Teks tersebut membahas konsep good governance di Indonesia baik di pemerintahan maupun perusahaan. Pada pemerintahan, good governance diwujudkan melalui asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti ketertiban, keterbukaan, dan akuntabilitas. Sedangkan pada perusahaan, good governance diimplementasikan melalui prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kesetaraan. Teks tersebut juga menjelask

1. Nama Mahasiswa : Muh. Agus Priyetno
NIM : 55117110052
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, Pre-MSc, MM, CMA
FORUM 1 BE & GG
Menurut saudara bagaimanakah konsep yang baik dan efisien dalam mewujudkan Good
Corporate Governance di Indonesia baik pada pemerintah (GGG) atau pada perusahaan
(GCG) ?
Jawab :
Adanya dinamika yang cepat di berbagai sektor kehidupan, baik politik, ekonomi,
budaya, sosial dan lain sebagainya yang menuntut peningkatan kualitas demokrasi, pelayanan
publik, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan semakin berkembangnya konsep tentang
hak asasi manusia yang melatar belakangi Good Governance di Indonesia. Di dalam
pemerintahan di Indonesia untuk mewujudkan pemerintah yang bersih (Clean Governance)
sesuai yang diamanatkan Ketetapan MPR RI No XI/MPR/1998 maupun Undang-Undang No.
28 tahun 1999 telah merumuskan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara (the general
principle of state organization), sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang No.
28 tahun 1999, yang meliputi:
1. Asas kepastian hukum: adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan
landasan peraturan perundang-undang, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan
penyelenggaraan negara
2. Asas tertib penyelenggaraan negara: adalah asas yang menjadi landasan keteraturan,
keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Asas kepentingan umum : adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas keterbukaan: adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan asasi pribadi,
golongan, dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas: adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban penyelenggara negara
6. Asas profesionalitas: adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan
kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas: adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Sedangkan pada perusahaan go publik pada umumnya melaksanakan GCG dengan
menggunakan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Komite Nasional Kebijakan Governance
(KNKG) prinsip-prinsip GCG yaitu :
1. Transparansi (Transparancy)
2. Akuntabilitas (Accountability)
3. Responsibilitas (Responsibility)

2. 4. Independensi (Independency).
5. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)
Pada akhrinya penerapan prinsip – prinsip Good Governance yang diterapakan pada
pemerintahan dan perusahaan di Indonesia akan berjalan baik jika diikuti dengan jalannya
komponen-kompenen sistem GC seperti Kode Etik, Pengendalian Informasi dan benturan
kepentingan, TJSL dan lain sebagainya. Sehinggan dapat ditarik kesimpulan “Bahwa Good
Governance sangat memiliki peranan penting dalam perusahaan dan pemerintahan untuk
menyelenggarakan suatu sistem yang terdapat, selain itu hubungan Good Governance
dengan Kode etik, Etika Bisnis memiliki hubungan yang kolerasi yang saling mendukung
dalam keberhasilan tujuan perusahaan dan pemerintahan”
DAFTAR PUSTAKA
KNKG. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia
www.pemerintahan.net. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)
(01/05/2015) http://pemerintah.net/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-aupb/
QUIZ 1 BE & GG
Jelaskan pendekatan Good Corporate Governance yang sesuai dengan budaya kita (Budaya
pancasila dan Kebinneka Tunggal Ika) ?
Jawab :
Budaya pancasila dan Kebinneka Tunggal Ika merupakan satu hal yang tidak lepas dari
identitas bangsa Indonesia. Dimana Pancasila sebagai dasar Negara dan Bhinneka Tunggal
Ika sebagai semboyan negara Indonesia yang menjadi pedoman dan petunjuk bangsa
Indonesia dalam melangkah, membangun dan menyejahterakan seluruh warga negara
Indonesia dalam mencapai tujuan bersama. Dalam penerapannya, Bhineka Tunggal Ika harus
berdasar pancasila yang sebagai dasar negara. Dengan demikian, penerepan bhineka tunggal
ika harus berdasar pada kelima sila yang terdapat pada pancasila dengan kata lain terdapat
konsep religiositas, humanitas, nasionalitas, soverenitas dan sosialitas. Jika sudah diterapkan
dengan dengan menggunakan kelima konsep tersebut maka bhinneka tunggal ika akan
teraktualisasi dengan sendirinya. Selain itu dalam kaitannya kebinnekaan tunggal ika
memiliki 7 prinsip-prinsip yang harus dipahami jika kita berdasar pada asas pluralistic dan
multicultural dimana adanya kemajemukan dari segi agama, ras, suku, budaya, bahasa dan
adat. Adapun 7 prinsip tersebut sebagai berikut:
1. Inklusif tidak bersifat ekslusif
2. Terbuka
3. Ko-esistensi damai dan kebersamaan
4. Kesetaraan
5. Tidak merasa yang paling benar
6. Tolerans
7. Musyawarah

