Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)FatihElluqmani
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan kepemimpinan pengawas pelayanan publik digital yang mencakup tujuan pembelajaran, materi pelatihan, dan fokus pembahasan seputar konsep dan kebijakan pelayanan publik digital serta tantangan implementasinya."
1. Dokumen tersebut membahas agenda dan materi pelatihan untuk program PKA (Manajemen Kinerja) dan PKP (Pelayanan Publik), mencakup empat agenda pelatihan yaitu pengelolaan diri, kepemimpinan, manajerial, dan aktualisasi.
2. Materi pelatihan untuk PKA meliputi kepemimpinan Pancasila, manajemen kinerja, dan manajemen perubahan sektor publik. Sedangkan PKP meliputi kepemimpinan Pancasila,
Proyek perubahan ini bertujuan untuk mengembangkan destinasi wisata prioritas Danau Lindu di Kabupaten Sigi yang belum maksimal dengan membuat masterplan kawasan, meningkatkan kualitas SDM masyarakat, dan memperbaiki aksesibilitas serta promosi. Proyek ini akan dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
Dokumen tersebut membahas pengembangan program Pelatihan Kepimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepimpinan Pengawas (PKP) untuk memenuhi standar kompetensi jabatan berdasarkan peraturan terbaru. Program PKA dan PKP diintegrasikan dengan Diklat Pimpemdagri untuk meningkatkan kompetensi manajerial pegawai negeri sipil.
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-temanna #LABEDDU
Pelatihan ini membahas tentang akuntabilitas kinerja dalam kepemimpinan administrator. Materi pelatihan meliputi konsep akuntabilitas, prinsip-prinsip akuntabilitas, dan bentuk-bentuk akuntabilitas. Tujuannya adalah agar peserta dapat memahami pentingnya akuntabilitas kinerja dan mampu membangun budaya akuntabilitas di organisasinya."
Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)FatihElluqmani
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan kepemimpinan pengawas pelayanan publik digital yang mencakup tujuan pembelajaran, materi pelatihan, dan fokus pembahasan seputar konsep dan kebijakan pelayanan publik digital serta tantangan implementasinya."
1. Dokumen tersebut membahas agenda dan materi pelatihan untuk program PKA (Manajemen Kinerja) dan PKP (Pelayanan Publik), mencakup empat agenda pelatihan yaitu pengelolaan diri, kepemimpinan, manajerial, dan aktualisasi.
2. Materi pelatihan untuk PKA meliputi kepemimpinan Pancasila, manajemen kinerja, dan manajemen perubahan sektor publik. Sedangkan PKP meliputi kepemimpinan Pancasila,
Proyek perubahan ini bertujuan untuk mengembangkan destinasi wisata prioritas Danau Lindu di Kabupaten Sigi yang belum maksimal dengan membuat masterplan kawasan, meningkatkan kualitas SDM masyarakat, dan memperbaiki aksesibilitas serta promosi. Proyek ini akan dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
Dokumen tersebut membahas pengembangan program Pelatihan Kepimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepimpinan Pengawas (PKP) untuk memenuhi standar kompetensi jabatan berdasarkan peraturan terbaru. Program PKA dan PKP diintegrasikan dengan Diklat Pimpemdagri untuk meningkatkan kompetensi manajerial pegawai negeri sipil.
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-temanna #LABEDDU
Pelatihan ini membahas tentang akuntabilitas kinerja dalam kepemimpinan administrator. Materi pelatihan meliputi konsep akuntabilitas, prinsip-prinsip akuntabilitas, dan bentuk-bentuk akuntabilitas. Tujuannya adalah agar peserta dapat memahami pentingnya akuntabilitas kinerja dan mampu membangun budaya akuntabilitas di organisasinya."
[Ringkasan]
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas konsep pembelajaran aksi perubahan kinerja pelayanan publik untuk pelatihan kepemimpinan pengawas, (2) Aksi perubahan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi dan kolaborasi, (3) Dokumen tersebut menjelaskan tahapan pembelajaran aksi perubahan tersebut mulai dari konsepsi, perancangan, hing
Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawasFatihElluqmani
Dokumen tersebut membahas pelatihan kepemimpinan pengawas yang mencakup agenda pengendalian pelaksanaan kegiatan. Agenda tersebut bertujuan untuk melatih peserta mengendalikan kegiatan pelayanan publik dengan memanfaatkan perencanaan, anggaran, pengawasan, pengendalian, dan teknologi informasi secara optimal. Dokumen tersebut juga menjelaskan teknik dan hasil yang diharapkan dari pelatihan pengendalian pelaksanaan ke
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari studi lapangan pelatihan kepemimpinan pengawas yang membahas agenda pembelajaran terkait kepemimpinan pelayanan publik, pengendalian pekerjaan, dan aktualisasi kepemimpinan melalui studi lapangan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengawasan pelayanan publik.
