pendidikan pancasila

1. 2.1 SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA
A. Sejarah Lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara
Kedudukan pokok Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI)adalah sebagai dasar negara. Pernyataan demikian berdasarkan ketemtuan
Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut :…”maka disusunlah
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar
Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusywaratan perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Kata “berdasarkan” tersebut secara jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan
dasar dari NKRI. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini merupakan
kedudukan yuridis formal oleh karena tertuang dalam ketentuan hukum negara,
dalam hal ini UUD 1945 pada Pembukaan Alenia IV. Secara historis pula dinyatakan
bahwa Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa (the founding fathers)
itu dimaksudkan untuk menjadi dasarnya Indonesia merdeka.
Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan
bernegara. Pancasila sebagai dasar negara berarti nilai-nilai Pancasila menjadi
pedoman normatif bagi penyelenggaraan bernegara.
B. Pengertian Pancasila Sebagai Ideologi Nasional
Ideologi berasal dari kata ideo artinya cita-cita,gagasan,konsep pengertian dasar,
cita-cita. dan logy berarti: pengetahuan, ilmu dan paham. Dalam pengertian sehari-
hari, idea disamakan artinya dengan “cita-cita”. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-
cita yang bersifat tetap yang harus dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus
merupakan dasar atau pandangan/paham. Hubungan manusia dan cita-ctanya
disebut dengan ideologi. Ideologi berisi seperangkat nilai, dimana nilai-nilai itu
menjadi cita-citanya atau manusia bekerja dan bertindak untuk mencapai nilai-nilai
tersebut. Ideologi yang pada mulanya berisi seperangkat gagasan, dan cita-cita
berkembang secara luas menjadi suatu paham menngenai seperangkat nilai atau
pemikiran yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjadi
pegangan hidup.
C. Cita- Cita, Tujuan dan Visi Negara Indonesia
Bangsa Indonesia bercita-cita mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil dan
makmur. Dengan rumusan singkat, negara Indonesia bercita-cita mewujudkan
masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Hal ini sesuai dengan amanat dalam Alenia II Pembukaan UUD 1945 yaitu negara
Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.
Tujuan Negara Indonesia selanjutnya terjabar dalam alenia IV Pembukaan UUD
1945. Secara rinci sbagai berikut :
1. Melindungi seganap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan Kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial
Adapun visi bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang
damai , demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang
sehat, mandiri, beriman, bertakwa dan berahklak mulia, cita tanah air, berkesadaran

2. hukum dan lingkungan, mengausai ilmu pengetahuandan teknologi, serta memiliki
etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.
Sebelum tanggal 17 Agustus bangsaIndonesiabelum merdeka.
BangsaIndonesiadijajah oleh bangsa lain. Banyak bangsa-bangsa lain yang
menjajah atau berkuasa diIndonesia, misalnya bangsa Belanda, Portugis, Inggris,
dan Jepang. Paling lama menjajah adalah bangsa Belanda. Padahal sebelum
kedatangan penjajah bangsa asing tersebut, di wilayah negara RI terdapat kerajaan-
kerajaan besar yang merdeka, misalnya Sriwijaya, Majapahit, Demak,
Mataram,Ternate, dan Tidore. Terhadap penjajahan tersebut,
bangsaIndonesiaselalu melakukan perlawanan dalam bentuk perjuangan bersenjata
maupun politik.
saat ituIndonesiadiduduki oleh bala tentara Jepang. Namun Jepang tidak terlalu
lama mendudukiIndonesia. Mulai tahun 1944, tentara Jepang mulai kalah dalam
melawan tentara Sekutu. Untuk menarik simpati bangsaIndonesiaagar bersedia
membantu Jepang dalam melawan tentara Sekutu, Jepang memberikan janji
kemerdekaan di kelak kemudian hari. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri
Kaiso pada tanggal7 September 1944. Oleh karena terus menerus terdesak, maka
pada tanggal 29 April 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua
kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan
dalam Maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer
Jepang di Jawa dan Madura).
Dalam maklumat itu sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidik Usaha-
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).Tugas badan ini adalah
menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada
pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaanIndonesia.
Keanggotaan badan ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, dan mengadakan sidang
pertama pada tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama ini yang
dibicarakan khusus mengenai calon dasar negara untukIndonesiamerdeka nanti..
Muhammad Yamin mengajukan usul mengenai dasar negara secara lisan yang
terdiri ataslimahal, yaitu:
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat
Selesai sidang pertama, pada tanggal 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI sepakat
untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul
yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI.
Dalam sidang BPUPKI kedua, tanggal 10-16 juli 1945, hasil yang dicapai adalah
merumuskan rancangan Hukum Dasar. Sejarah berjalan terus. Pada tanggal 9
Agustus dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal
15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, dan sejak saat itu
Indonesia kosong dari kekuasaan. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-
baiknya oleh para pemimpin bangsa Indonesia, yaitu dengan memproklamasikan
kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi
kemerdekaan PPKI mengadakan sidang, dengan acara utama (1) mengesahkan
rancangan Hukum Dasar dengan preambulnya (Pembukaannya) dan (2) memilih
Presiden dan Wakil Presiden.
