Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Isi

885 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Isi

  1. 1. CATATAN AKHIR TAHUN IMPLEMENTASI UU NO. 14/2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU KIP) DI INDONESIA FREEDOM OF INFORMATION NETWORK – INDONESIA DESEMBER 2010Catatan Akhir Tahun, Implementasi UU No. 14/2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Indonesia 1i
  2. 2. ii Freedom of Information Network – Indonesia, Desember 2010
  3. 3. BAGIAN I PENDAHULUANTahun 2010 merupakan momen penting bagi Indonesia untuk mewujudkanantatakelola pemerintahan dan Negara yang lebih transparan, partisipatif danakuntabel. Pasalnya pada tahun ini, tepatnya pada 30 April, telah diberlakukanUndang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).Harapan ini tidak berlebihan mengingat UU KIP merupakan perangkat legal yangsecara spesifik mewajibkan Badan-badan Publik untuk melayani informasi kepadamasyarakat. UU ini juga memberikan jaminan seluas-luasnya kepada publik untukmendapatkan berbagai informasi dari Badan-badan Publik. Yang dimaksud denganinformasi di sini adalah segala macam data, dokumen dan keterangan yangberkaitan dengan kondisi internal Badan Publik dan kebijakan-kebijakan yangdibuat oleh Badan Publik, termasuk anggaran pendukungnya.Menilik sedikit perjalanan kelahirannya, UU KIP boleh dibilang sebagai produkhukum yang menjadi puncak tujuan (ultimate goal) dari agenda reformasi.Sebagaimana dipahami bahwa gerakan reformasi yang didorong pada 12 tahun laluadalah upaya untuk mewujudkan terselenggaranya tatapemerintahan yang terbuka.Gerakan reformasi hendak mengoreksi tatapemerintahan sebelumnya yang tertutupdan sentralistik, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya praktik-praktikkorupsi, kolusi, nepotisme dan praktik manipulasi lainnya.Berkaca pada pengalaman masa lalu, monopoli informasi oleh otoritas kekuasaanterbukti telah merugikan masyarakat. Praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotismetumbuh subur. Sumber-sumber daya publik dikuasai dan dikendalikan olehsegelintir elit. Sementara masyarakat terus didera penderitaan dan kemiskinankarena maraknya kebijakan yang hanya berpihak pada kekuasaan. Di sisi lainmasyarakat tidak berdaya untuk menjalankan peran checks and balances terhadapkekuasaan. Itu semua terjadi karena akses informasi kepada publik ditutup samasekali. Berlandaskan semangat untuk mengoreksi praktik penyelenggaraan negaradi masa lalu yang buruk itulah, UU KIP diterbitkan.Pada awalnya produk hukum yang berhasil digolkan dalam rangka mendoronggerakan keterbukaan adalah Tap MPR XVII/1998 tentang Hak Asasi Manusia. PadaPasal 20 Tap tersebut dinyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi danmemperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.”Kemudian pada pasal 21 dinyatakan, “Setiap orang berhak untuk mencari,memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasidengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”Pada tahap selanjutnya jaminan keterbukaan informasi semakin kuat karenadikukuhkan secara jelas dan eksplisit dalam konstitusi. Dalam Pasal 28 F UUD 1945Catatan Akhir Tahun, Implementasi UU No. 14/2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Indonesia 21
  4. 4. hasil amandemen ke-2 dinyatakan, “Setiap orang berhak atas berkomunikasi danmemperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, danmenyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”Barulah kemudian dalam Tap MPR VIII/2001 tentang Rekomendasi Arah KebijakanPemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme direkomendasikan untuk menyusunUU yang mengatur tentang Kebebasan Mendapatkan Informasi Publik. Berdasarpada Tap tersebut, kemudian DPR dan Pemerintah berhasil menyusun danmengesahkan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).Sejatinya, UU KIP tidak hanya terbatas mengatur soal informasi. UU ini jugamemberikan jaminan adanya partisipasi warga negara dalam turut menentukankebijakan. Hal ini tercermin dari Tujuan UU KIP itu sendiri. Sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 3, UU KIP antara lain bertujuan mendorong partisipasipublik dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakanpublik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Ini artinya, UU KIP gagaldiimplementasikan jika ruang-ruang partisipasi publik tidak terbuka secara luas.Terimplementasikannya sebuah UU tergantung pada kesadaran dan komitmen darisubjek-subjek yang disebutkan di dalamnya. Secara umum subjek-subjek yangdiatur dalam UU KIP adalah warga negara, Badan Publik, dan Komisi Informasi.Warga negara adalah setiap orang yang secara jurisdiksi hukum Republik Indonesiasah diakui sebagai warga negara. Warga negara menurut UU KIP dijamin haknyauntuk dipenuhi kebutuhan informasinya oleh Badan Publik. Sedangkan KomisiInformasi adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untukmenyelesaikan persoalan jika terjadi sengketa antara warga negara dan BadanPublik dalam kaitannya dengan pemenuhan hak atas informasi. Ketiga subjekhukum UU KIP tersebut penting untuk terus didorong untuk menjalankan perandan fungsinya masing-masing. Jika UU KIP diimplementasikan secara konsisten dankonsekuen, ke depannya diharapkan tidak ada lagi monopoli informasi oleh otoritaspemerintahan. Pengelolaan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyatsebagai substansi demokrasi benar-benar akan terwujud.Menyambut momentum pemberlakuan UU KIP, serta didorong keinginan untukmemberikan kontribusi bagi terwujudnya implementasi UU KIP secara konsekuen,Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) melakukan uji akses denganmeminta informasi kepada Badan-badan Publik yang ada. Uji akses bukan sajadilakukan setelah UU ini diberlakukan, namun juga saat awal-awal UU ini disahkan.FOINI sendiri adalah jaringan kelompok masyarakat sipil yang peduli terhadapgerakan keterbukaan informasi dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Jaringanini dibentuk untuk menguatkan langkah-langkah kelompok masyarakat sipil dalammendorong transparansi dan akuntabilitas sebagai perwujudan good governance.2 Freedom of Information Network – Indonesia, Desember 2010 3
