HukumKesehatanKebidanan

Kebidanan/001/2/2013
MODUL 4a
ASPEK HUKUM PRAKTEK KEBIDANAN
PENULIS:
Siti Patimah ,SST,M.Keb
Sariestiya, SST.,M.Pd.
PENDIDIKAN JARAK JAUH PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
PUSDIKLATNAKES BADAN PPSDM KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
2013

Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
1
Daftar Isi
Kata Pengantar
Daftar isi
Pendahuluan 3
Kegiatan Belajar 1: Hukum kesehatan dalam kebidanan
Tujuan pembelajaran umum 5
Tujuan Pembelajaran khusus 5
Pokok – pokok materi 5
Pengenalan hukum 6
Pengantar Hukum Kesehatan 8
Aspek hukum dalam praktik kebidanan 10
Malpraktik 12
Rangkuman 14
Tes formatif 15
Tugas 19
Kegiatan Belajar 2 : Standar praktek kebidanan
Tujuan Pembelajaran khusus 20
Standar praktek kebidanan 22
Rangkuman 26
Tes formatif 27
Tugas 31
Kegiatan Belajar 3 : Standar Pelayanan Kebidanan
Tujuan pembelajaran umum
Tujuan Pembelajaran khusus
32
32
Definisi 33
Manfaat 33
Format 34

2
Dasar hukum 34
Standar Praktek Kebidanan 35
Rangkuman 40
Tes formatif 41
Tugas 45
Kegiatan Belajar 4 : Peraturan dan Perundang - Undangan
Tujuan pembelajaran khusus 46
Kepmenkes RI No.1464/Menkes/2010 47
Undang – undang tentang aborsi 47
Undang – undang tentang adopsi 48
Undang – undang no. 13 tahun 2003 50
Permenkes tentang rekam medis 51
Rangkuman 53
Tes Formatif 54
Tugas 58
Tes akhir 59
Acuan pustaka 63
Lampiran 64

3
Pendahuluan
Selamat berjumpa bagi para
Mahasiswa Pendidikan Jarak Jauh D3
Kebidanan pada Mata Kuliah Etikole-
gal dalam Praktik Kebidanan. Tahukah
AndaPerkembangan era globalisasi
akan meningkatkan kritisi masyarakat
terhadap pelayanan kebidanan. Berb-
agai permasalahan yang muncul di
seputar praktik profesi bidan terkait
dengan etika dan hukum akan men-
ciptakan kajian yang mendalam un-
tuk tantangan persiapan bidan terkait
masalah yang berhubungan dengan
hukum. Hal ini karena ada keterkaitan
atau daerah bersinggungan antara pe-
layanan kebidanan, etika dan hukum
atau terdapat “grey area “
Modul 4a berjudul “ Aspek Hu-
kum Praktek Kebidanan“ ini merupakan
modul ke 7 dari 8 modul untuk mata
kuliah ”Etikolegal dalam Praktik Ke-
bidanan” Modul ini membahas hukum
kesehatan dalam kebidanan, standar
praktek kebidanan, standar pelayanan
kebidanan, dan Peraturan dan Undang
– undang. Modul ini dikemas dalam
empat kegiatan belajar. Keempat ke-
giatan tersebut disusun dalam urutan
sebagai berikut:
1. Kegiatan belajar 1 : Hukum Kese-
hatan dalam kebidanan
2. Kegiatan belajar 2 : Standar Praktek
Kebidanan
3. Kegiatan belajar 3 : Standar Pe-
layanan Kebidanan
4. Kegiatan belajar 4 : Peraturan dan
Perundang - undangan
Setelah mempelajari modul ini
Anda mampu : 1) Memahami dan
Menjelaskan Hukum kesehatan dalam
Kebidanan, 2) Menjelaskan dan mem-
praktekkan standar praktek kebidanan
3) Memahami dan mempraktekkan
standar pelayanan kebidanan, 4) Men-
jelaskan Peraturan dan perundang –
undangan.Hukum yang dipakai dalam
pelayanan kebidanan adalah tatan-
an representasi kepentingan nega-
ra,bangsa dan masyarakat khususnya
perempuan dan anak.Menurut socra-
tes,hukum merupakan fondasi paling

4
utama sebuah negara, negara akan
hancur apabila hukum tidak lagi ber-
fungsi. Manusia adalah srigala bagi
yang lain,makhluk yang dikuasai oleh
nafsu nafsu alamiah untuk memper-
juangkan kepentingannya sendiri. Bagi
manusia manusia seperti inilah apabi-
la tidak hukum,maka demi mengejar
kepentingan diri.
Proses pembelajaran untuk ma-
teri Hukum Kesehatan dalam layanan
kebidanan yang akan Anda ikuti dapat
berjalan dengan lebih lancar bila Anda
mengikuti langkah langkah belajar se-
bagai berikut :
1) Pahami dulu mengenai kegiatan
pembelajaran dari mulai tahap awal
sampai akhir
2) Lakukan observasi layanan ke-
bidanan yang dilakukan oleh bidan
di sarana pelayanan ditinjau dari
sudut Aspek hukum dan perundan-
gan.
3) Pelajari terlebih dahulu kajian bela-
jar 1 dan lakukan tugas yang diber-
ikan
4) Keberhasilan proses pembelajaran
anda dalam mata kuliah ini sangat
tergantung kepada kesungguhan
anda dalam mengerjakan tugas.
5) Bila anda menemui kesulitan, si-
lahkan hubungi dosen pengajar/
pembimbing yang mengampu mata
kuliah ini.
Selamat belajar, semoga anda
sukses memahami materi yang di-
uraikan dalam modul 4 ini.

5
Hukum Kesehatan dalam Kebidanan
Kegiatan Belajar I
1. Menjelaskan pengenalan hukum
2. Menjelaskan pengantar hukum keseha-
tan
3. Memahami aspek hukum dalam praktik
kebidanan
4. Menjelaskan malpraktik
TUJUAN
Pembelajaran Khusus
1. Pengenalan Hukum
2. Pengantar Hukum Kesehatan
3. Aspek Hukum dalam Praktik Kebidanan
4. Malpraktik
POKOK
Materi
Setelahmempelajarikegiatanbelajar
1 ini Anda diharapkan mampu memahami
dan menjelaskan hukum kesehatan dalam
kebidanan.
TUJUAN
Pembelajaran Umum

6
Uraian Materi
Perkembangan era globalisasi
akan meningkatkan kritisi masyarakat
terhadap pelayanan kebidanan . Berb-
agai permasalahan yang muncul di
seputar praktik profesi bidan terkait
dengan etika dan hukum akan men-
ciptakan kajian yang mendalam un-
tuk tantangan persiapan bidan terkait
masalah yang berhubungan dengan
hukum. Hal ini karena ada keterkaitan
atau daerah bersinggungan antara pe-
layanan kebidanan, etika dan hukum
atau terdapat “grey area “
A. Pengenalan hukum
Apa itu hukum ?
Ilmu hukum adalah kumpulan
pengetahuan tentang hukum yang
telah dibuat sistematikanya. Kum-
pulan peraturan hukum disebut se-
bagai hukum. Pengertian lain hukum
adalah himpunan peraturan yang
bersifat memaksa, berisi perintah,
larangan atau izin untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu, guna
mengatur tata tertib masyarakat.
Hukumdiperlukanuntukmewu-
judkan keadilan, keadilan adalah
memberikan kepada setiap orang
apa yang menjadi haknya. Hukum
bertujuan untuk memberikan pen-
gayoman bagi manusia. Hukum
juga bertujuan untuk mewujudkan
apa yang berguna atau berfaedah
bagi orang, yakni mewujudkan ke-
bahagiaan sebanyak – banyaknya.
Indonesia adalah negara hu-
kum. Suatu negara hukum mempu-
nyai ciri sebagai berikut :
 ada super of law
 ada landasan hukum untuk setiap
kegiatan negara
 ada jaminan hak asasi
 ada proses peradilan yang bebas
Peranan hukum yaitu memper-
lancar dan mendukung :
• Sosial kontrol
• Sosial inter action
• Sosial Enginering
Sumber hukum formal adalah :
 Perundang – undangan
 Kebiasaan

7
 Traktat (perjanjian internasional
publik)
 Yurisprudensi
 Doktrin (pendapat pakar)
Sekarang perhatikan gambar beri-
kut ini ! dan jelaskan pendapat anda
pada titik – titik di bawah ini.
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Terima kasih ada sudah memberikan
pendapat, untuk memperjelas pema-
haman anda marilah kita simak uraian
berikut ini.
Pelanggaran norma hukum dike-
nai sanksi atau hukuman. Sanksi yang
dijatuhkan oleh hakim tidak hanya
berupa perintah untuk memulihkan
keadaan semula dan mengganti se-
gala kerugian yang disebabkan oleh
pelanggar hukum itu, tetapi ditambah
hukuman. Pelanggaran norma hukum
ditindak dengan pasti oleh negara.
Tindakan yang diambil oleh alat nega-
ra terhadap pelanggaran hukum tidak
boleh sewenang – wenang, tetapi ha-
rus menurut hukum yang berlaku. Tata
tertib hukum memuat norma – norma
tentang pelaksanaan hukum itu sendiri:
pertama dapat berupa kewajiban dan
kedua menyangkut hukum itu sendiri.
Hukum secara hakiki harus pasti dan
adil, pasti sebagai pedoman kelakuan:
dan adil karena pedoman kelakuan itu
harus menunjang suatu tatanan yang
dinilai wajar, karena hanya bersifat
adil dan dilaksanakan dengan pasti ,
hukum dapat menjalankan fungsinya.
Disini termasuk bahwa alat – alat neg-
ara dalam menjamin pelaksanaan hu-
kum bertindak sesuai dengan norma
hukum itu sendiri. Kita tentunya tidak
ingin keadilan hukum seperti gambar
di bawah ini bukan ?
Hukum positif adalah hukum yang
berlaku ditempat tertentu pada wak-
tu tertentu. Hukum sebagai subsistem
dari sistem masyarakat . Macam – ma-
cam hukum adalah sebagai berikut ;
• Hukum perdata dan hukum pub-

