Dokumen tersebut membahas tentang pembinaan jabatan fungsional berbasis aplikasi talent management untuk mempertahankan pegawai negeri sipil berpotensi tinggi. Instansi pembina dituntut untuk meningkatkan koordinasi, fasilitasi, dan kolaborasi dengan instansi pengguna dan organisasi profesi guna mengembangkan kompetensi individu serta karir para pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional. Penilaian pembinaan jabatan fungsion

1. PERSPEKTIF PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL
Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan
Pengembangan Karir
Crowne Plaza Jakarta, 1 Agustus 2019
Melalui Monitoring dan Evaluasi
Pembinaan Jabatan Fungsional
Berbasis Aplikasi
Talent Management Strategies to Retain High Potential ASN

3. LATAR
BELAKANG
“If you want it to happen, measure it. If
you want it to be repeated, recognize it”
― H. J. Chammas”

4. 11%
52%
37%
JPT
Administrator
Pengawas
Jabatan
Fungsional
Jabatan
Pelaksana
Gambaran PNS di Indonesia
D
DDD
D
KELOMPOK UMUR
20 - 40 : L – 14,3% P – 18,4%
41-60 : L – 35,0% P – 32,1%
> 60 : L – 0,2% P – 0,1%
Sumber : BKN, Data Umum Statistik Pegawai Negeri Sipil Desember 2018

5. PENATAAN DAN
PENEMPATAN JF
DALAM ORGANISASI KOMITMEN
PEMBINAAN JF
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
INDIVIDUAL
Permasalahan Pembinaan JF
INSTANSI PEMBINA – INSTANSI PENGGUNA – ORGANISASI PROFESI
• Tusi JF ≠ Tusi Organisasi
• SKP ≠ Uraian Kegiatan
• Anjab ABK tidak tepat
• Pembiayaan
Diklat Terbatas
• Kesempatan
• Guidance
• Sosialisasi
• Bimbingan
• Informasi
• Career
Path
• Motivasi
• Komitmen
PINDAH
MUNDUR
AK vs BS
KARIR MENTOK

6. Organizational Culture
Flexible vs Structure
Sectoral Perspective
Expertise vs Promotion
Career Path
Managerial - Individual Track
Performance Appraisal
Reward - Development
Competency
Achievement - Attitude
JABATAN
FUNGSIONAL
SMART ASN
PPPK PNS
“ASN harus berintegritas, memiliki rasa nasionalisme tinggi,
profesional, berwawasan global, memahami IT dan bahasa
asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship”
-Setiawan Wangsaatmaja
JF as Talent Management Strategies to Retain High Potential ASN

7. PENILAIAN
PEMBINAAN JF
“Orang yang bisa menjadi coach adalah
orang yang telah selesai dengan dirinya
sendiri”
-Steven Yudiyantho

8. PP 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri
Sipil bahwa salah satu instansi
yang memiliki peran dalam
memberikan pembinaan kepada
Aparatur Sipil Negara,
khususnya kepada pemangku
Jabatan Fungsional (JF) adalah
Instansi Pembina
Intansi Pembina (IP) memiliki tugas:
Instansi Pembina mengemban tugas manajemen
kepegawaian. Sehubungan dengan tugas-tugas di
atas perlu dilakukan identifikasi terhadap
pelaksanaan tugas yang sudah dilakukan oleh IP
sejak diberlakukannya PP 11 tahun 2017.
Hasil evaluasi ini akan menjadi sarana untuk
memberikan penilaian, peringkat serta rekomendasi
bagi IP dalam melaksanakan tugas dari amanat PP
11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS khususnya
pasal 99.
MONITORING DAN EVALUASI PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL

9. Juknis/
Juklak
Penyelenggaraan
Pembinaan
Monitoring
Evaluasi
Fasilitasi
Tugas Instansi Pembina

10. Instansi Pembina dan Organisasi Profesi
Menteri melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas IP:
 pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pembinaan JF oleh Instansi Pembina; dan
 pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan JF
pada Instansi Pemerintah.
Memiliki AD/ART;
Memiliki tujuan dan sasaran;
Memiliki visi dan misi, program kerja;
Terdapat sumber pendanaan yang jelas;
Berdomisili alamat;
Pembagian kerja dan tugas dan wewenang; dan
Berbadan hukum.
.
Syarat Organisasi Profesi
Pengawasan terhadap pelaksanaan JF dilaksanakan
berdasarkan laporan berkala, paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun.
Dalam hal hasil pengawasan pelaksanaan JF, Menteri
berwenang mempertimbangkan untuk mencabut dan/atau
membatalkan penetapan JF.
Mekanisme Pengawasan terhadap IP
Dalam hal suatu OP sudah terbentuk sebelum JF ditetapkan,
OP dapat dikukuhkan sebagai OP JF dalam keputusan
pimpinan IP JF terkait.
Dalam hal suatu OP belum terbentuk, pembentukan OP
ditetapkan melalui keputusan pimpinan IP berdasarkan
usulan pengurus/calon pengurus kepada pimpinan IP
dan/atau berdasarkan usulan dari perkumpulan profesi JF
dengan rekomendasi dari IP.
Tata Cara Pembentukan
a. memberikan fasilitasi dalam penyusunan dan persetujuan dalam penetapan kode etik dan kode perilaku profesi JF.
b. menjalin kerja sama dengan OP sebagai mitra dalam penegakan kode etik profesi, penyusunan standar kompetensi profesi, penyelenggaraan uji kompetensi dan
sertifikasi kompetensi, pemberian advokasi dan pengembangan profesi, serta pengembangan ilmu pengetahuan, metode, dan inovasi bagi profesi.
c. memberikan dukungan kepada OP sepanjang rencana kegiatannya mendorong peningkatan profesionalitas, memberikan advokasi, dan penegakan kode etik JF.
d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas organisasi profesi dalam pembinaan dan peningkatan profesional JF.

11. www.free-powerpoint-templates-design.com
Mengevaluasi implementasi tugas pembinaan oleh IP
Melakukan penilaian kepada IP atas dasar capaian tugas pembinaan
Mengidentifikasi kendala tugas pembinaan JF
Memberikan Rekomendasi Pembinaan JF
TUJUAN
Penilaian Pembinaan Jabatan Fungsional

12. KATEGORI
PENILAIAN
Koordinasi Fasilitasi Kolaborasi

14. • PENILAIAN INSTANSI PEMBINA
• PENILAIAN UNIT PEMBINA TEKNIS
• PEJABAT FUNGSIONAL
APLIKASI TEMAN
SIJAFUNG
• INSTANSI PENGGUNA
• ASN INSPIRATIF
MELALUI GOOGLE FORM

19. Rencana Pelaksanaan Penilaian
Agustus
September
Oktober
Penyampaian pedoman dan
data pendukung
Validasi Penilaian
Pelaksanaan
Penetapan Hasil
Penilaian
NOVEMBER
Pengumuman
JULI
Uji Coba

20. TERIMA KASIH
Don't lower your expectations to meet your performance. Raise your level of performance to meet your
expectations. Expect the best of yourself, and then do what is necessary to make it a reality.
-Ralph Marston