D. Selaku Ideologi Nasional, Pancasila Memiliki Beberapa Dimensi :
a. Dimensi Idealitasartinya ideologi Pancasila mengandung harapan-harapan dan

3. cita-cita di berbagai bidang kehidupan yang ingin dicapai masyarakat.
b. Dimensi Realitas artinya nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya bersumber
dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat penganutnya, yang menjadi milik
mereka bersama dan yang tak asing bagi mereka.
c. Dimensi normalitas artinya Pancasila mengandung nilai-nilai yang bersifat
mengikat masyarakatnya yang berupa norma-norma atauran-aturan yang harus
dipatuhi atau ditaati yang sifatnya positif.
d. Dimensi Fleksilibelitas artinya ideologi Pancasila itu mengikuti perkembangan
jaman, dapat berinteraksi dengan perkembangan jaman, dapat mengikuti
perkembangan ilmu dan teknologi, bersifat terbuka dan demokratis.
2.2 LANDASAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA
A. Landasan Pendidikan Pancasila
1. Landasan Historis
Bangsa Indonesia terbentuk dalam suatu proses sejarah yang cukup panjang sejak
Zaman kutai. Beratus – ratus tahun bangsa Indonesia berjuang menemukan jati
dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka , mandiri serta filsafat hidup bangsa.
Setelah melalui suatu proses yang panjang dalam perjalanan sejarah bangsa
Indonesia menemukan jati dirinya , yang di dalamnya tersimpul ciri khas , sifat, dan
karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain.
Dalam hidup berbangsa dan bernegara dewasa ini terutama dalam masa reformasi,
bangsa Indonesia sebagai bangsa yang harus memiliki visi harus serta pandangan
hidup yang kuat agar tidak terombang – ambing ditengah – tengah masyrakat
Internasional.
Jadi, secara historis bahwa nilai –nilai yang terkandung dalam setiap sila pancasila,
sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar Negara Indonesia secara objektif
historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri sehingga asal nilai – nilai
pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, atau dengan kata
lain bangsa Indonesia sebagai kuasa materialis pancasila.
2. Landasan Kultural
Setiap bangsa di dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara senantiasa memiliki suatu pandangan hidup. Filsafat hidup serta
pegangan hidup agar tidak terombang – ambing dalam pergaulan masyarakat
internasional. Setiap bangsa memiliki ciri khas serta pandangan hidup yang berbeda
dengan bangsa lain . Negara komunisme dan liberalisme meletakan dasar filsafat
negaranya pada suatu konsep ideologi tertentu.
Berbeda dengan bangsa – bangsa lain , bangsa Indonesia mendasarkan pandangan
hidupnya dalam masyarrakat, berbangsa dan bernegara pada suatu asas cultural
yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Satu – satunya karya besar
bangsa Indonesia yang sejajar dengan karya besar bangsa lain di dunia ini adalah
hasil pemikiran tentang bangsa dan Negara yang mendasarkan pandangan hidup
suatu prinsip nilai yang terutang dalam sila – sila pancasila.
3. Landasan Yuridis
Landasan Yuridis perkuliahan pendidikan pancasila di pendidikan
Tinggi tertuang dalam undang – undang No 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan
nasional. Pasal 29 telah menetapkan bahwa ia isi kurikulum setiap jenis, jalur dan
jenjang pendidikan, wajib memuat pendidikan pancasila, pendidikan agama dan
pendidikan kewarganegaraan konseptual tersebut kemudian dikokohkan kembali
oleh kehadiran dan undang – undang Nomor tahun 20 tahun 2003 tentang sistem
pendidikan Nasional sebagai pengganti undang – undang no 2 tahun 1989.

4. 4. Landasan Filosofis
Pancasila adalah sebagai dasar filsafat Negara dan pandangan
Filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah merupakan suatu keharusan
moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan
bermasyarakat , berbangsa dan bernegara. Hal ini berdasarkan pada kenyataan
secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat
dan bernegara mendasarkan pada nilai – nilai yang tertuang dalam sila – sila
pancasila yang secara filosofis merupakan filosofis bangsa Indonesia sebelum
mendirikan Negara.
B. TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA
Tujuan pendidikan diartikan sebagai seperangkat tindakan intelektual yang penuh
tanggung jawab yang berorientasi pada kompetensi mahasiswa pada bidang profesi
masing – masing. Sedangkan kompotensi lulusan pendidikan pancasila ditujukan
untuk memahami seperangkat tindakan intelektual , yang penuh tanggung jawab
sebagai seorang warga Negara dalam memecahkan berbagai masalah dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan pemikiran yang
berlandaskan nilai – nilai pancasila.
