Laporan tahunan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2003 menjelaskan bahwa MaPPI memperluas wilayah pemantauan dan jaringan kerja, melakukan pelatihan pemantauan dan advokasi, serta meningkatkan kerja sama dengan lembaga terkait untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia.

1. b
I
I
rl
i
I
l
:
I
LAPORAN TAHUNAN
Masyarakat Pemantau Peradilan fndonesia
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
TAHUN 2OO3
Fakultas
Universitas
Hukum
lndone$ia
MaPFI.F}tI;g

2. lI
i
Masgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakultas Hukum Universffas, lndnnesia
PENDAHULUAN
Tahun 2003 ini " adalah tahun ketiga bagi MaPPI dalam menJalankan
kiprahnya sebagai lembaga otonom di Fakultas Hukum Universitas Indonesia
dengan lingkup keglatan seputar kajlan atas implementasi sistem peradilan
di Indonesia. Di awal usianya yang ketlga MaPPI mencoba melakukan
pembenahan baik secara internal organisasi, sistem, struktur maupun
sumber daya manusia (dalam hal lni terjadi beberapa kali restrukturisasi dan
reposisi yang disesuaikan dengan potensi dan kemampuan sumber daya
organisasii maupun dalam hal mekanisme gerak langkah organisasi. ;
Pada awbl tahun 2003, MaPPI mulai memperluas wilayah pemantauan dari
yang pada awalnya hanya 3 wilayah pemantauan, pada tahun ke-3 ini
wilayah pemantauan bertambah menjadi 6 wilayah pantauan yakni lima
Pengadilan Negeri di wilayah DKI Jakarta dan satu Pengadilan Negeri di
wilayah Cibinong. Di tahun ketiga ini MaPPI Juga mulai membuka jaringan
Pengaduan (Advokasi) serta investigasi terhadap aparat penegak hukum di
wilayah Pengadllan Negeri di DKI Jakarta dan Cibinong. Pada peftengahan
tahun 2003 MaPPI Juga menambah aktifitas kerja, yakni melakukan
pemantauan terhadap kinerja jaksa. Berkenaan dengan hal pemantauan
peradilan, MaPPI mencoba menyusun metode pemantauan berdasarkan
mekanisme hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dalam tahun 2003 ini
MaPPI telah mengadakan Pelatihan Pemantauan dan Pelatihan Advokasi
masing-masing sebanyak dua kali. Peserta Pblatihan tidak hanya para
mahasiswa dari FHUI, melainkan dari berbagai Universitas di Jabotabek. Hal
ini digunakan untuk sosialisasi berbagai metode yang berkaitan dengan
pemantauan serta pembentukan jaringan pemantauan di Ja
P-,f*
Pelatihan, MaPPI merekrut beberapa mahasiswa yang apt;
Pemantauan MaPPI.
Dari berbagai pengalaman baik dalam sistem perekrutan, pelatihan maupun
:
metode yanE digunakan, maka dilakukan pemb'errahan sistematisasi semua
hal tersebut sampai kemudian berhasil menyusun suatu sistem rekrutmen,
metode p6mantauan dan mekanisme pengkajian sebagaimana yang
I
I
I
I
I
I
i
i
I
i
I
I
I
t
I
I
I
I
l
I
*16
b
{t
Evc,

3. I
I
I
lWasgarakat Pemantau Peradilan Indnnesia
Fakultas Hukum Universitas lndanesia
dilakukan saat ini. Dimana hasil pemantauan akan dlanalisis oleh tim analisis
kemudian dilakukan pendalaman (terutama y?ng berkaitan dengan
substansi/materiil suatu kasus) untuk diJadikan hasit pemantauan yang
lengkap dan tersiitematisasi. Hasil ini untuk selanjutnya akan d'rjadikan
laporan dari MaPPI kepada Ketua Pengadilan terkait serta Mahkamah Agung
guna diJadikan dasar dalam melakukan analisa kinerja para aparat penegak
hukum di Pengadilan yang dipimpinnya.
Hasil pemantauan yang telah dianalisis kemudian ditempatkan dalam bagian
Peradilah tlalam Pant'auan lrada Media' Hukum dan Kbaciiian TEROPONG"dah
akan disiarkan dalam Radio Talkshow "DELIK", terutama kasus-kasus
tertentu yang telah dianalisis dan ditentukan. Untuk selanjutnya hasil
pemantauan tersebut akan dimasukkan ke dalam website MaPPI yakni
www.pemantauperadilan.com. Hasil Analisis yang telah layak untuk
diekspose ke publik akan disampaikan melalui Press Release yang dikirim ke
media Se-Jabotabek.
Berbagai release telah dikeluarkan oleh MaPPI, begitu juga halnya dengan
media, MaPPI membuat jaringan yang lebih balk dengan beberapa media
cetak, TV, Radio dan Internet. Beberapa release MaPPI dlantaranya dimuat
di Media Indonesia, suara pembaharuan, Kompas Radlo ARH, Radio 6BH,
Hukum online dan ombudsman. Media Tv yang pernah meliput kegiatan
MaPPI diantaranya RCTI, Metro TV, SCTV ,N 7 , Trans TV, TPI dan AN Teve.
Jaringan dengan media berangsur akan terus ditingkatkan intensitasnya.
Selain itu juga jaringan dengan lembaga sejenis MaPPI di berbagai daerah
akan terus digencarkan, seperti jaringan MaPPI di Makasar yakni LIPPI,
LAMPION di Ambon, MaPPI Universitas Mataram, LPPI dl Surabaya, INJURY di
Padang, Jaringan di semarang, serta Jaringan di Yogyakarta yakni IcM.
Selain berbagai jaringan pemantauan sebagaimana tersebut diatas, MaPPI
juga kini menyebarkan "virus" pemantauan peradilan ke berbagai universitas
di jakarta ciiantaranya adaiah Universitas Tujuh Beias Agustus di Jakarta
Utara dengan. nama Lembaga Transparansi Beradilan Indonesla (LTPI),
Universitas Jayabaya di Jakarta Timur, Universitas Bung Karno di Jakarta
Pusat, STIH Jagakarsa di Jakarta Selatan.
,..,. iiioy.rtl$tltlllItl
I
I
I
J
i
i
I
I
I
I
i
I
i
I
I
i
I
I
I
i

4. Masgarakat Pemantau Peradilan Indanesia
Fakultas Hukum Universitas lndanesia
Luasnya cakupan wilayahnya pemantauan tersebut mdlalui berbagai jaringan
pemantauan dan berbagai liputan media atas pemantauan MaPPI, hal
tersebut dijadikan nilai tambah dalam proses reformasi hukum di peradilan.
Nilai tambah itu dij'adakan bagian dalam Laporan yang disampaikan Duta
Besar Indonesia Djismun Kasri dalam laporannya di 59th session High
Commisioner of Human Right di Geneva. Dalam laporannya, DJismun Kasri
menyebutkan MaPPI sebagai elemen penting dalam partlsipasi masyarakat
untuk perbaikan sistem peradilan dan pencapaian zero policy on Corruptionin
Judiciary.
Program' ecit'okasi clan pusat pengaduan lviasyarakat yang dijalankan oleh
MaPPI dalam tahun 2003 mencatat berbagai laporan yang masuk dari
masyarakat. Hal ini menarik minat Komisi Ombudsman Nasional untuk
bekerjasama dengan MaPPI dalam memberikan tindak lanjut atas laporan
Masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan penyusunan pola-pola
maladministrasi di peradilan. Selain itu sistem advokasi dan pengaduan
MaPPI menarik minat Komisi Yudisial New South Wales Australia, untuk
berkunjung dan berdiskusi dengan MaPPI sekaligus tukar menukar informasi
dan pengalaman dalam penciptaan sistem informasi di pengadilan.
Mekanisme pengaduan akan lebih ditingkatkan lagi dimasa mendatang,
dertgan menJajaki sistem pengaduan melalui SMS yang juga akan disertai
dengan adanya Runing lext di website MaPPI. Mekanisme ini akan sernakin
memantapkan metode pengaduan masyarakat dan bisa lebih mempermudah
masyarakat untuk mengadukan berbagai penyimpangan yang ditemui dan
dialami di peradilan. Dengan adanya running text akan lebih tercipta, apa
yang dinamakan real time complaint from the society.
Berkaitan dengan aktivitas MaPPI khususnya di bidang riset, pada tahun
2003 ini MaPPI juga telah melakukan penelitian-penelitian diantaranya
penelitian mengenai Perlindungan Saksi Dan Korban: Tinjauan Terhadap RUU
Perlindungan Saksi Dan Korban, Pengawasan Horisontal Terhadap Upaya
Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana, serta Suatu Tinjauan tentang
Contempt of Court. Selain itu kami juga melakukar,. eksaminasi terhadap
kasus Pelanggaran l-iAM berat atas nama Timbul Si[.aen, Perkara Tindak
Pidana Korupsi dengan Terdakwa Samadikun Hartono, serta Perkara Semen

5. r(0Dr
ffi;q)=i
Masgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Ferkultas Hukum Universitas lndonesia
Padang. Workshop mengenai Pengadilan HAM dengan tema Optimyzing
Human Right Court by Revising and Empowering lhe Human Right Court
Procedural Law wiin Awareness to the Victim and Sociat Justice, yang
bekerjasama dengan ALRI, ALSA dan UNDIP Semarang, Juga telah kami
lakukan pada awal bulan oktober 2003.
Demikiariian, diharapkan ciengan serrrBkin bertarrii.raiirrya aktivitas dan
kegiatan MaPPI dalam bidang hukum dan peradilan akan dapat membantu
meningkatkan dan memperbaiki sistem peradilan di Indonesia.

6. lWasgarakat Pemantau Peradilan lndanesia
Fmkultas Hukum Univgirgritas lndonesia
BAGIAN I
DIVISI MEDIA DAN KOMUNIKASI
Selama periode tahun 2003, divisi Media dan Komunikasi (Medkom)
MaPPI-FI'{UI telah melaksenakan program kerja tahunan yeng terbagi dalar"n tiga
bidang kerja. Tiga bidang kerja tersebut dibentuk berciasarkan kegiatan yang
dilakukan oleh divisi Medkom yang terdiri dari bidang Media Keadilan Teropong,
bidang Radio Talk Show, dan bidang Media Online pemantauperadilan.com.
Laporan ketiga bidang kerJa tersebut akan menjadi inti dari laporan tahunan ini.
I. Bidang Kerja Media Keadilan Teropong
Media hukum dan keadilan Teropong adalah media semi jurnal yang terbit
setiap bulannya. Saat ini Teropong telah memasuki periode terbit tahun ketiga,
yaitu dimulai dari Volume II, No. 3, Desember 2002 sampai dengan Volume III,
No. 3, Desember 2003. Adapun tema yang diangkat dalam teropong adalah
wacana aktual yang sedang berkembang di tengah masyarakat.
A. MATERI TEROPONG
Materi yang terdapat dalam Teropong antara lain adalah;
o PROLOG, yaitu merupakan pengantar materi yang disaJikan oleh Redaksi
dalam setiap terbitan Teropong per bulan
. OPINI, yaitu merupakan hasil pemikiran dari para penulis sesuai dengan
tema yang telah ditentukan, dikaitkan dengan permasalahan
yang lebih partikular menurut perspektif penulis. Penulis opini
dapat berasal dari kalangan akademisi, LSM, Iembaga
peraCilen, maupun organisasi lainnva.
o LIPUTAN, yaitu merupakan peiiputan kegiatan yang berkenaan erat
dengan pengembangan hukum
. PUSTAKA, yaitu merupakan resensi terhadap literatur terbaru dalam
bidang hukurn.
o SOROTAN LEGISLASI, yaitu merupakan penyajian peraturan
perundang-undangan terbaru di bidang penegakan hukum,
d e n g a n tuj u a n u ntu k sosi a I i sa s i terh a d a p.rrrihifi*f.t I u a s.
ItffiWffii

7. lWasgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fmkultas Hukum Universitas lndanesia
PERADTIAN DALAM PANTAUAN, yaitu mirupakan hasit pemantauan
yang dilakukan oleh Divisi Monitoring terhadap Pengadilan
Ittegeri di seluruh wilayah Jakarta dan Pengadilan Negeri
Libinong dengan periode per bulan. pemantauan yang
' I 'dilakukan terhadap sidang pidai'ra dan perdata tersebut
kemudian dianalisa secara formil, yaitu dengan melihat
kesesuaian antara jalannya proses persidangan dengan
hukum acara perdata dan hukum,acara pidana.
Adapun perincian materi reropong selama per bulan terlampir pada
lampiran 1.
B. HAL-HAL TEKNIS KENDALA YANG BERKENAAN DENGAN TEROPONG
Adapun hal-hal teknls yang berkenaan dengan teropong antara lain adalah
dalam hal:
. Penentuan Tema Teropong
Tema Teropong setiap bulannya ditentukan melalui mekanisme rapat
redaksi yang dilaksanakan setiap minggu pertama. Pada rapat redaksi ini
setiap perwakilan divisi hadir untuk memberikan usulan tentatif
mengenai tema Teropong dengan mengemukakan alasan pengaJuan
tema tersebut. setelah melalui proses diskusi, maka tema Teropong
untuk edisi berikutnya ditentukan. Dalam penentuan tema, tidak terdapat
kendala yang berarti, sebab wacana hukum yang terdapat di masyarakat
selalu berkembang. Apabila selama periode tertentu belum ada
perkembanEan wacana hukum baru, r4aka tema Teropong dapat
ditentukan dengan melihat agenda hukum nasional. sehingga dengan
der.tikian, kesulitan penentuan tema teropcrng tidak secara signifikan
ditemui.
Penentuan Sampul Muka Teropong
Sampul muka Teropong disesuaikan dengan tema Teropong yang telah
ditentukan. Tema sampul Teropong ditentukan melalui rapat intern Divisi
Media (omunikasi. Untuk merealisasikaqnya redaksi meminta bantuan
designer grafis untuk membuatnya. Penentuan sampul muka ini pun
tidak menemui kendala yang berafti.

8. t
i
i
I
I
lWasgarakat Pemantau PeraiTitan lndanesia
Fakultas Hukum Universftas lndanesia
Pendistribusian Teropong
Pendistribus*ian Teropong dilakukan dengan mengirimkan Teropong ke
beliagai Lernbaga swadaya Masyarakat, L.ernbaga Kejaksaan, Lembaga
Kepolisian; Lembaga Pengadilan, dan organisasi-organisasi hukum baik
yang berada di Jakafta maupun luar Jakarta. Kendala yang dialami dalam
pendistribusian Teropong adalah adanya Teropong yang mengalami
"pengembalian" karena ternyata alamat yang dituju sudah berubah.
selain itu, kendala lainnya a.dalah dalam hal penawaran terhadap toko
buku, khususnya Gramedia. Pendistribusian Teropong lebih difokuskan ke
berbagai daerah di luar Jakarta. untuk keperluan tersebut, penawaran
harus dimasukkan langsung ke toko buku di daerah yang dituju. Hal ini
sulit untuk dilakukan mengingat periode terbitan Teropong adalah
bulanan, sebab waktu yang dlbutuhkan untuk mengirimkan Teropong ke
daerah yang dituju relatif lama. sehingga, isi reropong pada saat
diterima oleh toko buku di daerah yang bersangkutan akan menjadi ouf
of date atau "basi".
Pengumpulan Materi Teropong
Batas waktu pengumpulan materi reropong adalah setiap akhir bulan.
Tidak terdapat kendala berarti untuk pengumpulan beberapa materi
Teropong, seperti antara lain Liputan, sorotan Legislasi, pustaka, dan
Prolog. Kendala yang cukup signifikan terdapat pada pengumpulan materi
Teropong, antara lain:
a. Opini.
Kesulitan pengumpulan oplnl cukup besar. Hal ini dikarenakan
keterlambatan penyerahan naskah oleh penulls oplni sesuai dengan
batas waktu yang telah ditentukan. Bahkan terkadang pada saat
sudah mendekati bahkan melampui batas waktu, mereka menyatakan
tidak dapat menyerahkan naskah opini dikarenakan frekuensi
kesibukan yang sangat tinggi. untuk mengantisipasi hal ini, maka
sebaiknya rapat redaksi ditujukan untuk menentukan tema untuk 2
a.tau 3 bulan kedepan,. sehingga apabila terdapat penulls yang Hdak
:

9. Nlasgarakat Pemantau Peradilan Indanesia
Fakultas Huk um Universitas lndanesla
dapat menyerahkan naskah, dapat dicarikan penggantinya sesegera
mungkin.
b. Peradilah Dalam Pantauan
Penguntpulan materi Peraditan Dalam Fantauan sebenarnya tidak
terlalu mengalami kendala yang berarti. Mekanisme pengumputan
materi Peradilan Dalam Pantauan dimulai,darl Divisi Monltoring yang
mengumpulkan berkas-berkas perkara melalui mekanisme
pemantauan di berbagai wilayah Pengadilan Negeri di lakarta dan
cibinong. selanjutnya, berkas-berkas perkara tersebut kemudian
diserahkan oleh Divisi Monitoring kepada Divisi Riset untuk
selanJutnya dianalisis sehingga menjadi suatu rubrik "Peradilan Dalam
Pantauan." Apabila proses sirkulasi tersebut tepat waktu maka
otomatis pengumpulan "Peradilan Dalam Pantauan" Juga dapat
diserahkan oleh Divisi Riset kepada Divisi Media dan Komunikasi
secara tepat waktu. setidaknya dibutuhkan waktu satu minggu bagi
divisi Riset untuk melakukan analisis, baik secara materiil maupun
formil. Pada umumnya keterlambatan penyerahan "peradilan dalam
Pantauan" terJadi apabila Divlsi Monltoring mengalami kendala dalam
proses pengumpulan berkas di lapangan.
If. Bidang Kerja Radio Talk Show
Perjanjian kerjasama siaran radio talkshow interaktif tentang hukum
ditandatangani oleh Radio ARH 88.65 FM dengan MaPPI pada bulan Februari
2003. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak niinggu kedua
Februari 2003 hingga minggu kedua Februari 2AO4, Dalam perJanjian itu
disepakati bahwa siaran radio talkshow interaktif bertema hukum tersebut diberi
nama "DELIK", dan ditayangkan secara langsung setiap Senin (kecuali jika hari
senin tersebut bertepatan dengan hari libur nasional) pukul 20.00-22,00 WIB dari
studio Radio ARH 88.65 FM di Kawesan RCTI, Jl. Raya PerJuangan, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat.
Dalam pelaksanaan siaran radio talkshow interaktif DELIK tersebut
(selanjutnya disebut DELIK), pihak MaPPI berkewajiban menyediakan seorang

