Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) merupakan sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan serta menghubungkan mereka dengan program dan layanan sesuai kebutuhan, serta mengidentifikasi keluhan masyarakat dan memastikan penanganannya. SLRT bertujuan mengintegrasikan informasi, data, dan layanan untuk meningkatkan akses kelompok rentan terhadap perlindungan sosial secara komprehens

1. Sistem Layanan Rujukan Terpadu
Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
Oleh :
SUNARKO, SST. M.Si
Technical Assistance (Pendamping Daerah) SLRT
Kabupaten Kutai Kartanegara

2. Tiga Masalah
1. KEMISKINAN
 Penduduk miskin Kaltim September 2016 - Maret
2017 naik 0,19%
2. KERENTANAN
 September 2016 – Maret 2017 Garis Kemiskinan naik
4,06%
3. KESENJANGAN
 Pada Maret 2017 penduduk miskin yang tinggal di
pedesaan sebesar 10,50% dan yang tinggal di
perkotaan sebesar 3,99%

3. Venn Intersections (as RTM)
All four 1%
Rastra, PIS, PIP 2%
Rastra, PIP, PKH 1%
PIS, PIP, PKH 1%
PIP, PKH 1%
Rastra, PIP 2%
Rastra,PKH 6%
Rastra 91%
PKH 9%
PIS 39%
PIP
2%
22%
4%
Data Hasil Ujicoba
SLRT di 5 Kabupaten
(Bantaeng, Belitung
Timur, Sleman,
Sragen, Sukabumi),
September 2015 s/d
Juni 2016
Hasil Analisis
berdasarkan Data
Susenas September
2014 oleh Tim
Kemiskinan Bank
Dunia dan PRSF
IRISAN KEPESERTAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL NASIONAL

4. Permasalahan
 Masyarakat miskin dan rentan belum memperoleh
Program Perlindungan Sosial dan Multi Layanan
secara maksimal
 Belum terbangun mekanisme pengaduan masyarakat
dalam pelaksanaan Program Perlindungan Sosial
 Program belum saling melengkapi dan belum
komprehensif
 PMKS diluar keluarga belum terakomodasi dalam
BDT dan pelayanan terhadap PMKS masih terbatas
 Monev program lebih bersifat administratif dan
formalitas, belum menjadi bagian integral program

5. 5
FRAGMENTASI
HORIZONTAL &
VERTIKAL
DATA STATIS &
BELUM ADA
STANDARISASI
MEKANISME
PENETAPAN
SASARAN
CAKUPAN &
PENDANAAN
PROGRAM
MASIH
TERBATAS
PENJANGKAUAN
TERBATAS &
PENANGANAN
KELUHAN
TERSEBAR
ALASAN LANGSUNG PERLUNYA
SLRT
Akibatnya: program kurang
efisien efektif dan pada banyak
kasus penduduk miskin dan
rentan tidak memperoleh
perlindungan sosial yang
komprehensif

6. Sistem Layanan Rujukan Terpadu
( SLRT )
 Sistem yang membantu mengidentifikasi
kebutuhan masyarakat miskin dan rentan dan
menghubungkan mereka dengan program dan
layanan sesuai dengan kebutuhannya
 Sistem yang membantu mengidentifikasi
keluhan masyarakat miskin dan rentan,
melakukan rujukan, dan memantau penanganan
keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-
keluhan ditangani dengan baik

7. Fungsi Utama SLRT
Integrasi informasi, data dan layanan
Identifikasi keluhan, rujukan dan
penanganan keluhan
Pencatatan kepesertaan dan kebutuhan
program
Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat
secara dinamis

8. 8
 Efisiensi & kemudahan penjangkauan
program
 Daftar Penerima Manfaat yang bisa
dikelola dan digunakan bersama untuk
penargetan berbagai program
 Peningkatan akuntabilitas program dan
mengurangi resiko penyelewengan
 Kemudahan monitoring &
penyempurnaan pelaksanaan
program menjadi lebih cepat
Manfaat SLRT Bagi Pemerintah
Meningkatnya
akses kelompok
miskin dan rentan,
termasuk PMKS,
terhadap multi-
layanan sosial
HASIL &
MANFAAT SLRT
Akses