8
lik
• Hukum material dan hukum for-
mal
• Hukum perdata, hukum pidana,
hukum tatanegara/tata usaha
negara, hukum internasional
B. Pengantar hukum kesehatan
Apakah hukum kesehatan itu ?
Pernahkah anda mendengar kasus
seorang dokter yang dituntut ke pen-
gadilan oleh pasien karena di sangka
melakukan kelalaian ??.........
Untuk memahami materi ini per-
tama marilah kita pelajari pandangan
undang – undang terhadap kesehatan.
Kesehatan merupakan hak asasi ma-
nusia dan salah satu unsur kesejahter-
aan yang harus diwujudkan sesuai
dengan cita – cita bangsa indonesia.
Setiap hal yang menyebabkan gang-
guan kesehatan akan menimbulkan
kerugian bagi ekonomi. Oleh karena
itu dalam undang – undang keseha-
tan ditegaskan bahwa yang dimaksud
dengan “kesehatan “ adalah keadaan
sehat, baik secara fisik, mental, spriritu-
al, maupun sosial yang memungkinkan
setiap orang untuk hidup produktif se-
cara sosial dan ekonomis.
Pemerintah Indonesia melindungi
segenap bangsa Indonesia dan melak-
sanakan ketertiban dunia (alinea 4
Undang – undang Dasar 1945). Pem-
bangunan kesehatan pada dasarnya
menyangkut semua segi kehidupan,
baik fisik, mental, maupun sosial
ekonomi. Sumber hukum (health law)
secara umum dapat kita temukan da-
lam :
1. Peraturan hukum tertulis yang
dikeluarkan oleh lembaga negara
yang berwenang.
2. Kebiasaan sebagai peraturan per-
ilaku yang tidak tertulis
3. Yurisprudensi tetap yang berupa
putusan pengadilan; dan
4. Doktrin atau ajaran ilmu penge-
tahuan yang berupa teori, kon-
sep, norma yang dapat ditemu-
kan dalam kepustakaan.
Sumber hukum kesehatan di Indo-
nesia dapat ditemukan dalam :
1. Peraturan hukum tertulis, seperti
undang – undang;

9
2. Kebiasaan yang tidak tertulis;
3. Yurisprudensi tetap; dan
4. Doktrin/ajaran ilmu pengetahuan
Kesehatan merupakan hak asasi ma-
nusia dan salah satu unsur kesejahter-
aan yang harus diwujudkan sesuai
dengan cita – cita bangsa indonesia .
Hak asasi manusia yang berhubungan
dengan kesehatan manusia dimulai
dari tiga hak asasi, yaitu :
1. The right to health care ( hak un-
tuk mendapat pelayanan kese-
hatan )
2. The right to self determination
(hak untuk menentukan nasib
sendiri)
3. The right to information ( hak un-
tuk mendapat informasi)
Konsep hukum pemeliharaan kese-
hatan tidak tumbuh dengan sendirin-
ya, melainkan berakar dari ketiga hak
asasi tersebut diatas yang diadopsi
dari mata rantai pasal 25 The United
Nations Universal Declaration of Hu-
man Right 1948 dan pasal 1 The United
Nation International Concention Civil
and Political Rights 1966.
Menurut Leemen hukum kesehatan
disusun sebagai berikut :
“Hukum kesehatan meliputi semua
ketentuan hukum yang langsung ber-
hubungan dengan pemeliharaan kes-
ehatan dan penerapan dari hukum
perdata, hukum pidana, dan hukum
administratif. dalam hubungan terse-
but pula pedoman internasional, hu-
kum kebiasaan, dan juga yurisprudensi
berkaitan dengan pemeliharaan kese-
hatan, hukum otonom, ilmu, dan litera-
tur menjadi sumber hukum kesehatan.
“
Berdasarkan pendapat Leemen dia-
tas, karena Bidan merupakan kelompok
profesi kesehatan profesional dan pro-
vider dalam pelayanan kesehatan ibu
dan anak yang terkait langsung den-
gan upaya kesehatan maka pendapat
tersebut patut menjadi bahan kajian.
Meskipun sampai saat ini belum
ada Undang – undang praktik bidan,
tetapi yang perlu dipersiapkan adalah
bagaimana peningkatan pemahaman
bidan tentang etika dan aspek hu-
kum yang terkait, termasuk didalam-
nya mengenai hukum kesehatan. Hal
tersebut harus dicermati mengingat
pentingnya menjaga mutu dan kuali-
tas pelayanan kebidanan serta tuntut-
an akan tampilan bidan dalam koridor
sikap yang etis profesional, disisi lain
tuntutan masyarakat semakin tinggi
akan kualitas pelayanan.
Gambaran tentang adanya hubun-

10
gan antara etika dan hukum berkait
dengan ruang lingkup masing – mas-
ing dengan jalur yang berbeda. Tetapi
pada persoalan yang bersinggungan
antara keduanya maka penilainnya ter-
diri dari dua jalur yang masing – mas-
ing mempunyai sudut pandang dan
cara mengidentifikasi atau menilai,
tolok ukur dan sangsi – sangsi. Gamba-
ran adanya jalur etik dan hukum dapat
dideskripsikan di bawah ini :
1. Etika profesi bersifat intern (self
imposed regulation)
2. Majelis disiplin bersifat sebagai
hukum publik (ada unsur pemer-
intah)
3. Hukum bersifat berlaku umum (si-
fat memaksa)
Berdasarkan paparan diatas maka
pemahaman bidan tentang etika, hu-
kum dan hukum kesehatan merupa-
kan hal yang penting bagi bidan dalam
menjalankan praktik profesinya. Hal ini
untuk menghindari bidan dari kesala-
han, kelalaian dan sanksi hukum baik
perdata atau hukum pidana.
C. Aspek hukum dalam paktik ke-
bidanan
Bidan merupakan suatu profe-
si yang selalu mempunyai ukuran
atau standar profesi. Standar profe-
si bidan yang terbaru adalah diatur
dalam Kepmenkes RI No.369/Menk-
es/SK/III/2007.
Praktik bidan juga didasarkan
pada hukum dan peraturan perun-
dang – undangan yang mengatur
dan berkaitan dengan praktik bidan
dan hukum kesehatan. Pekerjaan
yang dilakukan oleh bidan merupa-
kan suatu profesi yang didasarkan
pada pendidikan formal tertentu,
baik untuk mencari nafkah maupun
bukan untuk mencari nafkah. Dalam
praktik bidan juga terikat oleh suatu
etika profesi.
Hubungan hukum (perikatan)
antara bidan dengan pasien ter-
bentuk atas dasar perjanjian atau
undang – undang (pasal 1233 Kitab
Undang – Undang Hukum Perda-
ta ). Di dalam perikatan selalu ada
prestasi. Prestasi adalah member-
ikan sesuatu, berbuat sesuatu dan
tidak berbuat sesuatu. Menurut
Chandrawila terdapat dua doktrin
hukum perikatan antara, yaitu :
1. Perikatan hasil, prestasinya be-
rupa hasil tertentu
2. Perikatan ikhtiar, prestasinya
berupa hasil tertentu.

11
Hubungan perikatan antara
bidan dengan pasien termasuk
dalam kategori perikatan ikhtiar.
Bidan berupaya semaksimal mun-
gkin, sebagai contoh perikatan atas
dasar perjanjian adalah ketika pa-
sien datang ke tempat praktik bidan
untuk mendapatkan pelayanan
kebidanan, maka perikatan yang
terjadi atas dasar perjanjian. Perjan-
jian adalah ikatan antara satu orang
dengan orang lain atau lebih, yang
selalu menimbulkan hak dan kewa-
jiban timbal balik. Perjanjian selalu
merupakan perbuatan hukum.
Perikatan bidan dengan ru-
mah sakit adalah dalam hubungan
ketenagakerjaan, yaitu terbentuk
hubungan antara rumah sakit se-
bagai pemberi kerjaan dan bidan
sebagai penerima kerja. Berlaku
ketentuan tentang ketenagakerjaan
(UU No.13/2003). Menurut Chan-
drawila hak bidan yang bekerja di
rumah sakit adalah :
1. Mendapat kepastian hukum
dengan dibuatnya hospital by
laws
2. Mendapat imbalan jasa yang
sesuai dengan kahlian dan pen-
galaman masing – masing
3. Mendapatkan kenyamanan dan
keamanan kerja
4. Mendapat perlindungan hukum
Adapun kewajiban bidan di
rumah Sakit adalah :
1. Bekerja sesuai standar profesi
bidan
2. Mematuhi seluruh ketentuan
rumah sakit
3. Bekerja sama dengan dokter
atau sejawat lain.
Hak Rumah sakit adalah :
1. Mendapatkan jasa pelayanan
kebidanan yang maksimal
2. Dipatuhi seluruh ketentuan
Rumah sakit termasuk hospital
by laws
Kewajiban Rumah sakit adalah :
1. Membayar imbalan jasa ber-
dasarkan kepatutan dan kepan-
tasan
2. Menghargai keterampilan dan
pengalaman bidan

12
3. Memberikan perlindungan
hukum
4. Memberikan kenyamanan dan
keamanan kerja
5. Membuat ketentuan hukum
untuk kepastian hukum
D. Malpraktik
Berdasarkan gambar diatas,
kemukan pendapat anda tentang
situasi tersebut.......!!
Malpraktik berasal dari kata
“mal” yang berarti salah dan “prak-
tik” yang berarti pelaksanaan atau
tindakan, sebagai arti harafiahnya
adalah “ pelaksanaan atau tindakan
yang salah “. Lazimnya istilah ini ha-
nya digunakan untuk menyatakan
adanya tindakan yang salah dalam
rangka pelaksanaan suatu profesi
(profesional misconduct) .
Tidak banyak masyarakat yang
paham bahwa perikatan yang terjadi
antara health receiver dan health care
providemerupakan perikatan upaya.
Dengan demikian konsekuensi huk-
umnya, bidan atau rumah sakit tidak
dibenahi kewajiban untuk mewujud-
kan hasil berupa kesembuhan, me-
lainkan hanya dibebani kewajiban
melakukan upaya benar dan sesuai
standar yaitu suatu tingkat kualitas
layanan medis yang menggambar-
kan telah diterapkan ilmu, pengeta-
huan, pertimbangan, dan perhatian
yang layak sebagaimana yang telah
dilakukan oleh dokter/bidan pada
umumnya dalam mengahadapi situ-
asi dan kondisi yang sama pula.
Kesalahan dari sudut pandang
etika disebut ethical malpractice dan
dari sudut pandang hukum disebut
legal malpractice. Setiap malpraktik
yuridik sudah pasti malpraktik etik,
tetapi tidak semua malpraktik etika
merupakan malpraktik yuridik.
Kesalahan atau kelalaian dalam
praktik kebidanan sering dimaknai
sama. Sebenarnya ada perbedaan.
Kesalahan berarti ada unsur kesen-
gajaan sedangkan kelalaian berarti
tidak ada unsur kesengajaan. Dise-
but kesalahan atau kelalaian apa-
bila menimbulkan kerugian. Tanpa
kerugian tidak ada ganti rugi dan

