Summarny Agenda 3 Workshop PKP Provinsi Sulawesi Selatan 2020

1. 1
SUMMARY
Oleh : Oleh : Drs. ACHMAD ILHAM , M.Si
Program Pelatihan : Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
Agenda Pembelajaran : Pengendalian Pekerjaan
Mata Pelatihan : PENYUSUNAN RKA PELAYANAN PUBLIK
KOMPONEN DESKRIPSI/URAIAN
Deskripsi Mata Pelatihan : Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menyusun
Rencana Kegiatan Anggaran melalui, mengidentifikasi inisiatif dalam
rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta menyusun
rencana kerja anggaran.
Tujuan/Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan ini, Peserta diharapkan
mampu mengidentifikasi inisiatif dalam rencana kerja sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi serta menyusun rencana kerja anggaran
Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:
a) mengidentifikasi inisiatif dalam rencana kerja sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi;
b) menjelaskan kebijakan umum anggaran dan perencanaan plafond
anggaran sementara (PPAS); dan
c) menyusun Daftar Rencana Kerja kegiatan Anggaran berdasarkan
PPAS.
Materi Pokok : Materi Pokok dalam mata pelatihan ini terdiri atas:
a) kegiatan inisiatif dalam rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi;
b) kebijakan umum anggaran dan perencanaan plafond anggaran
sementara (PPAS); dan
c) daftar rencana kerja kegiatan anggaran berdasarkan PPAS.
:
Keterkaitan Mata Pelatihan
dalam Agenda
: Bahwa setiap kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus
didahului dengan perencanaan yang baik, dan dalam pelaksanaan

2. 2
kegiatan tersebutterdapat anggaran yang dibutuhkan. Kegiatan yang kita
lakukan ini, diikuti dengan anggaran yang semuanya inline dengan tujuan
Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah. Anggaran yang
disusun harus mengacu kepada Program Prioritas Nasional, Program
Prioritas Kementerian/ Lembaga, RPJMD, Kegiatan Strategis Daerah dan
Program Prioritas Perangkat Daerah.
penyusunan RKA diawali dengan penetapan arah kebijakan dan prioritas
pembangunanpadaawal tahun (T-1) berdasarkanhasil evaluasi kebijakan
yang sedang dijalankan
Proses perencanaan dan penganggaran, dilaksanakan sesuai ketentuan
yang berlaku dengan tahapan yang meliputi : Penyusunan Renja;
Penyusunan RKA; Penyusunan rancangan daftar isian pelaksanaan
anggaran (DIPA)/DPA. Sebelum disampaikan ke Kementerian
Keuangan/Kementerian Dalam Negeri, Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga-Perangkat Daerah (RKA-K/L-PD) harus
dilakukan penelitian oleh Bappenas/Bappeda, untuk selanjutnya direviu
oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian
Negara/Lembaga-PerangkatDaerah (APIP K/L-PD). Reviu dan penelitian
RKA dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran
dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-
kaidah perencanaan dan penganggaran.
Hal ini terkait erat dengan mata pelatihan lainnya dalam Agenda
Pengendalian Pekerjaan yaitu Teknik komunikasi Publik adalah
bagaimana memanfaatkan mediakomunikasipublik untuk menyusun RKA
pelayanan publik. Penyusunan RKA pelayanan publik juga sudah
mengakomodir didalamnya tentang pengelolaan mutu, pengawasan dan
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan pelayanan publik.