9. 9
Rujukan &
penanganga
n keluhan
Mekanisme
pemutakhira
n data
melalui
SIKS-NG
Data untuk
perencanaan &
penganggaran
Analisis
kesenjangan
layanan
sosial
CIRI UTAMA, KEUNGGULAN
KOMPARATIF SLRT
Data SLRT
1. Penanganan keluhan
program
2. Perencanaan dan
penganggaran
3. Pemutakhiran Data
Terpadu PPFM
melalui SIKS - NG
4. Pemantauan
penyelenggaraan
perlindungan sosial

10. ALUR INFORMASI DAN DATA

14. Informasi Program
1. Kartu Perlindungan Sosial (KPS)
2. Program Indonesia Sehat (PIS)
3. Prorgram Indonesia Pintar (PIP)
4. Beras Sejahtera (Rastra)
5. Program Keluarga Harapan (PKH)
6. Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)
7. Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat
(ASODKB)
8. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
9. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
10. Bantuan Operasional Sekolah
11. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
12. Kelompok Usaha Bersama

15. PILAR UTAMA PENYELENGGARA SLRT DI
DAERAH
Undang Undang 13/
2011
Pasal 8 Ayat 7
Fasilitator (Desa/Kelurahan)
• Karang Taruna
• PSM
• Tagana
• Kader desa
Supervisor (Kecamatan)
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
Manajer (Kabupaten/Kota)
Dinas Sosial
PENDAFTARAN
MANDIRI WARGA
DIDAMPINGI OLEH
PSKS SEBAGAI PELAKU
SLRT
“Verifikasi dan validasi
dilaksanakan oleh potensi dan
sumber kesejahteraan sosial
yang ada di kecamatan,
kelurahan atau desa”

16. Tugas dan Tanggung Jawab
Tugas utama melakukan penjangkauan dan pendampingan terhadap
masyarakat
PENYELENGGARA SLRT DI DAERAH
Fasilitator
Secara khusus, fasilitator bertanggung jawab untuk melakukan
 Pencarian data penduduk
 Verifikasi dan pencatatan perubahan data penduduk
 Pendataan partisipasi program
 Pendataan kebutuhan program
 Pencatatan keluhan

17. Tugas dan Tanggung Jawab
Tugas supervisor adalah mengawasi dan membantu fasilitator di tingkat
masyarakat
PENYELENGGARA SLRT DI
DAERAH
Supervisor
Secara khusus, supervisor bertanggung jawab untuk
melakukan
 Review Pembaruan Data Penduduk
 Review Penambahan Data Penduduk
 Review Penambahan Data Kebutuhan
Program

18. Tugas dan Tanggung Jawab
PENYELENGGARA SLRT DI DAERAH
Manajer
a. Mengkoordinasikan perencanaan dan sosialisasi SLRT di daerah
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Teknis Daerah termasuk
 Pengelolaan supervisor dan fasilitator
 Rujukan keluhan kepada pengelola program terkait baik pusat maupun
daerah
 Analisis hasil pengumpulan data
c. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Nasional
d. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk pemprov dan
stakeholder terkait di daerah
e. Menelaah dan merekomendasikan
 Pembaruan Data Penduduk
 Survey Penambahan Data Penduduk
 Penambahan Data Kebutuhan Program

19. DASHBOARD SLRT
NOVEMBER 2017

20. Pusat Kesejahteraan Sosial
Adalah lembaga yang dibentuk oleh desa /
kelurahan yang memudahkan warga miskin
dan rentan untuk menjangkau layanan
perlindungan sosial dan penanggulangan
kemiskinan yang dikelola oleh pemerintah
pusat, provinsi, kabupaten / kota, pemerintah
desa / kelurahan dan swasta / CSR.