13
tanpa kesalahan atau kelalaian ti-
dak ada ganti rugi.
Untuk lebih memperdalam pe-
mahaman, terlebih dahulu marilah
kita pelajari tentang pengertiannya.
Pengertian
Malpraktik etik adalah bidan
melakukan tindakan yang ber-
tentangan dengan etika kebidanan.
Sedangkan etika bidan merupakan
seperangkat standar etis, prinsip,a-
turan, dan norma yang berlaku.
Menurut Albert R.Jonsen dkk,
empat hal yang harus dipergunakan
sebagai pedoman bagi tenaga kes-
ehatan seperti dokter/bidan untuk
mengambil keputusan yang dapat
dipertanggungjawabkan secara etis
dan moral adalah berikut ini :
1. Menentukan indikasi medisnya
2. Mengetahui apa yang menjadi
pilihan pasien untuk dihormati
3. Mempertimbangkan dampak
tindakan yang akan dilakukan
terhadap mutu pelayanan ke-
hidupan pasien.
4. Mempertimbangkan hal – hal
konstekstual yang terkait den-
gan kondisi pasien, misalnya :
aspek sosial, ekonomi, hukum,
budaya dan sebagainya.
Legal malpractice
Legal malpractice masih dibagi
menjadi tiga kategori sesuai bidang
hukum yang dilanggar :
a. criminal malpractice (malprak-
tik pidana)
b. civil malpractice (malpraktik
perdata)
c. administrative malpractice (ing-
kar janji)
Criminal malpractice (malpraktik
pidana )
Malpratik pidana terjadi apabila
pasien meninggal dunia atau men-
galami cacat akibat dokter atau
bidan lainnya kurang hati – hati
atau kurang cermat dalam melaku-
kan upaya penyembuhan terhadap
pasien yang meninggal dunia atau
cacat tersebut. Suatu perbuatan
dapat dikategorikan Criminal mal-
praktice yaitu : pertama, perbuatan
tersebut (baik positive act mau-
pun negative act ) harus merupa-
kan perbuatan tercela (actus reus):
kedua dilakukan dengan sikap ba-
tin yang salah (means rea), yaitu
berupa kesengajaan (intensional),
kecerobohan (recleness), atau keal-
paan (negligence).

14
Selamat anda telah selesai mengi-
kuti kegiatan belajar 1. Setelah mengi-
kuti pembelajaran maka dapat kita
simpulkan :
Hukum adalah himpunan peraturan
yang bersifat memaksa, berisi perintah,
larangan atau izin untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu, guna mengatur
tata tertib masyarakat. Hukum bertu-
juan untuk mewujudkan apa TES FOR-
MATIF
1. yang berguna atau berfaedah
bagi orang, yakni mewujudkan
kebahagiaan sebanyak – banyak-
nya.
2. Hukum kesehatan meliputi semua
ketentuan hukum yang langsung
berhubungan dengan pemeli-
haraan kesehatan dan penera-
pan dari hukum perdata, hukum
pidana, dan hukum administratif.
dalam hubungan tersebut pula
pedoman internasional, hukum
kebiasaan, dan juga yurisprudensi
berkaitan dengan pemeliharaan
kesehatan, hukum otonom, ilmu,
dan literatur menjadi sumber hu-
kum kesehatan. “
3. Malpraktikmenurut arti hara-
fiahnya adalah “ pelaksanaan
atau tindakan yang salah “. Kes-
alahan dari sudut pandang etika
disebut ethical malpractice dan
dari sudut pandang hukum dise-
but legal malpractice.
Rangkuman

15
Test Formatif
Jawablah pertanyaaan dibawah ini dengan melingkari salah satu pilihan jawaban
yang anda anggap paling benar
1. Himpunan peraturan yang bersifat memaksa, berisi perintah, larangan
atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, guna mengatur tata
tertib masyarakat.
a. Norma
b. Etika
c. Hukum
d. Peraturan
e. Undang - undang
2. Merupakan sumber hukum formal.
a. Sosial kontrol
b. Traktat
c. Sosial inter action
d. Sosial Enginering
e. Hak asasi manusia
3. Keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spriritual, maupun sosial yang me-
mungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekono-
mis.
a. Produktif
b. sehat
c. Sakit

16
d. Kesehatan
e. Normal
4. Konsep hukum pemeliharaan kesehatan tidak tumbuh dengan sendirinya,
melainkan berakar dari hak asasi berikut ini :
a. The right to health care
b. To self determination
c. The information
d. Right Health
e. Health care
5. Semua ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan pemeli-
haraan kesehatan dan penerapan dari hukum perdata, hukum pidana, dan
hukum administratif . Merupakan pernyataan hukum kesehatan menurut....
a. The United Nations Universal Declaration of Human Right 1948
b. The United Nation International Concention Civil and Political Rights
1966.
c. Declaration of human right
d. Political right
e. Leemen
6. Standar profesi bidan diatur oleh....
a. Kepmenkes RI No.369/Menkes/SK/III/2007.
b. Kepmenkes RI No.1464/Menkes/SK/X/2010
c. Permenkes RI No.369/Menkes/SK/VII/2007
d. Undang – undang No.32 Tahun 1992
e. Undang – undang No. 36 Tahun 2009
7. Ketika pasien datang ke tempat praktik bidan untuk mendapatkan pe-
layanan kebidanan, maka perikatan yang terjadi antara pasien dan bidan

17
yaitu.....
a. Perikatan hak
b. Perikatan kewajiban
c. Perikatan hukum
d. Perikatan hasil
e. Perikatan Ikhtiar
8. Ikatan antara satu orang dengan orang lain atau lebih, yang selalu menim-
bulkan hak dan kewajiban timbal balik.
a. Hukum
b. Perjanjian
c. Kesepakatan
d. Ikatan
e. Perikatan
9. Bidan atau rumah sakit tidak dibenahi kewajiban untuk mewujudkan hasil
berupa kesembuhan, melainkan hanya dibebani kewajiban melakukan up-
aya benar dan sesuai standar.
a. Perikatan hak
b. Perikatan kewajiban
c. Perikatan ikhtiar
d. Perikatan hasil
e. Perikatan hukum
10. Suatu perbuatan dikategorikan Criminal malpraktice apabila :
a. Merupakan perbuatan tercela
b. Berupa kesengajaan (intensional),
c. Kecerobohan (recleness)

18
d. Kealpaan (negligence).
e. Benar semua
Cocokkanlah jawaban Saudari dengan kunci jawaban tes formatif yang ter-
dapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Saudari yang benar, kemu-
dian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda
terhadap materi kegiatan belajar.
Rumus:
Jumlah jawaban Anda yang benar
Tingkat Penguasaan =  ----------------------------------------------- X 100
10
Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:
90 – 100 % = Baik sekali
80 – 89 % = Baik
70 – 79 %  = Cukup
< 70 % = Kurang
Jika tingkat penguasaan Saudari kurang dari 70% silahkan pelajari kembali ke-
giatan belajar 1 ini sampai anda betul-betul menguasai isi dari materi kegia-
tan belajar 1. Jika tingkat penguasaan Saudari telah 70% atau lebih, selamat.
Berarti Saudari telah menguasai seluruh kegiatan belajar ini. Silahkan Saudari
lanjutkan ke modul selanjutnya.

19
Untuk lebih memperdalam pemahaman anda tentang Pokok bahasan ini maka
Lakukanlah kajian tentang masalah hukum yang pernah dialami bidan. Kasus
dapat diambil dari kejadian yang dimuat media massa atau yang ada di daerah
anda sendiri.
Sistematika penulisan sesuai dengan petunjuk praktek pada modul 4b. Se-
lamat mengerjakan.....
Tugas

20
Standar Praktek Kebidanan
Kegiatan Belajar II
1. Menjelaskan tentang pengertian stan-
dar praktek kebidanan
2. Menjelaskan tentang standar praktek
kebidanan
TUJUAN
Pembelajaran Khusus
1. Praktik kebidanan
2. Standar I - IX
POKOK
Materi
Setelahmempelajarikegiatanbelajar
ini Anda diharapkan mampu menganalisis,
mempraktekkan keterampilan memilah dan
berkomunikasi dalam praktek kebidanan.
TUJUAN
Pembelajaran Umum

21
Sebelum kita membahas ten-
tang standar praktek kebidanan
marilah kita lihat tentang pengertian –
pengertian dasarnya :
Pengertian
Standar adalah ukuran atau parame-
ter yang digunakan sebagai dasar un-
tuk menilai tingkat kualitas yang telah
disepakati dan mampu dicapai dengan
ukuran yang telah ditetapkan.
Praktik kebidanan adalah implementa-
si dari ilmu kebidanan oleh bidan yang
bersifat otonom, kepada perempuan,
keluarga, dan komunitasnya, didasari
etika dan kode etik bidan.
Penentuan standar profesi selalu ber-
kaitan erat dengan situasi dan kondisi
dari tempat standar profesi itu berlaku.
Sebagai tenaga kesehatan yang pro-
fesional maka bidan dalam melaku-
kan tugasnya wajib memenuhi standar
profesi sesuai dengan apa yang din-
yatakan dalam UU No. 23/92 Tentang
kesehatan, bahwa tenaga kesehatan
dalam melakukan tugasnya berkewa-
jiban untuk mematuhi standar profesi
dan menghormati hak pasien.
Menurut pasal 53 UU No.23/92
Standar profesi adalah pedoman yang
harus dipergunakan sebagai petun-
juk dalam menjalankan profesi secara
baik. Menurut Chandrawila dalam
menjalankan profesinya seorang tena-
ga kesehatan perlu berpegang pada
tiga ukuran umum yaitu :
1. Kewenangan
2. Kemampuan rata – rata
3. Ketelitian yang umum
Kewenangan bidan diatur dalam Per-
menkes No.1464/Menkes/PER/X/2010
tentang ijin dan penyelenggaraan
praktik bidan. Bidan dalam menjalank-
an praktik berwenang untuk memberi-
kan pelayanan yang meliputi pelayanan
kesehatan ibu, pelayanan kesehatan
anak, pelayanan kesehatan reproduksi
perempuan dan keluarga berencana.
Dalam menjalankan kewenangan yang
diberikan, bidan harus:
a. Melaksanakan tugas kewenan-
gan sesuai standar profesi
Uraian Materi