3. Memasuki era globalisasi dan modern Indonesia dihadapi dengan globalisasi yang
berkembang neoliberalisme, neokapitalisme, terjadilah penjajahan dalam bentuk baru.
Terjadilah penjajahan dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang sosial
budaya dan dalam aspek kehidupan yang lain, berbagai eksploitasi manusia oleh manusia
dalam segala dimensi kehidupan dari manapun, baik dari luar maupun dari dalam negeri
sendiri. Atas dasar tersebut perlu adanya prinsip-prinsip GCG dengan pendekatan Budaya
Pancasila dan Kebhinekaan Tunggal Ika yang akan mengarahkan dan menjadi pedoman bagi
pemerintahan/perusahaan untuk melaksanakan fungsi dan tugas yang baik dan benar.
Pendekatan GCG dengan menggunakan budaya pancasila dan kebhinekaan tunggal ika di
dalam pemerintahan dan perusahaan tanpa kita sadari itu sudah terjadi. Dapat kita lihat pada
prinsip-prinsip GCG yang berdasar pada umumnya disingkat dengan TARIF dan 7 prinsip
dasar kebhinekaan tunggal ika. Maka dapat saya simpulkan bahwa pendekatan yang sesuai
dengan budaya pancasila dan kebhinekaan tunggal ika harus melalui pendekatan sebagai
berikut:
1. Pendekatan Transparancy atau Keterbukaan, adanya jaminan akan keterbukaan
dalam pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi mengenai
penyelenggaraan sebuah pemerintahan atau perusahaan sesuai dengan aturan yang
berlaku sehingga tercipta rasa inklusif yang aman
2. Pendekatan Fairnees, adanya keadilan dan Kesetaraan dalam memenuhi hak-hak
setiap pihak yang timbul berdasarkan aktivitas pemerintahan atau perusahaan.
3. Pendekatan Responsibilty, adanya kegiatan pemerintahan atau perusahaan yang
terselenggarakan dimana dapat menjelaskan peranan dan status dari setiap pihak yang
terlibat dalam proses pengambilan keputusan sehingga menciptakan Koesistensi
damai dan kebersamaan
4. Pendekatan Participation, Adanya kegiatan pemerintahan atau perusahaan
memberikan edukasi secara aktif dan kesempatan keterlibatan pemangku kepentingan
secara efekrif dengan cara memberi kemudahan mengakses informasi pemerintahan
dan kemampuan mereka untuk memahami dan bertindak dengan kata lain pendekatan
ini juga bisa disebut dengan Toleransi dan Musyawarah karena pada akhirnya
keterlibatan yang timbul melalui edukasi akan menimbulkan hubungan toleransi
dengan melalui pembiacaraan yang musyawarah dalam memperoleh informasi
tersebut. Hal ini juga menimbulkan rasa Tidak merasa yang paling benar dimana
dari kontak yang terjadi akan menimimbulkan umpan balik berupa saran, kritik atau
ide dari pihak-pihak yang terkait.
DAFTAR PUSTAKA
KNKG. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia
Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. () LPPKB – Suprapto
Triyanto. 2010. Inovasi Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Surakarta: UNS
Press.
Lilin Budiati, 2012, Good Governance Dalam Pengelolaan LIngkungan Hidup,
Bogor: Ghalia Indonesia, Hal 33