Dokumen tersebut membahas tentang etika dan integritas dalam pelatihan kepemimpinan pengawas di Polri. Dokumen menyoroti pentingnya etika dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara, dengan mengutip pidato Soekarno dan survei yang menunjukkan rendahnya tingkat toleransi masyarakat. Dokumen juga menyinggung berbagai peraturan dan dimensi etika yang harus dipatuhi aparatur negara.
"[Ringkuman]
Modul ini membahas tentang manajemen pengawasan sebagai bagian dari pelatihan kepemimpinan pengawas untuk memberikan pengetahuan tentang konsep manajemen pengawasan, sistem pengendalian intern pemerintah, peran aparat pengawasan intern pemerintah, dan pemantauan hasil pengawasan guna mencegah terjadinya kesalahan administrasi dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan."
1. Pelatihan ini membahas akuntabilitas kinerja dan membangun budaya akuntabilitas bagi para administrator. 2. Materi pelatihan disampaikan secara interaktif melalui metode belajar mandiri, ceramah, diskusi, praktik dan simulasi. 3. Tujuannya adalah agar peserta mampu menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja organisasi.
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)Pratiwi Gitomartoyo
1. PPPK merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang ASN Pasal 6.
2. Penetapan kebutuhan PPPK dilakukan berdasarkan Anjab dan ABK untuk 5 tahun dan ditetapkan Menteri setiap tahunnya.
3. Pengadaan PPPK melalui pengadaan jabatan tertentu dan seleksi yang terdiri dari administrasi, kompetensi dasar, dan bidang.
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem meritDr. Zar Rdj
SISTEM MERIT SEBAGAI PRINSIP DASAR PENGELOLAAN KINERJA NYATA SDM SEORANG ASN
“kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan’’
(Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017)
Pelatihan kepemimpinan pengawas membekali peserta dengan kemampuan diagnosa masalah, berpikir kreatif, membangun tim, dan kepemimpinan dalam pelayanan publik. Mata pelatihan meliputi diagnosa organisasi, berpikir kreatif, membangun tim efektif, dan kepemimpinan pelaksanaan pekerjaan. Pelatihan pengendalian pekerjaan membekali peserta dengan kemampuan pengendalian pelayanan, manajemen mutu, pengamb
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIaliyudhi_h
Dokumen tersebut merupakan rancangan proyek perubahan penerapan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) yang terintegrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Proyek ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan intern mengingat pertambahan jumlah satuan kerja di Badan POM namun jumlah auditor tetap. TPBK diharapkan dapat mempermudah pengumpulan data, evaluasi, dan pemantauan secara
Dokumen tersebut membahas tentang perubahan yang terjadi secara cepat di dunia saat ini dan pentingnya untuk mengantisipasi perubahan tersebut dengan kecepatan dan kelincahan dalam bekerja. Dokumen ini juga menyoroti pentingnya mengelola perubahan dengan baik agar dapat mencegah kegagalan organisasi."
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)KutsiyatinMSi
1. Dokumen ini membahas kebijakan orientasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pelaksanaan workshop manajemen pelatihan.
2. Orientasi PPPK bertujuan untuk memberikan pengenalan tugas dan fungsi ASN serta nilai dan etika pada instansi pemerintah, dilaksanakan secara mandiri melalui online course selama 45 jam pelatihan.