3. 3
Bahwa setiap kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus didahului dengan perencanaan yang
baik, dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebutterdapat anggaran yang dibutuhkan. Kegiatan yang kita
lakukan ini, diikuti dengan anggaran yang semuanya inline dengan tujuan Pembangunan Nasional dan
Pembangunan Daerah. Anggaran yang disusun harus mengacu kepada Program Prioritas Nasional, Program
Prioritas Kementerian/ Lembaga, RPJMD, Kegiatan Strategis Daerah dan Program Prioritas Perangkat
Daerah.
penyusunan RKA diawali dengan penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan pada awal tahun (T-
1) berdasarkan hasil evaluasi kebijakan yang sedang dijalankan
Proses perencanaan dan penganggaran, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tahapan yang
meliputi : Penyusunan Renja; Penyusunan RKA; Penyusunan rancangan daftar isian pelaksanaan anggaran
(DIPA)/DPA. Sebelum disampaikan ke Kementerian Keuangan/Kementerian Dalam Negeri, Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga-PerangkatDaerah (RKA-K/L-PD) harus dilakukan penelitian
oleh Bappenas/Bappeda, untuk selanjutnya direviu oleh AparatPengawasan Intern Pemerintah Kementerian
Negara/Lembaga-PerangkatDaerah (APIP K/L-PD). Reviu dan penelitian RKA dilakukan melalui verifikasi
atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-
kaidah perencanaan dan penganggaran
Menjawab tantangan dunia menghadapi revolusi industri 4.0 ini, penerapan e-governmentdalam
penyelenggaraan negara akan bermuara pada peningkatan kualitas layanan publik seperti yang diidam-
idamkan oleh masyarakat. Implementasi e-governmentakan menekan praktik kecurangan dalam birokrasi,
seperti pungutan liar, suap menyuap bahkan KKN. Seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat dalam
hal peningkatan pelayanan publik, maka menjadi tanggung jawab pemerintah dalam membangun
kepercayaan masyarakatatas pelayanan publik yang dilakukan.
Upaya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat mulai serius digalakkan secara nasional. Termasuk
dibuatnya kebijakan-kebijakan yang mendorong dan mengarahkan pada percepatan pemanfaatan teknologi
digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Walaupun sebenarnya embrio kebijakan pemanfaatan teknologi
digital itu sendiri bukan barang baru di tanah air termasuk di kalangan birokrasi pemerintah. Hal ini dapat
dilihat dari kebijakan terkait yang sebenarnya telah ada sejak lama.
Pelayanan masyarakat dapat dikategorikan efektifapabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan
dengan prosedur yang singkat, cepat, tepatdan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektifitas
pelayanan umum dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan digitalisasi
tata kelola atau dikenal dengan istilah e-governmentbagi penyelenggaraan negara bukan lagi suatu pilihan

4. 4
namun merupakan suatu keharusan. Secara konseptual, konsep dasar dari e-Governmentsebenarnya adalah
bagaimana memberikan pelayanan melalui elektronik (e-service), seperti melalui internet, jaringan telepon
seluler dan komputer, serta multimedia. Melalui pengembangan e-Gov ini, maka sejalan dengan itu dilakukan
pula penataan system manajemen informasi dan proses pelayanan publik dan mengoptimalkan pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi (rusli dalam Holle, 2011).
Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi telah melahirkan model pelayanan publik yang
dilakukan melalui e-government. Pelayanan pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku, dengan
pemanfaatan e-governmentmenjadi lebih fleksibel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. E-
governmentmenawarkan pelayanan publik yang dapatdiakses sepanjang waktu, kapanpun dan dari
manapun masyarakat berada. E-governmentjuga memungkinkan pelayanan publik tidak dilakukan secara
face-to-face sehingga pelayanan menjadi lebih efisien.

5. 5
ISU TENTANG MANAJEMEN MUTU
1. Belum optimalnya pelaksanaan analisis permasalahan manajemen mutu di setiap
kementerian/lembaga.
2. Rendahnya teknik-teknik pengendalian manajemenmutu di setiap kementerian/lembaga.
3. Belum optimalnya solusiterhadap analisis permasalahan manajemen mutu di setiap
kementerian/lembaga.
4. Belum optimalnya implementasipencapaian standarmutu ISO dan SNI di setiap
kementerian/lembaga
5. Belum maksimalnya sistem pengendalian internalpemerintah (SPIP) sebagai
pengendalian mutu pelaksanaan tugas diinstansi pemerintah.
Teknik komunikasi Publik, Perencanaan Kegiatan Pelayanan Publik, Penyusunan RKA Pelayanan Publik,
Pelayanan Publik Digital, Manajemen Mutu, Manajemen Pengawasan, Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan