Laporan Tahunan MAPPI FHUI Tahun 2002

LAPORAN TAHUNAN MaPPI FHUI
TAHUN 2OO2
Fakultas
Universitas
Hukum
lndonesia

/illfasgarakat Pernantau Peradilan Indanesia
Fakultar Huku rn Universita-s lndsnesia
BAGIAN I
PENDAHULUAN
Memasuki tahun 2002, MaPFI sebagai lembaga otonom di, Fakultas Hukum Universitas
Indonesia yang memiliki lingkup kegiatan seputar kajian atas implementasi sistem
peradilan di Indonesia telah memasuki usia yang ke 2. Pada masa-masa awal memasuki
usia tersebut (akhir tahun 2001) MaPPI mencoba melakukan berbagai pembenahan baik
secara internal organisasi, dimana berkaitan dengan sistem administrasi baik secara,
sistem, struktur maupun sumber daya manusia (dalam hal ini terjadi beberapa kali
restrukturisasi dan reposisi yang disesuaikan dengan potensi dan kemampuan sumber
daya organisasi) maupun dalam hal mekanisme gerak langkah organisasi.
Pada awal tahun 2002, gerak langkah organisasi kian diperbaiki guna mencapai strategi
pergerakan yang mencapai sasaran. Dalam hal pemantauan peradilan, pada tahun ini
dimulai dengan adanya penyusunan konsep metode pemantauan yang baik berdasarkan
standar pemantauan Internasional (khususnya dalam kasus HAM). Untuk itu MaPPI
mengadakan lokakarya pemantauan peradilan tingkat nasional, dengan para peserta yang
berasal dari berbagai daerah, mulai dari aceh sampai maluku. Dalam rangka mewujudkan
pelaksanaan pemantauan peradilan berdasarkan standar internasional, maka MaPPI pada
acara tersebut mendatangkan pembicara'dari Komisi Tinggi HAM PBB, yaitu Mr. John P.
Pace (Sekretaris Komisi Tinggi HAM PBB), dimana paparan yang diberikan pembicara pada
saat itu berhasil menggambarkan dan memberikan masukan tentang perangkat
pemantauan, metode pemantauan serta mekanisme pelaporan hasil pemantauan.
Setelah pelakanaan berbagai hal tersebut, MaPPI mencoba menyusun metode
pemantauan berdasarkan sistem hukum Indonesia dan dilanjutkan dengan diadakannya
pelatihan pemantauan Sedabotabek. Peserta pelatihan tidak hanya para mahasiswa dari
FHUI, melainkan dari berbagai Universitas dijabotabek. Hal ini digunakan untuk sosialisasi
berbagai wacana dan metode yang berkaitan dengan pemantauan sefta pembentukan
"
lu '"t
'
jaringan pemantauan di Jabotabek. Pasca pelatihan, MaPPI merekruit O.FflEffi*rir,
mahasiswa FHUI' yang layqk untuk dijadikan Volunt€er Pemantauan MaPPI. EPffimWISg ;* k{q''ffi d
pemantauanitusendiriberlangsunn.':',I:.n,*l,'.o,:.:.minosu.,nu,,n.,ffi,y,s
pelakanaannya dirasa kurang effektif, hal ini terutama diakibatkan status matra3iqgd"Tffoo "'
yang disandang volunteer, yang mengakibatkan pada saat mid semester, praktis
pemantauan terhenti.

Masg arakax Pein ar-rtau Pe ra dil an In dr:,rt esia
Fa kultas Hukum lJniversitas lndnnesia
Setelah berbagai pengalaman baik dalam sistem perekruitan, pelatihan maupun metode
yang digunakan, maka,.dilakukan pembenahan sistematisasi semua hal tersebut sampai
kemudian berhasil menyusun suatu 'sistem rekruitmen, . metode pemantauan dan
mekanisme pengkajian sebagaimana yang dilakukan saat ini. Dimana hasil pemantauan
akan dianalisis oleh team analis pemantauan berdasarkan pengadilan negeri terpantau.
Dari hasil analisis oleh team analisis tersebut kemudian dih(ukan pendalaman (terutama
berkaitan dengan substansilmateriil suatu kasus) untuk dijadikan hasil pemantauan yang
lengkap dan tersistematisasi. Hasil ini selanjutnya akan dijadikan laporan dari MaPPI
kepada Ketua Pengadilan terkait sefta Mahkamah Agung guna d'rjadikan dasar dalam
melakukan analisa kinerja para hakim di Pengadilan yang dipimpinnya.
Hasil pemantauan yang telah dianalisis akan ditempatkan dalam bagian Peradilan dalam
Pantauan di Media Hukum dan Keadilan TEROPONG dan akan disiarkan dalam R.adio talk
show (Justice Law and Opinionp-LO), terutama kasus-kasus tertentu yang telah dianalisis
dan ditentukan. Hasil analisis yang telah layak untuk diekpose ke publik akan
disampaikan melalui Press release yang dikirim ke berbagai media yang terbit di
Jabotabek. Sejauh ini press release banyak dilakukan dalam perkara pelanggaran HAM
Berat Tim-Tim dan Perkara korupsi yang ada di Pengadilan Negeri terpantau serta hasil
riset MaPFI yang berkaitan dengan reformasi di bidang ,peradilan seperti penyusunan
lembaga pengawasan sistem administrasi peradilan, maladministrasi pengadilan,
sinkronisasi hukum acara HAM dan lain-lain.
yang dikeluarkan MaPPI, membuat jaringan yang lebih baik dengan
Radio dan Internet. Beberapa release MaPPI banyak dimuat di Media
Pembaharuan, Jakarta Post, Kompas, Pakuan, Radio ARH, Radio 68H,
Online, dan detak. Media W yang pernah meliput kegiatan^MaFPI'
Metro W, SCTV, Indosiar, AN Teve, TPI, dan Trans TV,
Jaringan dengan media berangsur akan terus ditingkatkan intensitasnya. Sdafl iz 'lGtF, 3
jaringan dengan Lembaga sejenis MaPPI diberbagai daerah akan terus Aigeff8$fitfi'.r,"
Jaringan yang khusus dibentuk MaPPI dan telah resmi berdiri sejauh ini baru 2 yaitu LIPPI
di Makasar (Sulawesi Selatan) dan IAMPION di Ambon (Maluku). Adapun untuk di Palu,
Mataram," Padang, Semarang serta Surabaya masih dalam tahap persiapan dan mudah-
mudahan awal.tahun ini akan segera berdiri. Jaringan bentukan MaPPI ini adalah jaringan
pemantau peradilan seluruh Indonesia yang semoga pada tahun-tahun mendatang,
lembaga sejenis dapat terbentuk di berbagai daerah dengan tetap berbasiskan kultural
nkademig dalAm gsrak langkah kegiatan pemantauan yang dilakukan, sehingga akan jadi
Berbagai release
Media Cetak, TV,
Indonesia, Suara
Elshinta, Hukum
diantaranya RCTI,

ffi v,asgaraka. perrtanxatt peradilan Ind,,nesia.ffiY
BAGIAN II
DIVISI MEDIA DAN KOMUNIKASI
A. Pendahuluan
:
Tahun 2002 merupakan tahun mereposisi diri bagi divisi Media dan Komunikasi (Medkom)
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI). Dalam upaya melakukan reposisi
keberadaan divisi ini dilakukan beberapa upaya unruk memaKimalkan keberadaan
medkom sebagai humas atas segala kegiatan MaPPI. Dalam tahun 2002 yang lalu divisi
Medkom telah melakukan beberapa kegiatan yang bersifat publikasi atas kegiatan MaPPI.
Bentuk kegiatan itu adalah menerbitkan majalah semi jurnal Media Hukum dan Keadilan
Teropong dan melakukan siaran radio. Penerbitan Teropong dilakukan satu kali dalam
satu bulan. Namun beberapa kendala telah mengakibat penerbitan Teropong tidak dapat
terbit secara konstan satu bulan sekali. Sedangkan siaran radio dilakukan satu minggu
sekali. Siaran radio ini terbagi atas dua kali pembahasan opini hukum yang sedang
berkembang dan dua kali diisi pemaparan hasil pemantauan pengadilan.
1. Teropong
Selama tahun 2002 divisi Media dan Komunikasi MaPPI telah menerbitkan majalah semi
jurnal dengan nama Media Hukum dan Keadilan Teropong sebanyak 10 kali. Dalam setiap
terbitannya Media Hukum dan Keadilan "Teropong" berisi :
r Opini, yaitu artikel atau tulisan yang berkaitan dengan hukum yang ditulis oleh
pelaku hukum sepefti akademisi, jaka, pengacara, aktivis LSM, mahasiswa, dll.
r Liputan, yaitu laporan hasil liputan berbagai acara yang terkait hukum.
o Pustaka, yaitu merupakan resensi buku, hingga saat ini sebagian besar buku yang
diresensi adalah buku yang bertema hukum,
o Sorotan legislasi, yaitu peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk undang-
undang maupun rancangan undang-undang.
r Peradilan Dalam Pantauan, yaitu analisis atas kasus dan putusan peradilan, baik
fs.us
pidana maupun.kasus perdata. :
Saat ini majalbh Teropong telah terdaftar dalam Internasional Standard Serial Number
(ISSN) dengan No ISSN 1412-7288 di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPD.
,...rii:l
i
I
I
I
J

Fakultas HukLr,-l-l Universitas lnclr,nesrla
FE
luI
J
sE
ru
L
?
tr
Gn
G
a
tr
gII
T'
IE
l-
o
O.
.g(,
qJ
s-E(o!l
O. .t-*. !-a
)?
aa t
E-7
:tr8
CC
fo(I,
lz -v(u(u
(,t gr
(uqJ
Cg(u(u
a- o-
d ,i Ht
F.C.=
E E8 ?
E:gX -$ELJ O
-cEE ni N
:E E.E (J
r;zE pE
3,E'H8gS.g9gi 8.35
.I
s
-a-
EL
o
gE
=a$
EEEEE E= ^ gs
E fi 6HEtfi
Eg H.!gE -CH;
eEgig$g*g$
EpffiFEEgEsg
ESr E.EEE
8f;8 aBe.E;
tr f o-E tr t
E O OEUsE
:E
fi p'bi E8f..
c g aESo--9 c v,
ss ;g gE.i^ E
=E63EE*g
EE *t,tE E =EE
$$$gEEEfiEE
os
tr
o
]-
c
o
T]
E
:]
14
J
J-
c(It
.y, co(,(fi:=
olf
co
ooa- c
E
q
G,
o
E
o
J
O-F
?)-h b
L- FI
OJa*
-8t'
.9
t"UI
b
oa
tr
0
7,
I
l-
(o
3l-
-o
oIL
l.l
:E
E[U
N
p8
bN,^t L)
FE
gs
o)
EI
l-
o-
:E
EIJJ
cD
c
o
* ".rYo.qJ o
1-- N
N
ooN
E'I
C,
o
Et
ol-
o
l-
tr
G
trT
J
.f:
G
l-
tr
G
l-
o
ct
IE
J

FakullEas' Huk.urr":t Uniwe,rs'ftas Inrjc:rresia
EIl
EE
dRI- .
EB
gE
Is)
.Es
ffit
E8
a;sE
d*oot o-
JCCC'=(UC
€ EEE H ESE tu'jf f X.-o u
O ET H,E E
.= .-8E E
o?
8-
.=o I
a--
E((,tr
u=g.l gl
trs E
=t
g
E
- ggE
E
rt:
--
? f A
E'gE.E ts E -
gF€E€EpE
.oYo0J(uoohF tr O- CL O O- O. j3
CLC CE
tI,G, tI,J
Ep 1r
eg E
EE
T€ 8fi.
EE^'6-EtsEE?E E5
EE ESs.;E
"* FBeflE
$s sg5 gg
$p p EE
e € p#
Ep,E i H?
*grE Ps;B
:IE HH;E I
ggsggEgg
883e
(I,
l-
c
o
C
fi,L.
o
o-
lF
(t,
T]
*)(o
J
o
E
,6
lI,
El-
.Pg
l{
'6
o
ocll
o
F
:=
5Fr
,l
cJ
t-r
H
.g
T]
IJJ
m
c
o
ils.(u e)
l'- N
I
th
=.l-,
a
3
(rl
t
c;
z Nl-l f-f
J i-r
9IorPF .LI
l--
otso- 0,
gH.
.o(u
F-A

t,trT
Fakultas' Hukurn Uniwg,rsitas Indc:nesia
. Il/Iasgarakat Pernantau Peradilan lndrinesla
CG,lt,!
gp*F
=o(uid u o-=i
ds E
.-s h'
E,H $'&r1J Zar
l-J
EI -H
co=(tr >-O
(ooo.
ei.g (o
xl-t
E-' g
l-&
o--c k
E #.iFlnl- rFt
SEH
H€E}oo(u(ovFo-co
E{E
fi EEE EHEEEHE
EEE
P-E r'8 kP
8HE s E: :=8JBs_szu) 'J- E
a ;h$ $H $E g*Ec
$E[,E H;€-H E€EE
fi
=
tE e ee $l [gs ggggg*
.== ot fiF+)(-v
-E
tg'E s?g'E p gA
€5 ; pr
o.- iE ,9 U(9 8- 9=o:
4s glE €
;EaEgEg
.e€gg:gF
O o alll o tr O
!zo-N>.0o0-o-
f;< ffiE
F i
_.8
q€ z
E*- g
'Eo
e E I s
EE I*
Et- -r
F:tr .=
=
tu'Eru-(U
B E tsd
6g .g
-Il
Eg I rr- -(o (L, c -
o,l'- Frot..lr
X / P,=-
E.EE=EHE-P ro 6-oJ I'
E g €Ega
Ei5d g '_E
EHe
=
pp
gFI $ ;*
t;s E*$g
E:3 EE E E
2E.s sFaoiE€n
=E*Ei.a E 5 ^*( ,o E -o, h
EEE*gOEPE
(E
J
E
a
Er
C
o!1
&t'
blLJ-, H
LO-Jo
-I- E
1gaL)a
L
JJ
LJe
SE
o
E
a
l-
e
19
E
E
J
JC
,)
t
c
E.g
$pCO
OE
o-cF{
$EEog9I- ?
@6
2 E ES
:EHR
;3sfi
Eu g;
c E:d-
2fr8 .
nlO
g Ez
*i*PH
gErEa
c{ oJ ,,
-; e FEE-O I- A-O
eE tr
=
E
EEfifi E
ff)
c,
z
H
n
E
O()
r{
t-
E'8OE
gg

Hiffii} MersgarakaxPernantauPeradilanlndonesia
Y#v
Hambatan di Dalam Penebitan TEROPONG:
1. Opini sesuai dengan tema bulanan teropong seringkbli sulit didapat, sedangkan
waktu deadline"sudah mendesak. Hal tersebut disebabkan pihak pemberi opini
terlambat memenuhi janjinya untuk memberikan opininya kepada redaki.
Z, Pemberian bahan-bahan untuk rubrik Peradilan Dalam Pantauan yang terlambat
disebabkan divisl Riset mendapat hambatan dalam, mendapatkan bahan'bahan
tersebut secara lengkap sehingga tidak dapat memenuhi tenggat waktu yang
tersedia.
Pihak percetakan yang kadangkala terlambat dalam pengerjaannya sehingga pihak
redaki terlambat untuk menerbitkannya.
Menjelang akhir tahun terdapat banyak hari libur sehingga pengerjaan TEROPONG
tidak maksimal.
Rencana Redaksi TEROPONG untuk masa yang akan datangl
1. Pada edisi mendatang akan diadakan penggantian gambar muka TEROPONG
dimulai pada masa terbit Januari 2003
2. Gambar muka TEROPONG yang baru tersebut akan diberi variasi dan beberapa
tambahan akesoris agar dapat dikemas secara lebih menarik.
3. Pada tahun ini TEROPONG akan dikirimkan kepada seluruh Kejakaan Tinggi dan
Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia.
4, Isi TEROPONG akan dimasukkan kedalam website MaPPI yang baru sehingga
dapat mencakup pangsa penibaca yang tebih luas.
2. RADIO TELKSHOW i
Salah satu program kerJa Divisi Media Komunikasi adalah Radio Talkshow dengan nama
rubrik Justice in Law and Opinion (J-Lo). Program ini terselenggara melalui kerjasama
dengan radio RTC UI 89.15 FM Universitas Indonesia. Kerjasama antara MaPPI FHUI
dengan Radio RfC U 89.15 FM berlangsung selama tiga bulan, yaitu pada bulan
September, Oktober dan November.
Format dari program kerja radio talkhow ini adalah dalam setiap bulannya, MaPPI FHUI
memilikiJdtah empat (a) kali siaran ad tibs dengan komposisi sebagai berikut:
. Dua (2) kali siaran dengan tema "WACANA", dalam siaran tersebut MaPPI FHUI
beserta narasumber berusaha memaparkan dan mendiskusikan permasalahan
aktual pada saat itu. Para pendengar juga dapat berpaftisipasi dalam diskusi
3.
4.

Fakultas Hukurn Llniversifas Indang.sia
tersebut dengan menelepon langsung ke radio dan memberikan tanggapan atas
permasalahan yang sedang didiskusikan tersebut.
Dua (2) kali sidran dengan tema "PEMDII-AN DAlxM PANTAUAN". Dalam siaran
tersebut, divisi monitoring memaparkan hasil pemantauan mereka terhadap kasus
yang sedang digelar di Pengadilan. Pemaparan tersebut berupa hasil pengamatan
divisi monitoring terhadap jalannya persidangan kasus tertentu. Masyarakat pun
dapat turut berpaftisipasi dalam siaran tersebut dengan menelepon dan
memberikan tanggapan ataupun mungkin juga informasi tambahan.
Adapun rincian susunan jadwal siaran J-Lo adalah sebagai berikut:
SEPTEMBER
Tgl 5 September 2002:
o Temanya dalah pengenalan MaPPI FHUI
. Pembicara: Asep dan Junaedi.
o temanya adalah peradilan dalam pantauan
o Pembicara: Merry Cahya, Joshua.
o Temanya adalah perburuhan (analisis kasus Jonedi, staf PT. GIA)
o Pembicara: Pita dan Bpk.Jonedi.
Tgl26 September 2002:
o Temanya adalah Hukum Agraria
o Pembicara: Supardjo dan Hasril. ;
OIffOBER
Tgl 3 Oktober 2002:
. Temanya adalah ryber law
. LKHT (Rendy, Brian, Mukhlis, Doni) dan Hasril.
Tgl 10 OKober 2002:
o Temanya adalah Pengenalan Monitoring
. Pembicara: Joshua.
Tgl24 Oktober 2Q02:
o
-Temanya adalah Terorisme
. Pembicara: Ganjar L.B, Desita, dan Theo
Tgl 31 Oktober 2002:
o Temanya adalah Perlindungan Konsumen
r Pembicara: Ibu Heri dan Pita