22
b. Memiliki keterampilan dan ke-
mampuan untuk tindakan yang
dilakukan
c. Mematuhi dan melaksanakan
protap yang berlaku di
wilayahnya
d. Bertanggungjawab atas pe-
layanan yang diberikan dan be-
rupaya secara optimal dengan
mengutamakan keselamatan
ibu dan atau janin.
Kewenangan seorang tenaga kes-
ehatan adalah kewenangan hukum
yang dipunyai oleh seorang tenaga
kesehatan untuk melaksanakan peker-
jaannya. Kewenangan ini memberikan
hak kepada tenaga kesehatan untuk
bekerja sesuai dengan bidangnya. Ke-
wenangan adalah kemampuan untuk
mempengaruhi pihak lain yang disah-
kan oleh yang berhak mensahkan.
Menurut chandrawila kemampuan
rata – rata adalah kemampuan mini-
mal yang harus dipunyai oleh seorang
tenaga kesehatan dalam melakukan
pekerjaannya dan ukuran dari kemam-
puan rata –rata seorang tenaga kese-
hatan adalah kemampuan yang diukur
dengan kemampuan dari tenaga kese-
hatan lainnya yang mempunyai keahl-
ian di bidang yang sama, pengalaman
yang sama dan di tempat yang sama.
Ukuran ketelitian adalah ketelitian
yang umum dari setiap tenaga keseha-
tan dalam melaksanakan pekerjaannya
sebagai profesional. Ketelitiannya ti-
dak diukur secara ekstrim, tetapi yang
umum dilakukan oleh para tenaga
kesehatan dengan bidang keahlian di
bidang yang sama, pengalaman yang
sama dan ditempat yang sama.
Standar praktik kebidanan dibuat
dan disusun oleh Organisasi profesi
bidan (PP IBI) berdasarkan kompeten-
si inti bidan, dimana kompetensi ini
lahir sebagai bukti bahwa bidan telah
menguasai pengetahuan, keterampilan
dan sikap minimal yang harus dimiliki
bidan sebagai hasil belajar dalam pen-
didikan.
Berikut ini adalah Standar Prak-
tik Kebidanan yang ditetapkan oleh
Pimpinan Pusat Ikatan Bidan Indonesia
(IBI).
STANDAR PRAKTIK BIDAN
A. Standar I : Metode Asuhan
Asuhan kebidanan dilaksanakan
dengan metode manajemen asuhan
kebidanan dengan langkah : Peng-
umpulan data dan analisis data,
penentuan diagnosa perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi dan doku-
mentasi.
Definisi operasional :

23
1. Adanya format manajemen ke-
bidanan yang sudah terdaftar
pada catatan medis
2. Format manajemen kebidanan
terdiri dari : format pengumpu-
lan data, rencana format penga-
wasan resume dan tindak lanjut
catatan kegiatan dan evaluasi.
Berikutnya standar 2 yaitu pengka-
jian, sebagai berikut :
B. Standar II : Pengkajian
Pengumpulan data tentang sta-
tus kesehatan klien dilakukan secara
sistematis dan berkesinambungan.
Data yang diperoleh dicatat dan di-
analisis.
Definisi operasional :
1. Ada format pengumpulan data
2. Pengumpulan data dilakukan
secara sistematis, terfokus,yang
meliputi data :
a. Demografi identitas klien
b. Riwayat penyakit terdahulu
c. Riwayat kesehatan reproduk-
si
d. Keadaan sehat saat ini terma-
suk kesehatan reproduksi
e. analisis data
3. Data dikumpulkan dari
a. Klien/pasien, keluarga dan
sumber lain
b. Tenaga kesehatan
c. Individu dalam lingkungan
terdekat
4. Data diperoleh dengan cara :
a. Wawancara
b. Observasi
c. Pemeriksaan fisik
d. Pemeriksaan penunjang
C. Standar III : Diagnosa Kebidanan
Diagnosa kebidanan dirumuskan
berdasarkan analisis data yang telah
dikumpulkan.
Definisi Operasional :

24
1. Diagnosa kebidanan dibuat
sesuai dengan kesenjangan yang
dihadapi oleh klien / suatu keadaan
psikologis yang ada pada tindakan
kebidanan sesuai dengan we-
wenang bidan dan kebutuhan klien
2. Diagnosa kebidanan dirumuskan
dengan padat, jelas sistematis men-
garah pada asuhan kebidanan yang
diperlukan oleh klien
D. Standar IV : Rencana Asuhan
Rencana Asuhan kebidanan dibuat
berdasarkan diagnosa kebidanan
1. Ada format rencana asuhan ke-
bidanan
2. Format rencana asuhan ke-
bidanan terdiri dari diagnosa, ren-
cana tindakan dan evaluasi
E. Standar V : Tindakan
Tindakan kebidanan dilak-
sanakan berdasarkan rencana dan
perkembangan keadaan klien :
tindakan kebidanan dilanjutkan
dengan evaluasi keadaan klien
1. Ada format tindakan kebidanan
dan evaluasi
2. Format tindakan kebidanan terdi-
ri dari tindakan dan evaluasi
3. Tindakan kebidanan dilak-
sanakan sesuai dengan rencana dan
perkembangan klien
4. Tindakan kebidanan dilaksanakan
sesuai dengan prosedur tetap dan
wewenang bidan atau tugas kolab-
orasi
5. Tindakan kebidanan dilaksanakan
dengan menerapkan kode etik
kebidanan etika kebidanan ser-
ta mempertimbangkan hak klien
aman dan nyaman
6. Seluruh tindakan kebidanan
dicatat pada format yang telah
tersedia
F. Standar VI : Partisipasi Klien
Tindakan kebidanan dilaksanakan
bersama-sama/partisipasi klien dan
keluarga dalam rangka peningka-
tan pemeliharaan dan pemulihan
kesehatan
1. Klien/keluarga mendapatkan
informasi tentang :
• status kesehatan saat ini
• rencana tindakan yang akan
dilaksanakan
• peranana klien/keluarga dalam
tindakan kebidanan
• peranan petugas kesehatan
dalam tindakan kebidanan
• sumber-sumber yang dapat
dimanfaatkan

25
2. Klien dan keluarga bersama-sa-
ma dengan petugas melaksanakan
tindakan kegiatan
G. Standar VII : Pengawasan
Monitor/pengawasan terhadap
klien dilaksanakan secara terus me-
nerus dengan tujuan untuk menge-
tahui perkembangan klien
Difinisi Operasional :
1. Adanya format pengawasan klien
2. Pengawasan dilaksanakan se-
cara terus menerus sitematis untuk
mengetahui keadaan perkemban-
gan klien
3. Pengawasan yang dilaksanakan
selalu dicatat pada catatan yang
telah disediakan
H. Standar VIII : Evaluasi
Evaluasi asuhan kebidanan dilak-
sanakan terus menerus seiring
dengan tindakan kebidanan yang
dilaksanakan dan evaluasi dari ren-
cana yang telah dirumuskan.
1. Evaluasi dilaksanakan setelah
dilaksanakan tindakan kebidanan.
Klien sesuai dengan standar uku-
ran yang telah ditetapkan
2. Evaluasi dilaksanakan untuk
mengukur rencana yang telah diru-
muskan
3. Hasil evaluasi dicatat pada for-
mat yang telah disediakan
I. Standar IX : Dokumentasi
Asuhan kebidanan didokumenta-
sikan sesuai dengan standar do-
kumentasi asuhan kebidanan yang
diberikan.
1. Dokumentasi dilaksanakan untuk
disetiap langkah manajemen ke-
bidanan
2. Dokumentasi dilaksanakan secara
jujur sistimatis jelas dan ada yang
bertanggung jawab
3. Dokumentasi merupakan buk-
ti legal dari pelaksanaan asuhan
kebidanan

26
a. Standar adalah ukuran atau
parameter yang digunakan se-
bagai dasar untuk menilai ting-
kat kualitas yang telah disepa-
kati dan mampu dicapai dengan
ukuran yang telah ditetapkan.
Sebagai tenaga kesehatan
profesional maka bidan harus
bekerja sesuai dengan standar
profesi.
b. Dalam menjalankan profesinya
seorang tenaga kesehatan per-
lu berpegang pada tiga ukuran
umum yaitu :Kewenangan , Ke-
mampuan rata – rata dan Kete-
litian yang umum.
c. Standar praktik kebidanan dib-
uat dan disusun oleh Organisasi
profesi bidan (PP IBI) berdasar-
kan kompetensi inti bidan .
Standar Praktek Kebidanan ter-
diri dari IX standar.
Rangkuman

27
1. Pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan
profesi secara baik .
a. Standar
b. Praktik kebidanan
c. Standar profesi
d. Kode etik
e. Legal aspek
2. Kewenangan bidan diatur dalam ......
a. Kepmenkes RI No.369/Menkes/SK/III/2007.
b. Kepmenkes RI No.1464/Menkes/SK/X/2010
c. Permenkes RI No.369/Menkes/SK/VII/2007
d. Undang – undang No.32 Tahun 1992
e. Undang – undang No. 36 Tahun 2009
3. Kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain yang disahkan oleh yang ber-
hak mensahkan.
a. Kewenangan
b. Ketelitian
c. Kemampuan
Test Formatif