3. Workshop manajemen pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pengelola pelati
Dokumen tersebut membahas tentang aktualisasi kapasitas dan karakter pemimpin dalam pelayanan publik di era new normal. Secara singkat, dokumen menjelaskan tantangan pelayanan publik di era yang tidak pasti ini seperti perubahan yang cepat dan sulit diprediksi, ketidakpastian, kompleksitas, serta ambiguitas. Dokumen juga menekankan pentingnya pemimpin yang cerdas, berkarakter, serta berani mengambil risiko dalam menghadapi tantangan era
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Dokumen ini membahas proses penyelenggaraan diklat kepemimpinan tingkat IV di Pemerintah Provinsi NTB tahun 2019. Terdapat 5 tahapan pelaksanaan diklat yang mencakup konsep berpikir kreatif, pilar kebangsaan, integritas, standar etika publik, dan pengenalan potensi diri. Peserta diklat akan merancang proyek perubahan dan melakukan implementasi. Proses evaluasi dilakukan untuk menilai kepe
Dokumen tersebut membahas tentang media komunitas, yaitu media yang berasal dan dikelola oleh masyarakat setempat untuk kepentingan komunitas. Media komunitas dapat berupa media tatap muka, cetak, atau elektronik, dan bertujuan untuk mengedukasi, menginformasikan, dan menghibur anggota komunitas. Dokumen ini juga menjelaskan proses pengembangan dan pengelolaan media komunitas.
[Ringkasan]
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas konsep pembelajaran aksi perubahan kinerja pelayanan publik untuk pelatihan kepemimpinan pengawas, (2) Aksi perubahan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi dan kolaborasi, (3) Dokumen tersebut menjelaskan tahapan pembelajaran aksi perubahan tersebut mulai dari konsepsi, perancangan, hing
Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawasFatihElluqmani
Dokumen tersebut membahas pelatihan kepemimpinan pengawas yang mencakup agenda pengendalian pelaksanaan kegiatan. Agenda tersebut bertujuan untuk melatih peserta mengendalikan kegiatan pelayanan publik dengan memanfaatkan perencanaan, anggaran, pengawasan, pengendalian, dan teknologi informasi secara optimal. Dokumen tersebut juga menjelaskan teknik dan hasil yang diharapkan dari pelatihan pengendalian pelaksanaan ke
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari studi lapangan pelatihan kepemimpinan pengawas yang membahas agenda pembelajaran terkait kepemimpinan pelayanan publik, pengendalian pekerjaan, dan aktualisasi kepemimpinan melalui studi lapangan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengawasan pelayanan publik.
Dokumen tersebut membahas tentang etika dan integritas dalam pelatihan kepemimpinan pengawas di Polri. Dokumen menyoroti pentingnya etika dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara, dengan mengutip pidato Soekarno dan survei yang menunjukkan rendahnya tingkat toleransi masyarakat. Dokumen juga menyinggung berbagai peraturan dan dimensi etika yang harus dipatuhi aparatur negara.
"[Ringkuman]
Modul ini membahas tentang manajemen pengawasan sebagai bagian dari pelatihan kepemimpinan pengawas untuk memberikan pengetahuan tentang konsep manajemen pengawasan, sistem pengendalian intern pemerintah, peran aparat pengawasan intern pemerintah, dan pemantauan hasil pengawasan guna mencegah terjadinya kesalahan administrasi dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan."
1. Pelatihan ini membahas akuntabilitas kinerja dan membangun budaya akuntabilitas bagi para administrator. 2. Materi pelatihan disampaikan secara interaktif melalui metode belajar mandiri, ceramah, diskusi, praktik dan simulasi. 3. Tujuannya adalah agar peserta mampu menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja organisasi.
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)Pratiwi Gitomartoyo
1. PPPK merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang ASN Pasal 6.
2. Penetapan kebutuhan PPPK dilakukan berdasarkan Anjab dan ABK untuk 5 tahun dan ditetapkan Menteri setiap tahunnya.
3. Pengadaan PPPK melalui pengadaan jabatan tertentu dan seleksi yang terdiri dari administrasi, kompetensi dasar, dan bidang.