2.3 FILSAFAT PANCASILA
Pancasila sebagai sistem filsafat
PENGERTIAN FILSAFAT
( philosophia ). Kata philosophia merupakan kata majemuk yang terususun dari kata
philos atau philein yang berarti “kekasih, sahabat, mencintai” dan kata sophia yang
berarti “kebijaksanaan, hikmat, kearifan, pengetahuan”Istilah ‘filsafat’
secara etimologis merupakan padanan kata falsafah (Arab) dan philosophy (Inggris)
yang berasal dari bahasa Yunani
Dengan demikian philosophia secara harafiah berarti mencintai kebijaksanaan,
mencintai hikmat atau mencintai pengetahuan.
PEBGERTIAN FILSAFAT MENURUT TOKOH-TOKOH FILSAFAT
1. Socrates (469-399 s.M.)
Filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa
perenungan terhadap azas-azas dari kehidupan yang adil dan bahagia.
2.plato (472-347 s.M.)
Dalam karya tulisanya “republik” plato menegaskan bahwa para filsuf adalah pecinta
pandangan tentang kebenaran (vision of truth).dalam pencarian dan menangkap
pengetahuan mengenai ide yang abadi dan tak berubah.dalam konsepsi plato
filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau
Perekaan terhadap pandangan tentang sseluruh kebenaran.filsafat plato ini
kemudian digolongkan sebgai filsafat spekulatif.
Pengertian Filsafat Pancasila Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan,
nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi
Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi
kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya
bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang
mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebahai filsafat, karena Pancasila
merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the
faounding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem (Ruslan Abdul Gani).
Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan penngertian ilmiah yaitu tentang
hakikat dari Pancasila (Notonagoro).
CABANG-CABANG FILSAFAT

5. 1.Metafisika, membahas tentang hal-hal yang bereksistensi dibalik fisis yang meliputi
bidang-bidang ontologi, kosmologi dan antropologi.
2.Epistimologi, berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan
3.Metodologi, berkaitan dengan persoalan hakikat metode dalam ilmu pengetahuan
4.Logika, berkaitan dengan persoalan filsafat berfikir, yaitu rumus-rumus dan dalil-
dalil berfikir yang benar.
5.Etika, berkaitan dengan moralitas, tingkah laku manusia
6.Estetika, berlaitan dengan persoalan hakikat keindahan
PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM FILSAFAT
Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan
cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila
serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan
pandangan yang komprehensif. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala
sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang
hakiki dari gejala-gejala itu.
Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat.
Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling
berhubungan, saling bekerjasama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan
merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem
filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis.
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL
Ideologi berasal dari kata “idea” yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar,
cita-cita dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasan Yunani ”eidos”
yang artinya bentuk . Disamping itu ada kata ”idien” yang artinya melihat. Jadi
secara harfiah ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar.
Secara umum ideologi dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan , ide-
ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan
sistematis, yang menyangkut; bidang politik, bidang sosial, bidang kebudayaan, dan
bidang keagamaan. (Soejono Soemargono, Ideologi Pancasila Sebagai Penjelmaan
Filsafat Pancasila dan Pelaksanaannya dalam masyarakat Kita Dewasa ini)
IDEOLOGI TERTUTUP Suatu sistem pemikiran tertutup dengan ciri khas :
Ideologi tersebut bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat melainkan
merupalan suatu cita-cita satu kelompok orang yang yang mendasari suatu program
untuk mengubah atau membaharui masyarakat. Isinya bukan hanya berupa nilai-
nilai dan cita-cita tertentu, melainkan intinya terdiri dari tuntutan kongkret dan
operasional yang keras, yang diajukan dengan mutlak.
IDEOLOGI TERBUKA Suatu sistem pemikiran terbuka dengan ciri khas:
Nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar,melainkan digali dan diambil
dari harta kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri.Ideologi
terbuka tidak hanya dapat dibenarkan, melainkan dibutuhkanIsinya tidak
operasional, baru menjadi operasional kalau sudah dijabarkan kedalam perangkat
yang berupa konstitusi atau perundang-undangan lainnya.
Ideologi bermakna sebagai cita-cita harapan, ide-ide serta pemikiran-pemikiran yang
secara bersama merupakan suatu orientasi yang bersifat dasariah bagi semua
tindakan dalam hidup kenegaraan. Ideologi membimbing bangsa dan negara untuk
mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan, hal ini desebabkan
karena dalam ideologi terkandung suatu orientasi praksis
KEBERADAAN PANCASILA
1. Pancasila sebaga jiwa Bangsa Indonesia
2. Pancasila sebagai kepribadian Bangsa Indonesia

6. 3. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia
4. Pancasila sebagai dasar Negara RI
5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
6. Pancasila sebagai perjanjian luhur Bangsa Indonesia pada waktu Mendirikan
Negara.