10. Masgarakat Penantau Peradilan Indonesia
Fakultas Hukum Universitas lndanesia
anchor (dalam hal ini telah ditunjuk sdri. Nursyarifah dari Divisi Media dan
Komunikasi) yang bertugas sebagai koordinator. Anchor tersebut juga
bertanggung jawab' atas tersedianya toplk yang akan diperbincangkan,
narasumber, term'of referrence (selanjutnya disingkat TOR) dan bahan-bahan
siaran lainnya (se'perti kamus hukum, berita hukum dan tips hukum). Topik,
kepastian narasumber, TOR dan bahan-bahan siaran lainnya tersebut harus
sudah dikirimkan kepada pihak Radio ARH 88,65 FM paling lambat pada hari
Jum'at untuk setiap minggunya. Pada saat siaran DELIK berlangsung, anchor
juga turut mendampingi penyiar. Namun, adakalanya anchor berhalangan hadir
dan digantikan oleh anggota divisi Medkom yang lain.
Selanjutnya pihak Radio ARH 88.65 FM berkewajiban untuk menyediakan
seorang penyiar dan sekaligus produser (dalam hal ini telah ditunjuk sdr. AD
Yusuf). Penyiar dan produser tersebut bertugas untuk membawakan acara DELIK,
memastikan telah tersedianya topik, narasumber, TOR dan bahan-bahan siaran
lainnya kepada Anchor dan sekaligus sebagai penanggung jawab DELIK dari
Radio ARH 88.65 FM.
MaPPI sendiri membagi jatah siaran tersebut menjadi 4 (empat) bagian
setiap bulannya, yaitu :
Senin minggu pertama dan ketiga (atau mlnggu keempat, jika Jumlah hari
Senin dalam bulan tersebut ada 5), diisi oleh Divisi Media dan Komunikasi
bersama dengan narasumber, membahas mengenai issue/masalah hukum
yang sedang menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat.
Senin minggu kedua, diisi oleh Divisi Riset bersama dengan narasumber ,
menrbahas mengenai hukum acara; i
3. Senin minggu terakhir, diisi oleh Divisi Monitoring bersama dengan
narasumber, membahas sebuah kasus ditinjau dari sudut pandang hukum.
Dalam setiap edisi DELIK terdiri dari :
1. talkshow interaktif (perbincangan mengenai masalah hukum bersama 1
(satu) orang atau lebih narasumber dan tanya Jawab dengan pendengar.
Talkshow interaktif tersebut juga diselingi dengan :
2. berita hukum, yaitu berita singkat terkini seputar masalah hukum
sebanyak 4 (empat) topik berita.
dalam
1.
2,

11. TITUTT
w
lWasgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakultas Hukum Universitas lndnnesia
3. kamus hukum, yaitu kumpulan istilah-istilah hukum dan pengertiannya
sebanyak 4 (empat) buah kosa kata.
4, tips hukum, faitu panduan ringkas
masalah-masalah hukum, sebanyak 1
bagi masyarakat dalarn menghadapi
(satu) buah tips.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh MaPPI:clari pihak Radio ARH 88.65
FM, hasill pooling yang dilakukan Radio ARH 88.65.FM pada pertengahan 2003
kepada seluruh pendengarnya tentang program-program acara yang ada di Radio
ARH diperoleh keterangan bahwa .respon pendengar Radio ARH 88.65 FM
terhadap acara DELIK cukup baik. Menurut para pendengar, apa yang disajikan
oleh radio ARH dan MaPPI telah dapat mengakomodir kebutuhan akan
pengetahuan hukum bagi para pendengar yang umumnya kurang mengerti
hukum. Untuk itu topik-topik hukum yang dipilih MaPPI untuk dibahas dalam
radio talkshow interaktif DELIK merupakan topik-topik menarik yang
bersinggungan langsung dengan kepentingan hui<irm pendengar Radio ARI-,
88.65 FM yang umumnya berusia 20 (dua puluh) hingga 40 (empat puluh) tahun.
Pada umumnya topik yang menarik para pendengar adalah seputar
permasalahan hukum keluarga (sepefti hukum p-erkawinan, hukum perceraian,
hukum waris), hukum pertanahan/agraria, hukum perburuhan, hukum
perlindungan konsumen, hukum hak kekayaan intelektual, dll. Hal tersebut
terbukti dengan meningkatnya jumlah pendengar yang menelpon saat siaran
berlangsung ketika topik-topik tersebut dibahas. sebaliknya, jika topik yang
dibahas adalah menyangkut tentang opini publik (sepefti- masalah korupsi,
hukuman mati, kinerja aparatur negara dan sejenisnya), pada umumnya jumlah
pendengar yang menelpon relatif lebih sedikit.
Sejauh ini tidak ada kendala berartl yang dihadapi dalam pelaksanaan
siaran radio talkshow interaktif DELIK. Namun, mengingat siaran radio talkshow
interaktif ini dilangsungkan pada . malam hari (pada Jam dimana orang-orang
umumnya beristirahat) dan berlangsung di studio Radlo ARH 88.65 FM di daerah
yang jauh dan padat dengan kendaraan (maget) tempat, umumnya pihak
narasumber sering merasa terkejut pada saat diminta menjadi narasumber,
walaupun pada akhirnya menyanggupi Juga untuk menjadi narasumber.

12. U4sgarakat Pemantau Peraditan Indonesia
Fakultas Huk um Universitas lndanesia
Terhitung selama Februari 2003 hingga Desembe/ 2AO4, siaran DELIK dapat
berlangsung tepat waktu, kecuali pada bulan Agustus 2003 sempat mengalami
keterlambatan sebanyak 1 (satu) kali selama 15 menit.
Untuk masa yang akan datang pihak nadio ARH 99.65 FM akan
memperpanjang perjanjian kerJasama dengan Mappl melihat respon yang
semakin lama semakin baik dari pendengar Radio ARH 88.65 FM terhadap DELIK.
Selain itu pihak Radio ARH 88.55 FM dan MaPPI Jgga bergembira pelaksanaan
DELIK telah sesuai tujuan dan harapan yang diinginkan, yaitu memberikan
pengetahuan hukum kepada masyarakat.
Hal tersebut terlihat dari penawaran yang diberikan oleh pihak Radio ARH
88.65 FM kepada MaPPI untuk mengubah jam tayang DELIK yang akan datang
(rencananya akan diubah menjadi siang hari). Setelah kepindahan Radio ARH
88.65 FM ke gedung yang baru. Namun sejauh ini pihak Mappl belum
memberikan tanggapan atas rencana perubahan Jam tayang tersebut, karena
untuk merubah jam tayang perlu dipertimbangkan faktor jumlah pendengar yang
akan mendengarkan, sosialisasi kepada pendengar, kesediaan narasumber untuk
mengisi acara (mengingat acara tersebut akan berlangsung pada saat jam ker3:a
dan sulit untuk narasumber dengan Jam kerja yang teratur untuk meminta izin)
dan berubahnya lokasi tempat dladakannya siaran, Sebagai catatan, menurut
keterangan pihak Radio ARH 88.65 FM, rencananya mulai Maret ZOO4 Radio ARH
88.65 FM akan menempati gedung yang baru di tengah kota Jakarta, namun
cukup padat dengan kendaraan Juga, yaltu di kawasan Mega Kuningan, Jakarta
Selatan. Untuk itu baik perpanjangan perJanjian kerjasama .maupun perubahan
lainnya terhadap pelaksanaan DELIk (termasuk rencana perubahan jam tayang)
perlu diteliti lebih lanjut dampak baik dan buruknya bagi semua pihak agar
pelaksanaan DELIK dapat berjalan lebih baik lagi.
III. Bidang Kerja Media Online pemantauperadilan.com
Website MaPPI ini dibuat pada tahun 2003 sebagai media untuk
mensosialisasikan hasil-hasil pemantauan darl MaPPI dan sarana pembelajaran
untuk masyarakat yang berupa opini dari akademisi dan pemerhati hukum.
1r. : 1i|; rli{,l!ll!|f,{fl
I

13. l- lWasgarakat Pemantau Peradilan Indanesia
Fakultas Hukum Universitas, lntdonesia
Adapun isi website ini adalah:
Profile dari website, yang berisi profil website ini sendiri dan profil MaPPI
Analisa kasusi yang berisikan analisa dari kasus-kasus yang dipilih oleh
tim riset MaPPI untuk dilihat penerapan hukumnya.
Penelitian: yang berisikan hasil-hasil penelltian dari tim riset dari MaPPI
Alur Peradilan; yang berisikan rangkuman mengenai proses peradilan di
Indonesia yang mencakup: Peradilan Pidana, Peradilan perdata, Peradilan
Tata Usaha negara, peradilan Anak, dan peradilan agama.
Opini: yang berisikan Pendapat*pendapat dari akademisi dan pemerhati
hukum mengenai sistem hukum.di indonesia
Kolom: yang berisikan pendapat dari tim mappi mengenai suatu peristiwa
hukum yang aktual
Peraclilan dalann pantauan; yang berisikan hasil pemantauan MaPPI di
pengadilan negerl seiuruh Jakarta dan cibinong.
Alamat-alamat: berisikan alamat pengadilan, kejaksaan, kepolisian, LSM,
dan Pusat studi hukum seluruh indonesia
Link: yang berisikan link ke relasi-relasi MaPPI
Pooling: berisikan pooling yang dibuat oleh MaPPI
Website ini juga berisikan banner dari acara Talkshow MaPPI yang bertajuk
"Delik" dan rencana kemudian adalah memasukkan ringkasan dari tiap talkshow
ini kedalam salah satu isi dari pemantauperadilan.com sebagai pengganti dari
content KOLOM. Banner atas dari website ini juga rencananya akan menjadi
ajang promosi bagi jurnal yang dikeluarkan oleh MaPPI yaitu "TEROPONG"
Rencana lainnya adalah memperbaharui daftar alamat-alamat yang telah ada.
Selama tahun ini kendala yang dialami antara lain, sedikitnya pengunjung.
Hal ini disebabkan karena telah ada site dari mappi pada website theceli.com.
kesulitan ini kemudian diatasi dengan menghapus site dalam theceli.com
sehingga pengunjung yang ingin memperoleh lnformasl mengenai pemantauan
peradilan dapat langsung mengakses situs pemantauperadilan.com sampai saat
ini website MaPPI telah dikunjungi + 2800 pengunjung.
Kendala lain adalah tidak adanya fasilitas editing pada daftar alamat,
sehingga apabila ada kesalahan dalam pengisian daftar alamat, tidak dapat
segera diperbaiki. Hal ini telah diatasi dengan menambahkan fasilitas editing
alamat pada admin website

14. Nlasgamkat Pemantau PeraiTilan Indonesia
Fi:kultas Huk um UniverEitas lndanesia
Proses pengisian data yang baru ke dalam' website sering terlambat
dikarenakan menunggu dari pengurus Teropong yang kadangkala terlambat dari
percetakannya. Narnun hal ini sudah coba diatasi dengan mengupdate isi website
setelah jurnal Teropbng telah dikirimkan.
Website lni telah berisi L2,5 o/o dari kapasitasnya yang berarti sekitar 23
MB dari total kapasitas 168 MB. Hal ini berarti masih banyak ruang kosong dalam
website ini sehingga kebutuhan akan ruang dalam website ini dapat memenuhi +
3 tahun kedepan, apabila isi vrebslte masih tetapi sama. Ada penawaran dari
pihak jurnaMukum dan Pembangunan untuk mempromosikan jurnal ini dan
memasukkan daftar isi Hukum dan Pembangunan ke dalam website ini.
Kerjasama telah dibicarakan dan pihak Hukum dan PembanguRan menawarkan
biaya peiiggentian uniuk"i00 MB baru sebagai kortpensasinya. Namun'hinEg.a
'kini kerjasama tersebut belum dapat dipastikan karena pihak Hukum dan
Pembangunan masih melakukan pendekatan kepada pihak atasannya.
IV. Program lain
selain kegiatan yang dilakukan oleh setiap bidang kerja, terdapat
kegiatan kampanye yang menunJang kegiatan MaPPI dan masih berkaitan
dengan Medkom. Kampanye dilakukan dengan melalui pembuatan poster,
pembuatan stiker, pembuatan kalender, dan media kampanye lainnya.
Selain itu program pemantauan isu melalui analisis media belum
dapat dilakukan. Seharusnya kegiatan tersebut sudah dilakukan pada
akhir tahun ini. Beberapa program lain yang menunjang kegiatan kerja
Medkom seperti pelatihan Jurnalistik masih beltm dapat dilakukan.
Mengingat masih terdapat beberapa kendala, terutama masalah waktu dan
biaya.
V. Evaluasi
Secara umum pelaksanaan program kerja divisi Medkom dapat dikatakan
berJalan dengan cukup baik. Meskipun demikian masih terdapat beberapa
kendala yang dapat menghambat efektifitas pelaksanaan kegiatan program kerja
sebagai ir&na terpapar di atas. Bebei'apa hal yang pei'iu diperhatikan dalam
pelaksanaan program kerja tersebut antara lain:

15. lWasgarakat Pemantau Peradilan Indanesia
Fdkultas Huk um Universrtas lndanesia
untuk bidang kerJa Media Keadilan Teropong, saforpai seJauh ini belum ada
kendala yang dapat menghambat program tersehut. Namun perlu juga untuk
menjadi masukafi bagi kelanjutan Teropong yaitu perlu dipikirkan kembali
pembiayaan bagi para kontributor opini. Selama ini kontributor opini menulis
secara sukarela. Di lain sisi insentif tersebut dipertukan sebagai bentuk reward
atas usaha mereka
perihal distribusi maJalah tersebut dapat dikatakan belum optimal. Kendala
utama dari permasalahan distribusi ini terdapat pada penerbitan. Waktu terbit
majalah ini masih belum konstan sehingga akan berpengaruh pada
penerimaan di toko buku yang akan menjadi mitra dalam distribusi.
penentuan tema daiam rapat redaksi masih periu untuk mendapat perhatian.
Selama ini rapat redaksi belum dapat menggali secara maksimal wacana yang
akan dikembangkan oleh MaPPI. Selain itu wacana yang diusung oleh
Teropong masih mengikuti trend yang ada di masyarakat.
untuk bidang kerja media online, harus diakui masih banyak kelemahan.
Faktor utama dari kelemahan itu masalah sumber daya manusia yang masih
belum secara optimal melakukan pengembangan atas situs yang dimiliki oleh
MaPPI. Di lain pihak kelemahan itu juga berasal dari designer web site yang
kurang sigap dalam merespon perubahan yang diinginkan. Namun kendala
tersebut akan diusahakan untuk diatasi.
perihal updating data masih menjadi kendala, terutama terkait dengan
sumber daya manusia yang melakukan tugas tersebut, Kendala tersebut
sudah dapat diatasi, walaupun dengan beberapa catatan.
perihal jumlah pengunjung tentunya merupakan salah satu faktor yang perlu
untuk diperhatikan. Hal itu sebenarnya dapat ,diantisipasi. dengan melakukan
beberapa perubahan pada tampilan web site dan promosi secara gencar atas
keberadaan web site ini.
selama ini fungsi Medkom sebagai divisi yang akan melakukan analisis
terhadap isu masih belum dapat berjalan. Sedianya fungsi tersebut sudah
berjalan pada akhir tahun ini. Paling tidak mulai tahun depan fungsi tersebut
akan dijalankan sesuai dengan fungsinya sehingga MaPPI dapat secara
konstan dan konsisten menyuarakan kepentingan publik atas dunia hukum.
I
I
I
1.
4.
2.
3.
5.
6.
7,

16. Masgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fdkultas Hukum Universitas lndnnesia
I
E$
Hq
E
aCn c,c-L
E)l-
rL-
s. g
l- J-| .-
- =-r, C+. L.
d8
zr(
)l-
z{O.
€<(
J
a
tL
.(
J
H
a
at
UJ
o-
!E gE s$ 4L
i* $E Fg[q:tt= FE EtTEFE
pg za * isIsstA-q;=--+u1't[;t;E:f o- .t
grt=E,sgi#iEe' eHA $ f 8,il F PoE5,EE?g€tTIiE8
E$;$hf;EEHgTER
{d
l-
o
)o-
L6-
E.sp.ug
EE F€ u
iEiEHE
,s3Eg}E
z
l-
)o-
5
E : a -g n E € c
EEdg Fi =: Fti$iEIsg-B'; EE SE
IggF!igIFE!iEiIiEgF
H
zH
o-
o
E iEP=c-O{-r
i$5o$I-EEEEu.,;EiiEnE
FE$$tI{$[3?EfEfisBfi*;q€ a
ipPE*5ESIaf&{SS=eEE,f
$
oJ
oal
o-
sc(, C,
e()-O--Hcros
+ b b-,=
=-.s-sE(rl
3€€:8
fi)
I(v
dt
u,
6
{TIJ
oTU
a
ai
o
z
Fi
H
UJ
{
)J
o
r>
t'{ D
2Z
SPEO
sffAL
1;ral
UJ
F
€