28
d. Pengaruh
e. Kewajiban
4. Analisis data.
a. Standar I
b. Standar II
c. Standar III
d. Standar IV
e. Standar V
5. Hal ini dibuat berdasarkan diagnosa kebidanan , terdiri dari diagnosa, ren-
cana tindakan dan evaluasi....
a. Metode asuhan
b. Pengkajian
c. Diagnosa kebidanan
d. Rencana asuhan
e. Implementasi
6. Merupakan bukti legal dari pelaksanaan asuhan kebidanan.
a. Standar V
b. Standar VI
c. Standar VII
d. Standar VIII
e. Standar IX

29
7. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengukur rencana yang telah dirumuskan .
a. Standar V
b. Standar VI
c. Standar VII
d. Standar VIII
e. Standar IX
8. Dilaksanakan secara terus menerus sistematis untuk mengetahui keadaan
perkembangan klien, selalu dicatat pada catatan yang telah disediakan.
a. Standar V
b. Standar VI
c. Standar VII
d. Standar VIII
e. Standar IX
9. Standar I
a. Metode asuhan
b. Pengkajian
d. Rencana asuhan
e. Implementasi
10. Standar V
a. Metode asuhan
b. Pengkajian

30
d. Rencana asuhan
e. Tindakan
Rumus:
10
80 – 89 % = Baik
70 – 79 %  = Cukup
< 70 % = Kurang

31
Jika Anda seorang bidan yang ditugaskan di daerah terpencil dengan jarak yang
cukup jauh ke pusat rujukan dan menemukan kasus ibu yang mengalami perdar-
ahan karena plasenta previa. Apa yang akan anda lakukan berkaitan dengan stan-
dar praktek kebidanan yang anda pelajari!
Buatlah pendapat anda dan susun dalam bentuk makalah sesuai acuan dalam
modul 4b
Tugas

32
Standar Pelayanan Kebidanan
Kegiatan Belajar III
1. Menyimpulkan definisi
2. Menyimpulkan manfaat
3. Menyimpulkan format
TUJUAN
Pembelajaran Khusus
1. Definisi
2. Manfaat
3. Format
4. Dasar hukum
5. Standar pelayanan kebidanan
POKOK
Materi
Setelah mempelajari kegiatan
belajar ini Anda diharapkan mampu
menyimpulkan dan mempraktekkan
standar pelayanan kebidanan.
TUJUAN
Pembelajaran Umum

33
Kasus :
Seorang perempuan datang ke tempat
praktek bidan bermaksud memerik-
sakan kehamilannya. Bidan kemudian
melakukan pemeriksaan, karena ter-
buru – buru bidan tidak cuci tangan
terlebih dahulu. Ia juga langsung saja
memeriksa tanpa melakukan pengkaji-
an data lebih dulu.
Berdasarkan kasus diatas, sekarang
kemukakan pendapat anda pada titik –
titik dibawah ini apakah bidan tersebut
sudah sesuai standar.
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Untuk lebih jelasnya mari kita lihat
uraian tentang standar pelayanan ke-
bidanan beikut ini :
A. DEFINISI
Standar Pelayanan Kebidanan (SPK)
adalah rumusan tentang penampi-
lan atau nilai diinginkan yang mam-
pu dicapai, berkaitan dengan pa-
rameter yang telah ditetapkan yaitu
standar pelayanan kebidanan yang
menjadi tanggung jawab profesi
bidan dalam sistem pelayanan yang
bertujuan untuk meningkatan kes-
ehatan ibu dan anak dalam rangka
mewujudkan kesehatan keluarga
dan masyarakat.
B. MANFAAT
Apa saja manfaat standar pe-
layanan ?
Standar pelayanan kebidanan mempu-
nyai beberapa manfaat sebagai beri-
kut:
1. Standar pelayanan berguna dalam
penerapan norma tingkat kinerja
yang diperlukan untuk mencapai
hasil yang diinginkan
2. Melindungi masyarakat
3. Sebagai pelaksanaan, pemeliha-
raan, dan penelitian kualitas pe-
layanan
4. Untuk menentukan kompetisi yang
diperlukan bidan dalam men-
jalankan praktek sehari-hari.
5. Sebagai dasar untuk menilai pe-
Uraian Materi

34
layanan, menyusun rencana pela-
tihan dan pengembangan pendi-
dikan.
C. FORMAT
Dalam membahas tiap standar pe-
layanan kebidanan digunakan for-
mat bahasan sebagai berikut:
1. Tujuan merupakan tujuan standar
2. Pernyataan standar berisi per-
nyataan tentang pelayanan ke-
bidanan yang dilakukan, dengan
penjelasan tingkat kompetensi
yang diharapkan.
3. Hasil yang akan dicapai oleh
pelayanan yang diberikan dan
dinyatakan dalam bentuk yang
dapat diatur.
4. Perasyarat yang diperlukan (mis-
alnya, alat, obat, ketrampilan)
agar pelaksana pelayanan dapat
menerapkan standar.
5. Proses yang berisi langkah-lang-
kah pokok yang perlu diikuti un-
tuk penerapan standar
D. DASAR HUKUM
Apa saja yang menjadi Dasar hukum
penerapan SPK ?
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Cocokan jawban anda dengan
uraian di bawah ini
1. Undang-undang kesehatan No-
mor 23 tahun 1992
Menurut Undang-Undang Kese-
hatan Nomer 23 tahum 1992 ke-
wajiban tenaga kesehatan adalah
mematuhi standar profesi tenaga
kesehatan, menghormati hak pa-
sien, menjaga kerahasiaan identi-
tas dan kesehatan pasien, mem-
berikan informasi dan meminta
persetujuan (Informed consent),
dan membuat serta memeliha-
ra rekam medik.Standar pro-
fesi tenaga kesehatan adalah
pedoman yang harus dipergu-
nakan oleh tenaga kesehatan
sebagai petunjuk dalam men-
jalankan profesinya secara baik.
Hak tenaga kesehatan adalah
memperoleh perlindungan hu-
kum melakukan tugasnya sesuai
dengan profesi tenaga kesehatan
serta mendapat penghargaan.
2. Pertemuan Program Safe Moth-
erhood dari negara-negara di
wilayah SEARO/Asia tenggara ta-
hun 1995 tentang SPK
Pada pertemuan ini disepaka-
ti bahwa kualitas pelayanan ke-
bidanan yang diberikan kepada
setiap ibu yang memerlukannya

35
perlu diupayakan agar memenuhi
standar tertentu agar aman dan
efektif. Sebagai tindak lanjutnya,
WHO SEARO mengembangkan
Standar Pelayanan Kebidanan.
Standar ini kemudian diadapta-
sikan untuk pemakaian di Indo-
nesia, khususnya untuk tingkat
pelayanan dasar, sebagai acuan
pelayanan di tingkat masyarakat.
Standar ini diberlakukan bagi
semua pelaksana kebidanan.
3. Keputusan Mentri Kesehatan RI
Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002
tentang registrasi dan praktek
bidan. Pada BAB I yaitu tentang
KETENTUAN UMUM pasal 1 ayat
6 yang berbunyi Standar profe-
si adalah pedoman yang harus
dipergunakan sebagai petunjuk
dalam melaksanakan profesi se-
cara baik.
Pelayanan kebidanan yang ber-
mutu adalah pelayanan ke-
bidanan yang dapat memuaskan
setiap pemakai jasa pelayanan
kebidanan serta penyelengga-
raannya sesuai kode etik dan
standar pelayanan pofesi yang
telah ditetapkan. Standar profesi
pada dasarnya merupakan kes-
epakatan antar anggota profesi
sendiri, sehingga bersifat wajib
menjadi pedoman dalam pelak-
sanaan setiap kegiatan profesi
E. STANDAR PRAKTEK KEBIDANAN
Standar Pelayanan Kebidananan terdiri
dari 24 Standar, meliputi :
1. Standar Pelayanan Umum (2 stan-
dar)
Standar 1: Persiapan untuk Ke-
hidupan Keluarga Sehat
Bidan memberikan penyuluhan dan
nasehat kepada perorangan, keluar-
ga dan masyarakat terhadap segala
hal yang berkaitan dengan kehami-
lan, termasuk penyuluhan keseha-

36
tan umum, gizi, keluarga berencana,
kesiapan dalam menghadapi ke-
hamilan dan menjadi calon orang
tua, menghindari kebiasaan yang ti-
dak baik dan mendukung kebiasaan
yang baik.
Standar 2: Pencatatan dan Pelapo-
ran
Bidan melakukan pencatatan semua
kegiatan yang dilakukannya, yaitu
registrasi.Semuaibuhamildiwilayah
kerja, rincian pelayanan yang diber-
ikan kepada setiap ibu hamil/bersa-
lin/nifas dan bayi baru lahir, semua
kunjungan rumah dan penyuluhan
kepada masyarakat. Di samping itu
bidan hendaknya mengikutsertakan
kader untuk mencatat semua ibu
hamil dan meninjau upaya mas-
yarakat yang berkaitan dengan ibu
hamil dan bayi baru lahir. Bidan
meninjau secara teratur catatan
tersebut untuk menilai kinerja dan
penyusunan rencana kegiatan untuk
meningkatkan pelayanannya.
2. Standar Pelayanan Antenatal (6
standar)
Standar 3 : Identifikasi Ibu Hamil
Bidan melakukan kunjungan rumah
dan berinteraksi dengan masyarakat
secara berkala untuk memberikan
penyuluhan dan memotivasi ibu,
suami, dan anggota keluarganya
agar mendorong ibu untuk memer-
iksakan kehamilannya sejak dini dan
secara teratur
Standar 4 : Pemeriksaan dan Pe-
mantauan Antenatal
Bidan memberikan sedikitnya 4x pe-
layanan antenatal. Pemeriksaan me-
liput anamnesis dan pemantauan ibu
janin dengan seksama untuk menilai
apakah perkembangan berlangsung
normal. Bidan juga harus mengenali
kehamilan risti/ kelainan, khususnya
anemia, kurang gizi, hipertensi, PMS,
infeksi HIV, memberikan pelayanan
imunisasi, nasehat dan penyuluhan
kesehatan serta tugas terkait lainn-
ya yang diberikan oleh puskesmas.
Mereka harus mencatat data yang
tepat pada setiap kunjungan. Bila
ditemukan kelainan, mereka harus
mampu mengambil tindakan yang
diperlukan dan merujuknya untuk
tindakan selanjutnya.
Standar 5 : Palpasi dan Abdominal
Bidan melakukan pemeriksaan ab-
dominal dan melakukan palpasi
untuk memperkirakan usia kehami-
lan; serta bila kehamilan bertambah
memeriksa posisi, bagian terendah