7. Pancasila sebagai cita-cita dan Tujuan Bangsa Indonesia
8. Pancasila Sebagai falsafah Hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia.
RUMUSAN SILA-SILA PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM FILSAFAT
1. Dasar Antropologis Sila-sila Pancasila: ‘’ Pancasila yang terdiri dari lima sila
setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki
suatu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah
manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis, hakikat dasar ini juga disebut
sebagai dasar antropologis.
2. Dasar Epistemologis Sila-sila Pancasila:
Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga juga merupakan suatu sistem
pengetahuan.
3. Dasar Aksiologis Sila-sila Pancasila
Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga juga memiliki suatu kesatuan
dasar aksiologinya sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila pada
hakikatnya juga merupakan satu kesatuan.
Dalam filsafat Pancasila, disebutkan ada tiga tingkatan nilai, yaitu nilai dasar.nilai
instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar, adalah asas-asas yang kita terima
sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu
dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai
kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.
Nilai instrumental, adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang
selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga
negara. Nilai praksis, adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam
kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental
itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Nila-nilai dalam Pancasila termasuk nilai
etik atau nilai moral merupakan nilai dasar yang mendasari nilai intrumental dan
selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, berbansa, dan
bernegara.
2.4 PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA
INDONESIA
Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia sebelum disahkan pada
tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia
sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara. Adapun
nilai-nilainya yaitu berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai – nilai
religious.
1) Zaman Kutai
Masyarakat Kutai membuka zaman sejarah Indonesia pertama kalinya ini
menampilkan sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk karangan kenduri serta
sedekah kepada Brahmana.
2) Zaman Sriwijaya
Pada abad ke VII munculah suatu kerajaan di Sumatera yaitu kerajaan Sriwijaya
yang dibawah kekuasaan wangsa Syilendra.Kerajaan ini adalah kerajaan maritime
yang mengandalkan kekuatan lautnya seperti selat Sunda, selat Malaka.Dalam
sistim pemerintahannya terdapat pegawai pengurus pajak, harta benda.Pada saat

7. itu, kerajaan dalam menjalankan system negaranya tidak dapat dilepaskan dengan
nilai ketuhanan.
3) Zaman Kerajaan-Kerajaan Sebelum Majapahit
Banyak kerajaan yang menanamkan nilai-nilai nasionalisme seperti di daerah Jawa
Tengah dan Jawa Timur.Pada kerajaan Airlangga mengalami penggemblengan lahir
dan batin.Para rakyat dan Brahmana bermusyawarah sebagai perwujudan sila ke-4.
4) Kerajaan Majapahit
Pada tahun 1923 berdirilah kerajaan Majapahit di bawah pemerintahaan raja Hayam
Wuruk dengan Majapatih Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala, Pada
saat ini di perkenalkan pula istilah “bhineka tunggal ika” dalam kitab Sutasoma.
Sumpah Palapa pun diucapkan untuk mempersatukaan semua wilayah kerajaan.
5) Zaman Penjajahan
Setelah Majapahit runtuh, maka berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di
Indonesia.Bersama dengan itu, maka berkembang pula kerajaan-kerajaan Islam
seperti kerajaan Demak.Selain itu, berdatangan juga bangsa-bangsa Eropa di
Nusantara.
Bangsa asing yang masuk ke Indonesia pada awalnya berdagang, namun kemudian
berubah menjadi praktek penjajahan.Adanya penjajahan membuat perlawanan dari
rakyat Indonesia di berbagai wilayah nusantara, namun karena tidak adanya
kesatuan dan persatuan di antara mereka maka perlawanan tersebut senantiasa sia-
sia.
6) Kebangkitan Nasional
Pada masa ini banyak berdiri gerakan-gerakan nasional untuk mewujudkan suatu
bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuataannya sendiri.
7) Zaman Penjajahan Jepang
Pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan ulang tahun kaisar Jepang, Jepang
memberikan hadiah “ulang tahun” kepada bangsa Indonesia yaitu “kemerdekaan
tanpa syarat”. Untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia
maka sebagai wujud realisasinya terbentuklah suatu badan BPUPKI (Badan
Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia) dengan ketua Dr. K.R.T Radjiman
wediodiningrat.Dengan 60 anggota.
8) Sidang BPUPKI Pertama
Terdapat usulan-usulan sebagai berikut:
a) Mr. Muh Yamin (29 Mei 1945)
Dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945 Muh. Yamin mengusulkan calon rumusan
dasar negara sebagai berikut: I. Peri kebangsaan II. Peri kemanusian III. Peri
Ketuhanan IV. Peri kerakyatan (permusyawaratan, perwakilan, kebijaksanaan) V.
Kesejahteraan rakyat (keadilan sosial).Selain usulan tersebut pada akhir pidatonya
Muh.Yamin menyerahkan naskah sebagai lampiran yaitu suatu rancangan usulan
sementara berisi rumusan Undang Undang Dasar RI.