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem meritDr. Zar Rdj
SISTEM MERIT SEBAGAI PRINSIP DASAR PENGELOLAAN KINERJA NYATA SDM SEORANG ASN
“kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan’’
(Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017)
Pelatihan kepemimpinan pengawas membekali peserta dengan kemampuan diagnosa masalah, berpikir kreatif, membangun tim, dan kepemimpinan dalam pelayanan publik. Mata pelatihan meliputi diagnosa organisasi, berpikir kreatif, membangun tim efektif, dan kepemimpinan pelaksanaan pekerjaan. Pelatihan pengendalian pekerjaan membekali peserta dengan kemampuan pengendalian pelayanan, manajemen mutu, pengamb
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIaliyudhi_h
Dokumen tersebut merupakan rancangan proyek perubahan penerapan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) yang terintegrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Proyek ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan intern mengingat pertambahan jumlah satuan kerja di Badan POM namun jumlah auditor tetap. TPBK diharapkan dapat mempermudah pengumpulan data, evaluasi, dan pemantauan secara
Dokumen tersebut membahas tentang perubahan yang terjadi secara cepat di dunia saat ini dan pentingnya untuk mengantisipasi perubahan tersebut dengan kecepatan dan kelincahan dalam bekerja. Dokumen ini juga menyoroti pentingnya mengelola perubahan dengan baik agar dapat mencegah kegagalan organisasi."
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)KutsiyatinMSi
1. Dokumen ini membahas kebijakan orientasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pelaksanaan workshop manajemen pelatihan.
2. Orientasi PPPK bertujuan untuk memberikan pengenalan tugas dan fungsi ASN serta nilai dan etika pada instansi pemerintah, dilaksanakan secara mandiri melalui online course selama 45 jam pelatihan.
3. Workshop manajemen pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pengelola pelati
Dokumen tersebut membahas tentang aktualisasi kapasitas dan karakter pemimpin dalam pelayanan publik di era new normal. Secara singkat, dokumen menjelaskan tantangan pelayanan publik di era yang tidak pasti ini seperti perubahan yang cepat dan sulit diprediksi, ketidakpastian, kompleksitas, serta ambiguitas. Dokumen juga menekankan pentingnya pemimpin yang cerdas, berkarakter, serta berani mengambil risiko dalam menghadapi tantangan era
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Dokumen ini membahas proses penyelenggaraan diklat kepemimpinan tingkat IV di Pemerintah Provinsi NTB tahun 2019. Terdapat 5 tahapan pelaksanaan diklat yang mencakup konsep berpikir kreatif, pilar kebangsaan, integritas, standar etika publik, dan pengenalan potensi diri. Peserta diklat akan merancang proyek perubahan dan melakukan implementasi. Proses evaluasi dilakukan untuk menilai kepe
Dokumen tersebut membahas tentang media komunitas, yaitu media yang berasal dan dikelola oleh masyarakat setempat untuk kepentingan komunitas. Media komunitas dapat berupa media tatap muka, cetak, atau elektronik, dan bertujuan untuk mengedukasi, menginformasikan, dan menghibur anggota komunitas. Dokumen ini juga menjelaskan proses pengembangan dan pengelolaan media komunitas.
Ringkasan dari dokumen briefing pertama DIAN pada 13 Januari 2014:
DIAN membahas agenda jangka pendek seperti rapat dan diskusi dengan pemangku kepentingan. Tim DIAN diminta membaca literatur tentang inovasi dan merancang kerangka kerja inovasi. Ruang lingkup kerja DIAN adalah inovasi di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik, dan kelembagaan.
Snpt ( standar nasional pendidikan tinggi )Ari Satria
Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mengatur delapan standar yang harus dipenuhi perguruan tinggi dalam menyelenggarakan penelitian dan pengabdian, yakni standar hasil, isi, proses, penilaian, pelaksana, sarana prasarana, pengelolaan, dan pendanaan. Standar-standar ini bertujuan untuk menjamin mutu penelitian dan pengabdian mencapai standar nasional.
Dokumen tersebut membahas proses perencanaan yang terdiri dari empat tahap yaitu identifikasi masalah, analisis masalah, perencanaan pemecahan masalah, dan memilih pilihan pemecahan masalah yang terbaik.
Seminar nasional tentang tambang batubara akan diselenggarakan oleh STTNAS untuk membahas dampak kenaikan harga batubara. Persiapan seminar meliputi pembentukan panitia, penentuan tema, pengumpulan dana, undangan, dan undangan pembicara."
Rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan membahas tentang sumber daya usaha kerajinan limbah tekstil. Materi tersebut mencakup pengertian pengelolaan sumber daya usaha dengan istilah 6M serta identifikasi kebutuhan sumber daya pada usaha kerajinan tekstil.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang diagnosa inovasi yang dimaknai sebagai proses memfasilitasi calon inovator untuk menghasilkan ide-ide inovasi mereka.