  5. 5. Paparan hasil uji akses tiap-tiap kelompok masyarakat sipil pada laporan ini tidakseragam. Hal ini karena masing-masing mengacu pada indikatornya. Namunterlepas dari itu, secara umum laporan ini masih dapat menggambarkan responyang diberikan oleh Badan Publik terhadap permintaan informasi, kondisi internalBadan Publik, dan variable-variabel yang mempengaruhi sikap dan kondisi BadanPublik tersebut.Lebih dari itu, laporan diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bersamamasyarakat untuk lebih menyadari akan haknya atas informasi, sekaligus juga dapatmenjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalamupaya peningkatan kapasitas Badan-badan Publik dalam pelayanan informasinya.Catatan Akhir Tahun, Implementasi UU No. 14/2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Indonesia 43
  6. 6. BAGIAN II PELAKSANAAN PERMINTAAN INFORMASIPelaksanaan permintaan informasi ada yang dilakukan setelah UU ini disahkan –Mei 2008-, ada pula yang dilakukan setelah UU KIP diberlakukan -Mei 2010. Adaempat kelompok besar yang melakukan permintaan informasi, yang berhasildidokumentasikan dalam laporan ini.Pertama, adalah kelompok yang diorganisir oleh Indonesian Parliamentary Center(IPC). IPC mengorganisir kelompok masyarakat sipil di sepuluh daerah untukmelakukan permintaan informasi di Badan-badan publik setempat. Kesepuluhdaerah tersebut adalah Sumatera Barat, Bengkulu, Serang, Garut, Jawa Tengah,Malang, Pontianak, Bali, NTB, dan Sulawesi Tengah.Kedua, permintaan informasi yang dilakukan oleh Sekretariat Nasional ForumIndonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA). Seknas FITRA melakukanpermintaan informasi kepada Badan Publik di tingkat pusat yang meliputiKementerian, lembaga non kementerian, lembaga Negara (Komisi) dan badan-badan lainnya. Informasi yang diminta adalah dokumen anggaran, yakni DaftarIsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).Ketiga, permintaan informasi oleh jaringan Pusat Analisis Telaah Informasi Regional(Pattiro). Jaringan Pattiro melakukan permintaan informasi kepada Badan-badanPublik yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan tambang minyak bumi dangas (migas) di Blok Cepu.Keempat, permintaan informasi yang dilakukan oleh LSM Hijau Indonesia terhadapBadan-badan Publik di Bojonegoro.Terhadap permintaan informasi yang dilakukan, pada umumnya Badan Publikterkesan kurang serius meresponnya. Badan publik masih menganggap bahwapermintaan informasi bukan bagian dari pelayanan publik pada umumnya. Olehkarena itu ada beberapa surat permintaan yang tidak dapat dilacak lagikeberadaannya akibat ketidakseriusan petugas penerimanya. Petugas jugaseringkali mencari-cari alasan untuk menolak permintaan informasi. Misalnya saja,suatu ketika peminta informasi datang mengatasnamakan pribadi. Permintaan itutidak dilayani, dan harus disampaikan dengan mengatasnamakanorganisasi/lembaga. Namun pada saat peminta datang lagi denganmengatasnamakan lembaga, kembali ditolak dengan alasan sibuk.Badan Publik baru akan responsif jika fakta-fakta negatif tersebut mendapat sorotanmedia. Petugas mereka akan menghubungi peminta informasi dan menyampaikaninformasi yang diminta, meskipun informasi yang diberikan tidak sesuai dengankeinginan.4 Freedom of Information Network – Indonesia, Desember 2010 5
  7. 7. Di luar fakta negatif tersebut, tentu saja masih ada Badan Publik yang responsif danmemberikan informasi yang diminta. Secara kuantitatif, hasil permintaan informasiyang dilakukan oleh FOINI terungkap sebagai berikut.A. Hasil Uji Akses yang diorganisir oleh IPC di Sepuluh DaerahDari 347 permintaan informasi yang diajukan, tidak sampai separuhnya yangditerima, yakni hanya 102. Selebihnya ditolak (152) dan diabaikan (93). Kategoriditolak dan diabaikan pada hakikatnya sama: informasi tidak diberikan.Perbedaannya, kalau ditolak memang ada pernyataan penolakan secara jelas.Sedangkan diabaikan, permintaan informasi yang disampaikan tidakditindaklanjuti, dijanjikan terus menerus tetapi tidak diberikan, bahkan ada jugasurat permintaan informasi yang hilang ketika dikonfirmasi.Tabel 1. Respons Terhadap Permintaan Informasi RESPON JUMLAH DITOLAK 152 DIABAIKAN 93 DITERIMA 102 JUMLAH 347Grafik 1. Prosentase Respons Terhadap Permintaan InformasiNamun demikian, bukan berarti permintaan informasi yang diterima ataudikabulkan juga sesuai dengan informasi yang diminta atau diinginkan. Dari 102permintaan informasi yang dikabulkan, hanya 69 permintaan yang dikabulkandengan data yang tepat dan lengkap.Catatan Akhir Tahun, Implementasi UU No. 14/2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Indonesia 6 5
  8. 8. Tabel 2. Detil Respons Terhadap Permintaan Informasi RESPON JUMLAH DITOLAK DAN DIABAIKAN 245 DITERIMA / DATA TIDAK TEPAT 2 DITERIMA / DATA TEPAT TAPI TIDAK LENGKAP 31 DITERIMA / DATA TEPAT DAN LENGKAP 69 JUMLAH 347Grafik 2. Detil Respons Terhadap Permintaan InformasiTerhadap permintaan informasi yang ditolak dan diabaikan, lebih banyak tidakdisertai dengan alasan. Jikapun ada, terkesan alasan yang diberikan tidak diterimasecara akal sehat, sehingga terkesan mengada-ada. Misalnya ada petugas BadanPublik yang menolak memberikan informasi karena bukan kewenangannya untukmemberikan. Semestinya alasan ini tidak perlu ada, karena bisa saja petugas yangbersangkutan meneruskan surat permintaan kepada pihak yang mempunyaikewenangan untuk memberikan informasi. Kemudian ada juga yang menyatakanalasan sistem komputer rusak. Alasan ini juga kurang dapat diterima, karenasemestinya selain dilakukan secara online pengelolaan dokumen dapat dijalankansecara offline. Alasan-alasan yang tidak masuk akal ini pada dasarnya merupakanupaya untuk menghindar dari kewajiban petugas Badan Publik untuk melayaniinformasi publik. Alasan penolakan terhadap permintaan informasi dapat dilihatpada Tabel 3.6 Freedom of Information Network – Indonesia, Desember 2010 7