9) Sidang BPUPKI kedua (10-16 Juni 1945)
Dalam sidang BPUPKI kedua ini pemakaian istilah hukum dasar diganti dengan
istilah Undang Undang Dasar.Keputusan penting dalam rapat ini adalah tentang
bentuk negara republik dan luas wilayah negara baru.Tujuan anggota badan
penyelidik adalah menghendaki Indonesia Raya yang sesungguhnya, yang
mempersatukan semua kepulauan Indonesia. Susunan Undang Undang Dasar yang
diusulkan terdiri atas tiga bagian yaitu:
a) Pernyataan Indonesia merdeka, yang berupa dakwaan dimuka dunia atas
Penjajahan Belanda
b) Pembukaan yang didalamnya terkandung dasar negara Pancasila

8. c) Pasal-pasal Undang Undang Dasar.
10) Proklamasi Kemerdekaan dan Sidang PPKI
Kemenangan sekutu dalam perang dunia membawa hikmah bagi bangsa Indonesia.
Pada tanggal 9 Agustus 1945 Jendral Terauci memberikan tiga cap kepada Ir.
Soekarno yaitu:
a. Soekarno diangkat sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan, Moh. Hatta
sebagai Wakil Ketua, Radjiman sebagai anggota.
b. Panitia persiapan sudah mulai bekerja pada tanggal 9Agustus1945.
c. Cepat atau tidak pekerjaan panitia diserahkan sepenuhnya oleh panitia.
Panitia persiapan kemerdekaan menyelenggarakan Undang Undang Dasar Negara
republik Indonesia dan memilih presiden dan wakil presiden yang pada hakikatnya
sebagai komite nasional memiliki sifat representatif, atau bersifat perwakilan seluruh
rakyat Indonesia.Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia merupakan badan
bentukan Jepang, setelah Jepang jatuh badan berubah menjadi badan nasional.
2.5 PANCASILA SEBAGAI SUMBER ETIK
A. Pengertian Etika
Etika adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang prinsip-prinsip yang
mendasar tentang pandangan moralitas.
B.Hubungan Etika dengan Nilai, Norma dan Moral
Dalam pembentukan sistem etika dikenal namanya nilai, norma dan moral.
• Nilai : Sifat atau kualitas yang melekat pada suatu obyek, bukan obyek itu sendiri
• Norma : Aturan tingkah laku yang ideal.
• Moral : Integritas dan martabat pribadi manusia.
• Sedangkan etika sendiri memiliki makna suatu pemikiran kritis dan mendasar
tentang ajaran dan pandangan moral.
Nilai, norma dan moral langsung maupun tidak langsung memiliki hubungan yang
cukup erat, karena masing-masing akan menentukan etika bangsa ini.
C.Pancasila sebagai Sumber Etika
Pancasila adalah sumber sumber nilai, maka nilai dasar Pancasila dapat dijadikan
sebagai sumber pembentukan norma etik (norma moral) dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai pancasila adalah nilai moral.
Oleh karena itu, nilai pancasila juga dapat diwujudkan kedalam norma-norma moral
(etik). Norma-norma etik tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman
atau acuan dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.
D.Pancasila Sebagai Nilai Dasar Fundamental Bagi Indonesia
Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 menyatakan: Pancasila seperti tercantum
dalam Pembukaan UUD 45 merupakan sumber hukum yang berlaku di negara RI
dan karena itu secara obyektif ia merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran,
cita-cita hukum, serta cia-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan
bangsa . Sebagai dasar pandangan hidup bernegara dan sistem nilai
kemasyarakatan, Pancasila mengandung 4 pokok pikiran, sebagai berikut:
1. Negara merupakan negara persatuan, yang bhinneka tunggal ika.
2. Negara Indonenesia didirikan dengan maksud mewujudkan suatu keadilan sosial
bagi seluruh rakyat , dan berkewajiban pula mewujudkan kesejahteraan serta
mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Negara didirikan di atas asas kedaulatan rakyat
4. Negara didirikan di atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini mengandung arti
bahwa negara menjunjung tinggi keberadaan agama-agama yang dianut bangsa .

9. E.Etika Kehidupan Bangsa Indonesia
Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika Kehidupan Berbangsa, bernegara,
dan bermasyarakat merupakan penjabaran nilai-nilai pancasila sebagai pedoman
dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-
nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan
bermasyarakat
2.6 PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RRPUBLIK INDONESIA
Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan suatu asas kerokhanian yang dalam
ilmu kenegaraan popular disebut sebagai dasae filsafat Negara (Philosofische
Grondslag). Dalam kedudukan ini Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber
norma, kaidah baik moral dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk
sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia.
Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hokum, oleh
karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara di atur
dalam suatu system peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka
negara dilaksanaka berdasarkan pada suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar
Negara. Pembagian kekuasaan, lembaga-lemaga tinggi negara, hak dan kewajiban
warga negara, keadilan social dan lainya di atur dalam suatu Undang-Undang Dasar
negara.