37
janin dan masuknya kepala janin
kedalam rongga panggul, untuk
mencari kelainan dan melakukan ru-
jukan tepat waktu.
Standar 6 : Pengelolaan Anemia
pada Kehamilan
Bidan melakukan tindakan pence-
gahan, penemuan, penanganan dan
rujukan semua kasus anemia pada
kehamilan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Standar 7 : Pengelolaan Dini Hi-
pertensi pada Kehamilan
Bidan menemukan secara dini se-
tiap kenaikan tekanan darah pada
kehamilan dan mengenal tanda ser-
ta gejala preeklampsia lainnya, serta
mengambil tindakan yang tepat dan
merujuknya.
Standar 8 : Persiapan Persalinan
Bidan memberikan saran yang te-
pat kepada ibu hamil, suami serta
keluarganya pada trimester ketiga,
untu memastikan bahwa persiapan
persalinan yang bersih dan aman
serta suasana yang menyenangkan
akan direncanakan dengan baik, di-
samping persiapan transportasi dan
biaya untuk merujuk, bila tiba-ti-
ba terjadi keadaan gawat darurat.
Bidan hendaknya melakukan kun-
jungan rumah untuk hal ini.
3. Standar Pertolongan Persalinan (4
standar)
Standar 9 : Asuhan Persalinan Kala I
Bidan menilai secara tepat bahwa
persalian sudah mulai, kemudian
memberikan asuhan dan peman-
tauan yang memadai, dengan mem-
perhatikan kebutuhan klien, selama
proses persalinan berlangsung.
Standar 10 : Persalinan Kala II yang
Aman
Bidan melakukan pertolongan per-
salinan yang aman, dengan sikap
sopan dan penghargaan terhadap
klien serta memperhatikan tradisi
setempat
Standar 11 : Penatalaksanaan Aktif
Persalinan Kala III
Bidan melakukan penegangan tali

38
pusat dengan benar untuk mem-
bantu pengeluaran plasenta dan se-
laput ketuban secara lengkap
Standar 12 : Penanganan Kala II
dengan Gawat Janin melalui Episi-
otomi
Bidan mengenali secara tepat tan-
da-tanda gawat janin pada kala II
yang lama, dan segera melakukan
episiotomi dengan aman untuk
memperlancar persalinan, diikuti
dengan penjahitan perineum.
4. Standar Pelayanan Nifas (3 standar)
Standar 13 : Perawatan Bayi Baru La-
hir
Bidan memeriksa dan menilai bayi
baru lahir untuk memastikan per-
nafasan spontan mencegah hipok-
sia sekunder, menemukan kelainan,
dan melakukan tindakan atau meru-
juk sesuai dengan kebutuhan. Bidan
juga harus mencegah atau menan-
gani hipotermia.
Standar 14 :Penanganan pada Dua
Jam Pertama Setelah Persalinan
Bidan melakukan pemantauan ibu
dan bayi terhadap terjadinya komp-
likasi dalam dua jam setelah persali-
nan, serta melakukan tindakan yang
diperlukan. Di samping itu, bidan
memberikan penjelasan tentang
hal-hal yang mempercepat pulihnya
kesehatan ibu, dan membantu ibu
untuk memulai pemberian ASI.
Standar 15 :Pelayanan bagi Ibu dan
Bayi pada Masa Nifas
Bidan memberikan pelayanan sela-
ma masa nifas melalui kunjungan
rumah pada hari ketiga, minggu
kedua dan minggu keenam setelah
persalinan, untuk membantu pros-
es pemulihan ibu dan bayi melalui
penanganan tali pusat yang benar,
penemuan dini penanganan atau
rujukan komplikasi yang mungkin
terjadi pada masa nifas, serta mem-
berikan penjelasan tentang keseha-
tan secara umum, kebersihan pero-
rangan, makanan bergizi, perawatan
bayi baru lahir, pemberian ASI, imu-
nisasi dan KB.
5. Standar Penanganan Kegawatdaru-
ratan Obstetri-Neonatal (9 standar)
Standar 16 : Penanganan Perdarah-
an dalam Kehamilan pada Trimester
III
Bidan mengenali secara tepat tan-
da dan gejala perdarahan pada ke-
hamilan, serta melakukan pertolon-
gan pertama dan merujuknya.
Standar 17 : Penanganan Kegawatan
dan Eklampsia
Bidan mengenali secara tepat tanda
dan gejala eklampsia mengancam,
serta merujuk dan/atau memberi-

39
kan pertolongan pertama
Standar 18 : Penanganan Kegawatan
pada Partus Lama/Macet
Bidan mengenali secara tepat tanda
dan gejala partus lama/macet serta
melakukan penanganan yang me-
madai dan tepat waktu atau meru-
juknya
Standar 19 : Persalinan dengan
Penggunaan Vakum Ekstraktor
Bidan mengenali kapan diperlu-
kan ekstraksi vakum, melakukann-
ya dengan benar dalam memberi-
kan pertolongan persalinan dengan
memastikan keamanannya bagi ibu
dan janin/bayinya.
Standar 20 : Penanganan Retensio
Plasenta
Bidan mampu mengenali retensio
plasenta, dan memberikan perto-
longan pertama termasuk plasenta
manualdan penanganan perdarah-
an, sesuai dengan kebutuhan.
an Post Partum Primer
Bidan mampu mengenali perdara-
han yang berlebihan dalam 24 jam
pertama setelah persalinan (perda-
rahan post partum primer) dan
segera melakukan pertolongan per-
tama untuk mengendalikan perdar-
ahan.
an Post Partum Sekunder
Bidan mampu mengenali secara
tepat dan dini tanda serta gejala
perdarahan post partum sekunder,
dan melakukan pertolongan per-
tama untuk penyelamatan jiwa ibu,
atau merujuknya.
Standar 23 : Penanganan Sepsis Pu-
erperalis
Bidan mampu mengamati secara te-
pat tanda dan gejala sepsis puerper-
alis, serta melakukan pertolongan
pertama atau merujuknya.
Standar 24 : Penanganan Asfiksia
Neonatorum
Bidan mampu mengenali dengan
tepat bayi baru lahir dengan asfiksia,
serta melakukan resusitasi, mengu-
sahakan bantuan medis yang diper-
lukan dan memberikan perawatan
lanjutan.

40
SPK merupakan rumusan tentang
penampilan atau nilai diinginkan yang
mampu dicapai, berkaitan dengan pa-
rameter yang telah ditetapkan yaitu
standar pelayanan kebidanan yang
menjadi tanggung jawab profesi bidan
dalam sistem pelayanan.Standar Pe-
layanan Kebidananan terdiri dari 24
Standar.
Rangkuman

41
1. Bukan manfaat SPK :
a. Standar pelayanan berguna dalam penerapan norma tingkat kinerja yang
diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
b. Melindungi petugas kesehatan
c. Sebagai pelaksanaan, pemeliharaan, dan penelitian kualitas pelayanan
d. Untuk menentukan kompetisi yang diperlukan bidan dalam menjalankan
praktek sehari-hari.
e. Sebagai dasar untuk menilai pelayanan, menyusun rencana pelatihan dan
pengembangan pendidikan.
2. Format bahasan SPK, kecuali :
a. Tujuan merupakan tujuan pelayanan kesehatan yang diberikan
b. Pernyataan standar berisi pernyataan tentang pelayanan kebidanan yang
dilakukan, dengan penjelasan tingkat kompetensi yang diharapkan.
c. Hasil yang akan dicapai oleh pelayanan yang diberikan dan dinyatakan da-
lam bentuk yang dapat diatur.
d. Perasyarat yang diperlukan (misalnya, alat, obat, ketrampilan) agar pelaksa-
na pelayanan dapat menerapkan standar.
e. Proses yang berisi langkah-langkah pokok yang perlu diikuti untuk penera-
pan standar
3. Dasar hukum penerapan SPK, kecuali :
Test Formatif

42
a. Permenkes No 900/MENKES
b. Undang-undang kesehatan Nomor 23 tahun 1992
c. Pertemuan Program Safe Motherhood dari negara-negara di wilayah SEA-
RO/Asia tenggara tahun 1995
d. Keputusan Mentri Kesehatan RI Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002
e. Permenkes No. 1464/MENKES/X/2010
4. Bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat se-
cara berkala untuk memberikan penyuluhan dan memotivasi ibu, suami, dan
anggota keluarganya agar mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilannya
sejak dini dan secara teratur merupakan isi pernyataan standar :
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
e. 7
5. Standar 16 membahas tentang :
a. Persiapan kehamilan
b. Penanganan Retensio plasenta
c. Penanganan Perdarahan Kehamilan Trimester I
d. Penanganan Perdarahan Kehamilan Trimester III
e. Resusitasi Neonatus
6. Penanganan kegawatan pada eklampsia adalah bahasan standar :
a. 15

43
b. 16
c. 17
d. 18
e. 19
7. Bidan melakukan palpasi abdominal adalah bahasan standar no :
a. 4
b. 5
c. 6
d. 7
e. 8
8. Bahasan standar 20 yaitu :
a. Penanganan Retensio plasenta
b. Penanganan sepsis puerperalis
c. Penanganan anemia dalam kehamilan
d. Pencatatan dan pelaporan
e. Penanganan pada partus lama
9. Penanganan sepsis puerperalis dibahas pada standar :
a. 20
b. 21
c. 22
d. 23

44
e. 24
10. Penanganan perdarahan post partum primer dibahas pada standar :
a. 20
b. 21
c. 22
d. 23
e. 24
f.
Rumus:
10
80 – 89 % = Baik
70 – 79 %  = Cukup
< 70 % = Kurang

45
Lakukanlah kajian tentang ketidaksesuaian pelaksanaan standar pertolongan
persalinan yang dilakukan oleh bidan.
Buat laorannya dalam bentuk makalah sesuai panduan penyusunan makalah di
modul 4b.
Tugas