17. IWasgarakat Pemantau Perdditan
Fakultas Hukum universitas lndonesia
IndonEsia
-,H
fe5ddL" H
8$
E
ctl ??T-LI
o)-+-H'-1.i
S E:r---E
=F82
l-
z
o-
€
{J
a
2
J
H
a
al
lrJ
o-
IEE c
sFI E
Ol-FrL
EEiOi
HIf =S
sS,-$€H.C, 6 E 6.H L
E=Ft3.s'
:rdH'!,;
d
l-
o
o-
a-
Hq)
OJ
fi:-H.-
= q AC, r= :S i-{'Tt cL= 5
z - l- -lC lr-
z
F
>Cl-
5
z
HE{L
r-g6^O
JF"
Er/JHA
FtE=INYo0.-
iclEEo=.t-r L
;i_c,
ESF"oo(I)
) F? FI
H
ZH
o-
o
St.,,b EE
!3iF E $Ez;Po'.-=
sr;EEi eE
E&f I.rf SE
EiEtiE^E5-tr,
= ? -.tn
=
9_E €
FHfi;EEFsT
(D
Iodt
6-
- .g A.t
Eqtgtyr
i 5 F qls
*$€IE
(a
oo$t
H
a,
)
z{F"
t
$
o
zt
H
H
UI
€
)J
o
$
z
oo-
od,
IU
F
H
d,
lr,
F
€
!
q,
-ogFr
kNr
*d,^F(UL-r/t
{iH
[€{
EtEf-- ci z,

18. Peradiian IndonesialWasgarakat Pemantau
Fr:kultas Hukum Universitas lndanesia
-rDH
fQ
5d
HE
E
J
Cnc?l-
F)HE E+
8E:-:oiEst
-d88
z{)F
z
o-
E
J
a
z
J
H
a
al
TU
o-
E-Es+{ EF $ gpu
sregF;€: iEiiEtalnqe=':*EE*.8
sjeEF$;FEH:EaEEE,h:'= egiE#;tF{EFEE
:
= =
E * $ =^ x H g + E r E s
a
F
o
)a-
g € :- .E s
-s)osA.9.5€qgt^
#EsEss
z
1-
o-
5
'd5
: r:E E 8 E ,,,
ErEEr EtE}
fSg€EE'$FgtAOHC
;EEEf;=erl&EEE-fiEUEEdrsaN
ggsgIfI$Fs;
H
zH
o-
o
!-
.=
-r.O-.C:
E)i-rrnE!
E L ^= E € E E €
S E ? E * T T 2 E
F,.E?g!fi EgE6sEEE=,-.-E^. aL
gEi8$f,gE$s
,E&iaa
o
oJ
od,
A.
E
C^vt
oq
EgEEiEqcnEcSS
(?
oo(I
H
ol
)
d,
oUJ
IL
I
K)
o
z
i
H
H
UJ
€
)J
o
o
z
oo.
od,
UJ
l-
H
d,
UJ
F
=

19. Fakultas Hukum Universitas tndanesia
.,H
fe6ddH
8q
gt8-s
EEEE95,gtd.oFztrE
3E€S
rz
{F
o
)L
EQ
-FIll
bEO-.a^iE.g
E.E-=e I I
ggg$€TO:
*izdafi
L
o
?.Y
tso= 'r-
o- '7
E!=tE
EE.P3
86Ji
S t E r :E E s,^E+oPE;=EErpErr..'rts,gerou
?5st5's456;ztJ-oJC
EP{E3{ttIEEESifid=ro
st g€;€o-'EEdE E€
"=+ET€ETE;EEi5S&AEESFEfEEE
z
)f-
z
o-
t{J
{d
Z
J
H
a
al
u,
o-
H3O-Eo-t
ss Ec,
--L
55 Id+Y f rZ E51L'.-r--,otrHO.=O
s+FfY^r
E3.EE-g-E
EiE,EPEpd,IsEfo.
+-.-7n
Ol-.tr5E-9.9
14o5'i.--.9
;irFEEiEE
f S + E s * 3 Z n
zaE-?ftrPz
E E ; i E E E i f
tf*ErgtgEEEET++{EEI126ddg,fr2r?lS
z
l-
)6-
5
(Y)
ooN
FUJ
d,
€
t
o
o
z
t
H
H
UJ
{
)J
o
$
z
o6-
od,
TU
f-
H
OL
UJ
l-
{
€

20. lWasgarakat Pemantau Peradilan Indonesiaf;
rIuDr
ffi@- Fakultas Hukut-n Universitas lndanesia
-,H
fPtsJ
oo
Hq
*
or4 -b?no-Ets?
g{$E
13 g E
z{)l-
z{6-
=J
a
2
J
H
a
al
u,
o-
h
.Q
t
st g'
$$EqD)tn
f;€B
=triEe
*8t
ra
F
o
)o-
5 st 5
JC'C,TJ
:lCr)CeTgtr,T_FIr_
J _l J
t/lr?-
,Etl$Eg
€REA6
z
F
)o-
5
$s;-?lliiiggiEEIlgtEg*]
EIEI}EEEiJ
H
Z,
H
o-
o
c H a ElD E
E t E a E € E E E
f 5 E E e i f E
$;EEE:Er:.E
sftEg*;si; E E aE i E E E
gE$giEEgg
o
g
od
o-
.L
(/)=
e=9Es
=E-g
e
'?EEE
(Y)
oo$l
J
H
AL
o-
t
N
o
z
t
H
H
UJ
€
)J
o
$
z
oo-
od,
UJ
]-
H
AL
tU
l-
€

21. r,t,,.7
fllasgarakat Pemantau Peradilan lndonesia
Fakultas Huk um Universitas lndanesiffi
-,H
fQ5d.
fiu
co
$r=c 'lc
(, c,
{-L
tr)q, o-
l- (-'La,
-Ci:J?T,
d8r-
zt)l-
z
o-
{
5
a
z
5H
a
{AL
UJ
A.
g $'ia gs'
€& E EB2 EA
isrf tef iEE=HE+!iH{E r?FEE
FEs$sEo FEdEF
EE1$tll*EsgiE
$sj
tz
l-o
)O.
EUI
-LJ1o.
i i E h .,6'i*
=ig]
iL=!
s f -E E :' ' E .E
E:=?EiEiE
F;$=sES#5
2
l-
)A.
5
#E-6.x
t$f rsX€ Int
sEiilErEEEI
gEEgsEstgB;}oa
H
ZH
o.
o
O.-
aEEfS$
!,iE:,Itt'--or.E EFSfroHg'c
sfr=2ig+( ,-' =
rs?3rgAEE-Ps€8.tsfiHsS,,
(s
oJ
od
o-
o.a
o
.-a.''* -U-b,Ar Jrtt{
-6U
SE
(Y'
ooftt
H
IJJ
tt
o
o
zt
H
H
Lu
€
}J
o
$
Z
oo-
od,
UJ
l'-
H
d,
u,
i-
{
$Fl
a-'
o
o
E
L
otl-
fi6'
E8o(u
..8 *0, sI
-(IE
si

22. Masgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakultas Hukunr Universitas lndnnesia
q,H
f*FJ
oodtH
8$
z
)l-
z
o-
t
J
o
z
J
H
a
at
UJ
o-
-gs .P rHE E .e.= SlD I
it E E ri'E '
1e E Et+TEle tr 0,
lii o 6_
r.E P !! { a S F
s{es E5ii*
$EgIEgsEiE
z
F
o
)o-
E sSA
g++F'$
,6ESSgE
z
F
)o-
5
rar
'6{-t=*
+9r
t E-vrnE+'.r
B f € igdfr
-Eo),9z=o-v,
-E: g q
EEf;
F!E3H
H
ZH
o-
o
f,=Fg-Efl E EEEE$igHE
EEsEEi?tEtgEEE*5
rE
f,EEE€FEgIgEg$EigI3
$
oJ
oaCl.
a- .-
tstrCr)=tlV
La-
-L--, .-
!a'L trt
3-g
o_u
(I)
oo$l
H
z)l'"
t
o
o
z
H
H
UJ
{
)J
o
(D
z
oo-
oat
UJ
l-
H
d,
UJ
Fr(
€

23. lWasgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakultas Hukum Universitas lndaneE'ia
7E
5ddH
8B
I Ctr
lc
io -c .-
IE E E
I{- V tr
!) =
p
r?€g
z{
F
zto-
=J
a
2
J
H
a
d,
u,
o-
'g .g '[
-?-E'E8,gt
Ee+aE€g4Ei-ETEEsEt€:H
-'Eq*XT2.$s:ee r L E ., S E H'2'=EL(6EiE92ErEF)
[g:*sEEEgE;EE€[EESZE
r/
l-
o
A-
J?
E c?
EEAEsA
TEE+EiFrE=59
Z
F
)A.
5
C,ZL. q-
.- I
ifr
-ELJ}4J
.I v
5E.-=
=--'OO-E.=-E
Etr b E-l L.
-E=?oi^
Septgq-xrhP'EE€'E 2 s =
diEgg6ao
H
zHA.
o
€tr >.
EAoE.6g'g
6 E EE E
,E g €ES 5{--
E .- * E E t *.rLLJ
gFs-.=XdRE:a+-it--xfr_g
EgEE=p&sE
*EgF$E*E+E=oiE5'SEEdtaa
o
oJ
oal
o-
P
tsq{-r-oEE;9.;g U cn gE
cs,F$'s
(Y)
oc)
fit
5
)F?
i
ottl
t
o
z
t
H
H
u,
{
)J
o
(D
z
oo-
ool
tU
F
H
d.
II,
l-
{

24. Masgarakat Pemantau PeraiTilan Indonesia
Fakultas Huk um Universitas lndanesia
-DH
feFJ
oodh3
8$
H
d.F
: gEaEtrli-r
F€,-s,PEtjl-FvJcL
EFINggE
s z H i s $
z
l-
z
o-
€<(
J
a
z{J
H
a
d.
IU
o-
s E E $ 6'$.,q,
n'1 EE .Ef, E8{'Etr1.-
_78 ? E 8? :f =Ee
*gqistig ETpE;96.;
Ests+=FE?P+EFiBEEfoscatgE
{=Ei{ESESSi
lz
F
o
)A.
2
{F
o-
5
k.,-.hEEg+-+9rb-gE
E { S;E 8fifl
sf;s aEF' EBs
AFE ,#;1 frIA
figE
=gP
tEFHstEas='E$3EgI
EFsFi Eg5
H
zH
a-
o
Eolu'
Es $ s Fr g
isrE igE€o-r
-o'-HE?E? rFyE
ErBggi tsi*t
ggtgpgfisEfpg
$
oJ
oat
o-
€go
-"L-CLHo
a E= P&Peivroc
8Sgf65
(Y)
ooN
u)
)
l-
o
)
o
{
t
Fl
Fl
a
o
Z
t
H
H
tU
€
)J
o
o
z
oo-
od,
UJ
l-
H
d.
u,
l*
{
{

25. lUlasgarakat Pemantau Peraili tan Indanesia
Fakultas Hukum Univglrsitas lndnnesla
-ttl, H
am
5oiat ht
8B
E
tl+*
mvt
REqE'-.di$#E
25FEE
3FFSE
z,
{)l-
z
o-
{
J
a
z
J
H
a
0t
LL,
a-
Pg ., 'c
hElE #a$ggvic,+
."=SHAE:isrN,s=iEE-E{suP
E?:IFIE$f39'=E#gEsSZ-tr(Do!
Orh=
!S$gHPSEEE
$$sEgE5= 6 E
]4
F
o
)A.
oo
O3.- r'-t t O
vt=J
ovtv
E.E-.TN
FsH6FF
z
F
)o-
5
€
*EHfiE n€3 t,SrnPlL'iP
TEagEHEF
SrtpiSgI?t.SE g'q: ,
y H d s E E $E
=EgSIE-E'.Ea5€,,f9s559H
H
zH
a-
o
E 2-rJ TT
e= 5'.o.-
6do'?oL- tt
.gbF"u, lg9
E Bi'-l-L
.LO.H
rEs=7_6.EEO}
ooL
Fo-o-
o
oJ
ool
o-
crr
g
o
LEo.!l .!l n L"a' -' gt O
:iigvt
3i83
(n
ooNT
d,
u,
o
{UJ
Fo-
UJ
o
t
NI
rf
o
Z
t
H
H
UJ
€
)J
o
$
2
oo-
oil,
u,
F
H
d,
UJ
l-
{

26. lWasgarakat Pemantau Peradilan Indanesia
Fakultas Hukum Universftas lndanes'ia
qD F'l
i*FJ
oodLH
8B
H
d.
€ -
SF d,! 2 E
SFSfEE
EEEHSS
z
l-
z<(
A.
=J
{a
z
J
H
a
d,
UJ
A.
8't .g 'E 6i
E € TE,SPH
+ggrilait
fE$EIEg3gE€ss'E55;E
v
F
o
)o-
cn5OL
uo
EEnoLL
et+EIE
FI5553
Z
l-
)o-
5
toa
t=O
OL
P$Es)ko
YE3C,JL
=o6tg)
oo-
5E
PH+-
,-J
JJ-
-c! :-
8dc
H
zH
a-
o
+.
-J
-t-4-L
9J{-l
&LA
LOE
SEEr&. r- L
bbe
EE=EEdo, q)
.l- {-
^.'?Er''
s8ia
o
oJ
od,
o-
g
FrO
B= E'=cno
-??^t L. *
iEE
m
oo(v
at
u.l
o
o
l-/
o
t
r{
o
z
t
H
H
H
Lu
€
)J
o
o
z
oo-
oal
UJ
l-
H
d,
UJ
F
€

27. lWasgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakulfas Hukum Universitas lndanesia
3gou)
HH
trEE'PEcrt;ts
EtrErS0'-8'916'r is Ff u-3 E$tE'Hoct-trOO-i-
pci*:.,F?€g EE€qF&go'o-6
EE$EEf EEf iaB{€
PsIEqEiEEF:58F6r d E 7 E E'l [€ f E E € ! €
se$+stssF*gsSEs
z
)]-
z
o-
{
J
{a
z
J
H
d
ol
IJ,J
o-
t
o+.
o
c
(rS Pt
E5Ir* sgF
r&iEEsfis$
z
]-
o
)A-
;
EE.-
E I s -h '6
E !.=.-3 tH.=aa P:its =Ba ESuiSEiE.EPaLTE
q) e e €'G +{
€Ei=;fES?=eSrnPE?Eo-FE;$u+EEEgS:q)ZL
d,: ri igI pE-.r. !
EiE*EE{*EFEiFEE?.-?
EEry+:gIE:ESi$EEE]!i -r -L
ESEs59$,'?5fi$sfi$#a
.vt
o
-r +-
--l_ -
69';,6h
Earv)
=J-ocL).(rFf
=-oibi8iz
z
F
)o-
5
(I)
ooN
d,
UJ
6
{
I,U
o
2
i
(v
o
Z
t
H
H
H
UJ
{
)J
o
$
z
oa-
od,
Lu
F
H
d,
UJ
l-
{
t

28. Fmku ltas Hukum Universftas lndanesia
tr
o
UI
E
oo*o
v
f O FC C;iiC
E rfi E3 €$fiol 'FE 'c '- O-v
596E EE H ME c
6,eFs H.E H. EEs .gFr-|oL-
Ig*E :E c -IEEP,
Efi
EEEEEEBEEE;E:EIi
E55ii ,EptrZV:tro o 131f,
( r r r r A: r I i:i=
E
:)
tl
f(- l--.I-o
EEob
O rl-o
1f -rr
oo
8EEr/, 4 Fr
OnY'.a I .v
-,
i i,8 E
o
(I I
or-
rfr.
U
c
{
T_C t)
-Ppr-f-
ox>.F }{
38bZ-I
It
* r/)
Jl ,_r
'E -rt
O ,rX
h6
)-r
Z4
II
o
&
E
l),a
trLr
ob
G-
qF E066
5n gE 5
:13 ,X.o B
-ttr ):
a (} Lr
co- E
i* PS Er.f 0)
r,*il ug
O O- 'f- {-
EE 9 il
c Z O=zF OL- L-
AJ OC O
$E EE5 HE
I
6
J
f-
f
ll
(D
.b
8-
:tr
lt')
o{*.5d
o
.b
-o
:)t/) 6-
OE
EO
=lt.90l--
,
I
u
E
o1..
t)
o
'o)
cl-
-
qd,
6'<t-
o-t
!
ogcr-
E
i-tr u
o
C
o
E
)-}l
:)
-
h
o
UI
UI
c
Ur}r
a*
Uh
.L
co
()
-o
oLL
l"
C
'e
0(/,
I
cr)
O
.o
(I)
LL
..q|
N
C.E
ot/)
c.i
3I
I
U-
-O-
o-
o
E
C
BU
Ilcn
=tr
F!E
9s
=
2 H.E
r;efrItr'l
bt86AR
sE E
zE =
5 t,EO- l-
se
E
V,
-l
G,
ttl
v
c.i
c
o
.h
CL
E
o
-l

29. Masgarakat Pemantau Peraililan Indanesia
ffi-'w Fakurlftrs HukrJm Univr::rsitas lndc,nesia
g eeax p gAtg*€$H
i.*;o3E* giEEHXEs o#EaE rE E.::g'E&'E =
E;n*u 5 r.E;iisglrg finnsrEgtaIgigfiEggtrs
Ifi
p o g1Eg
€EE*Es H rcEE$qr.._O r I r I F,_
lz
;C
f
oll
3
e-or) r-
.xo'E +-
:)C
ESo.o
oocv, O') k
s6E
lz llo
.? qo
c 01)f .-O
o- 1 r|-€
t-
-t 'r Og)
f Q n '{-
Pq):)L-rO-
PEsc o-c P€
_0 6q Eu
E Xds Io
;$s-E'E.,8..9 ag
EsS,.egs*.€tEgoo(r r r rOr
-C
-g.pfr-E Lr- (1
B.E E#.
2tE*gr
oao
s a-
!- vlt.-
flljZ rr
:)Y
-c o-
+L-
o3r....5 -f
Fi --I-
., rr
o)-C
(l)
go
C
:tro./','O
,-.
'6-
*b
a:A
Cntr
nx5
zug
- oc
a
EETJ
FETy-)
(I)
O- ryi
CR
oii
8g o,+rF
.u1 C X
# H f .x
EgEU
0r)
C)
(I)
l*
o
E
()
.g
C
(1)
tt1
c"j