  9. 9. Tabel 3. Alasan Penolakan terhadap Permintaan Informasi ALASAN PENOLAKAN/PENGABAIAN JUMLAH TANPA PENJELASAN/KETERANGAN TIDAK JELAS 41 DATA TIDAK DIMILIKI 18 TIDAK BISA DIBERIKAN PADA INDIVIDU 41 MENUNGGU KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN PUBLIK 28 TIDAK ADA SURAT REKOMENDASI DARI DINAS KESBANGLINMAS 37 RAHASIA 13 PETUGAS SURAT TIDAK DI TEMPAT 24 TIDAK ADA ALAMAT LOKAL DALAM SURAT 1 SISTEM INFORMASI KOMPUTER RUSAK 1 DATA SUDAH TERSEDIA DI WEB 1 HARUS MELALUI SURAT 5 TIDAK BERANI MEMBERIKAN DATA TERTULIS 2 KHAWATIR DOKUMEN TIDAK DIKEMBALIKAN 1 SURAT TIDAK FORMAL 7 DALAM PROSES PENYIDIKAN 2 DOK. SUDAH DISERAHKAN KE DPRD 1 LEMBAGA/ALAMAT/KEPENTINGAN PEMOHON TIDAK JELAS 12 TUJUAN SURAT TERLALU UMUM 8 BUKAN KEWENANGAN 2 JUMLAH 245Tabel 4. Respons terhadap Permintaan berdasarkan Sebaran Daerah DAERAH DITOLAK DIABAIKAN DITERIMA TOTAL BALI 11 1 23 35 NTB 3 3 3 9 MALANG 68 2 32 102 JAWA TENGAH 3 13 4 20 SERANG 36 53 20 109Catatan Akhir Tahun, Implementasi UU No. 14/2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Indonesia 8 7
  10. 10. GARUT 1 4 2 7 SULAWESI TENGAH 4 7 1 12 SUMATERA BARAT 21 5 5 31 PONTIANAK 2 3 0 5 BENGKULU 3 2 12 17 JUMLAH 152 93 102 347Dari sepuluh daerah, tampak hanya Bali yang banyak mengabulkan/menerimapermintaan informasi. Dari data ini bisa saja disimpulkan bahwa Badan Publik diBali responsif terhadap permintaan informasi. Namun tidak dipungkiri juga bahwadata ini muncul karena memang permintaan informasi yang disampaikan olehjaringan kelompok masyarakat sipil di sana sebagian besar disampaikan secara lisan.Begitupun informasi yang diminta pada umumnya bukan informasi data/dokumenyang dapat disampaikan dalam bentuk lisan. Berbeda dengan daerah lainnya yangsebagian besar informasi yang diminta berupa data. Selain itu, data yangdimintapun bukan dokumen sederhana, misal dokumen anggaran. (Lihat Tabel 5)Dikabulkannya permintaan sederhana yang dapat disampaikan secara lisan,menunjukkan bahwa pada dasarnya Badan Publik masih belum siap dalam halmanajemen data. Permintaan informasi berupa data/dokumen, selain banyak ditolakdengan alasan yang tidak jelas, seringkali juga diabaikan dengan mengulur-ulurwaktu atau menjanjikan terus menerus tanpa realisasi.Tabel 5. Renspons Permintaan Informasi berdasarkan Jenis Informasi yangDiminta JENIS INFORMASI DITOLAK DIABAIKAN DITERIMA DATA JUMLAH ATLET 0 1 0 DATA PERDAGANGAN DAERAH 0 0 2 APBD DAN DOKUMEN TERKAIT 42 30 12 DATA PAJAK 4 3 3 ANGGARAN INTERNAL BADAN PUBLIK 6 3 0 DATA APBS 0 3 0 HASIL AUDIT BPK 3 2 0 PROGRAM BANTUAN UNTUK 11 7 8 MASYARAKAT DATA ASET BADAN PUBLIK 0 2 1 DATA INTERN BADAN PUBLIK 3 11 4 DOKUMEN MoU BADAN PUBLIK 1 0 08 Freedom of Information Network – Indonesia, Desember 2010 9
  11. 11. PROGRAM KERJA 2 0 1 LAPORAN KINERJA 0 0 2 PELAYANAN PUBLIK 9 5 44 DATA KEPEGAWAIAN 1 5 0 KONDISI SOSIAL MASYARAKAT 3 1 5 DATA KEPENDUDUKAN DAN 11 0 6 ADMISTRASI WILAYAH DOKUMEN PENATAAN KOTA/JALAN 2 0 1 SDA/LINGKUNGAN 9 6 5 DATA KASUS HUKUM 11 6 0 PERATURAN PERUNDANGAN 33 1 5 DATA PELANGGAN BADAN USAHA 0 6 2 DATA BADAN USAHA 1 1 1 JUMLAH 152 93 102Pada tabel 5 tampak bahwa jenis informasi pelayanan publik terlihat paling banyakditerima. Hal ini karena permintaan informasi yang diinginkan berupa informasilisan dan sederhana, misalnya informasi tentang mekanisme pengurusan KTP,informasi tentang jadwal penerimaan murid baru di sekolah, program beasiswa dansejenisnya. Lain halnya jika yang diminta adalah informasi berupa data/dokumen,terlebih dokumen anggaran. Dari 84 permintaan informasi hanya 12 yang diterima,sisanya ditolak dan diabaikan.Sedangkan berdasarkan jenis Badan Publiknya, respon yang diberikan ataspermintaan informasi adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut.Tabel 6. Respons Permintaan informasi berdasarkan jenis Badan Publik BADAN PUBLIK DITOLAK DIABAIKAN DITERIMA TOTAL LEMBAGA NEGARA/INSTANSI 19 12 14 45 VERTIKAL KANWIL 2 7 1 10 SKPD 92 39 41 172 KANTOR KECAMATAN 4 2 8 14 KANTOR KELURAHAN 1 0 18 19 DPRD 14 8 2 24 KUA 3 0 2 5 PENGADILAN 5 2 0 7 KEJAKSAAN 3 3 0 6 KEPOLISIAN 3 0 0 3 RUMAH SAKIT/PUSKEMAS 1 0 10 11Catatan Akhir Tahun, Implementasi UU No. 14/2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Indonesia 10 9
  12. 12. BUMN/D 0 7 0 7 SEKOLAH 5 13 6 24 JUMLAH 152 93 102 347Secara ekstrim dapat dilihat, Badan Publik yang sama sekali tidak mengabulkanpermintaan adalah Badan Publik yang berkaitan dengan penegakkan hukum:Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian; dan Badan Usaha Milik Daerah/Negara(BUMD/N). Dapat dipahami bahwa aktivitas kedua jenis lembaga tersebut berkaitandengan hal-hal yang sensitive. Secara normatif memang informasi tentangpenegakkan hukum dan persaingan usaha menurut UU KIP dikategorikan sebagaiinformasi yang dikecualikan/rahasia. Namun dalam kasus uji akses FOINI,informasi yang diminta kepada kedua jenis lembaga tersebut tidak berkaitanlangsung, dan tidak akan mengganggu jalannya proses penegakan hukum danpersaingan usaha. B. Hasil Uji Akses oleh Seknas FITRABerbeda dengan permintaan informasi yang diorganisir oleh IPC, permintaaninformasi yang dilakukan oleh Seknas FITRA ini ditujukan kepada Badan Publik ditingkat Pusat, yang terdiri dari 34 Badan Publik eksekutif, 5 Badan Publik Yudikatif,3 Badan Publik Legislatif, 19 Lembaga Negara Non-Kementerian, dan 8 Badanpublik lainnya.Informasi yang diminta adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun2010 yang berisi rincian pelaksaaan program dan kegiatan.Dari hasil uji akses yang dilakukan, hanya 17 Badan Publik yang merespon danmemberikan informasi. Selebihnya merespon namun tidak memberikan data, danmengabaikan atau diam saja. Selengkapnya lihat Tabel 7.10 Freedom of Information Network – Indonesia, Desember 2010 11