ffi Idasgarakat Flernantau Peradilan Inda,nesia
Fakultas Hukum Universitas Indanesia
NOVEMBER
Tgl L4 November 2002:i
oTemanya adalah Peradilan Dalam Pantauan dengan titik berat pembahasan pada
Fenahanan
. Pembicara: Merry dan Cahya
o Temanya adalah HAKI
r Pembicara: Henny, Marliesa (Klinik HAKI LKHT FHUI) dan Hasril.
B, Hambatan Divisi Medkom
Beberapa hambatan telah disampaikan di atas. Namun secara umum hambatan yang
dlhadapi oleh Medkom adalah sulitnya mendapatkan bahan tulisan untuk pengisian
Teropgng. Kesulitan di atas tidak terlepas dari masalah pendanaan yang dinilai kurang
memadai. Selama ini redaksi Teropong hanya mengharapkan tulisan secara prodeo. Pada
tahun mendatang akan diusahakan pendanaan lain yang dapat menunjang penerbitan
Teropong ini. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan cara menjual
Teropong, tentunya setelah mengalami beberapa perubahan yang secara substansial akan
dapat berpengaruh guna perolehan tambahan dana bagi operasional Teropong. Penjualan
akan dilakukan dengan bekerja sama dengan Toko Buku yang memiliki track record
penjualan yang baik.
Untuk siaran radio belum dapat dilakukan secara maksimal, namun pada tahun
mendatang akan diupayakan agar program ini dapat diperbaiki. Pdrbaikan ini meliputi
jangkauan siaran, dan waktu siaran yang harus dipeftimbangkan kembali. Pada saat
siaran radio dilakukan di RTC UI 89.15 FM, tak kurang 4-7 penelpon setiap kali siaran
dilakukan. Dengan adanya respon yang cukup baik dalam Jangkauan siaran yang kurang
luas, hal itu sangat membanggakan. Tak dapat dipungkiri bahwa RTC UI 89.15 FM adalah
Radio Komunitas yang memang tidak ditujukan untuk kebutuhan komersil sehingga
jangkauan siaran hanya sebatas Depok, Sebagian Selatan Jakafta dan Sebagian
Kabupaten Cibinong. Secara scoBe wilayah pantauan di PN Cibinong dan PN Jakafta
Selatan siaran di RTC UI. 89.15 FM ini cukup signiflkan, walaupun memang tidak
menca(rp seluruh wilayah tersebut. Untuk itu ditahun 2003, Kami memberanikan diri
untuk bekefia sama dengan Radio yang memilikijangkauan yang lebih luas namun punya
s/of untuk pendidikan hukum dan opini. Sejauh ini radio yang sedang d'tjajaki adalah Radio
ARH 88.65 FM, Radio Jakarta News 97.4 Fl4, Radio 68 H, Radio S 107.9 FM dan Radio
El*rinta 9Q.gS FM, Disamping dengan mencoba ke Radio yang mernilikl jangkauan yang
!

Ma s g a r a kat P e rrta r-rtatr P e ra d i I a n In d a n e s i a
Fakultas Hukum Universitas Indnnesia
lebih luas tersebut, siaran Radio di RTC UI 89.15 FM akan tetap dijaga ritmenya untuk
pendidikan hukum aalarn lingkup komunitas pendengar RTC UI 89.15 FM.
..,:
III. Rencana Xegiaian Tahun 2003,
Tahun 2003 merupakan tahun yang sarat dengan program kerja yang harus dilaksanakan
oleh divisi Medkom. Beberapa program kerja tengah dalam'pengerjaan yang diharapkan
dapat terselesaikan dalam waktu dekat ini. Program tersebut adalah:
1. Pembuatan kalender MaPPI yang bekerja sama dengan Partnerships for
Governance Reform for Indonesia. Kalender ini akan digunakan sebagai salah satu
media publikasi tentang kegiatan MaPPI dan Media informasi tentang proses
peradilan kepada masyarakat. Kalender ini dibuat dengan format yang tidak kaku,
melainkan dengan format kalender meja, yang didalamnya terdapat gambar kaftun
tentang informasi proses peradilan dan kegiatan MaPPI. Kalender ini akan
didistribukan awal Januari 2003.
2. Perubahan gambar muka Media Hukum dan Keadilan Teropong. Sebagai bagian
penyegaran dan mencoba memberikan format yang lebih menjual, gambar muka
teropong akan dilakukan perubahan. Baik dari segi desain dan teknik percetakan
yang lebih baik. Dengan pembuatan gambar muka yang lebih menarik ditambah
teknik percetakan gambar muka yang didove, diharapkan rencana MaPPI untuk
menjual Teropong dapat terlaksana.
3.' Pembuatan buku saku. Buku saku ini berisikan rangkaian kegiatan peradilan
berikut dalam lembaga peradilan di seluruh Indonesia. Selain itu buku ini pun berisi
hak-hak dan kewajiban masyarakat yang mendapat masalah bidang hukum. Buku
saku ini akan diterbitkan pada awal Februari kepada masyarakat, khususnya
masyarakat pencari keadilan di pengadilan,
4. Pembuatan Stiker Kampanye Peradilan Bersih dan Berwibawa. Dalam hal ini MaPPI
melalui Divisi Media dan Komunikasi akan mencetak stiker yang berisikan tentang
berbagai semboyan atau jargon dengan backgroung gambar guna kampanye
peradilan yang bersih dan benruibawa. Misalnya "Peradilan Bersih Sekarang juga"
atau "Zero Tolerance on Corruption". Stiker ini akan dicetak pada Bulan Februari.
5. Siaran radio yang bertemakan hukum, untuk tahun 2003 akan diupayakan untuk
bekerjasama dengan radio swasta dengan jangkauan yang lebih luas dengan
harapan akan dapat memperluas jangkauan pendengar. Konsep yang ditawarkan
tidak berbeda jauh dengan konsep sebelumnya, hanya terdapat beberapa
tambahan, misalnya mendatangkan para pakar yang kompeten denga isu yang
sedans di bahas.

Masgarakat Pernantau Peradilan Indr:,nesia
Fakultas Hukunt Universifas lndanesia
6. Pembuatan web site MaPPI. Saat ini web site tersebdt dalam taraf perencanaan,
direncanakan pada bulan Februari web site tersebut sudah dapat diakes oleh
masyarakat. Dengan web site ini diharapkan MaPPI dapat memberikan kontribusi
dalam upaya penegakan hukum.
Demikian laporan tahunan divisi Media dan Komunikasi Masyarakat Pemantau Peradilan
Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI). Laporan ini tentunya
belum memberikan gambaran yang maksimal atas kegiatan dan fungsi yang dijalankan
oleh divisi Medkom. Kami berharap atas adanya masukan dan kritik untuk kemajuan dari
divisi Medkom khususnya, dan MaPPI FHUI pada umumnya.

/D/asgarakaF Pernantau Peradilan Indo,nesia
Fakultas Hukum Universitas lndanesia
BAGIAN III
DIVISI RISET
A. Pendahuluan
Tahun 2002 dijadikan sebagai momentum untuk meredefinisi dan reposisi divisi rise!
dimana hal tersebut Juga menJadi resolusi organisasi dalam menapaki tahun kedua
berdirinya lembaga. Pada tahun ini terjadi penguatan divisi riset dengan berbagai kegiatan
riset baik itu secara mandiri atau kelompok r.iset. Namun semuanya berada dalam
(oordinasi divisi riset. Minimnya pengalaman dalam melakukan riset bukanlah hambatan
yang berafti bagi peneliti dalam melakukan penelitian, karena proses belajar dilakukan
paralel dengan penjalanan riset. Semangat untuk menghasilkan sebuah hasil riset yang
memadal dan memiliki kompetensi secara materil telah coba dilakanakan, Dan beberapa
hasil riset digunakan sebagai langkah untuk advokasi keb'rjakan kepada berbagai lembaga
yang kompeten untuk itu.
Dengan metode yang dilandasi semangat tinggi, riset yang dilakukan dapat mengeliminasi
keminderan atas kekurangan pengalaman dalam melakukan riset. TerbuKi beberapa r.iset
yang dilakukan dapat memberikan pengaruh yang cukup siginifikan dalam proses
perubahan. Misalnya hasil analisis atas pemantauan peradilan yang dilakukan Mappl telah
merubah kultur hakim di Pengadilan untuk konsisten menerapkan hukum acara.
Selanjutnya dalam hal pengadilan HAM, riset MaPPI telah memberikan pemahaman yang
nyata pada masyarakat tentang Pengadilan HAM. Kemudiiin dalam hal riset administrasi
peradilan dalam kerangka pengawasan, kini sedang coba untuk diimplementasikan oleh
MaPPI lewat berbagai program.
B. Penelitian Bersama
Penelitian Bersama merupakan rangkaian penelitian yang dilakukan oleh Badan pekerja
MaPPI FHUI bekerjasama dengan beberapa lembaga negara, Organisasi Non pemerintah
(Ornop/ LSM) nasidnal dan Internasional serta dengan Lembaga Donor dengan konsep
gnnt bukan' bagian dari government Loan, Penelitian yang sudah dilakukan oleh Divjsi
R.iset MaPPI dalam kurun waktu tahun 2002 adalah sebagai berikut:
J