21. Pusat Kesejahteraan Sosial
• merupakan pelaksana Sistem Layanan dan
Rujukan Terpadu (SLRT) di tingkat Desa /
Kelurahan untuk perlindungan sosial dan
penanggulangan kemiskinan
• bertujuan untuk mendekatkan pelayanan
program kepada pemerlu pelayanan ditingkat
Desa / Kelurahan

22. Pusat Kesejahteraan Sosial
• Pembentukan Puskesos di tingkat desa ditetapkan
melalui Peraturan Desa / Peraturan Kepala Desa.
Sedangkan penunjukan petugas pelaksananya
ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa
• Operasional Puskesos di Desa dibiayai melalui
APBDes dan sumber-sumber lain yang sah dan
tidak mengikat

23. Peran Kabupaten/Kota
•Bertindak sebagai Sekretariat Teknis SLRT
•Kontribusi natura & anggaran untuk pelaksanaan SLRT
•Meng-input data dan mengusulkan pemutakhirannya
kabupaten/kota
•Melakukan rujukan dan menangani pengaduan masyarakat
•Merespon dan menindaklanjuti usulan dan keluhan masy
di bawah kewenangan Kab/Kota melalui OPD/SKPD
•Memanfaatkan data SLRT untuk perencanaan-
penganggaran
•Membangun kemitraan dengan Lembaga Non-Pemerintah
sebagai rujukan alternatif untuk usulan kebutuhan
program di daerah

24. Peran Kecamatan
Membantu sosialisasi, peningkatan kapasitas,
pembelajaran antar desa/kel dan monitoring
Puskessos
Mendukung tugas tugas supervisor SLRT dalam
pelaksanaan SLRT termasuk Rakor Kecamatan
penyelenggara SLRT & Puskessos

25. Peran Desa / Kelurahan
Bertindak sebagai Sekretariat Puskessos
Kontribusi natura & anggaran untuk pelaksanaan Puskessos
Melakukan rujukan dan menangani pengaduan masyarakat
Merespon dan menindaklanjuti usulan dan keluhan masyarakat
dibawah kewenangan Desa/Kel lewat lembaga Teknis Desa
Memanfaatkan data Puskessos untuk program desa dan
perencanaan-penganggaran
Membangun kemitraan dengan Lembaga Non-Pemerintah sebagai
rujukan alternatif untuk usulan kebutuhan program di daerah

26. Dashboard,
Analysis &
Statistical Tools
Integrated
Data
Service
SI SLRTSI Verivali PMKS SI Verivali PSKS
Lai
n
Basidata Terpadu
PKH KKS
keluarg
a
BNBA
…
Basisdata PSKS
…
BNBA Profile
BNBA Profile
BNBA Profile
BNBA Profile
BNBA Profile
BNBA Profile
BNBA Profile
BNBA Profile
BNBA Profile
Standard and Secured Access via SIKS Middleware
Lin
k
ranking
SISKADA-SATU
matching engine
Data Warehouse
& Big Data
engine
data update data update
BNBA+BD
T
PBI
BNBA+BD
T
PBI
BNBA+BD
T
PBI
BNBA+BD
T
KKS
PBI
keluarg
a
BNBA
BNBA+BD
T
PBI
BNBA+BD
T
PBI
BNBA+BD
T
PBI
musdes/muskel
Prelist data
usulan
perubaha
n
VERIVALI
(Data PMKS & PSKS)
aktif pasif
kunjungan
langsung
pengesahan kab/kota
Pemda prop/kab/kota
Keluraha
n
Desa RT & RW
Prelist
SLRT
Kepmensos Verivali dan Tata-Kelola Data PMKS &
PSKS
TeknologiSDMSOP
Budge
t
Organisa
si
MoU

27. SEKRETARIAT SLRT
KOTA MALANG
Alamat:
Jl. Raya Sulfat No.12, Bunulrejo,
Blimbing, Kota Malang, Jawa
Timur 65122

28. SEKRETARIAT SLRT KAB.
BANTAENG
(UPT SPMKS-SIPAKATU)
Alamat:
Jl. Merpati No. 2 Bantaeng
(Telp: 0822-9304-7811)

29. SEKRETARIAT SLRT
KAB. LOMBOK TENGAH
Alamat:
Jl. A. Yani No. 4 Praya (83511) -
NUSA TENGGARA BARAT
(Telp/Fax: 0370-654044/653586)

30. TERIMA KASIH
Contact Person :
Sunarko, SST., M.Si
085246373054
085761940633
maskoko64@gmail.com