1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Pembukaan UUD 1945 bersamaan dengan pasal-pasal UUD 1945, disahkan oleh
PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diundangkan dalam Berita Republik
Indonesia Tahun II No.7.
Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea, dan setiap alinea memiliki
spesifikasi jikalau ditinjau berdasarkan isisnya. Alinea pertama, kedua dan ketiga
memuat pernyataan yang menjelaskan peristiwa yang mendahului terbentuknya
negara Indonesia. Alinea ke empat memuat fundamental negara, yaitu: tujuan
negara, ketentuan UUD negara, bentuk negara dan dasar filsafat negara Pancasila.
a. Pembukaan UUD 1945 sebagai Tertin Hukum Tertinggi
Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dlam kaitannya dengan tertib hokum Indonesia
memiliki dua aspek yang fundamental, yaitu: pertama, memberikan faktor-faktor
mutlak bagi terwujudnya tertib hokum Indonesia. Kedua, memasukan diri dalam
tertib hukum Indonesia sebagai tertib humuk tertinggi.
Berdasarkan penjeasan isi Pembukaan UUD 1945 dalam Berita Republik Indonesia
Tahun II No. 7 dapat disimpulkan bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai
sumber hokum positif Indonesia.
b. Pembukaan UUD 1945 Memenuhi Syarat Adanya Tertib Hukum Indonesia
Syarat-syarat tertib hukum yang dimaksud meliputi empat hal, yaitu :
1) Adanya kesatuan subyek,
2) Adanya kesatuan asas kerokhahian,
3) Adanya kesatuan daerah,
4) Adanya kesatuan waktu.
Dengan demikian maka seluruh peraturan hukum yang ada di dalam wilayah
Republik Indonesia sejak ditetapkan telah memenuhi syarat sebagai suatu tertib
hukum negara.
c. Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah yang Fundamental
Pokok Kaidah yang Fundamental menurut ilu hukum ketatanegaraan memiliki
beberapa unsur mutlak, antara lain dapat dirinci sebagai berikut:
1) Dari segi terjadinya:

10. Ditentukan oleh Pembentuk Negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir
sebagai penjelmaan kehendak Pembentuk negara, untu menjadikan hal-hal tertentu
sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya.
2) Dari segi isinya:
a) Dasar tujuan negara, (baik tujuan umum maupun tujuan khusus)
b) Ketentuan diadakannya UUD Negara
c) Bentuk negara
d) Dasar filsafat negara (asas kerokhanian negara)
Dalam hubungannya dengan pasal-pasal UUD 1945 pembukaan UU 1945
mempunyai hakikat dan kedudukan sebagai berikut:
1. Pembukaan UUD 1945 hakikat kedudukan yang terpisah dengan batang tubuh
UUD 1945,pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan
batang tubuh UUD 1945.
2. Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu tertib hukum tertinggi dan
kedudukannya lebih tinggi dibandingkan batang tubuh UUD 1945.
3. Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaedah negara yang
fundamental,menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak.
4. Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok pikiran yangg dijabarkan dalam pasal-
pasal UUD 1945.
Pembukaan UUD 1945 tetap terlekatpada kelangsunganHidup negara RI
Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat
dirubah,berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
1. Menurut tata hukum peraturan hanya dapat diubah atau dihapuskan oleh
penguasa atau peraturan huku yang lebih tinggi tingkatannya daripada penguasa
yang menetapkannya
2. Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi .Ketentuan hukum UUD
1945,secara yuridis tidak dapat meniadakan pembukaan UUD 1945 karena
terkandung faktor- faktor utlak bagi adanya tertib huku di Indonesia
3. Secara material isi yang terkandung dalam pembukaan Uud 1945 ,senantiasa
terlekat pada kelangsungan hidup negara Indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah konstitusi
negara Republik Indonesia yang disahkan sebagai undang-undang dasar negara
oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang pada kurun waktu tahun 1999-2002,
UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang merubah susunan
lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
2.7 PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN NASIONAL
Pengertian Paradigma
Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah paradigma sebagai ilmu
pengetahuan terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan adalah
Thomas S. Khun. Pengertian paradigama adalah:
“suatu asumsi-asumsi dan asumsi-asumsi teoritis yang umum , sehingga merupakan
sumber hokum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang
menentukan sifat, cirri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri (Kaelan, 2000)”.
Sifat ilmu pengetahuan yang dinamis menyebabkan semakin banyak hasil-hasil
penelitian, sehingga membuka kemungkinan ditemukan kelemahan-kelemahan pada
teori-teori yang digunakan. Dengan demikian para ilmuwan mengkaji kembali teori-
teori dasar dari ilmu itu sendiri. Contohnya dalam ilmu social manakala suatu teori
didasarkan kepada hasil penelitian ilmiah berdasarkan metode kuantitatif yang
mengkaji manusia dan masyarakat bedasarkan sifat-sifat parsial, terukur dan
korelatif ternyata hasil daripada ilmu pengetahuan itu secara epistemologis hanya

11. mengkaji satu aspek saja dari objek ilmu pengetahuan, yaitu manusia. Bedasarkan
kajian paradigm ilmu pengetahuan social tersebut kemudian dikembangkan metode
baru, yaitu metode kualitatf.