Masgarakax Perrtantau Peradilan Indo,nesia
Fa kuttas Hukum lJniversitas Indanesia
1. Riset "Lembaga Pengawasan Peradilan: Administrasi'Peradilan"
Riset ini dilakukan bekqrjasama dengan Komisi Hukum Nasional (KHN) Indonesia, dalam
kurun waktu 10 bulan (Februari-November 2002). Masyarakat Pemantau Peradilan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI) sebagai salah satu lembaga yang
melakukan pemantauan peradilan memiliki perhatian mendalam atas kondisi peradilan
Indonesia saat ini. Atas dasar hal tersebut MaPPI FHUI ditunjuk sebagai salah satu
kelompok kerja guna pengerjaan riset dibawah superuisi KHN.
Bagi para pencari keadilan di negara ini, kondisi peradilan yang buruk bukan hanya
disebabkan oleh adanya KKN di kalangan aparat penegak hukum tapi juga buruknya
kinerja sistem dan pelayanan peradilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum
sendiri. Bukanlah hal yang luar biasa apabila pelayanan yang ada tidak optimal, seperti
lambatnya proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap suatu kasus,
banyaknya persyaratan administratif yang harus ditempuh saat pendaftaran perkara di
pengadilan atau banyaknya pungutan di luar biaya administrasi resmi. Sehingga dapat
dikatakan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses peradilan sampai saat ini
belum terwuJud. Berbagai permasalahan di atas apabila kita telaah lebih lanjut disebabkan
tidak efektifnya sistem pengawasan yang ada dalam sistem peradilan Indonesia saat ini.
Berdasarkan uraian di atas MaPPI FH UI bekerjasama dengan Komisi Hukum Nasional
kemudian melakukan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan
pengetahuan yang cukup mendalam tentang segala hal ypng berkaitan dengan konsep
pengawasan, baik dalam hubungannya dengan sistem dan atau lembaga pengawasan.
Selanjutnya, informasi dijadikan masukan dasar bagi pembentukan konsep/model lembaga
pengawas sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia yang berdasarkan pada hukum
positif dan peraturan perundang-undangan yang baru dibentuk atau merupakan
penyempurnaan dari peraturan yang sudah ada. Sehingga dari penelitian ini diharapkan
dapat tercipta suatu sistem pengawasan peradilan yang optimal sebagai suatu modal
dasar bagiterciptanya keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.
Penelitian .ini didasarkan pada penelitian kepustakaan yang juga ditunjang dengan
penelitian lapangan melalui metode survey dengan sampling yang telah ditentukan
sebelumnya dan metode wawancara mendalam. Selain itu juga diselenggarakan dua kali
Semiloka untuk menampung pikiran dan pendapat pihak-pihak yang terkait dengan
penelltian lni, gepertl akademisi, Kejakaan Agung, Mahkamah Agung, Lembaga Swadaya

3
Y Masg arakar Perr-r a,nr,aLr Pe radil an In d o,nesfa
Fakultas Hukum Llniversitas IndonE,sia
Masyarakat, dan beberapa lembaga penelitian. Hasil dari penelitian ini selanjutnya
bagian dari laporan pertanggungjawaban kinerja KHN yang kemudian disampaikan
Presiden Republik Indonesia untuk dUadikan masukan dalam rangka reformasi
nasional.
menjadi
kepada
hukum
Penelitian ini merupakan penelitian pertama -dengan format kerjasama- yang dilakukan
oleh Divisi Riset MaPPI, sehingga timbul beberapa kendala diantaranya adalah minimnya
pengalaman dan pengetahuan dalam melaksanakan penelitian, sehingga sampai pada saat
penelitian dilakukan tim peneliti masih mencari arah dan bentuk penelitian. Selain itu pihak
KHN sering melakukan perubahan terhadap obyek penelitian sedangkan waktu penelitian
tetap berjalan tanpa penundaan.
Namun akhirnya masalah tersebut dapat diselesaikan setelah melalui diskusi panjang
antara pihak MaPPI dengan KHN didasarkan pada kuesioner yang diperoleh dari lapangan.
Kendala lain adalah struktur tim penelitian pada awalnya tidak jelas sehingga
menyebabkan pembagian kerjapun menjadi tidak jelas yang mengakibatkan penelitian
rnenjadi tidak optimal dan efisien. Hal ini sebagian besar disebabkan kurangnya arahan
dan bimbingan yang diberikan oteh para konsultan penelitian karena minimnya waktu
yang diberikan oleh para konsultan tersebut dalam penelitian ini. Pada tahap peftengahan
dalam penelitlan ini terjadi perubahan struktur Badan Pekerja MaPPI dan divisi riset
sendiri. Struktur dan personil tim peneliti pun kemudian dirubah, beberapa orang
konsultan peneliti diganti.
Kendala lain yang timbul adalah metode penelitian yang mengharuskan'para peneliti untuk
membangun jaringan di daerah mengingat jangkauan penelitian yang mencakup daerah
Makasar, Medan dan Surabaya. Kendala ini pada akhirnya dapat diselesaikan karena
adanya kerjasama dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat di Jakarta. Metode
polling yang juga merupakan bagian dari penelitian ini mengharuskan para peneliti untuk
mempelajari pembuatan kuesioner yang dapat dianalisa dengan menggunakan program
5PSS. Sehingga dalam pembuatan kuesioner masih memerlukan bimbingan yang intensif
dari para konsultan peneliti. Selanjutnya hubungan MaPPI dengan lembaga-lembaga
peradilan belum terbentuk dengan baik sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengisian
kuesioner secara lengkap dan cepat dari para responden di lembaga-lembaga tersebut.
Namun demikian seiring dengan berjalannya waktu hubungan MaPPI dengan lembaga-
lembaga tersebut dapat dibangun dan selanjutnya kuota kuesioner penelitianpun dapat
terBenuhi dengan baik,

Masgarakat Pernantau Peradilan Indanesia
Fakultas Hukurn Universitas lndr:ngsia
Hasil riset ini, beberapa bagian diimplementasikan oleh MaPPI sebagai tanggung jawab
akan terciptanya sisteni pengawasan yang baik dalam pelakanaan sistem peradilan.
Beberapa hal yang t<ini diimptementasikan adalah program
.pemantauan secara terarah
dan terpadu adalah pimbentukari' pusat pelayanan informasi'dan pengaduan masyarakat
yang saat ini pilot projectnya akan dilaksanakan di 3 PN yaitu PN Cibinong, PN Jakarta
Selatan dan PN lakarta Pusat. Dalam hal buku saku guna pengawasan peradilan juga kini
telah mulai terimplementasi dan diharapkan bulan Februari sudah dapat disebar. Hasil
riset yang kini sedang diupayakan untuk diimplementasi adalah mendesak adanya kotak
pos pengaduan bebas bea, hal ini akan diselaraskan dengan pergerakan RUU Komisi
Yudisial dan RUU Komisi Ombudsman sefta RUU Perlindungan Saksi'
2. Riset "Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia"
Riset ini dilakukan bekerjasama dengan ALRI (Australian Legal Resources Internasional),
dalam kurun waktu 2 bulan (September-November 2002). Adapun tujuan dari
diselenggarakannya penelitian ini antara lain adalah untuk mendapatkan gambaran secara
lengkap dan tepat perihal hubungan kerja antar sub sistem penegakan hukum terhadap
perkara pelanggaran berat Hak Asasi Manusia dalam kerangka pelakanaan hukum acara
Pengadilan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui secara
tepat benturan kepentingan antar sub sistem hukum acara pengadilan Hak Asasi Manusia
dan Hukum Acara Pidana dalam kerangka pendetekian tumpang tindih kewenangan,
serta memberikan saran yang tepat dan terarah dalam kerangka pelakanaan hukum
acara Pengadilan Hak Asasi Manusia guna efektivitas penegakan hukum terhadap perkara
pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. ;
Penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan yang juga ditunjang dengan
penelitian lapangan melalui metode wawancara mendalam. Secara rinci penelitian ini
dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: 600/o penelitian kepustakaan, ZQo/o penelitian
lapangan dan consultative workhop sebanyak 2090.
Hasil dari penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam penegakan Hak
Asasi Manusia di Indonesia pada umumnya, dan masu[an bagi aparat penegak hukum
HAM serta. pemerintah dalam menegakan supremasi hukum atas pelanggaran HAM yang
berat pada khgsusnya. Dalam penelitian ini tidak ditemukan kendala yang cukup berarti
karena Hm peneliti diberikan kebehasan yang cukup luas untuk menentukan arah dan
mekanisme pelaksanaan penelitian. Selain itu pihak ALRI juga sangat membantu dalam
hal penyedlaan data-data dan memberikan kesempatan untuk melakukan wawaRcara

Idasgarakax Pentantau Peradilan Indo,rtesia
Fakultas Hukum lJniversitas Indnnesia
dengan salah satu staf ahli di International Court Tribunal for Yugoslavia (ICTR) yang
sangat membantu jalannya penelitian.
pada awal penelitian memang timbul beberapa kendala diantaranya adalah sempitnya
waktu penelitian dan menumpuknya tugas struktural para peneliti sehingga divisi riset
awalnya sangat kewalahan. Namun seiring dengan berjalannya penelitian ini dan
tambahan waktu yang diberikan dari pihak ALRI maka penelitian ini dapat selesai tepat
pada waktunya. Hasil laporan penelitian ini telah dlcetak dalam dua bahasa yaitu bahasa
Indonesia dan Bahasa Inggris. Sebagai tindak lanJut dari riset ini akan diterbitkan buku
hasil riset dalam format dua bahasa, y?ng mana terbitan ini akan dijadikan bahan bacaan
bagi mahasiwa hukum yang mengambil mata kuliah HAM baik itu di Indonesia maupun di
Australia khususnya di University of New South Wales dan University of Melbourne.
Sebagai tindak lanJut dari riset ini juga akan dilaksanakan riset lanjutan yang mencakupi
permasalahan perlindungan saki dalam pengadilan, metode pemberian kompensasi,
restitusi dan rehabilitasi dalam pengadilan HAM serta Riset tentang perolehan Jaksa dan
Hakim ad hoc yang kompeten baik secara formil maupun materiil.
B. Riset "Mal Administrasi Di lembaga pengadilan (Studi Kasus di Komisi
Ombudsman Nasional)"
Riset ini dilakukan bekerjasama dengan Komisi Ombudsman Nasional dengan jangka
waffiu. penelitian selama 3 bulan dimulai sejak tanggal 23 Oktober 2002 sampai dengan 23
Februari 2003. Proyek penelitian ini di latar belakangi oleh proses penegakkan hukum
yang tidak memuaskan atau bahkan buruknyt kinerja sistem dan pelayanan pengadilan
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berbagai keluhan baik dari masyarakat
maupun dari para pencari keadilan seolah-olah sudah tidak dapat menjadi media kontrol
bagi lembaga tersebut untuk selanjutnya melakukan berbagai perbalkan yang signifikan
bagi terciptanya suatu sistem pengadilan yang ideal dan sesuai dengan harapan
masyarakat.
Penelitian ini menitikberatkan pada asumsi dasar bahwa dalam lembaga pengadilan sering
ter.jadi berbagai praktek penyimpangan administrasi. Sehingga melalui penelitian ini
didapatkan suatu informasi dan pengetahuan yang cukup mendalam tentang segala hal
yang berkaitan dengan penyimpangan administrasi yang terjadi di lembaga pengadilan
dan diperoleh data mengenai pola-pola penyimpangan administrasi yang terjadi di
lembaga pengadilan tersebut,