2. Metode yang digunakan antara lain analisis morfologi, template inovasi, masalah ditambahkan dengan template, serta contoh ide inovasi yang dihasilkan dari berbagai metode tersebut.
3. Tujuan akhir dari diagnosa inovasi
Ini merupakan hasil analisa mengenai model pengembangan sumber daya manusia yang diaplikasikan di Sekolah Alam Kandank Jurank Doank (KJD). Isi dari hasil analisa tersebut diantaranya Sejarah KJD, Kegiatan, SDM, Model Pengembangan SDM yang diterapkan di KJD, dan Dokumentasi Lokasi dan Kegiatan KJD.
Similar to Merancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 1 - PKP (20)
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
Merancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 1 - PKP
1. Pengampu
Dr. H. Unin Nibi Saputra, M.Pd.
Widyaiswara Ahli Madya
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA
MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN SUKABUMI
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
2. MERANCANG AKSI PERUBAHAN
1. Mengidentifikasi Situasi Problematik Unit Kerja/Isu Strategis
2. Memilih masalah prioritas/Isu Strategis yang layak diatasi
3. Menggagas Ide Perubahan
4. Membuat model Inovasi Perubahan (Canvas Inovasi)
5. Membentuk dan Memberdayakan Tim Kerja
6. Memetakan Sumberdaya guna mendukung pelaksanaan inovasi
7. Memetakan stakeholder dan membangun jejaring kerja
8. Membuat Rancangan Pengendalian pelaksanaan inovasi
9. Membuat Rancangan Tindaklanjut Keberlangsungan Inovasi
10. Membuat kertas kerja Rancangan Aksi Perubahan (RAP
3. MENGINDENTIFIKASI MASALAH & ISU-ISU
Mengidentifikasi Masalah
Pendekatan 7 M
1. Man (Man fower)
2. Money
3. Material
4. Machine & Facilities
5. Metode
6. Minute
7. Masyarakat (Market)
Mengidentifikasi Isu-Isu
1. Pembicaraan orang
2. Media Masa
3. Medsos
4. Survery Kepuasan
4. PROSES DIAGNOSIS ORGANISASI MENGGAGAS INOVASI
Pemimpin Merespon
Analisis Isu
(APKL/ASTRID)
Isu-Isu
Isu
Aktual,Probelematik,
Kekhalayakan, Layak
GAGASAN INOVASI
5. TOOLS MEMILIH MASALAH
Memilih Masalah
Prioritas
Menentukan
Penyebab Utama
Masalah/Akar
Masalah
USG
Fishbone Diagram
5 W Sakichi Toyoda
Tree Problem
Analysis
6. TOOLS MEMILIH ISU STRATEGIS
Memilih Isu yang
Layak Ditangani
dari sekian banyak
Isu yang ada.
APKL
ASTRID
Kriteria SKPD
7. Menggagas dan Menguji Kelayakan Inovasi
GAGASAN INOVASI
LAYAK ?
T
Y
PILIH PRIORITAS
BERIKUTNYA
DESKRIPSIKAN
INOVASI
BUAT MODEL
INOVASI
Kelayakan :
Administratif
Sumberdaya
Teknis
Hukum
8.
9.
10. Untuk mewujudkan Inovasi perlu dibuat Tim Kerja yang disesuaikan dengan
kebutuhan inovasi
Langkah-langkah membentuk Tim Kerja
Musyawarah pembentukan Tim
Membuat Legalitas Tim
Rapat membahas agenda Tim
Memberdayakan Tim dan Mengendalikan Pekerjaan
Membuat Tim Kerja
11. Mengidentifikasi siapa stakeholder baik inernal maupun
eksternal
Mengidentifikasi bentuk hubungan dengan stakeholder
tersebut (Koordinasi, Konsultasi, Penerima Mnnfaat)
Koordinasi : koordinasi biasa sampai koordinasi dalam
bentuk kolaborasi yang ditindaklanjuti dengan perjanjian
kerjasama
Konsultasi : meminta advice dan dukungan
Penerima Manfaat : Testimony penerima manfaat
Memetakan Stakeholder untuk Membangun
Jejaring Kerja
12. Mengawasi Kinerja Tim (Kepaluhan Tim pada
SOP dan tugasnya
Merancang form untuk mengontrol progres
Inovasi, misalnya menggunkan PDCA (Plan, Do,
Check, Action)
Mengendalikan Pekerjaan