  13. 13. Tabel 7. Respons terhadap permintaan informasi DIPATabel 8. Badan Publik yang Merespon dan Memberikan Informasi Eksekutif 1. Kementerian Sekretariat Negara 2. Kementerian Perindustrian 3. Kementerian Pertanian 4. Kementerian Perhubungan 5. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Legislatif 1. Dewan Perwakilan Daerah 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat Yudikatif 1. Komisi Pemberantasan Korupsi Lembaga Negara Non- 1. Arsip Nasional Republik Indonesia Kementerian 2. Badan Pusat Statistik 3. Komisi Pemilihan Uumum Badan Lain 1. Badan Pengawas Pemilu 2. Badan Narkotika Nasional 3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 4. Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi 5. Badan Standarisasi Nasional 6. Komisi Nasional HAMCatatan Akhir Tahun, Implementasi UU No. 14/2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Indonesia 12 11
  14. 14. Pada awalnya MPR dan Komnas HAM tidak merespons permintaan informasi.Namun setelah Seknas FITRA melakukan launching hasil uji akses dan mendapatliputan media yang cukup luas, barulah kedua lembaga tersebut merespon danmemberikan informasi yang diminta.Namun demikian, setelah DIPA diterima ternyata ada beberapa yang tidak lengkap,yaitu: Tidak ada Halaman 3-4 yang berisi informasi pengadaan kendaraan pada DIPA Kementerian Sekretariat Negara. Tidak ada hal Halaman II-11 dan II-12, berisi anggaran peningkatan kelembagaan pada DIPA BPPT. Halaman 4 pada DIPA BNN tidak dapat diidentifikasi. Pada DIPA Bawaslu tidak dapat diidentifikasi jenis belanja, karena kategori belanja digeneralisir menjadi belanja lain-lain. Pada DIPA BSN tidak ada lampiran II, III, dan IV yang berisi anggaran perjalanan dinas keluar negeri.Sedangkan 13 Badan Publik hanya merespon pemintaan tetapi tidak memberikanDIPA yang diminta. Diantara bentuk respon tersebut berupa penolakan tidak bisamemberikan salinan DIPA kepada pihak pemohon. Berikut ini adalah 13 BadanPublik yang merespon tetapi tidak memberikan DIPA beserta denganketerangannya.Tabel 9. Badan Publik yang Menolak Memberikan Informasi besertaKeterangannyaNo Badan Publik Keterangan/Alasan1 Kementerian Luar Setelah konsultasi ke BPK dan BPKP, DIPA dapat Negeri disalahgunakan oleh pihak ketiga.2 Kementerian DIPA tidak ada di Kemhan, mintanya ke kemkeu Pertahanan3 Kementerian Dalam Janji mau memberikan tetapi belum juga diterima Negeri4 Kementerian Pekerjaan Merasa sudah dishare di website Kementerian yang Umum bersangkutan5 Kementerian Hanya memberikan soft-file DIPA, tetapi Komunikasi dan menyertakan passwordnya sehingga data tidak dapat Informasi dibuka.6 Kementerian Riset dan Menunggu hasil kordinasi dengan Kementerian12 Freedom of Information Network – Indonesia, Desember 2010 13
  15. 15. Teknologi Keuangan7 Kem. Pemberdayaan DIPA sedang direvisi Perempuan8 Badan Pemeriksa Keuangan dan Mempersilakan ambil di kantor, tetapi sesampai di Pembangunan sana tidak dilayani dengan baik, dioper dari satu meja ke meja lainnya (ping-pong)9 Badan Atom Nasional10 Bapeten Buka di website kemkeu, tetapi tidak ada11 Dewan Ketahanan Nasional12 Perpustakaan Nasional Surat belum diterima, tidak bisa memberikan informasi (setelah diajukan keberatan)13 Kementerian Kelautan dan PerikananDi luar lembaga tersebut di atas adalah lembaga-lembaga yang tidak meresponssama sekali permintaan informasi yang diajukan.Tabel 10. Badan Publik yan Tidak Merespon Permintaan InformasiEksekutif 1 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 3 Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat 4 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5 Kementerian Keuangan 6 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 7 Kementerian Perdagangan 8 Kementerian Kehutanan 9 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10 Kementerian Kesehatan 11 Kementerian Pendidikan Nasional 12 Kementerian Sosial 13 Kementerian AgamaCatatan Akhir Tahun, Implementasi UU No. 14/2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Indonesia 14 13
  16. 16. 14 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 15 Kementerian Lingkungan Hidup 16 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 17 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 18 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 19 Kementerian Badan Usaha Milik Negara 20 Kementerian Perumahan Rakyat 21 Kementerian Pemuda dan OlahragaLegislatif 1 Dewan Perwakilan Rakyat RIYudikatif dan 1 Mahkamah AgungPenegakan Hukum 2 Mahkamah Konstitusi 3 Kejaksaan agung RI 4 Kepolisian RILembaga Non- 1 Badan Intelijen Negara (BIN)Kementerian 2 Badan Kepegawaian Negara (BKN) 3 Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) 4 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 5 Badan Pertanahan Nasional (BPN) 6 Badan Urusan Logistik (BULOG) 7 LAPAN 8 BKPM 9 BPK 10 BI 11 LIPI14 Freedom of Information Network – Indonesia, Desember 2010 15
  17. 17. Badan Lain 1 Komisi Yudisial 2 Komisi Ombudsman Nasional C. Hasil Uji akses LSM Hijau Indonesia BojonegoroLSM HI merupakan lembaga di tingkat lokal yang mendorong transparansi diwilayah Kabupaten Bojonegoro. Selain mendorong keterbukaan dalam pengelolaankebijakan publik secara umum, HI juga mendorong transparansi dan akuntabilitaspenyelenggaraan eksploitasi migas. Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian dariwilayah yang masuk dalam Blok Cepu. Oleh karenanya, Badan Publik yang diaksespun bukan hanya badan publik pemerintah, tetapi juga perusahaan yangmenyelenggarakan eksploitasi. Pengelolaan Blok Cepu bukan hanya semata-mataurusan pemerintah daerah, tetapi juga ada bagian urusan pemerintahan pusat. Atasdasar itulah selain mencoba melakukan akses terhadap pemerintah daerah, HI jugamelakukan akses informasi kepada Badan Publik pemerintah pusat. Terhitung ada28 surat permintaan informasi yang dilayangkan ke berbagai Badan Publik, baik ditingkat Kabupaten maupun Pusat. Dari seluruhnya, hanya sebagian kecil saja yangdipenuhi, selebihnya ditolak atau diabaikan dengan berbagai alasan. Diabaikanpada hakekatnya ditolak juga, karena pada akhirnya informasi yang diminta tidakdikabulkan.Grafik 3.Respon terhadap Permintaan InformasiCatatan Akhir Tahun, Implementasi UU No. 14/2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Indonesia 16 15