30. lWasuarakat Pemantau Peradilan Indnnesia
Fakultas Huku,Tl Univglrsftas lncianElsia
X M.t ?
s bE a-
E EEg EE
? PEs Err- L- C :f 1Jo o 6 'r-rF
; 5 8 Ea sF
Ee $8E Ep .3$
5.$ fiEe =€ EE
ts cr)
rc E$ 8bfi86 tE
EE rE*gS;ilE sC 7'
iE :H, ?E'[Hfl 5Eq fiCC
oo ad oo :l E B 6
-c-c G ,il- H A '!=
EEEE :E ElcgilE=3 $E
E
-eB-P 3 -5 ,eEg5fiFEE
EE
{'FPPP "fi
H=gEP666s ,Ef BfES:e3€PH! ootro-o-o-
g r r r r' I t I I I ts.'
c
o
c
o
-C
;eh. L-
=o)tro-
o
(r
:E
l- t/')
oLl-
.= o-
o.i
h-c p
a8Eaa
-
E?'= 71
*gt- 1--)*-l
.{- -)
oo
CC7ir t-
J -r
ied) l:Y'
rlI)r-r
:f
orLl--
ook
E'il HF 1,
L-J
_ob?.
5 o.0Jllr)
.'C
6s 8,
:))n1]J/OC,I-(-
LT
r!oo
o
o
O)
o)
C
g
:tr
V,
L,,
]J*
-a.€
na
5<O]tr
Ov,v)o
C
tr
65
=za
C
o
CI) C
c())trl-
L'q
FJ
t- U,.- -i
rL-
ooo_z
E
:E
C
o
oC
)1l
.g
o
o-
cr)
C)
oL.
o
x
r
C.E
()
V)
..q|
(f)
O
o
o
:lt
e{
.E
c(I)
tr1
a
|r)

31. rltlrlr
;q}=i
lWasgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
F,:kultas Hukum Universitas lndorlesir
x $g€ ff€$*
I E,H
",
$E:O c g.E,
EE I*EE EH$
P €1rH s=gc{ E.a# o o)
gE flttEE:3 !R
+eEfre:i!Eep ttd r r r r r tcO
3.f-
C
o
-o
E
o
boll jl -l
6Eta- a- a-
CCC
oCIa)o- o- o-
,E6 P ES t'6gr s e s:=
.i:gu'E
SE : € ?U
s x$ I EE E;]) '6. rr H.d 5?r=
Es = F3 iu3; -vEE
EE E H>-i?'BPP Eg-€
Issfie {ensgErcrE$fioo(rrrrGarrr!
tr
-cEOU:E rtt* }.r'
q.5 .E
3a t1L] .
co-.= t/)
l TJ.
CD
o
,r1 6C
t
u'E
OC:= r{r
0ly
E3
.e
l-
vtO
-
r-i
J t'r
L. Fi
rrt )l(J t-
rJ H:
a
VI
o
3
E
ct)
C)
d{-.
()
l*
o
E
r-
0/)
r
'e
0)
(/)
t
.O

32. lWasgarakat Pemantau PeraiTitan Indonesiaffiw Fakultas Hukum Universitas lndnnesia
C
o
otlt
o
*o
o Pcc- OO
E od
6l qo
o 'Eo/l ll
SE Eg
, EE 5 :EC O
$E E E8 EO -CI Y.. n H ts El} ts
E ETAOEfi #E E
i E:E[83-e EP I g
.ct
C
P cr
xs;
EEEzrY
13 o; A o
ut 6 E o.+ ..
EqSE: {.ooVr r r r 6
I
-C v't
'Polb '+-
oc
hcp
5 6_u
Z:tr I
oa
-c8oLL-
.E o-
o.i
hcg
?{E
,9,
E
o
V
o
)-o
,,-.
V-rJU
C
I.)
(/) ,A
srgOc'5o(/) E
rr1 tJ1
)1)
(-)
6CI;t-
(-L
<oo
l-
) oE
€'o--V ?a o)9 r
6nE:rCLU =E-t:=
r Jz (l)
H =U-X d -) o
E'- t:tr o.
O t/') cq
-r3 o:-E 5(,.'
,-.oi7i='h1) o o
g x'o5 E
qtsrr cv.g o o o]f
i g)! E.g()hooN
gt aEE
a!
coo
E 8'8.;.o.L O
r) trtF
NE E
LF
o .. 6tlt O_
Or-
olp
"?.8
8, g
FVlCU
g 2nt
E
f
ll
3
I
C
o
:)
C
o
m
cr)
p
o.
r
c.E
()
(,/,
l-...
cf)
s)
f-
o
rt
.g
C
(l)
V)
d
.]

33. lWasgarakat Pemantau Peradilan Indanesia
Fakultas' Hukum Universitas lndonesia
Efl pE €E E
E P -: a
8g fE'fi5 H
E:
-6IcDEg
H E6
Ere E Bgg ilg ;g g$
- ci.6 p a']=- o- l= o
E3 E E 8U E
p EiRp e
E E E5 vt -
# o Pzd,iP !'p E 6 = -J P
BE HEEIEEIEEi E
EE* 6H*E,F,EizE€- .a
g F;$ EE tBflEE*.arE #;E H
p
E r r r : A l r r r Sg
I
-. t/)
€pOC
hep
5 6_U
z:tr r
aa
I
co
l-
:)
.C
o
.h
e
I
,n
p.-.
6pcl-
=o&t-)
>Z
Ao-
a
E
p
o
c)
o
o)
CD
L
Lrr
oXlr',
r'r -C
6plrtr
o:)lcg,
cr)
O
o-
(
.E
C
()
V)
O.

34. Masgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fi:,k.ultas Huku'n Universitas lndor:esia
Or-
U6oo
oq)'= 0)
-)z
?bOO
l: cr)
PEEH E E PEE
g€e
I =o
r, c u-i o
E:E= S p =*6 g$a g
Ig"= F sr[ :t"s-tH *
sFtFEE$f,tglEi;Esr ri r -$ EEVr. r r r06 I I r
c
oSo).()l- t't
oo''
ci U'P
8n^P &
x()ec
-VooE.a
t- ._ ._ aJ1
qppp:
E 88Eio
<r r r r
E
-C -C
OU
Eo .L
q5 3
?]f, zEA
-r l,.l .
:E
-. t/)
'Pol- 'f-
OCXrOg hr:)OO
z - :tr
oo
OCa-F
FL)
EEoo
9Po!-)oJ
,/t 9-:l- l- ,{i
AL,
IJ
*.EJ /h rr1
o-/ o
o-lrZ
Ee-Fr ..X-
q vt
=
.b. apCIo F
AO vZ-
tro
.-X, Fr
F( -r'
Yll-L-- Fr
-)
,=
-CrroE
=oo)
E
6c
-s1)
.o.-.,-r C)l.lFJ
LF
eotroo-F
a
oll
olll-
o
Z
C
o
U
.C
o
0)
l
C
U
C
't
o.dl-
0)
o-
E
:)
JI
):f
cf)
p
o.
6
Cll
C
'E
()
(,/)
3
0r)
p
'6
E
|r)
C
'e
()
V'
t

35. frlasgarakat Pemantau PeraiTitan Indonesia
Fr:kultas Hukum Universitms lndonesia
f Ee EEE$3 E u- .H'E:8
E4'A x 'o;
i o vt
o== {6 g)tlt o-= P r r- c
aEY 5F E i=
EEFSEtgEgfr
E EE
€ EgFrrFHifiE E gfi
8I IEEYH.gEH Sfl 'E$
C Oq O C
^E H,gEEiE
E g; E5g"6 )
v'
g .,c*
o-x.-P Y
Bt
EEEE
H:fiEt*rIa E
;EEtr 9
EgE$E €FEBrEfiifiE igr r r r grnY.gFr r $E
-F ._.
-.I- t-
(r-) x-L, t- .v'
H o',.-.E:;i
r (J
v-r-
f 'F-8 o
fJg o.!3:tr
z 2.nzLn
oat
Lt/tI a-
-Jll
5sro.rbt
o3a-t F
rtr
6rL
C
0)
gor
hg
-c'irg
JAr
l- F.
9 otux:)z-u5
a
C
o
o
oar1
rl
s6.I)
oFl t-lE, n
l-l tl.
XoLJ- t
30-
0r)
p
'iD
E
N
C.E
()
V)
c{
.]

36. Masgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fr:kultas Hukum Universitas lndonesia
o
oll
U)
C
0)
ll
o
lf
;r
<;d
oo-
g()
E9
?6Oa-
E cr)
t ' g 5t ?_9 =
;= ; $^fifi'a'=n EE
6=3 Bp$i3€E ,E
EEE €eI3eEn E$
ooa '= vtE51 L.E
gEE .g.E€rp'qf fiI E
EBEB= :Tp,:p,t:$E E€E
Eflq44i E{rSr;itl;r sF gg
C
ojl
o
o.
.1, p<L-
too FoU.ooo
oAEl-
EA=nJ
, tlt
o1 E '.i, 'E E a.,P
p'= O O O :'P CI
P-o-o-oC gb'6
.ooVr r r r 6r
I
v)k
,i .-'+ 7i
f .,
HC:=yl- /
Es 5l.J-q
*,
aa
tr
-r- _c
OU$-F
.C(,
p=.^ -, 3h
./, -O :)
5-o O)
aaa
o otrp ;5'E 1l lZ
A ZP(-l
(A
6pb
Ll-
^
-r., -r- .
-
:g Ed p
IZ F
/1
--
7i
v-gE5
E'doo- IF
t- .I- 1-
'L b gIFn v) ar, ,/.='"-L-C
*gP E g
a o t 6_0
uvir_vzao
Tt/-)
o
E:
s=LII
O r{r
-VU
:)c
x€
o'A
{- l-
8*
1l r-
3C
M,Ot1
dROY
a
CC
oo
:€ g
oo9
.E8E
6EEz8ra-
J.r1 tlt
,!! Xo.
E EBl3l
cLo c c
otroo
E*HE
Er- 98ooc
6"o-;E._
E C €gE'= d rl cE H
bpEbP,fi
E UEsE 6
'6
:
o
c'e
0)
(n
'/
.c)(f) ()
.-C
0)
E
o
e.,l
.E
c
0)
V'
AA
'.,r-r
. rr,
tc)rfr C..i
.]

37. Masgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakultas Huk um Universftas lndonesia
;s gE *'E;rJ .- E ),A
=E EE EE
:tr^8
=E 3ilH
sEsi:F sE sEEE gRZE Siz o66-
BEE E: p nE E 5 a--s.
5E55EEE [E rEE I'l= o- l= cr)
a
i=
$E E3# iE Erc afi 1).,', oo r,-
E, fif $ J{EEf;E
C '|b
E Bo v2x- o
GEE Ee ETEtf;Ep,tE,
IgfggEpggstgEg;grgooY r'r t r € r r r r
I
-c v)
O^':=Lrt_ .+.r
oc
./l 'C +
b 6_U
ZII
O'
tro
-v=zrr L,,/ ll
+o
.LO
-ctro;i
* cr)
E6
EEI f't. v
-r (Itk.fJ
-F
notsoo-i=
a
E
)C
(l)
EcD
C
o
13
-rt*
b5ep P''=
$€P()c(I)
o-:)0-
cf)
O
O
c{
C
:)
-)
c{
C
'e
0)
t/)
lri

38. lWasgarakat Pemantau Perailitan Indanesia
Fakultas Hukum Universitas lndonesia
C
'I
oJd
f-
o
?
ll
o
C
o
O .rrL-h
E tgo clolA a-r-
-
o &q,[-.u: E =="=
e. OLL.,J
65' pa
O- =- t= O
t 85 E '3
: Efi 8 C
:::oo
8, RP ff +, 5
:E E E8 ^H ='E
'p
O.-
rE EBEEE:i H*E-,pc .e,fi.E; P -E= 366
$qEIg r4as;=lErE s93E
3otta
c'03
6JzO--,.-r-
obpo)
u'E'o(DPt
rpE E EE!.X L ,'
L- 7a .- l-
=rEt'tr-C
l5EpE iEi &
.oO(rrrr6rr
:E
r- v)
P .p.r: TJ- r)
n ...i tv/ :tr
*-Eg?l- rl './) a1 O-
25 -e E"aaa
I
*a
EpOCX=O
r aE:)O()
ZT-
aa
U
)
(l)
l
I
tf,
.g'l+-
t ..+.
Ez>.8
9M,
bz
Elb
u-
a
CtFt)
n=P
(l)0
EP.- o-
g,g
',ET
EF
Fo5
=-Csz
5&i
rt1
3-+-
n
C
o
l
(-
o
E
orl
-C
o
x
0/)
()
O
N.E
*1
6.
c'e
otl)
d
C
:)*r
o
.E
(1)
c/)
0/)
.O
F Orb C,,.1

39. lWasgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
f
I
i
I
F.:kultas Huk um Universitas lndanesia
.q 3P Sv-t
-
fO.=
':: 'E.() E
A rz'a
u r
Or-tucp.E..r,0-6 E EH I-cc t! c p
5 cE c
p-gp, E 3 gt
P=EPE5P E EI
ESte[ilg ;E *E
TE E,.g
6
o
6E'O ^ a
E3E E;
IgfifiE ,E;tIo
zr r rT $TSE
s 388 E-e
B ER== 9
E 3 9=E EEo -c -c 6:.!- i *t/, E E o':'e fr' r
i .gg EEEE E
HE Bo sxE b Eb
;5 6',E E€! 3f.. H E E E =
nsitt +=€5fiB!,2 ' r r r g r ; r
I
tr-)
h
si;
EE g
8_U qae
I .J- --)
aa
tr
c_c
OU
EO
oE
v1 t)
-o
troL- .+-
-Sl=,.1 (J
YlrI-l-t
V r,
-)
.b
€o-CtrrL-
r-o
o)
><L
6:fC
o
+E"L o-.,
O)tl'J
L-F
?. o ts
oo-i=
a
XLL
tJ1
o
o
c
f-
o
C
oll
-A
C
+jz
v)(l)lb
-'C.Lo
9]f,
tt
ilia
E
q
o
oc
,to
H'6L l"-
s8
gfl
oE
E6
]tro-
.C
o
C
oF
C
ol-
o
l+-
U
1l
L-
()
o-
C
-)
cf)
C{
C
'e
o(/')
co
.c)
€(),- C{
'e
;),*,:
(}
0r)
C.E
otn
cf)
.O
O.OF- C{

40. Masgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
F;:,kultas Hukum Universitas lndCInesia
t-
:,^ U,I.-
d
-+- l_F
l-
)CIr-- O
,Ar
E
E FE 8a .gx 6
ts€gE' .gn ., l- l*
6EUF .. im1lO- ta t-
r,gg F. lF
;!E gi E€t E€az,- -UP p f p
E3€ i: EE=EB E
EEi 5E Cg5'EE-CE E
EF; *; fiPEEiEE sR
'?;= gjrEEj E5*$ E EE
trFBBifie:EHETSH S5g
o
o
CIlb
o
o.
Fg
*,-O
ns I)4u9'}tr".il o.=
=5 ESxq-
1 / 4
o
(..oo
cC
o
()
o
E
f
C
()
E
/'toj X
ta.l
:}r-
E,lo
(.
-C
o
o
t1
)Z
t
o
'=
o
VIC
l- rri
:) .g
ZO
aa
.{-a3
,^.Ol- ('
IoZ /'r l-
-au
Ea-
Pa
golG-
oI*
-J- t_
tt1 O
d:tr
5el5
iI t1
: 'n.+
.-t-FFL-
L- ,-f I
O .!l z
:trOJ
L 3t)
fll
ll r-r
:)Y_co
-+o)
6*
s.
qotri i-_
oXL-
cr0)
:o
oq,
.- ,'t
bs
o
o)
C
o
o
.g
U
lz
o
I
:)l*
:)0:)m
ot-
o
o
ot-
q)
6
o{-
6sV, ,,
ebo- o-
cr)
O()
c!
:)
-)
l'
C
'e
0)
(,/)
()
C.l
(.1
O
O
N
:)
-).$
.C
c(u
V)
a
C

41. lWasgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
F.:kultas Huk um Univgirsf tas Indonesia
,;X,-CM
o V 'J z
9co .q v
o xll
oEs'€ B'o
€I 658 -ccE €
.EH 6iaq!gEE 3.=c i)-vse,EEg 5
Ess *EuIgSt e3 ;E-o. o
E o= ., c o o o
E SEqeIgrz 8B6 a=&, #n oot o)
o e6- lEB PEd- O-rE S o- 0
F E:- EqX E g.oo
s EE Eacd ol 3P
E 6E EfisH:,EHg bs
E aE ?8[€gsH' 'pE
tiggg ises[; uag;eioo(.. o o Q. o . o
:E(,/)
o-'
o
ar,
o
-c
o
o
t1
l-
3
z
a
E
:)
ll
).C
tro
lrErrr L,
Ylz-I- ,xt
"1
.bO
.Ctr
ox
tscD
E6
()tIr1r./A
-r Ulh.l-J
L-
gotr(f o- i=
a
C
o
]f,
o
tr't >
ntt-
./ Fr
3E
a
o,tJl
LO:)trl4=
:) 0)
:L o-
c/)
()
O
N
:)
C{
.g
C
(l)
V)
c.i
C{

42. Masgarakat Pemantau Perabitan Indonesia
F':kultas Huk um Univglrsitas lndonesia
CO
o1)
go
o
cC
-99
s6olc
Pco
s,- I 5E
[€H Es
a.t E E 8.8
i=I-Qo. ro&
' iE EE Fff $ E
; A;SE;;EE *S Efl 3 EPEf; *
* EPo. :E fr$#*
E- fl$a*;EE: €
IBE85 +;fiEEEIg$iFE I *5g o o . . I o o o o i=oi
=
a.._.
uUI
s
-rt
-so911 E--a
a 11 6E
sf [E E
(€i=i='E
;5
E
o
v
JC
o
O 'f,;
hol*7
2=
l.-
ot{-
o
t/,
l-
:)
Z
a
-C
o
o
ar,
t-
:)
z
a
E
)-z
:)
:tr
c()
(n
o
]c*-
3
II
v) LL
.or-t-
?io..Y, ar
-:i .:l
io-
6pz6U
a
EEooCC
oo
ee
sI
-J- .
,n "')
t-'
.C
6.9/-l-
fio
x]cil.o o.
OFr
L F>Fl-
J- -J- -.t-
OzJlvM, _J 2 J
aa
ll
o
rl
ol-
o-
c(1)
tl,
o
g
o
C
o
oV),
{'e
o
a
CC
oo)o)OC
E8 F/r 16 .IJ
LJ- l_
oc
goE
E-HS,g 5 sl
o€ -^
tpe
-C
0)
l-
o
:
E
-)
ll
:)
I
ol-
o
U
of
0)
co
VI
(t)
VI
of-
o-
cf)
O
O
c{
3
-)
oO
C..l
C
'e
(.)
(./)
c"j
C
VI
:)
q,
:)
O)
t
.g
C
()
t/)
c/)
.()
'if C)
NC!
u'l
:)
tlt
:)
o
C
'r
0)
t/-,
,ri
C!

43. Masgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakultas Hukum Universitas lndonesia
tr
o
o_
"OO .. tr
E agQi=!t
' efiEaE f-e E
gsgEa 6 E
a #. E6 g.
I 6F, -r*EtE I:) c n6 E3$€E6;E ,_ i;
O 6 t- sl
o E^_fiHlef;fia#E;fi E s$x
por_ ogE Li,HffE $EE E E3
r€€Efi rqPg?HEEBnE'tp E Stifbl-
EEEn# E3E=€sHesEEs=E
=-E *!5ood . . . o 6 o . '. . .
ojl
CI
c
o
n
g
E
gp
oeUO
sryIi+ r
g
.E
ot/)
o
tlt
o
oa
a
.C
Bo
oo>*t.=v1 t- tt,
oo
ZEZ
o.i
?I
X t/)
Eot- .l-
OCX=O
e aE)ooZTT
aa
-)T
tJ-
o
o
1}
(l)
o-
'6 -.*.,C
t oo
Y tr{) E
e bd 5
i Ep iE XB E(, om sz
E g-q, E
7,ru
: sn ..
B^:€ F
E'E;3 =
!EEEFC
.g
lf,
()
=
C
o
3
o
t
o
3
C
)l- Ar
ooI .lt
0)
-C
--o
bpu. rr
o
;
.Q
o)
U
.o
oaF-
o-(]
t-
(l)
o-
o.C
8HfO Yo-
-COFr
,.e $ _u=
0)
Cfl-
OA
)oF :rT)
=rEfl P,.s
"e
8bll
ogoo
EA,:5
pat- Fr
rJ
-,
tFt
U)g
o)yt- J-L_ l_
u0)l- l-
co
()()
eI
tl,
f
.tl,
3
o)
to
c.{
.C
C
o(/') C,O
.c)O()
cI N
co
()
O
C{
t;
(1)
bp,/). O
N0)C t)

44. lWasgarakat Pemantau Peradilan Indonesia-w Fdkultas Huk um Universftas lndanesia
E€9,E,.r, lll
'-'|cYo
'EA3
*-. A t- -
E Eg"q .=i tr
p o-o E a.-=nA .v-
E6*z 6 o
'=HOgil p p6) l+ctj c *E =F 5 ".. v A
tEHd b Ptr oo
sn[?;e ;; E tI: .+,qc gFo F..U o ]=E
C O) C f tr-C C
$E 88883 'B
EE Hq rr)_t J _.{ L J
=.o.O F F,iz v1 .L
E-r -'5 xj/o'F (,)
E
Pf; Et iE€ [
ah 336E:'E.EY €
FP'n E=E '939b .,,e o
..8.=86 ''''=5 EZ_c0E
1E Eo
rFErF *E'frfiiE€fiIE rrE Hfo-cr.M
V. . o o E. . . iS=E E
r
or{r
o
VI
:)
Z
r' - o-'a- o jc
E 'n =E= Eg
E h EEB E€
E 5;# Zf(/) g -)a* r-t
-r-lO.-.,h=I 5-,a EFE
-ck*A5,'s E,=E
f:$EE:$ EEB
Y,:; sE EEe EE g
a€EEiB5:3E5
g*$afiFi=fi*E
tb
f
o()
o
o
E
0)
C
o
U
cf)
O
O
C
l-
€o (.t)
L('
bsq,o.
60)C{ t/,

45. lWasgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakultas Huk um Univg:rsitas lndonesia
c
o
ah
o/-L
o
a
U
1T
o
J(
o
Eat
h-
sfiEEt=fir :c g
EAaHs:E E BB trE
6$nn
gfiEtB:sq g$ fifi
rrgfis €sflfirrggi ;lE rE
g...o go . . . $€g fE
o.+-
ob
n-c rz'E P :'
=
qE 6. P
.oo(.. o o 6
tr
-C _C
OU
EO
q5v, 13
.o
o
Fr l*
tso
b3> (/l
vr .-lb ll
:)N
Z.M
b
c
oll A
oFic-V
ooO-u.
q,C
'E f-J
p6
OCr- v,
Eil(- tt
.a.a
xptL lb
-m
J
l-
f
lt
0)
.=
g
Tlr1
o
oiTL+-
()ll
U,E
-)
brz
rrO-
a
-ccoocr5
oF-
E
CD
c0)
OJ
ot/,
qo
6btrC()())
8 g,g
E
q
o
o
C
oo'E O)
6qCJ
(l)0)
o-Z
c/)
O
C)
C{
3b>-o
bpq,o
o.(l)C{ V)
cf)
O
O
C{
&b>-oLt-
bpq,o
O0)CD v1

46. Masgarakat Pemantau PeraiTilan Indonesia
F,rkultas Hukum Universitas lndonesia
q C -C 'F C'fi C C O
49 g 8gH','oo t
frE i EUN EE E.*O c (I) E s.
.o=FOO
i-e ESsrE €E Er
e=EEIE*E
Efil gE Ec
::grIg; [gilE EE
gE
$F 9 E3 a
i=
!?cltc
t+f E 3E-C
=
3 .g EE?
r
IE fi:fl= E
r EEEtr;p E:q; EE P&
lgg;e €rg=lIE;:UO(o. o. 6o . . o
-C
ot{-
l-
o
V't-
)Z
bB1l
g
c:)T-
8E ?
a-
+-
oo>'i; c
Foh
6 F.g
EE fi
o=-Eo-_
= o.!2+:'l-
l-/-
oh.- -; ./
frUUI
'68
o).(J
oo
*636
C
(1)
o-
:EO.- it-
I p_9
EHA)
E #.,q
cf)
C)
O
C--I
&b>-o
EP(/), o,5 ()
CD V,

47. Masgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakultas Hukum Universitas lndanesia
-C
o
C
o
(n
o
o
jl
o
-C
cO
O lDc
c OO
O r.rQ
-C ,-- .lf-
b-or- E I
E P ? b
bH 00o-= Fetl
.*8.€rlcc
SgrzbPC;./O:V,
EE=E fi 3 p
EEEf- us6 o
-d 5 +i:E FE: t'a Pd.sE6_9E.E -EC
s sE.E;gH[EH E
EEgge #gecggIggfi ;tu9...o gr r Sgg
b
sEEI-v € g.go
ET EE
F F-E O
E 8,t='6 rtP '=
c o.E N
o
$g$t5rlEeE
-c
o
o
a/l
:)
Z
a
-C
o
.tr
oLnX:=
rh)oZ:E
./l
o
C
E
o
11
:E(t') ll
o
C
Lrt
q5,
-)5if,
.E
jfl
a
:E
(t')
o
3
o
C
r{-
VI
.l
o
c
o
C
s1)
ol-
()
o-
C
o
o)
C
)_o
:)
:tr
C
ovt
)
-r--(J
C'r()()
o-}l
t-
(l)
CI
o
ll
o
o
c.E
(D
v) cr)
.(),- C)
CD C{
L
o
J}
o.lE
-l
o
O
C{
C
'e
O 4f
q,5
C(}
0D C.1

48. Masgarakat Pemantau Peraditan Indonesia
Ferkultas Hukum Untversitas lndanesia
E EE t: I#
:H fri X:E EE.LU opo EEE -co g. n 36 E ot .r c
52 o)
ge H;EE:flt 1EE $O
E;gpxfiFEg;E E#E 3E
EtEEEBBnP$e
-,;l !E
EiHgEFFESIE
:= og o
tr HoEE E
E E.E8E tr.E.E
olB-EtrE aE
g{ s'r=,Eggls
Hgg*e €Ffiilgg;pEEg. o o o g; ' ' o
-C
ot+-
o
tt)
L-
:)
Z
I
I
__l
:rV>
io
E-I- F
?t6po.- klFr
-,
l*n
qft
ECC ;
xEsy(J
63H
rBP
:98o- v,
o
o-
r F E
66o
flEE
l-
0)
.o
o
Al
o
rC{
C.E
Orn
tn, uAD()(v) c{

49. Masgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakultas HuktJm Universitas lndonesia
EEI.r
*-
-Ebg
s?
Eo 5
[E.G Eborf,L
ExE E H
O O tn OX
EOE E U
.. !, q t V, .y
.AEET Efi= CLO-c FF
.Y
o
.C
U}
C
o
FP
EEg$ Ea €F
rIEE ugg 3g
'a l3
H8
gB
"._ Es E g[
--g {- E r
E EE 3E 6:E;
.A SE g€- E*E
:E EE ;aE Efi I
s:A
g gE ifiEE,$-$
F8#8s 'EE eEHEE IVr.. o GEl . o .
.ES.l- .-
TI
L.l1
o7aa qr
-
taiiO
3r-rts
E?f
:tr(/) 6a-'
1):tr
o'L,,, l-
rV,
o
I
t)
-rrr -L-
.ll o'E=nLJ
xai'iD#JaV
Z 2 t-)
a .o
I A,
:aI- -
nl
6-9*A
Jt--
;96./)6:
€E e'7( l- .
u-rho
g* E
Ur* t- r,
f8,gh+o-)/ vt
FI'C
rA
oL|tl
-
fi:
--ctn
I -t-
lll
v)ol-
o.
i+
g5
t-OLL
=zu'r 3F
-tqEJ rrt
L,'.r-- L-
uo-
a
C
otlt
o
C
o
0)
-o
E
o
o-
aa
UI
,9, o-
EEooIl
o
-C
ot.t
:)
p
oF
C
qo
thp5
s9
ar)
C)
C)
C{
.t-
aa(- LlL-F
CC()()
s*
0r)
()
oN()r-
=8CC
(I)()
'.ri
O
CD .1.
.l

50. Masgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakultas Hukum Universita s' lndanesia
sEE 5 H'E
#FEEFE
;s, r.ao a'ta o
oe 'c o
;ecgE$E d EE
€!!BEE5E I! EE
s ss E5
c
-o
.g!
g)6
Ub
EE E EE
!bq- f
BB figI E: E
a q E#drc E o
rti fri r5a:X i -9.,JiJ C (,)
:EEsE;xfiggggEE
HEEP$ $. ils E
e;.;; s s E
g
O;g
Ou1
RdYv)
o
I
-c2Ft -l*
.ll og.l- a- a
*aEE*.
5eE.,8h
alo
E EE.l.- e4 rFr r'
LJ 'f-
IT
Ep!
x&5n.lZlr, q
EoE,i E c- t.ftA,
CIiz+('6 0 .!l
,-s- CD CI
Y' oo.bt-p
* a- I
-
H s 6 p
ot+l o. nJ
(: ), F fi
'S [s.8.
t
.l
U.E
o-
C
p
fr
o
U)
C
0)
n-
l-
(t)
.o
E
oar1
o
o
6
.g
C
O ,t'
q,5
OO
CD C{

51. lWasgarakat Pemantau Peradilan Indanesia
F*:kultas Hukum Universitas lndanesia
I
BAGIAN II
DIVISI RISET
.,
Prooram Keria 2OO3
Divisi ini memiliki empat program kerJa utama, yaitu:
1. Program Kerja Analisis atas Hasil Pemantauan
2. Program Kerja Riset Mandiri dan Paper Presentation,
3. Program Kerja Riset Insidental
4. Program Kerja Radiotalkshow
Program Keria Analisis atas Hasil Pemantauan
. Program kerja ini merupakan program kerJa lanJutan tahun 2002 (November 2A02-
November 2003). Hasil pemantauan yang dilakukan oleh divisl monitoring kemudian
dikaJi lebih lanjut oleh divisi riset yang kemudian menghasilkan laporan analisis hasil
pemantauan tiap bulannya. Analisis dilakukan terhadap hasil pemantauan yang dilakukan
oleh divisi monitoring di 6 Pengadilan Negeri (PN Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta
Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Pengadllan Negeri Cibinong). Anallsis tersebut
ditinJau baik dari sudut formil (Analisis formil) maupun materiil (Analisis Materiil).
Analisis formil merupakan hasil analisis terhadap penerapan hukum acara di tiap
persidangan yang berhasil dipantau oleh divisi monitoring. Analisis tersebut berpedoman
pada KUHAP dan HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait,
sehingga dapat dlkaji sejauh mana penegak hukum (Hakim, Jaksa Penuntut Umum,
Pengacara) telan menerapkan hukum acara yang berlaku cti tiap persidangan.
Anatisis rnateriit merupakan kajian atas berkas perkara (surat dakwaan, guEatan,
jawaban/eksepsi, replik, duplik hingga putusan) yang diperoleh divisi monitoring dalam
rangka pemantauan setiap ininggunya serta berkas pBrkara pcngaduan yang diterima
oleh bagian advokasi divisi rnonitoring. Analisis materiil dilakukan dengan melakukan
pengkaJian atas produk peradilan yang dihasilkan para pihak dalam pelaksanaan sistem
peradilan berupa data dan berkas melalul pendekatan analisis akademis (academic
review) dengan berpedoman pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Anallsis materiil beberapa kasus tertentu kemudlan dllanlutkan dengan eksamlnasi
publik yang dilakukan oleh tlm ahli (MaJells Ekamlnasl) yang berasal darl berbagai
kalangan balk akademisl maupun praktlsl sehagal salahsatu mekanlsme kontrol
masyarakat atas prose. peradllan. Dalam eksaminasl tersebut, MaPPI mengambll peranan
sebagai fasilitator dan penyedia'data serta berbagal lnformasl yang dibutuhkan oleh tim
ahli. Eksamiri'asi dilakukan atas perkara yang mendapatkan perhatian masyarakat dan

52. lWasgarakat Pemantau Peradilan lndanesia
Fr:kultas Hukunr Universitas lndnnesia
dinilai belum mempertimbangkan secara maksimal penerapan ilrnu pengetahuan hukum
dalam proses pengambilan putusan yang menyebabkan terusiknya rasa keadilan
masyarakat, seperti p*kara-perkara pelanggaran HAM yang berat dan perkara korupsi.
Setelah hasil eksamiriasi berhasil disusun kemudian dilakukan diskusl publik sebagai
sarana kritik, konfirmasi ulang data oleh pihak-plhak yafrg terkalt dan publlkasi hasil
eksaminasl itu sendiri. Beberapa perkara yang berhasll dikaJi oleh MaJelis Eksaminasi
antara lain adalah:
No. Perkara Maielis Eksarnlnasi Produk Peradilan
1. Pelanggaran HAM berat
atas nama Timbul
Silaen
- Adi Andojo, S.H.
o Bambang Widjojanto, S.H.,
LL.M.
- Prof. Dr. Harkrlstuti
Harkrisnowo, S.H., Jt'!.H.
Suhadibroto, S.H.
- T. Nasrullah, S.H.
1, Surat Dakwaan Kejaksaan Agung. No. Register
Perkara Ol/HAMfnM - nM/0212002,
2. Eksepsi Tim Pembela No. Register Perkara
ol/HAMrnM - TrM/o 21 2002
3, Tanggapan atas Eksepsi Pembela No. Register
Perkara Ol/HAMfnM - TIM/02/2A02
4. Putusan Sela Pengadilan HAM Ad-Hoc Jakarta
Pusat No. Register Perkara 02/AD HOg2002
5. Requisitor KejaKaan Agung No. Reglster
Perkara 0l/HAMfTttl - TIM/02l20Az
6. Pledoi Tim Pembela No. Register Perkara
ouHAMlnM - TrM/0212002
7. Replik Kejaksaan Agung No, Register Perkara
0uHAMrnM - rrM/0212002
8. Duplik Timor-Timur Pembela No. Register
Perkara 0l/HAMfnM - TIM/OL12AA}
2, Perkara Tindak Pidana
Korupsi dengan
Terdakwa Samadikun
Hartono
M.H. Silaban, S.H.
- DR. Rudy Satriyo
Mukantardjo, S.H., M.H.
Chairul Imam, 5.H,
Syarief Bastaman, S.H.
- Earrrtiang Widjojanto, 5.1-i.,
LL.M.
9. Putusan Pengadilan HAM Ad-Hoc Jakafta Pusat
No. Register Perkara
02/pID. HAM/AD. HOC/2 0021 pN.J Kr. pST
1, Surat Dakwaan Kejaksaan Agung, No. Register
Perkara I 146/P|d.B/200UPN. JKT.PST.
2. Putusan Pengadilan HAM Ad-Hoc Jakarta Pusat
No. Register Perkara 1 146/pi d.8l20,0Ll
PN.JKT.PST
3. Putusan Mahkarnah Agung No. Register Perkara
1695 Klqidl2002.
3. ,Perkara Semen Padang
Johannes Johansysh, S.H.
Abdul Fickar Hadjar, S.H.
Iskandar Sonhadji, S.H.
Kurnia Toha, S.H., LL.M.
Safri Nugraha, S.H., LL.M.
1. Penetapan Pengadilan Negeri Padang No.
e31PDTlPlzO}zlPN/PDG
1. Penetapan Pengadilan Negeri Padang No.
L24I PDTI P I 2A02I P N . PDG
2. Puttisan Mahkamah Ailung Republik Indonesia
No. 3252 VPdt/2002.
3. Putusan SbU Pengadilan Negeri Padang No.
2LIPDT.G/2003/PN.PDG
4. Putusan Sela Pengadilan Negeri Padang No.
45/PDT.G/2003 PN.PDG
Program Kerja Analisis Riset Mandiri dan Paper Presentation
Program kerja ini merupakan penelitian hukum "kecil" (penelitian awal dengan ide
dan inisiatif dari anggota divisi riset) yang bertuJuan untuk meningkatkan pengetahuan
dan kemampuan.analisis serta kemampuan menulls anggota divisi riset. Hasil dari riset
mandiri ini selanjutnya di sebarluaskan kepada seluruh anggota badan pekerja MaPPI
melalui diskusi bulanan (paper presentation) dimana pada dlskusi inilah hasil penelitian
tersebut meniiapatkan masukan serta kritikan dari para peserta diskusi. Hasil akhir riset
I

53. lWasgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fmkrllfi=s, Huk um Universitas lndcnegla
mandiri kemudian dlsebarkan kepada masyarakat mel'alui Teropong dan web site.
Riset mandiri diharapkan dapat menjadi penelitian awal tentang suatu
permasalahan hukum dan peradilan yang mengemuka sefta memerlukan
pengkajian khusus.
Pemilihan tema riset mandiri selama tahun 2003 sengaja kami batasi dalam
lingkup peradilan pidana khususnya permasalahan pada proses peradilan pidana.
Pembatasan lingkup riset mandiri tersebut pada dasarnya berkaitan dengan
fungsi utama lembaga MaPPI sendiri sebagai tembaga pemantauan peradilan
dimana pemantauan yang dilakukan masih terbatas pada peradilan umum.
Kegiatan riset mandiri sedikit banyak merupakan upaya untuk melakukan
pendataan permasalahan yang ada dalam proses peradilan pidana kaitannya
dengan pengaturan hukum acara pidana (KUHAP) sebagal law in the books
dengan permasalahan yang timbul dalam praktik hukum acara itu sendiri di
lapangan atau law in action. Melalui riset mandiri divisi riset mencoba mencari
alternatif solusi yang dapat diimplementasikan baik berupa masukan atas Revisi
KUHAP maupun masukan dalam kaitannya dengan penerapan hukum acara
pidana di lapangan.
Riset mandiri yang berhasil disusun sepanJang tahun 2003 terdlri dari: pertama,
Perlindungan Saksi Dan Korban: TinJauan Terhadap RUU Perllndungan Saksi Dan
Korban, kedua, Pengawasan Horisontal Terhadap Upaya Paksa Dalam Proses
Peradilan Pidana dan ketiga suatu Tinjauan tentang contempt of court.
1. Judul : Perlindungan Saksl Dan Korban: TlnJauan Terhadap RUU Perlindungan Saksi Dan
Korban
Permasalahan : Bagaimana pelaksanaan pengaturan perlindungan terhadap saksi
Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Koban
dengan kemungkinan diberlakukannya RUU' Perlindungan Saksi
undang? r
berdasarkan PP No. 2
Pelanggaran HAM berat
menjadi suatu Undang-
Isi : Pada bagian isi kaml menJelaskan mengenal pengeftlan saksl baik menurut nU rn-aupnn
doktrin, bagaimana perlindungan terhadap saksi menurut Hukum formil dan materil yang ada
(KUHP, KUHAP, PP No.72002) sefta perlinduhgan terhadap sakst dan korban menurufRUU
yAng.dibUat oleh Koalisl Perllndungan Saksl.
Kesimpulan : Bahwa keberadaan suatu peradilan pldana yang adll (fatr triaf merupakan tuntutan dan
prinsip dasar hak asasi manusla yang unlversal, seperu telah diungkapkan dlatas bahwa
kelancaran dan keberhasilan suatu proses peradilan pldana sangat tergantung pada proses
pembuktian dan alat buKi yang digunakan, khususnya keterangan saksi di pengadilan.
Selama ini sepertl yang telah kita ketahul, balk masyarakat maupun penegak hukum kurang
memberikan perhatian akan pentlngnya perlindungan saksi. Karena ltu tidak dapat ditawai
lagi bahwa kita membutuhkan adanya undang-undang yang mengatur secara khusus
tentang perlindungan saksl, Undang-undang perllndungan saksi ini dibuat dengan tuJuan
bukan hanya semata-mata untuk mellndungi saksi saja namun juga untuk melengkapi
lnstrumen perundang-undangan yang telah ada sehingga dapat mewuJudkan peradilan
pidana yang memenuhl rasa keadilan. :
2, Judul : Pengawaran Hor{sontal ?cfiadap Srh atau Tldeknyo Upeya pakea Dalam HE
DUgqan Tlndak Pldana
Permasalahan : Dalam menJalahkan tugasnya, aparat penegak hukum tldak terlepas dari kemungkinan untu[
melakukan perbuatan yang bertentanoan denoan ketentuan oerundano-undanoan vano

54. lWasgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
F;:ikultas Hukurr? Univglrsifas lndonesia
berlaku. Salah satu upaya untuk men arnln perlindungan terhadap hak asasi seorang
tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana adalah melalui lembaga praperadilan
yang diatur dalam KUHAP.
Penelitian ini membahas mengenal praperadilan menurut ketentuan yang terdapat dalam
KUHAP serta peranan lembaga ini dalam mengawdsi pelaksanaan upaya paksa sefta tinjauan
singkat mengenai perbandingan wewenang dan fungsi praperadilan di Indonesia dengan
wewenang dan fungsi lerflbaga Habeas erpus di Amerlka Serikat atau negara-negara
Common Lawlalnnya sefta.hakfm konisarls di Belanda.
Isi : Bagian pertama dari penelitlan inl membahas upaya paksa dalam proses peraditan pidana,
yaltu mengenal dasar filosoffs pelaksanaan upaya paksa dafl jents-Jenis upaya paksa yang
diatur dalam hukum acara pldana Indonesla antaru laln terdiri dari penangkapan,
penahanan, penggeledahan, penyltaan dan pemerlksaan surat,
Bagian kedua dibehas nryEnat pnpendtlan #agal lemMga pengnwa#n hoimntat upaya
pakn yang dlbagl menJadl 2 slb-bab Witr! tungerflan Pengawasan Hodsontal dan
Pengawasan Harlfinbl dalam KUHAP (fraryadilan dam Ganti Keruglan dan Rehabilitasi
Atas Pelal(enaafl Upaya Paks yang Tidak Sah) ,
Bagian terakhlr kami membahas mengenal Perbandlqan Prapradilan, Habeas Corpus dan
Rechter Commlfrfe)
Kesimpulan : Upaya paksa pada dasarnya merupakan suatu pembatasan atas hak asasi manusia yang
dalam rangka penegakan hukum menjadi suatu hal yang diperkenanl(an. Namun
pelaksanaannya tentu tidak luput dari penyimpangan.
Untuk menjamin agar upaya paksa dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku maka diperlukan suatu pengawasan horizontal antar instansi penegak hukum.
TuJuan utamanya adalah dalam rangka melindungi hak-hak asasi manusia dari
kemungkinan timbulnya tindahan abuse of powerdari aparat Benegak hukum.
Salah satu model pengawasan horizontal yang diakomodir oleh KUHAP adalah lembaga
praperadilan. Namun saat ini masih banyak permasalahan yang timbul berkaitan dengan
lembaga tersebut, baik permasalahan pengaturan maupun penerapannya sehingga
diperlukan suatu ketentuan yang lebih rinci dan jelas mengenai hal tersebut.
3. Judul : Suatu TinJauan tentang Contempt of Court
Permasalahan : Apa yang sebenarnya dimaksud dengan COC, perlukah Indonesia
suatu peraturan perundang-undangan sendiri, atau diatur pada bab
baru, ataukah tetap sepeili sekarang (tersebar dalam KUHP).
mengatur COC dalam
tersendiri dalam KUHP
Isi : Meliputi tentang pengeftian, ruang lingkup, bentuk contempt of
perundang-undangan Indonesia dan pengaturan di luar negeri.
banyak terjadinya penghinaan terhadap pengadila,n pada saat ini
sekali yang kemudian di proses).
court, pengaturan dalam
Menyoroti secara khusus
(walaupun sangat sedikit
Kesimpulan : Walaupun dalam UU No. 14/85 mengis,yaratkan perlunya dibuat UU COC namun secara
umum kami sepakat dengan pendapat para ahli hukum _vang menyatakan bahwa Indonesia
tidak perlu untuk memberrtuk suatu peraturan perundang.undangan tentang contempt of
cou$ hal ini didasarkan pada:
1. Dalam persidangan hakim adalah pemimpln dan menJaga tata tertib persidangan,
oleh sebab itu maka segala sezuatu yang terjadi dalam ruang sldang harus dengan
seizin hakim.
2. Telah menbukupinya pasal-pasal dalam KUHP dan KUHAP sebagai sarana
pencegahan dan untuk menanganl tindakan penghinaan terhadap pengadilan yang
dilakukan/banyak terjadi saat lni baik untuk contempt of court yang dilakulon secara
pidana maupun perdata, langzung maupun Sdak langsung.
3. Terlepas darl adanya undang-undang tentang @ntenpt of court atau Udak,
semuanya akan berpulang pada integrllas, moral dan kgmatangan profesional hakim
itu sendiri sehingga perbuatan, slltap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan
kewibawaan dan kehormatan badan peradllAn dapat tercegah.
Saran
1. Tetap seperti sekarang (tidak periu dlbuat undang-undang tersendiri) akan tetapl dlatur
dalam satu bab sendlri dalam KUHP. Dengan dlatumya delik penyelengaraan peradilan
dalam satu bab tersendiri dalam KUHP maka: menJadl leblh Jelas dan sistematis tentang
pengaturan contempt of court dan memudahkan pelalsanaan tugas hakim.
2. Menambahkan KUHP dengan tlndak pldana baru/pasal-pasal baru yang dapat
dikategorikan sebagai delik penyelenEaraan peradiian s€hlngga walaupun dlatur dalam
KUHP tapl pengaturan lnl dapat dikatakan lengkap dan Udak ketinggalan zaman
dengan segala gejala-geJala masyarakat yang terradi di persidangan.
3. Terlepas dari pandangan pro dan konha adanya contempt of court 'dl Indonesia (dan
pendapat kamD,Jlka memang akan dibuat suatu perturan perundang-undangan tentang
contempt of court maka harus dlperhaukan tentang membuat contempt of court tidak
semudah ltu diperlukan penelitian yang lebih dalam dari sekedar penelltian yang telah
dllaksanakan oleh MA, hal serius yang harus diperhatikan secara detail dalam Undang-
undang teBebut adalah masalah penarlganan tindak pldana contempt of court baik dari
sudut hukum acara, pelakunya, dan hubungannya dengan perc dan Undang-undang
PCrs.

55. Masgarakat Pemantau Peraiiiian Indanesia
F.rkultas Hukum Universitas lndonesia
Program Kerja Riset fnsidentil ]
Dalam kurun waktu tahun 2003, divisi riset MaPPI berhasil melakukan penelitian
awal atas sistem informasi di Pengadilan Negeri. Penelitian ini bertuJuan untuk membuka
akses publik atas lnformasi yang terdapat di Pengadilan Negeri melalui suatu sistem
informasi yang Jelas dan sistematisr Penelitian inl dllakukan sehubungan dengan kesulitan
yang dihadapi anggota masyarakat pada umumnya serta pencarl keadilan pada
khususnya dalam memperoleh informasl dan data terkalt yang berada di Pengadilan
Negeri.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode responden dan wawancara,
tujuannya adalah untuk memperoleh data seJauhmana kebutuhan masyarakat atas
informasi yang ada di Pengadilan serta seberapa besar kemampuan Pengadilan untuk
memenuhi kebutuhan tersebut. Melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan
permasalahan apa saja yang menyebabkan terbatasnya akses masyarakat atas informasi
dan solusi apa yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Program Kerja Radiotalkshow
Program kerJa ini sebenarnya merupakan program kerja utama divisi media dan
komunikasi yang melibatkan divisi lain, dalam hal ini divlsi riset. Dalam siaran radio ini
divisi riset bertanggung jawab memberikan informasi berupa hasil kajian yang telah
dilakukan oleh divlsi sendiri (riset mandiri atau riset insidentil) maupun pembahasan atas
permasalahan lain yang penting untuk dlinformasikan kepada masyarakat seputar
masalah peradilan setiap bulannya. Setama tahun 2003, dlvlsl rlset telah mengisi 10
acara radio talk show, siaran pertama dilakulian pada bulan Maret 2003 dan seterusnya
sampai dengan yang terakhir pada bulan Desember 2003. Untuk setiap radio talk show,
sebelumnya divisi riset melakukan rapat khusus untuk menentukan tema dari radio talk
show'tersebut. Beberapa tema yang berhasil diinformasikan melalul medium ini antara
lain adalah:
Pemantauan Peradilan di PN Jakpu$r Jaksel, Ciblnong
PenJelasan mengenai latar belakang, tujuan, wilayah dan Jangka waktu, obJel<,
pemantauan yang dilakukan oleh MaPPI di Pengadilan Negeri di lVllayah Jakafta
masyarakat, MA dan PN itu sendiri terhadap pemantauan tersebut.
slstematika dan metode, hasil
dan Cibinong serta reaksi dari
Proses Beracara Perdata I
Perbedaan gugatan dan permohonan (bentuk, objek, plhak), cara mengajukan gugatan dan permohonan, proses
beracara perdata di persidangan.
Bantuan Hukum
Mernbahas Deflnisi bantuan hukum, B€ntuk-bentuk bantuan hukum, Bantuan hukum sebagal suatu hak warga negara,
Pengaturan bantuah hukum dalam hukum posltlf dl Indonesla, Alasan dlperlukannya bantuan hukum di Indonesia,
Praktek bantuan hukum di Indonesia, Kendala-kendala pelakanaan bantuqn hukum dan sar6n penyelesaiannya, serta
Peran Lembaga Bantuan Hukum dan Advokat dalam pelaksanaan bantuan hukum.
Upaya Paksa dan Praperadilan

56. Masgarakat Pemantau Peraililan Indsnesia
tr,,r,*la
Fmkultas Huk um Univarsitas lndanesia
Mengenai upaya paksa dibahas Deflnisi upaya paksa, Macam-macam atau bentuk upaya palsa, Upaya paksa dalarn
kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, Pihak yang melakukan upaya paka, prosedur (hukum dan administrati9
pelaksanaan upaya paka.
Mengenai praperadilan dibahas Definisi praperadilan, Prosedur mengarukan praperadilan, Kelebihan dan kekurangan
lembaga praperadilan.
Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut Hukum Acara Pldana
Pertama kaml membahas pengertian gantl keruglan menurut hukurn acara pldana (95-101 KUHAP), Ganfl keruglan
karena perbuatan aparat penegak hukum (plhak-plhak yang berhak menunhrt gantl kerugian, syarat-syarat memlnta
gantl keruglan, Jumlah gantl kerugian, prosedur pengajuan permintaan gantl keruglan, putusan dan ekeku$ permintaan
ganU kerugian), Ganti kerugian karena perbuatan terdakwa (dllihat dari perspemif korban serta penggabungan perkara
pidana dan perdata)
Kedua, kami membahas mengenai rehabilitasi yaltu i Pengertian, Plhak yang berhak mengaJukan rehabilitasl, Prosedur
pengajuan permlntaan rehabllitasi, Putusan dan Eksekusi permlntaon r€habllltisl
Proses Beracara Perdata bagian [I
Eksekusi dalam hukum acara perdata dan upaya hukum (bandlng, kasasl dan peninJauan kembali)
Contempt Of Court
Mellputl tentang pengeftian, ruang llngkup, bentuk contempt of couG pengaturan dalam perundang-undangan
Indonesla dan pengaturan di luar negeri. Menyorotl secara khusus banyak terJadlnya penghlnaan terhadap pengadilan
pada saat ini (walaupun sangat sedikit sekali yang kemudian di proses). Hal lni menlmbulkan pertanyaan apakah
sebenamya kita membutuhkan suatu pengaturan baru dan kiusus tentang contempt of court? dan apakah dengan
pengaturan tersebut dapat meniupkan angin segdr dalam hubungannya dengan meningkatkan kewibawaan pengadilan
khususnya kewibawaan hakim dimata masyarakat?
Pengadilan anak
Terbagi atas 3 bahasan utama, pertama, hak anak baik yang diatur dalam peraturan lntemasional (konvesl PBB)
ataupun dalam UU No. 3/1997 dan UU No. 23/2002. Kedua, Pengadilan analq mellputl hubungan antara UU No. 3/1997
dengan KUHAP,.@ngaturan secara formll dan materlil pengadilan anak. Dan kefrgq slstem pemasyarakatan anak, antara
ideal dan realita.
Peradilan Tata Usaha Negara
Peradilan tata usaha negara merupakan salah satu darl 4 Jenis peradilan yang terdapat dalam UU No. 1411970.
Terbentuknya peradilan ini dikarenakan tuntutan dunia internasional dan Juga untuk memenuhi syarat agar Indonesia
dapat masuk kategori sebagai negara berdasarkan hukum, Setetahl2 tahun diterapkannya UU No. 5/1986 maka sudah
saatnya lah kita me-review bagaimanakah sebenarnya'kinerja'dari PTUN tersebut?
Peradilan Pajak
Peradilan PaJak bukanlah merupakan suatu hal baru bagi dunla hukum internasional, akan.tetapi bagi masyarakat
Indonesia keberadan dan fungsi pengadilan pajak merupakan suatu fenoinena baru. Dikatakan fenomena karena
walaupun telah cukup lama berdiri dan efektif maslh banyak sala orang yangi memperdebatkan tentang berada
dimanakah sebenarnya peradilan paJak itu? Apakah fungsl dari peradilan palak ltu? Hal apa sajakah yang termasuk
dalam kompetensinya? Bagaimanakah proses beracaranya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ltu lah yang dijawab dan
dikupas habis tentang peradilan paJak.

57. Masgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakultas Hukum Unive:rsifas, lndonesia
BAGIAN III
. DIVISI MONITORING
,'
KEGIATAN PEMANTAUAN:I.
No. PERIODE WILAYAH
PANTAUAN
KASUS YANG
DIPANTAU
JUMLAH
PEIVIANTAU
1. JANUARI-
FEBRUARI
- Pengadilan
Negeri Jakarta
Pusat
- Pengadilan
Negeri Ja ka rta
Selatan
- Pengadilan
Negeri
Cibinong
Memantau
semua kasus
secara umum
(Pidana, Perdata,
korupsi, HAM)
- 3 orang
koord inator
- LZ orang
pemantau
2. MARET- JUI-I Selu ru h
Pengadila n
Negeri di
Ja ka rta
Pengadila n
Negeri
Cibinong
Memantau
sernua kasus
secara urnum
(Pidana, Perdata,
korupsi, HAM)
- 2 orang
koord inator
-LZ orang
pemantau
3. JULI.NOVEM
BER
- Seluruh
Pengadilan
Negeri di
Jakarta.
- Pengadilan
Negeri
Cibinong Bogor
Jawa Barat
Memantau
semua . kasus
secara umum
(Pidana, Perdata,
korupsi, HAM)
2 orang
koord inator
LZ orang
pemantau
4. NOVEMBER-
DESEMBER
Selu ru h
Pengadila n
Negeri di
Memantau
semua kasus
secara umum
6 orang
pemantau

58. Masgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fdk.ultas Huk um Univgirsitas lndonesia
Jakarta.
- Pengadila n
Negeri Cibinong
Bogor Jawa
Ba rat
II.
1.
KEGIATAN PELATIHAN
Mengadakan Pelatihan Pemantauan ( 28 Februari,l, 4-7 Maret)
- Lokasi pelatihan, FH UI Depok
- Jumlah peserta 33 orang
- Lokasi Observasi : Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri
Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Mengadakan Pelatihan Pemantauan (16-21 Juni)
- Lokasi pelatihan , FH UI Depok
- Jurnlah Pesefta 39 orang
- Lokasi Observasi : Pengadilan Negeri Tangerang Banten dan
Pengadilan Negeri Bekasi Jawa Barat
Mengadakan Pelatihan Advokasi
- Lokasi pelatihan, Kel. Cikampak Kec. Ciampea Bogor Jawa Barat
Jumlah Peserta 20 orang
Mengadakan Pelatihan Advokasi (23-27 September)
- Lokasi : Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta dan Desa Tapos I Kec.
Ciampea Bogor Jawa Barat. ,
- Jumlah Peserta 50 orang.
2.
3.
4,
(Pidana, Perdata,
korupsi, HAM)

59. lWasgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
F':kultas Huk um Universitas lndonesia
LAPORAN PENANGANAN KASUS ADVOKASI DIVISI MONITORING
*Catatan:
Bahwa banyak kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus pada Advokasi
Divisi Monitoring diantaranya: Bahwa banyak klien yang menghendaki
pendampingan dalam penanganarr kasus (di MaPPI terdapat kebijakan tidak ada
pendampingan Ci. Pengadilan karena akan terjadi conflict of interest sebagai
pemantau merangkap player), belum adanya tanggapan yang positif dari para
birokrat peradilan terhadap laporan pengaduan yang kita beri rekomendasi, belum
:'ilr.rt'ntr
l
I
I
l
J
No. Jenis Kasus Pemohon Penanganan Kasus
I Perdata T. Nata Hardikusuma Rekomendasi ke KPT
Jakarta
2 TUN Surodjo Rekomendasl ke MA
3 Perdata Asniar Nur Konsultasi Hukurn
4 Perdata F. Ferry Pribadi Rekornendasi ke PN
Bandung
5 Pidana Yayasan Kesuma Abdi
N usa
Rekomendasi ke MA
6 Pidana Aida Konsultasi Hukum
7" Perdata Devita Elisa Konsultasi Hukum
B Perdata & Pidana Susianti Hambali Konsultasi Hukum dan
Pemantauan Kasus
I Perdata Muchtar Hambali Konsultasi Hukum
10 Pida na/Perdata S.Sofia Konsultasi l-f u,ku,m
11 TUN Jonedi B. Ruska Konsultasi Hukum
L2 Perdata Pra nata Konsultasi Hukum
13 Pida na Zulhamiadi Konsultasi Hukum
L4 Pida na Arno Suwarno Rekomendasi ke PN
Bandung
15 Perdata Rara Konsultasi Hukum dan
Pemantauan
16 Pida na Steve Sugita Konsultasi Hukum
L7 Perdata Boerhan E
-Publikasi
& rekomendasi
ke PN Jaksel & MA

60. ffi"I
I
I
---;.
lHasgamkat Pemantau W-miltlan Indonesla
FeskultmE Hukurn Untversiff,s lndaneslm
ada pos pengaduan yang permanent di tiap PN yang kita pantau, kepercayaan dar.i
para pengadu yang masih ragu dalam menceritakan semua keJadian yang dialami,
banyaknya tekanan yang dialami baik itu terhadap pengadu maupun para anggota
divisi monitoring, kine'6a dari para anggota advokasi divisi monitoring yang belum
maksimal mengetuarkan kemampuan dan dalam melaksanakan tugasnya.

61. lWasgarakat Pemantau PeraiTilan Indonesia
"f
I
i
l
Fr:kultas Hukum Unirrersftas lndanesia
BAGIAN IV
KESEKRETARIATAN
Selama tahun 2003, bagian kesekretariatan MaPPI FHUI melakukan
hal yang bertujuan untuk pembenahan keteraturan administrasi
Hal-hal tersebut meliputi kegiatan-kegiatan berikut ipi:
1. Pencatatan surat masuk dan surat keluar
beberapa
lembaga.
Pada tahun 2003, kesekretariatan MaPPI FHUI melakukan pencatatan
surat masuk dan surat keluar secara teratur. Hal ini bertujuan untuk
keteraturan tertib administrasi, selain Juga sangat diperlukan untuk
menunJang kelancaran kinerja MaPPI yang seringkali sangat berkaitan
erat dengan isi ataupun alamat sefta data-clatar lain yang dibutuhkan
dalam surat-surat tersebut, baik surat masuk atau surat keluar. Selama
dalam kurun waktu satu tahun, yakni tahun 2003, Mappl FHUI telah
mengeluarkan sekitar 450 surat keluar yang ditujukan ke berbagai
lernbaga sefta perorangan yang menJadi mitra kerja MaPPI. Selain itu
dalam tahun ini juga MaPPI Juga telah menerima sekitar 120 surat masuk
dari berbagai lembaga dan perorangan.
2, Sarana dan Prasarana Sekretariat MaPPI
Pada pertengahan bulan Maret 2003, MapPI melakukan perubahan
terhadap beberapa hal, yakni pergantian dua oralg staf kesekretariatan,
pertukaran ruang antara divisi monitoring dan bagian kesekretariatan,
serta pemisahan ruang kesekretariatan dengan ruang ketua
harian/sekJen. Hal ini dilakukan seirlng dengan bertambahnya akgvitas
kerja MaPPI yang juga membutuhkan penambahan personil, semakin
meningkatnya aktivitas dan personil divisi monitoring sehingga
pertukaran ruang dengan bagian kesekretariatan dimaksudkan untuk
memberi keleluasaan dan kenyamanan staf monitoring dalam bekerja.
Pada tahun 2003 ini MaPPI menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas

62. lWasgarakat Pemantau Perailitan lndanesla
Fnkultas Hukum UnivsrEitas tndanesia
dalam bekerja, artinya dalam bekerja staf MaPFI diharuskan bertindak
efisien terutama dalam penggunaan alat tulis kantor dan perlengkapan-
perlengkapan lain. Selain itu menjelang akhir iahun 2003, MaPPI juga
melakukan restiukturlsasi personil pada divisi riset dan monitoring. Hal
tersebut dilakukan sebagai upaya pembenahan lembaga agar tidak terlalu
bersifat padat karya. MaPPI berusaha menerapkan prinsip; Dengan
jumlah personil yang tidak terlalu banyak tugas-tugas dapat terselesaikan
dengan optlmal. Sementara itu dalam tahun ini, MaPPI hanya melakukan
penambahan sarana dan prasarana kantor berupa lemarl untuk divisi riset
dan monitoring, masing-masing sAtu buah, serta 1 buah alat pendingin
(AC). Selain itu, kesekretariatan juga telah menginventarisir semua
sarana dan prasarana yang dimiliki oleh MaPPI FHUI. Sejauh ini, sarana
dan prasarana yang ada sudah cukup membantu para personil MaPPI
dalam rneiaksanakan tugas-tugasnya.
3. Database MaPPI
Penyempurnaan database sampai saat inl masih tetap terus dilakukan,
data-data tersebut terdiri dari data yang berupa alamat rekan-rekan
ItlaPPI seperti: pengadilan, kejaksaan, kepolisian, Mahkamah Agung,
Kementrian Kehaklman dan HAM, fakultas hukum dl seluruh Indonesia,
firma hukum, pers dan organisasi non pemerintah lainnya, data-data
makalah ilmiah, data peraturan perundang-undangan dan data
perpustakaan MaPPI. Hal ini dilakukan karena mengingat masih
tersebarnva data-data penting yang dimiliki oleh MaPPI FHUI, dan
karenanya masih sangat dibutuhkan peyempprnaan-penyempurnaan
untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan terus memperbaharui dan
melengkapi data-data yang telah ada.
4. Perpustakaan MaPPI
Sebagai lembaga swadaya masyarakat yang berbasis akademis,
keberadaan data-data literatur menjadi sangat penting artinya bagi MaPPI
FHUI. Oleh karena itu sejak dari berdirinya, MaPPI sudah membuat
'rirll..illil

63. I
Masgarakat Pemantau Peradilan Indanesia
Fmkultas Hukum Univer-sifas lndnnesia
perpustakaan kecil yang menyimpan data-data' literatur seperti buku-
buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal dan maJalah hukum, peraturan
perurrdang-undangan, kliping koran sefta beberapa laporan tahunan dari
lembaga-lemba!a hukum baik pemerintah maupun non pemerintah.
Sampai akhir tahun 2OO3 ini Jumlah data-data literatur yang terkumpul di
perpustakaan MaPPI FHUI sudah mencapai sekitar 350 buah, semua itu
didapatkan darl pemberlan beberapa lembaga :dan swadaya dari para
personil MaPPI sendiri. Selain itu dalam rangka memperlancar kinerja
personil MaPPI, kesekretariatan telah membuat database terhadap
berbagai data-data dan literatur ygng menjadi milik perpustakaan Mappl
FHUI.
Sejauh ini, kesekretariatan melihat data-data literatur yang dimiliki masih
sangat minim, sehinEga diperlukan adanya penambahafl-penambahan
data dan informasi dari media lain seperti internet. Berkaitan dengan hal
tersebut, maka kami sangat mengharapkan adanya ketersediaan jaringan
internet yang senantiasa aktif dalam menunjang tugas-tugas personil
MaPPI.
Dalam rangka perolehan data ya,ng mungkin tidak dimiliki oleh
perpustakaan MaPPI, dimana, literatur tersebut lebih lengkap tersedia di
perpustakaan Fakultas Hukum uI. Dalam rangka penyelesaian riset yang
djlakukan oleh MaPPI, ketersediaan data dan literatur sangat penting
adanya. Namun dalam pelaksanaannya didapati kendala yang sangat
berarti, dimana sebagian besar peneliti MaPPI leiah lulus sarjana Hukum,
sehingga tidak lagi memiliki kartu perpustakaan. sebagai syarat untuk
meminJam buku. Kendala ini cukup menjadi penghambat bagi tugas-
tugas dan kinerja peneliti dalam penyelesaian penelltian literatur yang
dilakukan. Untuk ltu mohon adanya keringanan dari plhak Perpustakaan
Fakultas Hukum uI mengenai perotehan data yang dilakukan oleh para
peneliti MaPPL
Kemudahan ini penting adanya dalam kerangka membantu peningkatan
kinerja peneliti sekaligus berdarnpak pada. kinerja organisasi secara
keseluruhan.

64. rrasaaraKdL rel I'tcrt ILsu re, autta, t ,I ILTLJ l=-ts
FakulLas Hukunl Unive rsifas lndc:nesia
Refleksi Pelaksanaan Sistem Peradilan 2OO3
opelakganaan Sistem Peradilan 2003 : Minimnya Kepatuhan Hukum Penegak Hukum di Peradilan
dan Lemahnya Mekanisme Hukum Acara"
akatta, 2 Januari 2004
I. Pendahuluan
iaf dapat dipungkiri bahwa pada awal reformasi dimulai bahkan hingga kini tingkat kepercayaan public terhadap
peradilan maiin iangat mini4, hal ini ditandai dengan banyaknya .sikap
mai,n hakim sendiri (eigenrichting), sikap
iirla*.n.n terhada[ putusan badan peradilan yang dilakukan dengan berbagai cara misalnya menolak hasil
ii"putusan pengadilan, membakar gedung lembaga peradilan dan melakukan sikap-sikap yang tidak mencerminkan
pe'nghargadn tirhadai pelaksanaan proses peradilan. Hal ini sungguh keadaan yang sangat mengkhawatirkan bagi
ienilra frnaf yang memitiXi perhatian di bidang hukum dan peradilan, karena peradilan adalah barometer dari
petatouna.n fiBaitian hukum selain ketentuan perundangan-undang yang bdrlaku. Dimana peradilan adalah hukum
dalam arti dinamis sedangkan peraturan perundang'undangan adalah hukum dalam afti statis. Tak heran bila
pelaksanaan sistem peradilan adalah bagian penting dalam melihat kepastian hukum.
Raut wajah peradilan yang kian suram ini harus segera dicerahkan dengan melakukan pengawasan yang efektif'
Mekanisme pengawasn internal yang kini ada dalam lingkungan peradilan dirasakan kurang mampu untuk
mengawasi pelaksanaan fungsi-fungsi peradillan oleh penegak hukum. Terlebih lagi mekanisme pengawasan yang
dilakukan secara internal mempunyai kecenderungan untuk melindungi korps. Untuk itu MaPPI sebagai salah satu
elemen masyprakat yang memiliki perhatian terhadap pelaksanaan proses peradilan memberanikan diri untuk
melakukan pemantauan peradilan baik itu itu secara on the spot monitoring maupun pemantauan terhadap
implementasi hukum dalam berkas atau produk badan peradilan.
pemantauan yang dilakukan oleh MaPPI adalah pemantauan yang didasarkan pada perhatian akan pelaksanaan
sistem hukum -ying telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan- dalam praktik proses peradilan.
pemantauan seca-a an the spot monitaring dilakukan di seluruh Pengadilan Negeri di DKI Jakarta dan Pengadilan
Negerl Cibinong, dengan menggunakan form pemanatauan yang secara baku telah disusun oleh MaPPI. Hasil dari
peirantauan te}ebut akan dijadlkan bahan dasar bagi analisis secara formil proses peradilan di Pengadilan tersebut'
adapun secara lengkap bagan proses analisis pemantauan peradilan ;
Hasil analisis pemantauan peradilan yang kami lakukan selanjutnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri
sebagai lop management di Pengadilan Negeri untuk mengambil tindakan lebih lanjut, selain itu kami juga
meniampaifan hasil analisls tersebut kepada Mahkamah Agung secara berkala setiap bulan dan'hasil analisis tiap 4
bulannya. Selain itu kami juga tetap menyarnpaikan kepada publik hasil-hasil pemantauan kami melalui media hukum
dan keidilan Kamiyaitu
"TEROPONG'serta
website Kami www.pemantaqperadilan.com.
Selain pemantauan on the spot yang kami lakukan sendiri, saat ini kami juga telah mempunyai berbagai mitra
kampui di DKI lakarta dan beberapa daerah lain yang telah membnetuk lembaga sejenis MaPPi di daerahnya, yang
melakukan pemantauan peradilan bersama-sama kami. Selain dari mitra kampus, kami juga menerima pengaduan
masyarakat akan proses peradilan yang dialami hal ini merupakan pemantauan yang dllakukan secara langsung oleh
masyarakat. Harapan kami dengan terciptanya jaring'jaring pemantauan peradilan yang tersebar di berbagai daerah
dan masayarakat ikut serta dalam pemanatauan tersebut, maka'erali sosial" pengawasan mekanisme peradilan akan
tercipta. Berikutnya kami akan paparkan berbagai hasil temuan kamt dalam pemantauan peradilan selama kurun
waktu tahun 2003' Sekrer-Briat, Knmpus Ban-r ul treplrk lffie4
.]
Pemeriksaan berkas
oleh Koordinator
Wilayah Pemantauan
Pemeriksaan
berkas oleh Analis
Analis menerima
berkas
Demantauan
Berkas
pemantauan
Input Data
berkas
pemantauan ke
indeks & tabel
data perkara
Pemeriksaan Laporan
oleh KaDiv Riset dan
Sekjen MaPPI
Publikasi
Hasil Analisa
oleh Div.
Medkom
Analisa berkas
pemantauan
Laporan Analisa
Hasil Pemantauan
Metode
Kepustakaan
Laporan Mingguan,
Bulanan & Kuartal
Pengembalian berkas jika
rTlasih terdapat data Yang
kurang jelaslvalid untuk
diperbaiki oleh pemantau
Bagan Mekanisme Analisis ata$ berkas pernantauan

65. lWasgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fdkultas Hukum Univgrsifas lndcnesia
II. Hasil Analisis Pemantauan Peradilan.
A. Gambaran Awal
Dalam pemantauan yang kami lakukan *cara on the spot monitoring, kami mlndapati berbagai pola penyimpangan
hukum ac0ra yang kerap kali dilakukan, Penyimpangan tersebut adalah tidak dilakanakannya mekanisme'hukum
acara secara aJeg dan perilaku |ang dapat menjatuhkan wibawa peradilan. Penyimpangan hukum acara yang kerap
kali terjadi misalnya mekanisme pemerikaan saksi yanE dilakukan dengan tidak memperhatikan kemungkinan
terjadinya duplikasi keterangan melalui pmerikaan saksi yang tidak secara satu persatu. derta pelaksanaan
-proses
hukum acara yang tidak secara ajeg dilakukan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP ataupun HIR, Selain itu juga
kerapkali terjadi pengingkaran terhadap hak-hak pencari keadilan, misalnya hak untuk mengajukan pembelaan diri
atau mendapatkan bantuan hukum dalam perkara yang lebih dari 5 tahun. Dalam hal ini majelis hakim tidak
menawarkan kepada terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum (vide pasil56 KUHAP). Serta bintuk-bentuk tain
yang sifatnya menegaskan atau mempertanyakan fakta yang ada dalam pengadilan sebagairnana yang diatur dalam
KUHAP, kerapkati Udak dilakukan juga oleh aparat penegak hukum. Pelaksanain mekanisme hukum acara yang tidak
secara ajeg merupakan bentuk ketidakpatuhan hukum aparat penegak hukum terhadap mekanisme hutum yang
diatur.
Selain berbagai hal tersebut, memang dalam pelaksanaan proses peradilan terdapat pula kendala materi hukum
yang kurang jelas atau kabur sehingga memaksa penerapan penafsiran dalam pelaksanaannya. Mekanisme hukum
acara yang ada .
selama kurang lebih 22 tahun juga tidak disertai ketentuan pelaksana yang memadai untuk
memperkuat mekanisme hukum yang berlaku. Selain masih digunakannya mekanisme hukum kolonial dalam
mekanisme hukum acara perdata. Berbagai hal ini adalah kendala yang ada dalam proses peradilan.
B. Temuan Fakta dan Data Lapangan
Berbagai fakta dan data lapangan yang berhasil dianalisis lewat form pemantauan yang dikualifikasi dan dikuantifikasi
dalam bentuk tabel dan grafik dibawah ini adalah hasil pemantauan yang dilakukan terhadap pN se DKI Jakarta dan
PN Cibinong. Dalam kuartal pertama pemantauan hanya dilakukan terhadap 3 PN yaitu pN Jakarta pusat, pN Jakarta
Selatan dan PN Cibinong. Dalam kuartal selanjutnya dan melihat dampak yang dihasilkan sebagai bentuk dorongan
publik bagi perbaikan si*em peradilan, maka pada kuartal selanjutnya kami melakukan pemantauan di seluruh pN
dalam wilayah DKI Jakarta dan PN Cibinong. Dalam kuaftal ketiga kami selanjutnya muiai melakukan pemantauan
terhadap kineda kejaksaan yang menjalankan tugas di Pengadilan Negeri. Berikut ini selanjutnya kami sajikan
beberapa data yang berhasil kami kualifikasi dan kuantifikasi berdasar atas form pemantauan peradilan.
1. Ketidaksesuaian persidangan dengan hukum acara
Berikut ini adalah temuan fakta dan data lapangan yang berhasil dianalisis dan dikualifikasi sebag.:i penyimpangan
terkait dengan ketidaksesuaian persidangan dengan hukum acara yang berlaku. Data yang kairi iaii(an'adalah
hrdasarkan form pemantauan yang telah diisi oleh pemantau dari hasil pantauan terliadap pelakanaan proses
pendilan di pengadilan negeri terpantau. Data-data dibawah ini adalah hasit analisis yang telah dikuantifikasi'dalam
bentuk data kuantitatff, Analisis dilakukan secara bertahap perkuartal yang setiap kuartalnya akan dilakukan evaluasi
untuk menetapkan fokus pemantauan yang lebih intensif dan memiliki daya dorong yang iebih kuat bagi penguatan
pengadilan.
i. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Berkas perkara yang diterima
i
151 berkas
290 berkas
138 berkas
i. Kuartal I
ii, Kuartal II
iii. Kuartal III
(November 2002 - Februari 2003)
(Maret - Juni 2003)
(Juli - OKober 2003)
Kuaftal I (November 2002 - Februari 2003)
Kuaftal II (Maret - Juni 2003)
Ho. Ia[ep terjadinya Penyimpa nsa n ,,Q,,
1 Semua Tahap Persidangan 35 38,0430/o
2 Tahap Pembacaan Surat Dakwaan 26 28,26to/o
3 Ialep PembuKian 30 32,6A90/o
4 Tahap Penuntutan 0 Ao/o
5 Tahap Putusan 1 L,OBTVO
lumlah 92 penyi T1panqan
HO:; TaheplerJadlnya ,Q
1 Semua Tahap PqfSidangan 1 25o/o
2 TahaB Pembacaan Surat Dakwaan 0 aoh
3 Tahap PembuKian 2 50Vo
4 Tahap Penuntutan 0 Ao/a
Tahap Putusan 1 25o/o
Jumlah 4 penyin lDanqan

66. ,!.!::._,rrltE:il
Fdkultas Huku,-t-r Univgrsitas lndnnesia
Kuartal III (Juli - OKober 2003)
Tidak ada penyimpangan
35
30
tr Semua tahapan
r Tahap Pembacaan Surat
Dakwaan
tr Tahap Pembuktian
tr Tahap Penuntutan
I Tahap Putusan
25
2A
15
Berdasarkan data tersebut diatas, terlihat bahwa penyimpangan terhadap pelaksanaan mekanisme hukum acara
juga terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang nota bene diisi oleh hakim-hakim yang berkualitas karena
. kelas.Pengadilan NegeriJakarta Pusat yang merupakan barometer pelaksanaan sistem peratihn di Indonesia'-
menglngat tugas dan penanganan perkara yang diemban dan letak PN yang berada di pusat pemerintahan
Jlega$. Pada kuartal pertama didapati penyimpangan sebanyak 92 berkas ciari rSr b,erkas yang diterima. Hal ini
bila dikuantifikasi tingkat penyimpangannya adalah 60.92 o/o, ini adalah angka yang cuf<uf tinggi bita mengingai
hakim yang ditempatkan disana. Namun setelah laporan pemantauan ditatui<an-Oan AiseUiritan nara--naira
hakim yang melakukan penyimpangan, bentuk penyimpangan dan waktu penyimpangan dilakukan, dalam kuartal
II penyimpangan mengalami penurunan yang sngat aristls yaitu sebesar' t.ll ito dari seturu'h berkas yang
diserahkan. Hal inimenunjukan peningkatan ying t4am dan peiubahan yang berafti, Dalam kuaftat III bahakan
sama sekali tidak ditemukan kesalahan.
b. Pengadilan Negeri lakarta Barat
Berkas yang diterima
i. Kuartal I (November 2002 - Februari 2003)
ii. Kuartal II (Maret - Juni 2003)
iii. Kuartal III (Juli - OKober 2003)
1) Kuartal I (November 20AZ - Februari 2003)
2) Kuartal II (Maret - Juni 2003)
Masgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
10
Kuarta I I Kua rta I ll Kuartal lll
belum dilakukan pemantauan
247 berkas
274, berkas
belum dilakukan pemantauan
3) Kuartal III (Juli - OKober 2003)
J
No., Tahap ElrJadlnya Penyimpinsan c olo
1 lerng q Ta hagPefjilda ng a n 1B 72o/o
2 Tahap Pembacaan Surat Dakwaan 0 Ao/o
3 Tanqgapan JPU atas ekaepE 0 0o/o
4 Tahap Pembuktian 6 24olo
5 Tahap Penuntutan 0 0olo
6 Tahqp Repli|< 1 4o/o
7 Tahap Putusan 0 0o/o
Jumlah 25 penyi Tlpanqan
eiloi; o olo
1 Sgmqg Tahap Pe6dingan 0 Aa/o
2 f?haq Pembacaan Surat Dallwaan 10 37,03a/o
3 , Tqlgqapan JPU atas eksepsi 1 3,700/o
4 Tahap PembuKian 6 22,220/o
5 Tahap Penultutan 1 3,7Ao/o
6 Tahap Replik 0 }o/a
7 fahap Putusan 9 33,339o
Jumlah 27 Penyi npanqan

67. Masgarakat Pemantau Peradilan Indanesia
F.:kultas Hukun-] Univtjrsftas lndnnesia
tr Semua tahapan
I Tahap Pembacaan Surat
Dakwaan
tr Tahap Tanggapan JPU atas
Ekepsi
u Tahap PembuKian
I Tahap Penuntutan
tr Tahap Replik
Berdasarkan fakta dan data lapangan yang berhasil dikUalifikasi dan kuantifikasi untuk pengadilan negeri Jakarta
Barat, karni mendapaU terjadi penyimpangan hukum acara di peradilan. Dalam hal ini kuartal I memang tidak
dilakukan pemanatauan terhadap PN Jakarta Timur. Namun pada kuartal II terjadi penyimpangan hukum acara yang
ada sebesar 9.88o/s dari seluruh berkas yang kami peroleh. Sedangkan dalam kuaftal II penyimpangan hukum acara
9,85 o/o, berdasarakan hasil initerlihat tidak terdapat perubahan yang berarti.
c. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
18
16
14
12
10
I
6
4
2
0
Kuarta I I Kuartal lll
Berkas yang diterima
1) Kuartal I (November 2002 - Februari 2003)
2) Kuartal II (Maret - Juni 2003)
3) Kuaftal III (luli - OKober 2003)
i. Kuartal I (November 2002 - Februari 2003)
ii. Kua*al II (Maret - Juni 2003)
iii. Kuartal III (Juli - Oktober 2003)
189 berkas
165 berkas
206 berkas
Kua rta I ll
Tahap tedadlnya Penyimpansafi r.,i
'Q .,oli,.,,,',
1 Semua Tahap Persidanqan 6 3,870/o
2 Tahan Pembacaan Surat Dakwaan 35 22,58o/o
3 Tanocapan JPU atas eksensi 1 0,640/o
4 Tahan PembuKian 73 47,09o/o
5 Tahao Penuntutan 10 6,450/o
6 Tahan Putusan 30 19,350/o
Jumlah 155 peny mpanqan
;::,: i:|.rTr h a n teriad i nva Pbnyi ffi nandi il'iffii+}ii,r;ili,,1
1 Semua Tahap Persidanqan 0 Ao/o
2 Tahap Pembacaan Surat Dakwaan 3 23,470/o
3 Tanqqapan JPU atas eksepsi 0 0o/o
4 Tahap PembuKian 7 53,840/o
5 Tahap Penuntutan 0 0o/o
6 Tahap Putusan 3 23,070/o
Jumlah 13 penyi mDanqan
$nffi:F ,ri, * Tahap teriadinya Penyimpangan ,
1 Semua Tahap Persidanqan 2 25o/o
2 Tahap Pembacaan Surat Dakwaan 3 37,50/o
3 Tanqqanan JPU atas eksensi 0 0o/o
4 Tahap PembuKian 3 37,50/o
5 Tahan Penuntutan 0 0o/o
6 Tahap Putusan 0 Ao/o
lumlah B nenyimnanqan
.]

68. ffiw Masgarakat Pemantau Peradilan Indanesia
30
20
10
Kua rta I I Kuartal ll Kuartal lll
Fdkultas HukutT, Univers,ifas Indonesia
80
tr Semua tahapan
r Tahap Pembacaan Surat
Dalq,vaan
tr Tahap Tanggapan JPU atas
Ekepsi
tr Tahap Pembuktian
r Tahap Penunfutan
tl Tahap Putusan
70
60
50
40
lain halnya dengan Jakarta Selatan, dalam pemantauan yang kami lakukan dalam kuartal I kami mendapati bahwa
tinglot keHdak sesuaian dengan hukum acara yang berlaku sangat tinggi, yaitu 82.0Lo/o. namun dalam kuartal II,
perubahan terJado dengan sangat signifikan dimana tingkat ketidakesuaian hukum acara menjadi 7,87o/o. sedangkan
dalam kuartal III tingkat ketidaksesauaian berubah menjadi 3.88 o/o. Hal ini menunjukan adanya perubahan yang
sangat berarti dalam hal kesesuaian proses peradilan dengan hukum acar yang berlaku.
d, Pengadilan Negeri lakarta Timur
Berkas yang diterima
i. Kuaftal t (November 2002 - Februari
ii, Kuartal II (Maret - Juni 2003)
iii. Kuartal III (Juli - OKober 2003)
2003) belum dilakukan pemantauan
139 berkas
24L berkas
1)
2)
Kuaftal I
Kuartal II
3) Kuartal III (Juli - OKober 2003)
25
20
15
(November 2002 - Februari 2003) belum dilakukan pemantauan
(Maret - Juni 2003)
m Tahap Pembacaan Surat
Dakwaan
I Tahap PembuKian
tr Tahap Penuntutan
tr Tahap Putrisan
.]
n: ;i .,. r Tahap tefjadinya
1 Tahap Pembacaan Surat Dakwaan 6 28,5720/o
2 Tahan PembuKian 10 47,6l9a/o
3 Tahap Penuntutan 0 0o/o
4 Tahap Putusan 5 23,809%
Jumlah 21 penyimpanqan
$':
'.;' :,: ''' ''Tahar terladlnva Penyimpanqan ".@,:
1 Tahap Pembacaan Surat Dakwaan 24 6A0/o
2 Tahap PembuKian 2 5o/o
3 Tahap Penuntutan 0 0o/o
4 Tahap Putusan L4 354/o
Jumlah 40 penyimpangan
Kuarta I I Kua rta I ll Kua rta I lll
10

69. tWasga*Xut P*-i?tuu Pg'ud!
Faku ttas Hukum lJniversitas lndanesia
Hasir anarisis kami atas pemantauan kuartar II menunjukkan adanya tinsi..t penyimpangan yang relatif kecil'
vaitu hanya 15.11o/o nuh-r."irlnr'xr.rt.r ri-tingkui"["uJ.resauiian nienindxat menjadi 15'59o/o' meskipun
secara persentase 6Oaii-i.rrin.t t*rtatu tingii'';;r#.*y..--tlamun Airi segi lumalh hal ini cukup
mengkhawatirt<an, Oimani iurn[fi f<etiOat usuriin i'-ustiu menin'kat hampit 2 kalinya dari kuartal sebelumnya'
€. Pengadilan Negeri likafta Utara
Berkas Perkara Yang diterima
i, Kuartal I (November 2002 - Februari
ii, Kuartal II (t"taret - Juni 2003)
iii. Kuirtal III (:uti r OKober 2003)
1)
2)
Kuaftal I
Kuaftal II
2003) belum dilakukan Pemantauan
2BB berkas
347 berkas
(November 2002 - Februari 2003) belum dilakukan pemantauan
(Maret - luni 2003)
r Tahap Pembacaan Surat
Dakwaan
u Tahap Pembuktian
tr Tahap Penuntutan
r Tahap Ptttusan
Kuartal I Kuartal ll Kuartal lll
pensadiran Neeerilakarta Utara ,q'n.19-!3llTlfjPl:jl*1^']ffi1fnn T:g:tffiiil]l;lT,Jiil:' fi:frXl
::i:fi'lilJ?n'!",iffi"*1ffiiffi;'iilii;idi#i;;;tr-llllJl':lYi:flJ# *1il:n',',1'""i,i,Yil:l
lll3nfi :trii,lTjtr?,fi il,H:'iilnili"ffi #e.';ffi r:::t::::l:*f l#13;,f ',.1:P:XT.,Jff#ffi idalam kuartal III kaml menoapatr Lrrr9tol
^Eriws'**vsrv'!
r!!v-.rrr'--
,rongan yang lebih kuat dari masyarakat
menyedihkan oan mengxia;[iri.n i"ningga kami melihat perlunya do
untuk Perbaikan.
f. Pengadilan Negeri Cibinong
Berkas Yang diterima
i. Kuartai I (November 2002 - Februari
ii. Kuaftal II (Maret - Juni 2003)
iii. Kuartal III (luli - OKober 2003)
1) Kuartal I (November' 2002 - Februar
120
100
80
,60
40
2A
0
2003) 4BB berkas
257 berkas
370 berkas
Kuaftal III (Juli - OKober 2003)
fahap teriadlnYa PenYimpangan
49,67to/o
T€haDPembacaa@ 2A,5740/o
Tahap PembuKian
TahaP Penuntutan
Tahap Putusan
209 penyimpangan
lumlah
(November' 2002 - Februari 2003)
Kuaftal
t.. 1. .r- El:=. r I ll l-k:ntrk 1F:474