Masg arakat, Perrtantau Peradilan Indo,nesia
Fakultas Hukum Universitas Indr:nesia
Saat ini penelitian telah.sampai pada tahap persiapan menyelenggarakan consultative
worlahop dan penyelesaian laporan akhir. Consultative workshop akan diadakan pada
tanggal 23 Januari 2003 bertempat di Hotel Ambhara, Jakarta. Consultative worlahop ini
akan membahas rekomendasi-rekomendasi dari hasit penelitian untuk kemajuan lembaga
pengadilan Indonesia.
Kendala yang dihadapi dalam penelitian ini antara lain adalah kurangnya komunikasi dan
kerjasama antara pihak KON dengan tim peneliti, hal ini disebabkan karena sulitnya
mempeftemukan jadwal untuk beftemu dan/atau diskusi. Namun, seiring dengan
berjalannya waktu, pihak KON dan tim peneliti berhasil menemukan kesamaan visi dan
pihak KON telah membantu tim peneliti dalam mencari data yang diperlukan.
4. penelitian Riset "Pemantauan Peradilan di Pengadilan Negeri Jakafta
Fusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Cibinong.
Riset ini dilakukan bekerjasarna dengan PGR (Partnership for Governance Indonesia),
dalam kurun waktu 1 tahun (November Z002-November 2003), Masyarakat Pemantau
peradilan Indonesia (MaPPI), adalah lembaga otonom Fakultas Hukum Universitas
Indonesia yang memusatkan perhatian pada pelakanaan sistem peradilan di Indonesia
melalui metode kepustakan dan lapangan. Dalam kerangka pelaksanaan penelitian
lapqngan (ftetd research) maka dilakukan pemantauan terhadap pelakanaan peradilan
perkara pidana dan perkara perdata di 3 Pengadilan Negeri (PN) terpilih (PN Jakarta
Pusat, PN Jakarta selatan dan PN Cibinong).
I
Berdasarkan hasil pemantauan peradilan di PN yang telah ditunjuk di atas, divisi riset
Mappl kemudian melakukan kajian sinkronisasi antara law in the book (peraturan
perundang-undangan) dengan law in action (implementasi law in the bool). Analisis
terhadap pemantauan pelakanaan sistem peradilan yang ada di ruang pengadilan
merupakan analisis yang dilakukan terhadap kepatuhan pihak yang ada di sidang
pengadilan atas mekanisme formil yang telah ditetapkan dan juga perilaku mereka di
sidang pengadilan dalam menjaga kewibawaan dan maftabat hukum di mata masyarakat.
:
Selain analisis mekanisme formil tersebut, juga dilakukan analisis materiil yaitu
menyangkut produk peradilan yang dihasilkan para pihak dalam pelaksanaan sistem
peradilan berupa data dan berkas rnelalui pendekatan analisis akademis (academic
review), dimana hasil analisis ini dapat digunakan sebagai bahan aiar bagi mahasiswa
hukum yanE mengambil mata kuliah hukum acara dan praktek hukum.
J

fr/rasgarakaX Pernantau Peradilan Ind13;nesia
Fa kutfas Hukum IJniversitas Indanesia
Tim riset mengalami beibagai iendala dalam melaksanakan penelitian ini, antara lain
adalah terus berubahnyb form/isian pemantauan, karena tim riset masih mencari bentuk
yang tepat dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan' Kendala yang lain adalah
kurangnya komunikasi antara tim riset dengan tim pemantau' hal ini disebabkan oleh
jadwal pemantauan yang sangat padat dan wilayah pernantauan yang cukup jauh
sehingga menyebabkan sulitnya mempeftemukan jadwal untuk berdiskusi mengenai form
pemantauan. Kendala lain adalah sulitnya tim pemantau mendapatkan berkas perkara
sehingga menyulitkan tim riset untuk menganalisa suatu kasus'
Laporan pertama penelitian ini telah diserahkan kepada masing-masing ketua PN yang
dipantau, yaitu pada bulan November. setelah penyerahan laporan, tim MaPPI
mengadakan peftemuan dengan ketua PN yang bersanEkutan untuk melakukan diskusi'
dan menjeraskan mengenai maksud dan tuiuan dari peneritian ini. Atas laporan tersebut,
timbul dampak yang cukup positif yaitu terjadinya perubahan perilaku hakim dalam
persidangan menjadi lebih sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara' Namun, akibat
negatif dari penyerahan laporan tersebut adalah semakin teftutupnya pihak pengadilan
yang bersangkutan sehingga tim pemantau semakin sulit untuk mendapatkan berkas
perkara. sehingga untuk selanjutnya, kami akan membuat laporan dengan format'treward
and punishment" dimana kami juga menyoroti perubahan positif yang terjadi dari para
hakim dan memberikan..reward" kepada hakim-hakim yang mempuyai kinerja yang baik
dan benar.
5. Riset Analisa Peraturan Perundangan Pemilu di 47 Negara
Riset ini dilakukan bekerjasama dengan IFES Indonesia dalam kurun waku 3 minggu
(tanggal t6 - 27 Desember ZO02). Dalam penelitian ini divisi riset MaPPI mengadakan
penelitian terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum (pemilu)
di t4 negara di dunia, antara lain: Mexico, canada, India, Filipina, Australia, Amerika
serikat, dan singapura. Penelitian tersebut bertuiuan untuk mengetahui ketentuan-
ketentuan mengenai penegakan hukum yang berkaitan dengan pemilihan umum, yang
mencakup ketenluan mengenai jenis-jenis pelanggaran dan kejahatan pemilu, sanksi atas
pelanEgnran-pelanggaran tersebut, proses atau mekanisme penyelesaian perkara
pelanggaran .
dan kejahatan pemilu, proses penyelesaian sengketa Berselisihan pemilu,
lembaga pengawas pemilu serta lembaga yang berwenang menangani perselisihan dalam
pemilu. Melalui penelitian ini diharapkan didapatkan informasi yang rinci sebagai bahan
J

/fllfasgarakax Pernantau Peradilan Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
perbandingan dan
pemilihan umum di
masukan dalam penegakan hukum peraturan perundang-undangan
Indonesia.
Riset kerjasama dengan IFES secara teknis tidak mengalami kendala yang berafti, namun
kendala yang paling nyata adalah permasalahan garis kegiatan yang tidak jelas.
permasalahan lain adalah waktu riset yang terlampau singkat karena berkaitan dengan
RUU pemiliu. Namun kendala tersebut dapat teratasi secara berangsur dengan baik.
Dimana Mappl pernah pula melakukan studi tentang hal ini, walaupun dalam scope yang
lebih kecil, tidak pada 147 negara melainkan hanya 3 negara'
6, Riset Kornisi Yudisial
Riset Komisi yudisial ini adalah Riset yang dilakukan secara bersama antara MaPPI dan
Lembaga KaJian dan Avokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) sefta Pusat Studi
Hukurn dan Kebi1akan (pSHK). Riset ini sendiri mencakup pembentukan Komisi Yudisial
dan pembenahan manajemen SDM Kehakiman pasca penyatuan atap. Dalam hal ini team
dari Mappl diwakili oleh Junaedi dan Asep Rahmat Fajar. Dimana team MaPPI menangani
permasalahan rekruitmen hakim dan mutasi promosi hakim. Riset ini sendiri bekerjasama
dengan Mahkamah Agung dalam kerangka penyusunan startegi pembenahan SDM dimasa
mendatang pasca PenYatuan ataP.
Riset ini telah dilaksanakan selama 9 bulan, dan pada tahun 2003 ini telah memasuki
pembuatan laporan akhir atas hasil studi. Diseminasi hasil studi akan diterbitkan dalam
sebuah buku, yang terdiri dari buku tentang Komisi YudisiEl dan buku tentang manajemen
Sumber Daya Kehakiman. Studi ini diharapkan akan berakhir pada bulan maret 2003, yang
ditandai dengan penerbitan buku hasil studi dalam dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan
bahasa Indonesia.
7, Riset Pemilihan Calon Hakim Agung
Riset pemilihan hakim agung adalah riset bersama yang dilakukan oleh MaPPI bersama
elemen organisasi non pemerintah lainnya, diantaranya adalah Konsorsium Reformasi
hukum Nasional (KRHN), Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan
(LeIp), Indonesian Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta serta
elemen Ornop lainnya yang tersebar di berbagai daerah. Dalam hal ini MaPPI diwakili oleh
Hasrit hertants dan Asep Rahmat FaJar, memiliki peran dalam pelaksanaan Komisi yudisial
ssrnentara, Dalam hal ini Komisi Yudlsial berdasarkan Pasal 248 Perubahan III UUD 1945
:-, ;rtl