  18. 18. Jenis-jenis informasi yang diminta dan Badan Publik yang dituju selengkapnyadapat dilihat pada Tabel 11.Tabel 11. Jenis Informasi yang Diminta dan Badan Publik yang Dituju.No. Jenis Informasi Badan Publik 1. Jumlah pendapatan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan retribusi rumah makan dan dan Aset Daerah restoran 2. Informasi tentang Corporate - MCL Social Responsibility oleh - BP Migas Pusat Mobile Cepu Limited sebagai - Departemen Keuangan operator tambang kepada - Departemen ESDM warga Bojonegoro selama - Bank BNI Bojonegoro tahun 2005-2010, yang meliputi: - Bank BRI Bojonegoro a. Besaran dana b. Peruntukannya c. Bentuk program d. Data warga penerima3. Besaran penerimaan pajak dari Kantor Pajak Pratama Bojonegoro perusahaan tambang Jumlah kendaraan bermotor Dinas Pendapatan Jawa Timur kantor dan jumlah penerimaan pajak Bojonegoro dari pemilik kendaraan bermotor dan Pajak Parkir Berlangganan di Bojonegoro Tahun 2008 - 2010Dari seluruh Badan Publik yang diajukan permintaan informasi, hanya DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yangmemenuhi permintaan informasi. Selebihnya menolak atau mengabaikan. Ternyatarespons positif ini tidak diikuti oleh Dinas Pendapatan Jawa Timur. Permintaaninformasi tentang pajak kendaraan bermotor tidak direpson dengan baik. PegawaiUnit Pelayanan Terpadu Daerah Dinas pendapatan Jatim beralasan tidak berwenangmemberikan informasi kecuali ada izin dari Dinas Pendapatan Jatim. Izin tidak jugadiberikan, akhirnya HI melaporkan penolakan ini kepada Gubernur Jawa Timur.Surat telah dikirimkan, tetapi setiap hendak melakukan konfirmasi, nomor teleponselalu tidak aktif atau bernada sibuk.16 Freedom of Information Network – Indonesia, Desember 2010 17
  19. 19. Data CSR yang semestinya vital juga tidak didapat. MCL menolak dengan alasanbahwa pihaknya bukan termasuk sebagai Badan Publik sebagaimana diatur dalamUU KIP, sehingga terlepas dari kewajiban untuk mengabulkan permohonaninformasi. Badan Publik di tingkat Pusat semuanya menolak permintaan informasi.Alasan atau keterangan penolakan/pengabaian dalat dilihat pada Tabel 12.Tabel 12. Alasan/Keterangan Penolakan/PengabaianNo. Jenis Informasi Badan Publik Alasan/Keterangan Penolakan/Pengabaia n1. Besaran dana CSR yang BP Migas Pusat Ketika dilakukan telah dikeluarkan oleh konfirmasi handpone pihak perusahaan MCL petugas yang kepada warga menerima surat Bojonegoro mulai tahun permintaan informasi 2005 s/d 2010 dan telepon kantor selalu bernada sibuk.2. Peruntukan dana CSR HP Tidak Aktif dan yang dikeluarkan MCL Telephone Kantor BP kepada warga Migas Jakarta nada Bojonegoro tahun 2005 sibuk. – 20103. Bentuk program program CSR MCL kepada warga Bojonegoro tahun 2005 – 20104. Data warga yang menerima dana CSR MCL kepada warga Bojonegoro tahun 2005 – 20105. Besaran dana CSR yang Kantor Mobile Cepu Memberikan jawaban telah dikeluarkan oleh Limited selaku Operator tertulis melalui surat pihak perusahaan MCL tambang Minyak di bernomor:Catatan Akhir Tahun, Implementasi UU No. 14/2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Indonesia 18 17
  20. 20. kepada warga Bojonegoro 100420.001/PGA-MCL Bojonegoro mulai tahun yang menyatakan 2005 s/d 2010 bahwa MCL tidak dapat memenuhi permintaan karena MCL bukan termasuk “badan publik” sebagaimana diatur di6. Peruntukan dana CSR dalam UU KIP yang dikeluarkan MCL kepada warga Bojonegoro tahun 2005 – 20107. Bentuk program program CSR MCL kepada warga Bojonegoro tahun 2005 – 20108. Data warga yang menerima dana CSR MCL kepada warga Bojonegoro tahun 2005 – 20109. Tentang CSR kepada siapa dan berapa jumlah dan rincian penggunaan dana CSR10. Besaran dana CSR yang Departemen Keuangan Tidak ada respon dan18 Freedom of Information Network – Indonesia, Desember 2010 19
  21. 21. telah dikeluarkan oleh jawaban. pihak perusahaan MCL kepada warga Bojonegoro mulai tahun 2005 s/d 201011. Peruntukan dana CSR yang dikeluarkan MCL kepada warga Bojonegoro tahun 2005 – 201012. Bentuk program program CSR MCL kepada warga Bojonegoro tahun 2005 – 201013. Data warga yang menerima dana CSR MCL kepada warga Bojonegoro tahun 2005 – 201014. Data penerimaan pajak KPP Pratama (kantor pajak Informasi yang perusahaan tambang Bojonegoro) diminta adalah informasi yang dilindungi sesuai dengan UU No. 16/2009.15. Tentang CSR kepada Departemen ESDM Tidak ada alasan yang siapa dan berapa jelas, bahkan justru jumlah dan rincian mempertanyakan penggunaan dana CSR profil HI dan kapasitasnya sehingga melakukan permintaan informasi.Catatan Akhir Tahun, Implementasi UU No. 14/2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Indonesia 20 19
  22. 22. 16. Besaran dana CSR yang Bank BNI Bojonegoro Menunggu izin dari telah dikeluarkan oleh Kantor BNI Pusat. pihak perusahaan MCL kepada warga Bojonegoro mulai tahun 2005 s/d 201017. Peruntukan dana CSR yang dikeluarkan MCL kepada warga Bojonegoro tahun 2005 – 201018. Bentuk program program CSR MCL kepada warga Bojonegoro tahun 2005 – 201019. Data warga yang menerima dana CSR MCL kepada warga Bojonegoro tahun 2005 – 201020. Besaran dana CSR yang BRI Cabang Bojonegoro Mengarahkan telah dikeluarkan oleh permintaan kepada pihak perusahaan MCL Kantor BRI Pusat. kepada warga Bojonegoro mulai tahun 2005 s/d 201021. Peruntukan dana CSR yang dikeluarkan MCL kepada warga Bojonegoro tahun 2005 – 201022. Bentuk program program CSR MCL20 Freedom of Information Network – Indonesia, Desember 2010 21