46
Peraturan dan Perundang-undangan
Kegiatan Belajar IV
1. Menyimpulkan Kepmenkes RI No.1464/
Menkes/PER/X/2010
2. Menyimpulkan Undang – undang ten-
tang aborsi
3. Menyimpulkan Undang – undang ten-
tang adopsi
4. Menyimpulkan Undang – undang no.
13 tahun 2003
5. Menyimpulkan Permenkes tentang
rekam medis
TUJUAN
Pembelajaran Khusus
1. Kepmenkes RI No.1464/Menkes/
PER/X/2010
2. Undang – undang tentang aborsi
3. Undang – undang tentang adopsi
4. Undang – undang no. 13 tahun 2003
5. Permenkes tentang rekam medis
POKOK
Materi
Setelah mempelajari kegiatan
belajar ini Anda diharapkan mampu
memahami dan menyimpulkan peraturan
dan perundangan yang melandasi praktek
bidan.
TUJUAN
Pembelajaran Umum

47
Peraturan perundang – undangan dan
undang – undang yang terkait dengan
praktik bidan diantaranya :
A. Kepmenkes RI No.1464/Menkes/
PER/X/2010
Merupakan pengganti dari Kepmen-
kes RI No.900/Menkes/SK/VII/2002
tentang Registrasi dan Praktik Bidan.
Kepmenkes ini terdiri dari 7 Bab dan
30 pasal
a. Bab I Ketentuan umum
b. Bab II Perizinan
c. Bab III Penyelenggaraan praktik
d. Bab IV Pencatatan dan pelapo-
ran
e. Bab V Pembinaan dan penga-
wasan
f. Bab VI Ketentuan peralihan
g. Bab VII Ketentuan penutup
Untuk lebih lengkapnya silahkan
anda mencari di buku atau web-
site.
B. Undang – undang tentang Aborsi
Pengguguran kandungan mer-
upakan tindak pidana kejahatan ter-
hadap kemanusiaan. tidak ada batas
umur kehamilan yang boleh digu-
gurkan.
Dasar hukum abortus adalah se-
bagai berikut :
a. KUHP Bab XIX tentang kejahatan
terhadap nyawa orang
1. KUHP pasal 299 berisi men-
genai :
Ayat 1 memberikan harapan
untuk pengguguran diancam
4 tahun penjara atau pidana
denda paling banyak empat
puluh lima ribu rupiah.
Ayat 2 Mengambil keuntun-
gan dari pengguguran terse-
but sebagai pencaharian atau
kebiasaan, jika dia seorang
tabib, bidan, apoteker, huku-
man 4 tahun penjara ditam-
bah sepertiganya.
Ayat 3 Menggugurkan kand-
ungan orang menjadi suatu
profesi atau pencaharian,
maka dicabut haknya untuk
melakukan pencaharian itu
Uraian Materi

48
2. KUHP pasal 346 :
Seorang wanita dengan sen-
gaja menggugurkan atau
mematikan kandungannya
atau menyuruh orang lain
untuk itu, diancam dengan
pidana penjara paling lama
empat tahun.
3. KUHP pasal 347:
Sengaja menggugurkan atau
mematikan kandungan seo-
rang wanita tanpa persetu-
juannya diancam dengan
pidana penjara maksimal 12
tahun.
4. KUHP pasal 348:
Sengaja menggugurkan atau
mematikan kandungan seo-
rang wanita dengan persetu-
juannya atau mengakibatkan
matinya wanita tersebut, di-
ancam pidana penjara lima
tahun enam bulan, paling
lama tujuh tahun.
5. KUHP pasal 349:
Seorang dokter, bidan dan
apoteker membantu melaku-
kan kejahatan tersebut dalam
pasal 346,347,dan 348 maka
pidana yang ditentukan da-
lam pasal tersebut ditam-
bah dengan sepertiga dan
dapat dicabut haknya untuk
menjalankan mata pencah-
arian dalam mana kejahatan
dilakukan.
b. Undang – undang Kesehatan
No.36 Tahun 2009
C. Undang – Undang tentang Adop-
si

........................................................................
.........................................................................
Adopsi adalah suatu proses pener-
imaan seorang anak dari seseorang
atau lembaga organisasi ketangan
orang lain secara sah diatur dalam
perundang – undangan. Adopsi juga
berarti memasukkan anak yang diketa-
huinya sebagai anak orang lain keda-
lam keluarganya dengan status fungsi
sama dengan anak kandung.
Adopsi juga diartikan sebagai per-
buatan hukum, dimana seseorang
yang cakap mengangkat seorang anak
orang lain menjadi anak sahnya. Adop-
apa
adopsi
?

49
si tidak berarti memutuskan hubungan
darah dengan orang tua kandungnya,
tetapi secara hukum terbentuk hubun-
gan hukum sebagai orang tua dan
anak.
Pada kasus sehari – hari dalam pe-
layanan kebidanan sering terjadi
ketika si ibu yang telah ditolong
persalinannya dengan sengaja
meninggalkan bayinya di rumah
bersalin. Maka bidan harus hati –
hati dalam mengambil langkah, jan-
gan membuat surat kelahiran den-
gan mengatasnamakan orang lain
yang bukan ibu dari bayi tersebut,
karena berarti mengaburkan asal –
usul orang.
Menurut anda bagaimana seha-
rusnya langkah bidan menghadapi
situasi ini ?
Hukum perdata tentang adopsi me-
liputi :
a. Anak yang diadopsi; hanya anak
laki – laki, terjadi nilai diskrimi-
natif dan patriakal.
b. Bahwa yang dapat mengadopsi
anak adalah pasangan suami is-
teri, janda atau duda.
c. Kebolehan mengadopsi, baru
boleh mengadopsi bila tidak
melahirkan keturunan laki – laki.
d. Anak yang boleh diadopsi; anak
laki – laki belum kawin, belum
diadopsi orang lain, umur leb-
ih muda minimal 10 tahun dari
ayah angkatnya, jika janda lebih
muda 15 tahun dari ibu angkat-
nya.
e. Syarat persetujuan adalah meli-
puti :
1) Dari suami isteri yang
melakukan adopsi
2) Dari orang tua alami anak
yang diadopsi
3) Dari ibu anak apabila ayah
meninggal
4) Dari anak yang diadopsi
sendiri (tidak mutlak)
f. Adopsi berbentuk akta notar-
is, yaitu : para pihak datang,
jika dikuasakan harus dengan
surat kuasa notaris, pernyata-
an persetujuan bersama orang
tua alami dengan calon orang
tua angkat, dengan akta adop-
si. Adopsi yang tidak berbentuk
notaris, batal secara hukum.
g. Akibat hukum adopsi aadalah
sebagai berikut :

50
1) Anak mendapat nama
keturunan orang tua angkat
2) Anak yang diadopsi diang-
gap dilahirkan atauu diang-
gap sah
3) Gugur hubungan perdata
dengan orang tua alami
4) Adopsi tidak dapat dicabut
atas persetujuan bersama
h. Pada hukum perdata adat tidak
ada ketentuan jelas, tergantung
daerah masing – masing dan
garis kekeluargaan yang dianut.
D. Undang – undang No.13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan
Bidan termasuk kategori tenaga
kerja, sebagai unsur tenaga ker-
ja, bidan juga berhak memperoleh
perlindungan tenaga kerja sesuai
dengan harkat dan martabat ke-
manusiaan. Bidan sebagai tenaga
kerja juga berhak mendapat per-
lindungan untuk menjamin hak –
hak dasar pekerja atau buruh dan
menjamin kesamaan kesempatan
serta perlakuan tanpa diskriminasi.
Ketenagakerjaan adalah segala hal
yang berhubungan dengan tenaga
kerja pada waktu sebelum, selama
dan sesudah kerja.
Berikut beberapa pasal yang
terdapat dalam Undang – Undang
Ketenagakerjaan :
a. Pasal 81 ayat 1:
Pekerja atau buruh perempuan
yang dalam masa haid mera-
sakan sakit dan memberitahu-
kan kepada pengusaha, tidak
wajib bekerja pada hari pertama
dan kedua haid.
b. Pasal 81 ayat 2 :
Pelaksanaan ketentuan se-
bagaimana dimaksud pada ayat
1 diatur dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan atau per-
janjian kerja bersama.
c. Pasal 82 ayat 1:
berhak memperoleh istirahat se-
lama 1,5 bulan sebelum saatnya
melahirkan anak dan 1,5 bulan
sesudah melahirkan menurut
perhitungan dokter kandungan
atau bidan.
d. Pasal 82 ayat 2 :
yang mengalami keguguran
kandungan berhak memperoleh
istirahat 1,5 bulan atau sesuai
dengan surat keterangan dokter
kandungan atau bidan.
e. Pasal 83 :
yang anaknya masih menyusu

51
harus diberi kesempatan sepa-
tutnya untuk menyusui anaknya
jika hak itu harus dilakukan sela-
ma waktu kerja.
f. Pasal 84 :
Setiap pekerja atau buruh yang
menggunakan hak waktu istira-
hatnya, mendapat upah atau gaji
penuh.
E. Rekam medis
Apakah anda tahu tentang rekam
medis dan bagaimana adakah keco-
cokannya dengan uraian di bawah
ini ?
Pengertian
Rekaman atau catatan mengenai
siapa, apa, mengapa, bilamana, dan
bagaimana pelayanan yang diberi-
kan kepada pasien selama masa per-
awatan yang memuat pengetahuan
mengenai pasien dan pelayanan
yang diperolehnya serta memuat in-
formasi yang cukup untuk mengena-
li (mengidentifikasi) pasien, mem-
benarkan diagnosis & pengobatan
serta merekam hasilnya (Huffman
EK, 1992 )
Adalah berkas yang berisikan
catatan dan dokumen tentang
identitas pasien, pemeriksaan,
pengobatan, tindakan dan pe-
layanan lain yang telah diberi-
kan kepada pasien (ps 1 ayat (1))
Menurut Permenkes No. 269/2008
tentang Rekam Medis / Medical Re-
cord