il:rllr,ilil
i
lp11asgarakaX Perr7antau Peradilan Indane5,ia
Fakuttas Hukum IJniversitas Indnnesia
adalah institusi Yang benruenang
disahkan oleh Presiden, ,"
I
untuk menyeleksi dan memilih hakim agung untuk
sejauh ini Komisi yudisiat tersebut telah terbentuk, dimana didalamnya terdiri dari para
praktisi dan akademisi senior yang memiliki perhatian akan terpilihnya Hakim Agung yanE
kredibel dan akuntabel. Komisi yudisial independen ini akan menjadi mitra sekaligus
pembanding dari hasil yang dilakukan oleh DPR dalam memilih calon Hakim Agung' selain
dalam bidang pembentukan Komisi Yudisial sementara, MaPPI juga memberikan kontribusi
dalam investigasi para calon Hakim Agung, dimana para volunteer MaPPI diberdayakan
untuk melakukan investigasi ini. sejauh ini Team telah menghasilkan sejenis buku
petunjuk pemilihan hakim Agung yang baik, dimana hal tersebut disarikan dari berbagai
pandangan tentang mekanisme kerja Komisi Yudisial'
B. Riset Mandiri
Riset atau penelitian mandiri adalah penelitian literatur atau kepustakaan yang dilakukan
oleh beberapa anggota divisi riset MaPPI, antara lain:
Mahlrqmah Ag,uno
Riset mandiri ini dilatarbelakangi oleh gugatan atas Partai Golkar di Mahkamah Agung
oleh beberapa pihak pada akhir tahun 2001. Daram kasus tersebut Partai Golkar
dianggap telah melakukan pelanggaran undang-urldang Paftai' Politik khususnya
ketentuan mengenai keuangan partai. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan
informasi tentang sanKi atas pelanggaran Undang-undang Partai Politik dan
mekanisme penyelesaian pelanggaran tersebut berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan Yang ada.
Riset mandiri.ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya, pertumbuhan ekonomi syariah di
Indonesia saat ini. pertumbuhan tersebut dapat diukur dari kecenderungan sebagian
masyarakat yang menginvestasikan dananya di beberapa bank syariah' Tujuan
dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan data lebih jauh mengenai
perbandingan beberapa har daram bank syariah dan bank konvensional ditiniau dari
Eudut peratura n perundang"u ndangan yan g berlaku'

"I
Masg arakax Pern dntau Peradilan
Fa kulfas Hukum Universitas Indr:nesia
Riset mandiri ini dilatarbelakangi oleh adanya permohonan praperadilan yang diajukan
oleh Ginandjar Kartasasmita dalam kasus korupsi yang terjadi dalam pembuatan
Techincal Asistance Contract antara Pertamina dan PT. Udtraindo Petro. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahuin apakah suatu permohonan praperadilan berdasakan
KUHAP dapat diaJukan atas dasar berwenang tidaknya penyidik dalam melakukan
penyidikan. selain itu dengan dilakukannya penelitian ini maka dapat diperoleh
infomasi apakah suatu permohonan praperadilan dapat diajukan lebih dari satu kali
dalam satu tahap pemeriksaan pidana.
Riset mandiri ini lebih dikhususkan pada perlindungan hukum atas konsumen
pengguna Jasa parkir. Melalui penelitian ini maka didapatkan data dan informasi
mengenai pertanggungjawaban pengelola parkir terhadap konsumen pemanfaat jasa
parkir dan ganti rugi yang dapat diterima oleh konsumen tersebut apabila terjadi
kerugian yang berasal dari kesalahan pengelola'
Anali$a KaFus d?,n Penulisan Aftikel
penulisan artikel-artikel disini adalah aftikel yang disusun oleh anggota divisi riset
MaPPI FHUI yang selanjutnya dimuat dalam Jurnal Teropong tiap bulannya. Attkel
tersebut disesuaikan dengan wacana yang berkembang di masyarakat dan topik
Teropong tiap bulannya. Selain itu sub divisi ini juga beftanggung jawab atas
penyusunan analisa Kasus yang merupakan bagian tetap dalam Jurnal Teropong yaitu
peradilan dalam pantauan. Beberapa kasus yang telah dianalisa antara lain: Analisa
Kasus Golkar, kasus Tommy Soeharto, kasus Ginandjar Kartasasmita, Kasus Beddu
Amang, Kasus Erico Gueteres, kasus SEAP, dsb,
C. Analisa Pemantauan/Monitoring
Masyarakat pemantau Peradilan (MaPPI) dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga
yang melakukan pemantauan atas peradilan, menerima berbagai laporan atau aduan dari
masyarakat sehubungan dengan kinerja serta perilaku para aparat penegak hukum. Divisi
Biset dalary1 hal ini bertanggung jawab untuk melakukan analisis lebih lanjut atas laporan
Indclr-telg;ia

/D/asgarakat Petnantau Peradilan Indanesia
"'t
I
I
Fakultas Hukum Universitas lndonesia
1.
atau aduan masyarakat yang diberikan kepada
tersebut diantaranYa adalah:
,i
i
I
MaPPI FHUL Beberapa laporan/aduan
oleh Bapak Jonedi pada bulan September
di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
tidak adil yang dialaminya pada saat
Kasus ini diawali dengan laporan yang diajukan oleh Bapak,Samin kepada MaPPI pada
bulan Agustus 2002 sehubungan dengan perkara pidana yang diahadapinya di Pengadilan
Negeri cibionong. Dalam perkara ini Bapak/Engkong Samin didakwa oleh JPU dengan
tindak pidana penyerobotan tanah. Berdasarkan laporan yang diajukan, hasil wawancara
dengan Bapak Samin dan pengacaranya serta data-data dan berkas perkara yang ada,
Divisi riset MaPPI kemudian melakukan analisis atas materi kasus tersebut'
Dimana selanJutnya diketahui bahwa perkara pidana bapak samin didahului dengan
kasus perdata dan telah terjadi kesalahan dalam memutuskan perkara yang dilakukan
oleh hakim dengan menerima bukti-bukti surat sehingga tanah yang seara faktual dimiliki
oleh bapak samin secara turun menurun yang diakui sebagai tanah milik orang lain
(Bapak Ahmad Dali). oleh karena itu kemudian Bapak Ahmad Dali melaporkan Bapak
samin pada pihak Kepolisian dengan alasan penyerobotan tanah. selanjutnya Divisi Riset
MaPPi menyerahkan hasil analisis kasus ini kepada Divisi Medkom untuk dimasukkan
kedalam Radio Talkshow serta menjadi bagian dari Jurnai Teropong sebagai salah satu
sarana pendidikan hukum di masyarakat'
Kasus ini diawali dengan laporan yang diaiukan
2002 sehubungan dengan putusan perkaranya
Jakarta. Bapak Jonedi melaporkan perlakuan
berperkara di PTUN Jakarta.
Berdasarkan hasir wawancara dan berkas perkara yang diterima oleh MaPPI kemudian
Divisi Riset melakukan analisis dan diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan'
diantaranya putusan hakim yang menerima eksepsi dari,PT. Garuda Indonesia mengenai
tidak berwenangnya PTUN Jakarta mengadili perkara tirsenbut. Padahal gugatan PTUN
Bapak Jonedi sebelumnya telah melewati proses dismissat dimana apabila majelis hakim
berpendapat bahwa gugatan yang diajukan bukan termasuk kompetensi absolut PTUN
maka Hakim berwenang untuk menolak gugatan tersebut.

Ma s g a rakat P e n-ta ntau P e ra dil a n In d crtes ia
Fakultas, Hukum Universitas Indonesia
Selain itu Divisi Riset MapRI juga menganalisa isi atau materi kasus tersebut termasuk
pemutusan hubungan kerja oleh. PT. Garuda Indonesia terhadap Bapak Jonedi ditinjau dari
sudut Hukum perburuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selaniutnya
divisi riset meyarankan agar Bapak Jonedi berkonsultasi lebih lanjut ke LKBH (Lembaga
Konsultasi dan bantuan Hukum) FH UI untuk mendapatkan bantuan hukum yang lebih
komprehensif di pengadilan, mengingat perkara tersebut masih diupayakan banding ke
pengadilan Tinggi Tata Usaha NeEara Jakarta dan tidak tersedianya pendampingan kasus
di Mappl Lebih lanjut Divisi Riset MaPPI menyerahkan kasus ini kepada Divisi Medkom
' untuk dimasukan dalam acara radio talkshow dan Jurnal Teropong yang terbit pada bulan
O6ober 2002 sebagai salah satu fungsi pendidikan hukum kepada masyarakat yang
diemban oleh MaPPI.
Dalam melakukan analisa kasus tersebut diatas, tim riset tidak menemukan kendala yang
cukup berarg. Namun, ada satu hal yang perlu dipertegas yaitu mengenai pembagian
tugas antara divisi monitorlng dengan divisi riset ketika ada laporan kasus yang masuk ke
Mappl. Untuk di masa mendatang, setiap laporan/pengaduan yang rnasuk ke MaPPI
langsung ditangani oleh tim dari divisi riset dan tidak melalui divisi monitoring lagi.
Intern Divisi Riset
pada awal perombakan Badan Pekerja MaPPI menyebabkan terbentuknya divisi riset
secara independen yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi terdapat beberapa kendala,
antara lain ketergantungan yang berlebihan pada Sekjen dan Ketua harian, pembagian
tugas tidak dilaksanakan secara efektif, kurangnya komuhikasi antara KaDiv dengan
anggota divisi dan tidak berjalannya rapat mingguan divisi riset sebagai sarana komunikasi
dan pengawasan internal secara efektif. Seluruh kendala di atas sebagian besar
dlsebabkan karena minimnya pengalaman dalam memimpin suatu divisi secara tegas,
efektif dan efisien pelaksanaan program kerJa menJadi tidak makslmal.
Namun kendala tersebut daPat
riset secara efektif dan oPtimal,
menjalankan tugas.
teratasi dengan dilaksanakannya rapat koordinasi divisi
Sehingga dapat dicapai kesamaan visi dan misi dalam