  23. 23. kepada warga Bojonegoro tahun 2005 – 201023. Data warga yang menerima dana CSR MCL kepada warga Bojonegoro tahun 2005 – 201024. Jumlah penerimaan Dinas Pendapatan Jawa Pegawai UPTD Dinas pajak dari pajak Timur c/q UPTD dinas Pendapatan Jatim kendaraan bermotor pendapatan Jatim di menyatakan tidak dan Pajak Parkir Bojonegoro berwenang Berlangganan Tahun memberikan 2008 s/d 2010 informasi kecuali ada izin dari Dinas Pendapatan Jatim. Setelah diminta ke Dinas Pendapatan Jatim pun informasi tetap tidak diberikan. Penolakan ini dilaporkan kepada Gubernur sebagai atasan. Namun dalam proses konfirmasi no25. Jumlah Total telepon kantor Kendaraan Bermotor di Gubernur tidak dapat Bojonegoro tahun 2008 dihubungi. s/d 201026. Jumlah penerimaan pajak dari Mobil yang ada di Bojonegoro tahun 2008 s/d 201027. Jumlah Total Mobil di Bojonegoro besertaCatatan Akhir Tahun, Implementasi UU No. 14/2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Indonesia 22 21
  24. 24. rincianya (jenisnya) tahun 2008 s/d 2010 D. Hasil Uji Akses oleh Jaringan PattiroUntuk mengetahui apakah informasi migas bisa diakses oleh masyarakat, jainganPattiro melakukan permintaan informasi (uji akses) yang melibatkan segenap unsurmasyarakat sipil, baik organisasi masyarakat, LSM, Media/Pers, maupun wargamasyarakat. Uji akses dilakukan terhadap informasi dan dokumen penting yangterkait dengan pendapatan dari Blok Cepu, menggunakan ketentuan yang berlakudalam UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.Permintaan informasi yang ditujukan kepada 13 Badan Publik di tingkat pusatmaupun Daerah ini dilakukan dengan melayangkan surat permintaan secara tertulisyang dikirim maupun diantar langsung ke Badan Publik/instansi terkait. BadanPublik yang dimaksud meliputi instansi pemerintah pemerintah, BUMN, danBUMD di tingkat pusat maupun daerah.Tabel. 13. Sebaran Jenis Permintaan Informasi di Berbagai Badan PublikBadan Publik Jumlah Jenis Informasi Jumlah Jumlah Jenis Peminta Permintaan Informasi Informasi Informasi tiap Badan PublikBagian SDA Kab. 4 KKS, POD, WP&B, 8 32Bojonegoro LiftingBappeda Kab. 5 Lifting, DBH,PI, Pajak, 8 40Bojonegoro APBD 2009DPRD Kab. 6 KKS, POD, WP&B, 9 54Bojonegoro DBH, PI, APBD 2009PT.Asri Dharma 4 KKS, POD, WP&B, PI 9 36SejahteraDistamben Kab. 4 KKS, POD, WP&B, 12 48Blora LiftingBappeda Kab. 5 Lifting, DBH,PI, Pajak, 17 85Blora APBD 2009DPRD Kab. Blora 6 KKS, POD, WP&B, 12 72 DBH, PI, APBD 2009PT. Blora Patragas 4 KKS, POD, WP&B, PI 12 48Hulu22 Freedom of Information Network – Indonesia, Desember 2010 23
  25. 25. Kementerian 4 KKS, POD, WP&B, 6 24ESDM LiftingBP Migas 4 KKS, POD, WP&B, 5 20 LiftingKemenkeu 4 Lifting, DBH,PI, Pajak, 4 16 APBN 2009DPR RI 4 KKS, DBH, APBN 5 20 2009PT Pertamina 3 KKS, POD, WP&B 3 9Keterangan:KKS : Kontrak Kerja SamaPOD : Plan of Development /Rencana PengembanganWP&B: Work Program & BudgetLifting: Angka Produksi TerjualDBH : Dana Bagi HasilPI : Participating InterestDari 9 (sembilan) jenis informasi yang diminta, hanya DBH Migas saja yangdiberikan oleh Badan Publik, informasi yang lainnya seperti Kontrak (KKS), rencanapengembangan (POD), serta program kerja & anggaran (WP&B), rata-rata dijawabdengan penolakan diam (33%), tidak dimiliki &dialihkan/direkomendasikan (30%),selebihnya ditolak dengan berbagai alasan diantaranya dengan alasan informasirahasia (confidential), namun tidak disebutkan alasan kenapa termasuk informasiconfidential.Badan Publik yang melakukan Penolakan Diam (tidak menjawab), ketikadikonfirmasi perkembangan surat permintaan yang diajukan oleh pemohoninformasi cenderung melemparkan ke bagian lain, beralasan bahwa pejabat yangbersangkutan tidak berada di tempat, atau menjanjikan akan memberi jawabansecepatnya, bahkan justru menanyakan informasi tentang data-data lembaga yangmengajukan permintaan informasi (struktur organisasi, dasar hukum, dan lainsebagainya).Dari 13 Badan Publik yang dimintai informasi, rata-rata belum memiliki petugaskhusus yang mengelola dan melayani informasi. Petugas khusus yang dimaksudadalah sebagaimana ketentuan dalam UU KIP No.14/2008 yakni PPID (PejabatPengelola Informasi & Dokumentasi). Dimana PPID berfungsi untukmengumpulkan, menyimpan, mengolah dan menyajikan data dan informasi sertadokumentasi yang menjadi kewenangan Badan Publik tersebut. Termasuk fungsiPPID dalam hal ini adalah melayani setiap permintaan informasi, serta membuatlaporan atas pencapaian kinerja dan evaluasi dari pelayanan informasi yangCatatan Akhir Tahun, Implementasi UU No. 14/2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Indonesia 24 23
  26. 26. diberikan. Rata-rata pemohon ditemui oleh bagian front office, sekretaris, ataupetugas keamanan (satpam) yang bertugas pada Badan Publik tersebut.Sebagian besar Badan Publik tidak menyediakan form khusus bagi pemintainformasi, kecuali di DPRD Bojonegoro, Departemen ESDM, dan DepartemenKeuangan. Sebagaimana ketentuan dalam UU KIP, form ini seharusnya disediakanoleh Badan Publik tersebut yang berisikan antara lain data pemohon, jenis informasiyang diminta, cara pemberian informasi, lama waktu pemberian informasi danbiaya yang dibutuhkan jika ada.Lama waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh Badan Publik untukmerespon/menjawab permintaan informasi yang diajukan sangat bervariasi. DPRDBlora dan Bappeda Blora, membutuhkan waktu terlama, yakni 17 hari kerja untukmenjawab permintaan informasi; sedangkan PT. BPH Blora memberikanrespon/jawaban atas permintaan informasi dalam rentang waktu tercepat, yakni 7hari. Lama waktu yang dibutuhkan oleh Badan Publik ini menjadi salah satuparameter dari pelayanan informasi publik, yang menjadi salah satu standarpelaksanaan dan pelayanan informasi, yakni sederhana, cepat, dan terjangkau.Konsistensi Badan Publik dalam merespon permintaan informasi dari pemintainformasi yang berbeda (NGO/LSM, Masyarakat, Media/Pers) bervariasi. 8 (delapan)di antara 13 Badan Publik merespon dengan jawaban yang sama terhadap setiappeminta informasi yang berbeda. Sedangkan 5 (lima) Badan Publik sisanyamerespon dengan jawaban yang bervariasi terhadap permintaan informasi yangdiajukan oleh peminta informasi yang bervariasi. Dari segi konsistensi jawaban,dapat dikatakan bahwa 8 Badan Publik dinilai konsisten dalam memberikan responterhadap permintaan informasi, sedangkan 5 Badan Publik sisanya tidak konsistendalam merespon permintaan informasi yang diajukan oleh peminta informasi yangberbeda. 5 Badan Publik yang tidak konsisten tersebut dapat dikatakan melakukandiskriminasi atau pembedaan dalam memberikan jawaban atau meresponpermintaan informasi dari kalangan masyarakat yang berbeda.24 Freedom of Information Network – Indonesia, Desember 2010 25
