkat melalui
pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, promosi,
kenaikan jenjang jabatan, inpassing, penyetaraan, atau pengangkatan
kembali diperhitungkan di tahun berikutnya dari tahun pengangkatan.
HKM yang telah diklaim sebagai pemenuhan HKM pengangkatan
pertama, perpindahan dari jabatan lain, periode jabatan, inpassing,
promosi, atau kenaikan jabatan tidak dapat diusulkan kembali.
HKM sebagai prasyarat jenjang dan pemenuhan kewajiban setiap
periode jabatan harus berasal dari unsur kegiatan yang sesuai dengan
bidang kepakaran yang dibutuhkan pada jenjang terkait.