Fa kultas Hukurn lJniversitas Indr,np,sia
!
D. Divisi Riset Mendatang
1. Pembenahan Intern.Divisi
Telah dijelaskan diatas mengenai berbagai kendala yang dialami oleh divisi riset. Kendala
yang paling penting dan patut digarisbawahi dari divisi riset adalah tidak profesionalnya
kinerJa setiap anggota divisi,. Solusl dari masalah ini hanya iatu, yaitu meningkatkan
profesionalisme. Caranya yaitu dengan meningkatkan kemampluan anggota divisi, sefta
memberikan reward seperti pemberian predikat anggota divisi riset teladan bulanan dan
. punishment dalam bentuk tertutupnya kemungkinan untuk mengikuti kesempatan
melakukan penelitian insidentil, mengikuti berbagai seminar dan tidak boleh menerima
tawaran kerjasama dari pihak lain (kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain).
Hal lain yang dapat meningkatkan kinerja divisi riset di masa yang akan datang adalah
pembenahan program kerJa divisi riset menjadi sebagai berikut:
a. Riset/Fenelitian
1) Riset Mandiri
Untuk lebih mengoptimalkan kinerja divisi riset, kami mencoba untuk merubah
mekanisme pelaksanaan riset mandiri sebagai berikut, Setiap bulannya divisi riset
akan melakukan rapat internal untuk menentukan topik atau subyek penelitian
yang berasal dari temuan divisi riset berdasarkan wacana yang berkembang di
masyarakat, hasil pemantauan peradilan atau sumber penelitian lain yang patut
ditelaah. Kemudian divisi riset akan melakukan penelitian awal berupa pencarian
literatur dan identifikasi masalah yang selanjutnya dituangkart dalam bentuk
makalah/paper.
Berdasarkan makalah tersebut divisi riset akan mengadakan diskusi internal MaPPI
dalam bentuk paper presentation. Selanjutnya apabila dalam diskusi tersebut
dicapai kesimpulan bahwa dapat dilakukan penelitian lebih lanjut atas subyelVtopik
tersebut maka divisi riset akan menyusun proposal penelitian yang nantinya akan
diajukan kedalam Rapat BPH MaPPI dan Rapat Besar Badan Pekerja guna
mendapat pQrsetujuan untuk dijadikan penelitian insidentil. Hal ini dengan
sendirinya meniadakan program penulisan artikel yang semula menjadi kewajiban
strukturat setiap anggota divisi, namun tidak tertutup kemungkinan bagi anggota
divisi yang tertarik untuk menyumbangkan tulisannya.
=

1l
t
Masgarakat Pernantau Peradilan Indane5,ia
Fa kulfas Hukum Universitas Indong.sia
untuk program tulisan ini, pada awalnya program ini,ditujukan untuk pertama:
peningkatan kepampudn anggota divisi riset dalam membuat suatu karya
ilmiah/tulisan, kedua: untuk pemenuhan artikel di media tgropong yang dikelola
oleh divisi medkom. Mengingat peningkatan kemampuan membuat suatu karya
ilmiah itu tidak hanya penting dilakukan oleh anggota divisi riset namun juga oleh
seluruh Badan Pekerja MaPPI dan melihat berbagair kendala yang ada selama
tahun 2002, maka divisi riset mengaiukan solusi sebagai berikut: untuk memenuhi
tujuan yang pertama, agar penulisan dilakukan oleh setiap divisi (setiap divisi
membuat t tulisan setiap bulannya) dan untuk memenuhi tujuan yang kedua'
selain dari solusi peftama, dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan penulisan
kepada anggota badan pekerja MaPPI'
Adapun topik-topikyang dapat d'rjadikan penelitian mandiri antara lain:
. Riset Mandiri mengenai Waralaba Asing ditiniau dai segi Hukum
Perdata Internasional
Riset ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan waralaba
asing di Indonesia serta diperoleh informasi mengenai aspek Hukum
perdata Internasional apa saja yang berkaitan dengan hadrnya waralaba
asing di Indonesia. Dalam hal ini riset akan membahas tentang aspek
pilihan forum dalam penyelesaian sengketa kontrak waralaba asing, yaitu
antara Pengadilan dan Arbitrase.
Riset Mandiri mengenai Kategorisasi Tindak Pidana Suap Sebagai
bagian dari tindak pidana korupsi i
Riset ini bertuiuan untuk memperoleh data mengenai perbedaan yang
terdapat antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana suap sebagai
bahan masukan dalam penegakan hukum di Indonesia pada umumnya dan
pemberantasan korupsi pada khususnya. Selain itu dengan dilakukannya
penelitian ini antara peraturan perundang-undang yang mengatur kedua
tindak pidana tersebut sehingga tidak akan tumpang tindih' Hal ini terkait
dengan adanya perubahan UU Tlndak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun
2001, yang didalamnya membahas tentang gratifikasi' Riset ini akan
berguna bagi kompetensi pengadilan Khusus Korupsi terhadap perkara
suap dan gartifikasi dengan adanya batas yang jelas antara UU No.20
Tahun 2001 dengan UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap'

/illfasgarakat Pernantau Peradil an Indo,rtesia
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
1i
Riset Mandiri permohonan Praperadilan pihak ketiga atas dasar
pengheniian penyidikan yang dillakukan oleh Penyidik di
Kejaksain dalam kaitannya dengan kepentingan masyarakat
dalam pemberantasan koruPsi
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana masyarakat
dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga dalam penyidikan kasus korupsi
karena selama ini pihak ketiga yang dimaksud,dalam KUHAP terbatas pada
pihak korban. Riset ini mengambil studi atas kasus yang terjadi di
Banjarmasin dimana asosiasi Pengacara setempat mengajukan pra pradilan
atas penghentian penyidikan perkara korupsi oleh Jaksa. Riset ini akan
memberikan daya dukung bagi legal standing pra pradilan atas perkara
korupsi, dimana hal ini sedang digulirkan oleh MaPPI bersama rekan-rekan
Ornop dalam RUU KUHAP dan UU KomisiAnti Korupsi.
Selain itu divisi riset akan melakukan penelitian mandiri atas laporan atau
aduan dari masyarakat yang berkaitan dengan proses peradilan.
b. Riset Bersama
1) Penelitian Implementasi Pengadilan HAM
Dalam hal ini adalah sebagai kelanjutan dari penelitian Hukum Acara Pengadilan
Ham yang telah dilakanakan. Dalam hal ini ALRI ingin kembali bekerjasama untuk
melanjutkan studi yang telah dilakukan sebeluumnya. Adapun riset akan terkait
dengan permasalahan perlindungan Saksi dalam pengadilan HAM, mekanisme
pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dan mekanisme Pemilihan hakim
dan Jaka Ad hoc.
2) Penelitian Keiaksaan
Akan difokuskan pada permasalahan yang terkait dengan Kejaksaan, dimana studi ini
akan mendalami hasil audit yang telah dilaKanakan team dari Asian Development
Bank (ADB). Sebagai permulaaan studi akan dilakukan lokakarya yang menyangkut
pembahasan permasalahan yang ada dalam tubuh keJaksaan. Diharapkan lokakarya
ini akan dilqkanakan pada akhir januari atau februari, dan bekerjasama dengan
Paftnership for Governance Reform.
c, Analisa Hasil Pemantauan Peradilan
Divisi riset melakukan analisa atas hasil pemantauan yang dilakukan oleh divisi
monitoring. Anallsa ter,sebut berdasarkan pada keadaan persidangan yang dipantau

il/taagarakat Perrz nnteru Peradilan Indclrteslia
)'t
Fakultas Hukum Universitas Indanesia
dan perilaku para aparat perqdilan serta materi kasus yang diperoleh. Dalam hal ini
mengingat pengalaman di Tahun lalu, maka divisi riset akan menyempurnakan form
pemantauan agar {apat diselaraskan dengan laporan hasil pnalisis yang dilakukan oleh
divisi Riset. selain itu akan dilakukan eksaminasi publik atas perkara-perkara yang
melibatkan keuangan Negara yang besar atau menyita perhatian Publik'
r
t
!
ID

ifilfasgarakat Pernantau Peradilart Indo,nesia
I,
Fakulfas Hukurn Universitas Indonesia
BAGIAN IV
t'
DIVISI MONITORING
Hp$itqrlng Pengadilan
Pglatihan Monitoring Pera4ilan
Mengadakan "Sanggar Kerja dan Pelatihan Monitoring Peradilan" pada tanggal
6,7,8 dan 10 Mei 2002 yang dihadiri oleh mahasiswa/i Fakultas Hukum se-
Jakarta dengan materi pelatihan sebagai berikut:
II.
No. Periode Wilayah Pantauan Kasus yang
terpantau
Jumlah
Personil
t, Januari -
Agustus
2002
- Pengadilan
Negeri Jakarta
Pusat
Pengadilan
Negeri Jakarta
Selatan
Kasus-kasus yang
tergolong populis
4 orang
relawan
2. Agustus
November
2002
Pengadilan
Negeri Cibinong
Beberapa kasus
yang disidangkan
d iPN Cibinong
- 1 orang
Koordinator
- 4 orang
relawan
3. November
- Februari
2003
F Pengadilan
Negeri Jakarta
Pusat
Pengadilan
Negeri Jakarta
Selatan
Pengadlan
Negeri
Cibinong
Beberapa kasus
yang disidangkan
di masing-maslng
PN
- 3 orang
Koordinator
a LZ orang
relawan