  27. 27. BAGIAN III REFLEKSISelama lebih dari tiga dekade, Indonesia dijalankan dengan sistem tertutup dansentralistik oleh rejim Orde Baru. Begitu lamanya rejim ini berkuasa, sampai-sampaiketertutupan telanjur menjadi suatu paradigma dalam penyelenggaraan birokrasi.Begitu Orde Baru runtuh, upaya untuk mewujudkan keterbukaan pada akhirnyabanyak menemui kendala. Bahkan ketika UU KIP sudah diberlakukan pun, birokrasimasih saja terkesan enggan untuk transparan.Karena ketertutupan sudah telanjur menjadi paradigma, tidak heran jika hasil ujiakses yang dipaparkan di atas masih banyak menggambarkan kurang responsifnyaBadan Publik. Masih banyak Badan Publik yang mengabaikan dan menolakpermintaan informasi. Bukti bahwa paradigma ketertutupan masih dipegangadalah, masih banyaknya alasan rahasia terhadap permintaan informasi.Sebagaimana dipahami, pada era rejim Orde Baru, tuntutan atas keterbukaan selaludijawab dengan alasan rahasia negara, rahasia instansi, hingga rahasia jabatan.Padahal sesungguhnya seluruh terma kerahasiaan yang dikedepankan itu tidak jelasdasar hukumnya.Bukti lain yang menunjukkan masih kentalnya paradigma ketertutupan adalahkecurigaan terhadap aktivitas permintaan informasi. Dalam pandangan BadanPublik, peminta informasi nantinya akan menggunakan informasi yang dimilikinyaitu untuk kepentingan tertentu, termasuk kepentingan untuk mendiskreditkanpihaknya. Semestinya jika Badan Publik jeli memahami UU KIP, kekawatiran initidak perlu terjadi. Sebab, dalam UU KIP sendiri terdapat pasal sanksi terhadappihak-pihak yang menggunakan informasi secara melawan hukum. (Lihat Pasal 51).Bisa jadi kekawatiran ini muncul karena pada dasarnya Badan Publik belum dapatmembedakan antara kritik dengan diskredit. Akibatnya, setiap upaya mengkritisiBadan Publik senantiasa diidentikkan dengan tindakan mendiskreditkan. Padahaldalam konteks demokrasi, kritik terhadap berbagai kebijakan merupakan tindakanyang sah sebagai bentuk kontrol publik dan checks and balances. UU KIP sendirisecara eksplisit membuka ruang bagi publik untuk memberikan input, termasukkritik dalam kebijakan, baik dari mulai level perencanaan hingga evaluasi. (LihatPasal 3)Kuatnya rejim ketertutupan juga berpengaruh terhadap pandangan Badan Publikterhadap informasi itu sendiri. Badan publik terkesan masih menganggap informasibukan bagian dari bentuk layanan publik. Pelayanan terhadap permintaan informasibukan dianggap sebagai bagian dari pelayanan publik pada umumnya. Padahaldalam rejim keterbukaan, informasi itu sendiri merupakan aspek vital yang mutlakCatatan Akhir Tahun, Implementasi UU No. 14/2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Indonesia 26 25
  28. 28. dimiliki oleh publik, sehingga, pelayanan terhadap permintaan informasi punsemestinya wajib dilayani sebaik mungkin.Fakta lain yang terefleksikan dari proses uji akses adalah pada umumnya BadanPublik cenderung masih menganggap UU sebagai perangkat legal yang tidak secaraotomatis berlaku sebelum ada peraturan turunannya yang lebih operasional.Demikian juga pandangan mereka terhadap UU KIP. Permintaan informasiterhadap Badan Publik tidak dilayani dengan baik karena dalam pandanganmereka, UU KIP belum dapat diimplementasikan tanpa adanya PeraturanPemerintah, Peraturan Daerah, dst. Padahal UU KIP tidak mensyaratkan terbitnyaperaturan turunan untuk implementasinya. Artinya, UU KIP sudah dapat otomatisberlaku meskipun aturan-aturan turunan tersebut belum, bahkan tidak diterbitkansama sekali. Peraturan turunan yang dimandatkan oleh UU KIP sendiri sebenarnyaadalah Peraturan Komisi Informasi. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 UUKIP, Komisi Informasi menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasipublik. Problemnya, Komisi Informasi sendiri merupakan lembaga baru. Olehkarenanya, butuh waktu yang relatif lama untuk memperkenalkan hal-hal yangberkaitan dengan fungsi, kewenangan, dan peraturan-peraturan yang dihasilkansecara luas kepada Badan-badan Publik.Belum lagi Komisi Informasi baru hanya terbentuk di tingkat Pusat. Padahal jikamengacu pada ketentuan Pasal 60 UU KIP, Komisi Informasi di tingkat provinsipaling lambat sudah harus terbentuk dua tahun setelah diundangkannya UU ini.Artinya, 2010 ini semestinya sudah terbentuk Komisi Informasi di seluruh provinsi.Namun pada kenyataannya, dari 33 provinsi yang ada sedikitnya baru 4 provinsiyang telah berhasil membentuk Komisi Informasi, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur,Kepulauan Riau, dan Lampung. Lambatnya pemerintah provinsi membentukKomisi bisa jadi merupakan representasi dari sikap keengganan terhadapketerbukaan itu sendiri, dan representasi dari paradigma ketertutupan yang cukupkuat.Meskipun secara struktur, Komisi Informasi tidak memiliki garis hirarki terhadapBadan-badan Publik, namun keberadaannya teap diharapkan dapat membantuproses akselerasi implementasi di tingkat lokal. Paling tidak dalammenyosialisasikan peraturan-peraturan operasional tentang pelayanan informasi.Badan-badan Publik di tingkat lokal, terutama badan publik pemerintah secarastruktural mempunyai garis hirarki dengan Kementerian Dalam Negeri. Jadi, upayamemaksimalkan kinerja pemerintah daerah dalam melayani informasi dapatdiperankan oleh Kementerian ini. Sayangnya, Kementerian Dalam Negeri terkesanlambat merespon keberadaan UU KIP ini. Kementerian ini baru menerbitkanperaturan teknis pelaksanaan UU KIP pada 14 Mei 2010, yang dituangkan dalamPermendagri No. 35/2010. Semestinya Permendagri ini segera diterbitkan begitu UU26 Freedom of Information Network – Indonesia, Desember 2010 27