Jenis Rekam Medis.
(Permenkes 269/2008 ps 2 ayat (1)
Ada dua jenis rekam medis yang
dikenal saat ini, yaitu :
a. Rekam Medis Konvensional
Merupakan bentuk rekam medis
yang ditulis di kertas berupa ber-
kas-berkas data
b. Rekam Medik Elektronik
Merupakan bentuk rekam medik
yang menggunakan pemanfaatan
komputer
Landasan Hukum Penyelengga-
raan Rekam Medis :
a. UU no 29 / 2004 tentang Prak-
tek Kedokteran,
b. UU no 36 / 2009 tentang Kes-
ehatan
c. UU no 44 / 2009 tentang Ru-
mah Sakit
d. Kepmenkes no 1333 / 1999
tentang Standar Pelayanan Ru-
mah Sakit

52
e. PP no 32 /1996 tentang Tena-
ga Kesehatan.
f. Kepmenkes no. 034 /1972 ten-
tang Perencanaan dan Pemeli-
haraan Rumah Sakit
g. Permenkes no 269 /2008 Ten-
tang Rekam Medis.
h. Surat Keputusan Direktorat
Jenderal Pelayanan Medik No.
78 tahun 1991 tentang Penye-
lenggaraan Rekam Medik.
Surat keputusan ini menjelas-
kan rincian penyelenggaraan
rekam medis di rumah sakit
i. Surat Edaran Direktorat Jen-
deral Pelayanan Medik No:
HK. 00 .06. 1.5.01160 tentang
Petunjuk Teknis Pengadaan
Formulir Rekam Medis Dasar
dan Pemusnahan Arsip Rekam
Medis
Kegunaan Rekam Medis
1. Sumber informasi medis.
2. Alat komunikasi.
3. Bukti tertulis (documentary
evidence)
4. Untuk analisa dan evaluasi
kualitas pelayanan.
5. Untuk melindungi kepentingan
hokum
6. Untuk penelitian dan pendi-
dikan.
7. Untuk perencanaan dan pe-
manfaatan sumber daya.
8. Untuk keperluan lain yang ada
kaitannya dengan rekam medis.

53
1. Kepmenkes RI No.1464/Menkes/
PER/X/2010Merupakan pengganti
dari Kepmenkes RI No.900/Menk-
es/SK/VII/2002 tentang Registrasi
dan Praktik Bidan. Kepmenkes ini
terdiri dari 7 Bab dan 30 pasal .
2. Pengguguran kandungan mer-
upakan tindak pidana kejahatan
terhadap kemanusiaan. tidak ada
batas umur kehamilan yang boleh
digugurkan. Dasar hukum abor-
tus adalah KUHP Bab XIX tentang
kejahatan terhadap nyawa orang
KUHP pasal 299 ayat 1,2,3 pasal
346,347,348,349. Undang – un-
dang no.36 Tahun 2009
3. Proses penerimaan seorang anak
dari seseorang atau lembaga or-
ganisasi ketangan orang lain se-
cara sah diatur dalam perundang
– undangan disebut adopsi.
4. Bidan sebagai tenaga kerja juga
berhak mendapat perlindungan
untuk menjamin hak – hak dasar
pekerja atau buruh dan menjamin
kesamaan kesempatan serta per-
lakuan tanpa diskriminasi.
Rangkuman

54
1. Peraturan perundang – undangan dan undang – undang yang terkait
dengan praktik bidan diantaranya.....
a. Undang – undang Aborsi
b. Undang – undang adopsi
c. Undang – undang ketenagakerjaan
d. Rekam media
e. Benar semua
2. Dasar hukum abortus :
a. KUHP Pasal 346
b. KUHP Pasal 343
c. KUHP Pasal 342
d. KUHP Pasal 341
e. KUHP Pasal 340
3. perbuatan hukum, dimana seseorang yang cakap mengangkat seorang
anak orang lain menjadi anak sahnya.
a. Abortion
b. Adaptasi
c. Adopsi
d. Actual
Test Formatif

55
e. Adaption
4. Syarat persetujuan adalah :
a. Dari suami isteri yang melakukan adopsi
b. Dari orang tua alami anak yang diadopsi
c. Dari ibu anak apabila ayah meninggal
d. Dari anak yang diadopsi sendiri (tidak mutlak)
e. benar semua
5. berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pe-
meriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan
kepada pasien
a. Rekaman
b. Catatan
c. Rekam medis
d. dokumentasi
e. CV
6. apabila seorang bidan membantu menggugurkan kandungan seorang
perempuan maka pasal yang dikenai pada bidan tersebut adalah :
a. Pasal 349
b. Pasal 348
c. Pasal 347
d. Pasal 346
e. Pasal 345

56
7. Seorang bidan menolong persalinan seorang perempuan. Setelah ber-
salin perempuan tersebut meninggalkan bayinya di BPM tersebut tanpa
sepengetahuan bidan. Langkah yang harus dilakukan bidan adalah.....
a. Mencari perempuan tersebut
b. Menyerahkan bayi ke dinas sosial
c. Memberikan bayi tersebut kepada yang meminta
d. Melapor ke komnas perlindungan anak
e. Melapor ke kantor polisi
8. Yang berhak membuat akta pada pengangkatan anak adalah...
a. Pengacara
b. Kepolisian
c. Notaris
d. Kejaksaan
e. camat
9. Sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita den-
gan persetujuannya atau mengakibatkan matinya wanita tersebut, dian-
cam pidana penjara lima tahun enam bulan, paling lama tujuh tahun.
a. Pasal 349
b. Pasal 348
c. Pasal 347
d. Pasal 346
e. Pasal 345
10 Bidan merupakan tenaga kerja kerja. Bidan juga memiliki hak – hak

57
dasar pekerja :
a. Wajib bekerja pada hari pertama dan kedua haid.
b. berhak memperoleh istirahat selama 1 bulan sebelum saatnya melahir-
kan anak
c. berhak memperoleh istirahat selama dan 2 bulan sesudah melahirkan.
d. berhak mendapat upah atau gaji penuh.
e. tidak diperkenankan menyusukan selama waktu bekerja
Rumus:
10
80 – 89 % = Baik
70 – 79 %  = Cukup
< 70 % = Kurang

58
Selamat bagi anda para mahasiswa, anda sudah menyelesaikan semua kegiatan
belajar. Tugas anda berikutnya adalah :
a. Lakukan pengkajian bagaimana penerapan peraturan dan perundangan
yang berhubungan dengan pelayanan kebidanan.
b. Format pengkajian mengikuti petunjuk pada modul 4b praktikum
Tugas

59
Test Akhir
1. Merupakan sumber hukum formal.
a. Sosial kontrol
b. Traktat
c. Sosial inter action
d. Sosial Enginering
e. Hak asasi manusia
2. Keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spriritual, maupun sosial yang me-
mungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
a. Produktif
b. sehat
c. Sakit
d. Kesehatan
e. Normal
3. Konsep hukum pemeliharaan kesehatan tidak tumbuh dengan sendirinya,
melainkan berakar dari hak asasi berikut ini :
a. The right to health care
b. To self determination
c. The information

60
d. Right Health
e. Health care
4. Kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain yang disahkan oleh yang ber-
hak mensahkan.
a. Kewenangan
b. Ketelitian
c. Kemampuan
d. Pengaruh
e. Kewajiban
5. Analisis data.
a. Standar I
b. Standar II
c. Standar III
d. Standar IV
e. Standar V
6. Hal ini dibuat berdasarkan diagnosa kebidanan , terdiri dari diagnosa,
rencana tindakan dan evaluasi....
a. Metode asuhan
b. Pengkajian
d. Rencana asuhan
e. Implementasi

61
7. Merupakan bukti legal dari pelaksanaan asuhan kebidanan.
a. Standar V
b. Standar VI
c. Standar VII
d. Standar VIII
e. Standar IX
8. Peraturan perundang – undangan dan undang – undang yang terkait
dengan praktik bidan diantaranya.....
a. Undang – undang Aborsi
b. Undang – undang adopsi
c. Undang – undang ketenagakerjaan
d. Rekam media
e. Benar semua
9. Dasar hukum abortus :
a. KUHP Pasal 346
b. KUHP Pasal 343
c. KUHP Pasal 342
d. KUHP Pasal 341
e. KUHP Pasal 340
10. Bidan merupakan tenaga kerja kerja. Bidan juga memiliki hak – hak dasar
pekerja :

62
a. Wajib bekerja pada hari pertama dan kedua haid.
b. berhak memperoleh istirahat selama 1 bulan sebelum saatnya melahir-
kan anak
c. berhak memperoleh istirahat selama dan 2 bulan sesudah melahirkan.
d. berhak mendapat upah atau gaji penuh.
e. tidak diperkenankan menyusukan selama waktu bekerja.

63
Chandrawila. (2011) Bahan ajar hukum kesehatan.
Hariningsih W, Nurmayawati D. (2010) Bidan Etika Profesi dan Hukum Kesehatan.
Irsyad Baitus Salam, Bandung.
Keputusan Mentri Kesehatan RI Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002
Permenkes No. 1464/MENKES/X/2010
Setiawan. (2010) Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan. Trans Info Media, Ja-
karta.
Tammy. (2011).Bahan ajar hukum kesehatan.
Undang-undang kesehatan Nomor 23 tahun 1992
Wahyuni.2009. Etika profesi Kebidanan; Fitramaya; Yogyakarta
Daftar Pustaka

64
TES FORMATIF
1
TES FORMATIF
2
TES FORMAT-
IF 3
TES FORMA-
TIF 4
TES
AKHIR
1.C
2.B
3.D
4.A
5.E
6.A
7.E
8.B
9.C
10.E
1.C
2.B
3.A
4.B
5.D
6.E
7.D
8.C
9.A
10.E
1. B
2. A
3.A
4.A
5.D
6.C
7.B
8.A
9.D
10B
1.E
2.A
3.C
4.E
5.C
6.A
7.E
8.C
9.B
10 .A
1.B
2.D
3.A
4.A
5.B
6. D
7.E
8.E
9.A
10 A
Kunci Jawaban

HukumKesehatanKebidanan

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (18)

Similar to HukumKesehatanKebidanan

Similar to HukumKesehatanKebidanan (20)

More from pjj_kemenkes

More from pjj_kemenkes (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

HukumKesehatanKebidanan