/ilrfa,sgarakat Pernantau Peradilan Indartesia
Fakuttas Hukurn lJniversitas Indanesia
Hari I
Hari II
Hari III
Hari IV
i
:- Sistim Hukum dan Politik Hukum di Indonesia
t
- Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Masyarakat
,'
.
- Teknik Advokasi dan Pengorganisasian
:- Teknik Pemantauan Peradilan dan Investigasi
- Metodologi Pemetaan Masalah
- Teknik Analisa Kasus
:- Obseruasi Lapangan
r- Presentasi Hasil Obseruasi
IV,
III. Rqkrutmen rclawan pemantau di,.Pengadil?nN,egeri
Mengadakan open rekruitmen bagi mahasiswa/i UI untuk melihat lebih dekat
wajah peradilan Indonesia, bersama-sama memperbaiki dan menjaga idealisme
civitas akademika.
Advgkasi penoaduan Fasyarakat terhadap penvimpangan,vang
tqrjadi dalam lingkungan, peradilan.
. Pengaduan oleh tersangka KOMARIAH alias KOKOM terhadap tindakan
salah seorang Jaka di Kejaksaan Negeri Depok dalam tahap pra
penuntutan.
Pengaduan oleh keluarga terpidana AJAN
Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam
hak atas barang tidak bergerak
Pengaduan oleh terdakwa KARTIKA
penyimpangan yang terjadi di proses
persidangan di wilayah hukum Pengadilan
alias H, WAHYU bin MART di
perkara pidana penggelapan
terhadap penyimpangan-
penyidikan, penuntutan dan
Negeri Jakarta Pusat

/illfasgarakax Pernantau Peradilan Indanesia
!
5
Fa kuttas Hukum lJniversitas Indanesia
BAGIAN V
KESEKRETARIATAN
Pada tahun 2002, bidang kesekretariatan MaPPI FHUI melakukan beberapa tugas yang
dimakudkan guna keteraturan administrasi lembaga, yang antara lain meliputi hal-hal
sebagai berikut :
. 1. Pencatatan surat masuk dan surat keluar
Pada tahun 2002, kesekretariatan MaPPI mulai melakukan pencatatan dan
pengarsipan surat masuk dan surat keluar secara teratur, Hal ini dimaksudkan untuk
keteraturan administrasi, selain juga sangat diperlukan untuk kelancaran kinerja MaPPI
yang seringkali sangat berhubungan erat dengan isi dalam surat-surat tersebut baik
r surat masuk maupun surat keluar. Di tahun 2002, MaPPI FHUI telah mengeluarkan
; kurang lebih 250 surat keluar yang ditujukan ke beberapa mitra kerja MaPPI.
Sebaliknya, MaPPI juga telah menerima kurang lebih 100 surat masuk.
2. Sarana dan Prasarana Sekretariat MaPPI
Pada akhir tahun 2002, terjadi perubahan yang cukup signifikan di bidang
kesekretariatan, dimana ruang sekretariat MaPPI dipindahkan ke ruangan yang lebih
besar di ruangan D-408 FHUI. Hal ini dilakukan seiring dengan bertambahnya aKivitas
kerja MaPPI yang juga membutuhkan penambahah personil, yang sejak bulan
Desember 2002 mengalami penambahan sekitar 30 orang dari 18 orang personil yang
telah ada. Dengan jumlah personil sebanyak itu, dan ruangan sekretariat yang semula
berada di ruangan hakim FHUI membuat kinerja MaPPI menJadi kurang efektif dan
efisien. Guna efisiensi dan efektjfitas kerja pula, penambahan sarana dan prasarana
juga terus dilakukan oleh kesekretariatan MaPPI FHUI, seperti mlsalnya penambahan
unit komputer, printer, meja dan bangku kantor, tape recorder sefta lemari. Sejauh
ini, sarana dan prasarana yang ada cukup membantu para personil MaPPI dalam
menjalankan t0gasnya. Namun, melihat semakin tingginya aktivitas MaPPI di tahun
200i mendatang, sangat diperlukan penambahan saraRa dan prasarana lagi, terutama
untuk sarana dan prasarana berupa komputer yang diperlukan oleh setiap personil
dalam membuat laporan hasil kerjanya.

/filt/1asgarakaX Penzantau Peradilan Ind13,nesia
Fa kultas Hukurn lJniversitas Indanesia
3. Database MaPPI I
Dipertengahantahun2AO2,kesekretariatanMaPPl.berusahauntukmembuat
database guna kelancaran kinerja MaPPI. Hal ini dilakukan mengingat masih
tersebarnya data-data penting yang dimiliki MaPPI FHUI sehingga menimbulkan
kesulitanuntukmencarinyabilasuatuwaktudiperlukan,Pembuatandatabaseini
terutama dituJukan untuk data-data berupa alamat rekan'rekan MaPPI' sepefti :
pengadilan, kejaksaan, kepolisian, Mahkamah Agung, Kementrian Kehakiman dan
HAM, fakultaS hukum di seluruh Indonesia, firma hukum, pers dan organisasi non
pemerintah lainnya, data makalah-makalah ilmiah, data peraturan perundang-
undangan dan data perpustakaan MaPPI'
Sampai saat ini, pembuatan database ini baru dalam tahap permulaan berupa
pengUmpulan data-data dan karenanya masih sangat dibutuhkan penyempurnaan-
penyempurnaan untuk mendapatkan hasil yang maksimal' Hal ini sedianya akan
diselesaikan pada bulan Februari 2003 dengan terus memperbaharui dan melengkapi
data-data yang telah ada. pembuatan database ini menjadi sangat penting artinya
dikaitkan dengan rencana pembuatan website MaPPI FHUI yang sedianya akan
dilakanakan Pada tahun 2003'
4. PerPustakaan MaPPI
Sebagailembagaswadayamasyarakatyangberbasisakademis,keberadaandata.data
literatur menjadl sangat penting artinya bagi MaPPI FHUI. Sejak berdirinya di tahun
2000, Mappl FHUI telah berusaha mernbuat perpustakaan kecil yang menyimpan data-
data literatur seperti buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal dan majalah
hukum, peraturan perundang-undangan, kliping koran serta beberapa laporan tahunan
dari rembaga-rembaga hukum baik pemerintah maupun non pemerintah. sampai akhir
tahun zaoz,data-data literatur yang berjumlah lebih 200 buah ini terutama didapatkan
dari pemberian dari beberapa lembaga dan swadaya dari para personit MaPPI sendiri'
sejauh ini, kesekretariatan melihat data-data literatur yang dimiliki ini masih sangat
minirn, sehingga dipeilutan adanya penambahan-penambahan' Hal ini akan mulai
dilakukan dengan pengalokasian dana setiap bulannya guna menambah koleki data-
data literatur MaPPI di tahun 2003. Dalam kaitannya dengan penyediaan data literatur
ini, keberadaan media internet sangat diperlukan oleh MaPPI FHUI, yang karenanya

Masgarakat Pernarttau Peradilan Indr:lnesia
Fakultas Hukurn'universitas tndanesia
:
kami sangat mengharapkan adanya ketersediaan jaringan internet tersebut di
sekretariat MaPPI.
Dalam rangka perolehan data yang mungkin tak dimiliki oleh Perpustakaan Mappl,
dimana literatur tersebut lebih lengkap berada di Perpustakaan FHUI. Dalam kerangka
penyelesaian riset yang dilakukan oleh MaPPI ketersediaan data dan literatur sangat
penting adanya, Namun dalam pelakanaannya didapati k€ndala yang sangat berarti,
dimana sebagian besar para peneliti MaPPI adalah yang telah lulus Sarjana Hukum,
sehingga tak lagi memiliki kartu perpustakaan. Kendala ini cukup menghambat kinefia
peneliti dalam penyelesaian penelitian literatur yang dilakukan. Untuk itu mohon
adanya keringanan perolehan data yang dilakukan oleh para peneliti MaPpI.
Kemudahan ini penting adanya dalam kerangka membantu peningkatan kinerja
peneliti sekaligus berdampak pada kinefia organisasi.

Masgarakax Pentarttau Peradilan Indo,nesia
Fakultas l-lukum Universitas lndonesia
i
LAPONANT TAHUNAN KEUANGAN MAPPI FHUI
TAHUN 2OO2
PENDAPATAN PENGELUARAN SALDO
Saldo tahun 2001 Rp 2.714.500,00 Rp 2.714,500,00
KHN Rp 299.000.000,00 KHN Rp 295.750.000,00 Rp 3.250,000,00
Moot Court Rp 184,762.450,00 Moot Court Rp 181 .655,000,00 Rp 3.1 07.450,00
ALRI Rp 48.807.325,00 ALRI Rp 43.205.000,00 Rp 5.602.325,00
KON Rp 59.667.000,00 KON Rp 53.500.000,00 Rp 6.167.000,00
PGRI ( Tahap l- 4 t Rp 308.753.200,00 PGRI (terpakai 2 bulan Rp 98.750.000,00 Rp 210.003.200,00
Rp 230.844.475,00

Laporan Tahunan MAPPI FHUI Tahun 2002

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Laporan Tahunan MAPPI FHUI Tahun 2002

Similar to Laporan Tahunan MAPPI FHUI Tahun 2002 (20)

More from MAPPI FHUI - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

More from MAPPI FHUI - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

Laporan Tahunan MAPPI FHUI Tahun 2002