  29. 29. KIP disahkan. Dengan demikian, begitu UU KIP diberlakukan pelaksanaanperaturan ini sudah dapat berjalan.Pada kenyataannya kini, badan publik pemerintah daerah belum sepenuhnyamelaksanakan Permendagri. Selain karena problem sosialisasi, pemerintah daerahjuga butuh waktu untuk menginterpretasikan isinya. Pada akibatnya, mekanismepelayanan informasi masih belum berjalan secara optimal dan ideal. Sampai saat ini,dapat dikatakan bahwa hamper seluruh Badan Publik pemerintah daerah belummempersiapkan mekanisme pelayanan informasi sebagaimana dimandatkan dalamUU KIP maupun Permendagri.Suasana ketertutupan dalam tatapemerintahan yang cukup lama di masa rejim Orde Barulalu juga berdampak buruk bagi masyarakat sendiri. Meskipun kini sudah ada UU KIP yangmenjamin hak masyarakat atas informasi, tidak serta merta masyarakat menjadi aktifmelakukan akses informasi. Masyarakat tidak berani menuntut hak-haknya sebagai wargaNegara, dan pada akhirnya menimbulkan sikap apatis atau masa bodoh. Masyarakatseringkali pasrah dan tidak peduli dengan kebijakan-kebijakan pemerintah meskipunkebijakan tersebut merugikan diri mereka. Sikap yang demikian ini tanpa disadari lamakelamaan menjadi kultur tersendiri. Dan upaya untuk mengubah kultur jauh lebih sulitdibandingkan melakukan perubahan secara structural. Akibatnya, UU KIP yang sekarangini ada praktis baru dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat sipil atau kalangan LSM saja.Dalam konteks inilah LSM perlu juga diingatkan untuk senantiasa pendidikan publiktentang pentingnya UU KIP bagi pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat.Catatan Akhir Tahun, Implementasi UU No. 14/2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Indonesia 28 27
  30. 30. BAGIAN IV PEMBELAJARANTERLEPAS DARI hasil yang masih belum memuaskan dari hasil uji akses, tetapi adaproses pembelajaran tersendiri yang dapat diambil dari diberlakukannya UU KIP.Meskipun perlahan, tetapi dengan banyak dan seringnya permintaan informasiyang masuk, Badan Publik mulai sadar dengan keberadaan UU KIP. Diharapkankesadaran ini akan semakin meningkat sehingga paradigm ketertutupan yang sudahcukup lama tertanam, sedikit demi sedikit akan terkikis.Meskipun sebagian besar Badan Publik belum responsive terhadap permintaaninformasi, memberikan pelayanan informasi, namun perlu diakui bahwa ada jugaBadan-badan Publik yang memiliki itikad baik melayani permintaan informasi.Terlepas dari mekanisme pelayanan yang diberikan belum memenuhi standarsebagaimana yang disyaratkan oleh UU KIP. Sebagaimana yang terjadi diPemerintahan Kota Palu. Pihaknya membuka diri untuk bekerjasama dengan LSMuntuk membantu menyusun SOP pelayanan informasi publik.Hal yang sama terjadi juga di beberapa daerah lain seperti Kota Semarang,Kabupaten Kendal, dan Provinsi Banten.Pembelajaran lain yang dapat dipetik dari pemberlakuan UU KIP, terutama bagikalangan LSM adalah pemanfaatan UU ini untuk mendorong masyarakat untukproaktif melakukan permintaan informasi yang diperlukan sesuai dengankebutuhan dalam kehidupan kesehariannya. Sebagai contoh, kalangan LSM di NTBberhasil mendorong publik mendapatkan pelayanan kesehatan gratis setelahmendapatkan informasi yang berkaitan dengannya.Cerita tentang pembelajaran tersebut, bermula dari sebuah diskusi kader PKK danPosyandu dusun Telage Ngembeng Kabupaten Lombok Barat NTB tentang kondisikesehatan warga. Inaq Nuripe, seorang ibu rumah tangga beranak tigamenyampaikan keluhan tentang mahalnya biaya kesehatan yang harus ditanggung.Inaq kesulitan memeriksakan penyakit jantungnya karena mahalnya ongkos kontrolsebesar Rp 100 ribu. Keluhan itu sudah sering disampaikan kepada kader Posyandu.Informasi ini diteruskan oleh kader kepada Kepala Dusun, Kepala Desa dan pihakPuskesmas. Namun tetap saja Inaq tidak memperoleh kartu Jaminan KesehatanMasyarakat Daerah (Jamkesmasda). Alasannya, pemerintah tidak sembaranganuntuk mengeluarkan kartu tersebut.Menurut pihak pemerintah desa, hanya warga yang terdaftar saja yang berhakmendapatkan layanan kesehatan gratis. Inaq tidak termasuk dalam daftar. Informasiini direspon oleh LSM Somasi. Aktivis Somasi menjelaskan bahwa setiap wargayang tidak mampu berhak menerima layanan kesehatan yang murah meskipuntidak terdaftar sebagai penerima Jamkesmas. Lagipula, banyak daftar yang tidak28 Freedom of Information Network – Indonesia, Desember 2010 29
  31. 31. valid dan beberapa kuota Jamkesmas di level kabupaten sebagian belum terpenuhi.Para kader Posyandu kemudian menanyakan lebih lanjut cara untuk mendapatkaninformasi data penerima dan jumlah kuota Jamkesmas yang lowong. AktivisSomasi kemudian mendorong warga yang bersangkutan memanfaatkan UU KIP.Dengan difasilitasi oleh Somasi, Inaq dan kader Posyandu kemudianmenyampaikan permintaan informasi yang diinginkan kepada Badan KerjasamaPengelola Jaminan Kesehatan (BKSPJK) Kabupaten. Tiga hari setelah suratpermintaan informasi dilayangkan, BKSPJK meresponnya dan memenuhipermintaan informasi yang diinginkan. Dari situlah kemudian diketahui bahwamasih banyak jatah penerima untuk Dusun Telage Ngembeng. Dari 273.452 daftarpenerima Jamkesmas, masih ada 12 kuota yang kosong, karena ada penerima yangmeninggal dan merantau ke Malaysia sebagai TKI. Dua belas kuota ini bisadigunakan oleh warga Dusun Telage Ngembeng. Karena permintaan informasi yangdilakukan dengan memanfaatkan UU KIP, bukan hanya Inaq yang dapatmemeriksakan penyakit jantungnya secara rutin dan bebas biaya. Namun 11 wargalainnya juga merasakan layanan kesehatan secara cuma-cuma.Catatan Akhir Tahun, Implementasi UU No. 14/2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Indonesia 30 29

×