Istilah ilmiah itu berkembang kepada bidang-bidang kehidupan lainnya, sehingga
menjadi terminology dari suatu pengembangan dan pembangunan yang
mengandung konotasi pengertian:
1. Kerangka berfikir
2. Sumber nilai, dan
3. Orientasi arah.
B. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan
Paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam
segala aspek pembagunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai
sila-sila Pancasila.
1. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Iptek
Pembangunan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya
sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945. Pada hakikatnya Pancasila
sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung arti bahwa segala aspek
pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai Pacasila. Pembangunan nasional
adalah untuk manusia Indonesia, dimana manusia secara kodratnya memiliki
kedudukan sebagai makhluk social. Manusia tidak hanya mengejar kepentingan
pribadi, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat. Manusia tidak hanya
mementingkan tercapainya kebutuhan material, tetapi juga kebahagian spiritual.
Manusia memiliki fungsi monodualistis tidak hanya mengejar kepentingan dunia,
tetapi mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, pembangunan
nasional hendaklah mewujudkan tujuan tersebut.
Pancasila memrupakan satu kesatuan dari sila-silanya harus merupakan sumber
nilai, kerangka berfikir serta asas moralitas bagi pembangunan iptek. Apabila kita
melihat sila-sila demi sila sebagai berikut:
a. Sila ketuhanan yang Maha Esa, mengimplementasikan ilmu pengetahuan,
mencipta, perimbangan antara rasional dengan irrasional, antara akal, rasa dan
kehendak. Berdasarkan sila pertama ini iptek tidak hanya memilikirkan apa yang
ditemukan, dibuktikan, dan diciptak menemukan, tetapi juga mempertimbangkan
maksud dan akibatnya kepada kerugian dan keuntungan manusia dan sekitarnya.
b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, memberikan dasar-dasar moralitas
bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Iptek
adalah bagian dari proses budaya manusia beradab dan bermoral. Oleh sebab itu,
pembangunan iptek harus berdasarkan kepada usaha-usaha mencapai
kesejahteraan umat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang
angkung dan sombong dari penggunaan iptek.
c. Sila Persatuan Indonesia, memberikan kesadaran kepanda bangsa Indonesia
bahwa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan iptek, iptek persatuan
dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan terpelihara, persaudaraan dan
persahabatan antar daerah di berbagai daerah terjalin karena tidak lepas dari factor
kemajuan iptek. Oleh sebab itu, iptek harus dapat dikembangkan untuk memperkuat
rasa persatuan dan kesatuan bangadapi jiwa sila dan selanjutnya dapat
dikembangkan dalam hubungan manusia Indonesia dengan masyarakat
internasional.
d. Sila Kerakyatan yang DipimpinOleh Kikmah dalam Permusyawaratan/
Perwakilan, prinsip demokrasi sebagai jiwa sila keempat ini dapat mendasari

12. pemikiran manusia secara bebas untuk mengkaji dan mengembangkan iptek.
Seorang ilmuan harus pula memiliki sikap menghormati terhadap hasil pemikiran
orang lain dan terbuka, dikritik dan dikaji ulang hasil dari pemikirannya. Penemuan
iptek yang telah teruji kebenerannya harus dapat dipersembahkan kepada
kepentingan rakyat banyak.
e. Sila Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, kemajuan iptek harus dapat
menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu
keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemausiaan, yaitu keseimbangan
hubungan antara manusia dengan sesamanya, hubungan antara manusia dengan
Tuhan sebagai Penciptanya, hubungan manusia dengan lingkungan dimana mereka
berada.
Kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional harus
memperhatikan konsep berikut ini:
a. Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa.
Pancasila harus diletakkan sebagai kerangka berfikir yang objektif rasional dalam
membangun kepribadian bangsa. Oleh sebab itu perlu dikembangkan budaya ilmu
pengetahuan dalam memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
b. Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional, perubahan yang terjadi
dalam masyarakat dan bangsa akibat dari pembangunan harus semakin
menempatkan nilai-nilai Pancasila yang dapat dirasakan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
c. Pancasila merupakan arah pembangunan nasional, proses pembangunan
nasional tidak terlepas dari control nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, kemana arah
pembangunan melalui tahap-tahapnya tidak dapat dilepaskan dari usaha
mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, sehingga pembangunan adalah
pengamanan Pancasila.
d. Pancasila merupakan etos pembangunan nasional, mewujudkan visi bangsa
Indonesia masa depan diciptakan misi pengamalan Pancasila secara konsisten
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsistensi antara
teori dan kenyataan dan ucapan dengan tindakan, merupakan paradigm baru dalam
menjadikan Pancasila sebagai etika pembangunan nasional.
e. Pancasila sebagai moral pembangunan, sebutan ini mengandung maksud agar
nilai-nilai luhur Pancasila (norma-norma Pancasila yang tercantum dalam pembukan
UUD 1945) dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik
dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik dalam perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun dalam evaluasinya.
2. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial-
Budaya, Pertahanan dan Keamanan (Ipoleksosbudhankam)
a. Pengembangan Ideologi
Dalam pengembangan Pancasila sebagai ideology harus memandang sebagai
ideologi yang dinamis yang dapat menangkap tanda-tanda perkembangan dan
perubahan zaman. Untuk itu kita harus memperhatikan peranan dan kedudukan
Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti berikut ini:
1) Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
Nilai-nilai dasar dalam ideology Pancasila dirumuskan dalam UUD 1945 untuk
memperjelas suatu tatanan kehidupan beragama, hokum, politik, ekonomi, social
budaya, hankam, dan sebagainya. Nilai dasar tidak berubah ddengan gampang,
sedangkan penjabaran nilai dasar kepada nilai operasional dapat berkembang
secara kesepakatan bersama di MPR yang disebut dengan amandemen dan GBHN.
Nilai dasar tidak udah berubah karena merupakan tolak ukur stabilitas dan dinamika,

13. untuk Pasal 37 UUD 1945.
2) Wawasan Kebangsaan (Nasionalisme)
Konsep Negara (Staatsidee) bangsa Indonesia dapat kita rangkum dari pokok-pokok
pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945. Negara adalah keadaan
kehidupan berkelompok bangsa Indonesia, yang:
1. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan
2. Didorong oleh keinginan luhur bangsa, untuk
3. Berkehidupan yang bebas, dalam arti
4. Merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
5. Bedasarkan Pancasila
Pancasila dijadikan platform kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat
majemuk agar tetap terikat erat sebagai bangsa bersatu.
b. Pengembangan Politik
Landasan: kekuasaan dan kedaulatan berada ditangan rakyat. Oleh sebab itu, perlu
menyempurnakan UUD 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa,
dinamika dan tuntutan reformasi dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan
bangsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan UUD 1945.
Meningkatkan peran MPR, DPR dan lembaga tinggi Negara lainnya dengan
menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip
pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif,
legislative dan yudikatif.
Dalam usaha membangun kehidupan politik, maka beberapa unsure yang perlu
dikembangkan dan ditingkatkan adalah sebagai berikut :
1. Sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka
2. Kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
3. Pendidikan politik kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang
demokratis
4. Pemilihan umum yang berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya.
Tiga aspek demokrasi yang harus dikembangkan adalah sebagai berikut :
1. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan
2. Demokrasi sebagai kebudayaan politik
3. Demokrasi sebagai struktur organisasi
Demokrasi sebagai sistem pemerintahan hanya akan berhasil kalau didukung oleh
demokrasi sebagai budaya politik yang rasional objektif. Hak Asasi Manusia harus
dilaksanakan secara kontekstual sesuai dengan kebudayaan Indonesia yang
tercermin dalam kesetaraan dan keseimbanga peranan lembaga-lembaga
demokrasi.
C. Pengembangan Ekonomi
Pengembangan dan peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) terdiri atas
beberapa criteria kualitas SDM yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :
1. Memiliki kemampuan dasar untuk berkembang
2. Mampu menggunakan ilmu dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam
secara efektif , efesien, lestari dan berkesinambungan.
3. Memiliki etos professional; tanggung jawab atas pengembangan keahliannya,
kejujuran dalam pelaksanaan tugas, ketelitian pelayanan kepada masyarakat,
penghargaan terhadap waktu dan ketetapan waktu
d. Pengembangan Sosial-Budaya
Pancasila dapat menjadi kerangka referensi identifikasi diri kalau Pancasila semakin
credible, yaitu bahwa masyarakat mengalami secara nyata realisasi dari prinsip-

14. prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Usaha yang dilakukan melalui cara-cara:
1. Dihormati martabatnya sebagai manusia,
2. Diperlakukan secara manusiawi,
3. Mengalami solideritas sebagai bangsa karena semakin hilangnya kesenjangan
ekonomi dan budaya,
4. Memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, dan
5. Merasakan kesejahteraan yang layak sebagai manusia.
e. Pengembangan Hankam
Ketahanan nasional, pembangunan nasional tidak terlepas dari ketahanan nasional,
yaitu perwujudan cita-cita bangsa dalam tingkat ketahanan nasional yang terjabar
sebagai berikut :
1. Nilai-nilai fundamental yang menyangkut pribadi warga Negara, yaitu
pengembangan pribadi warga Negara, yaitu pengembangan pribadi dalam matra
horizontal dan vertical, pertumbuhan social ekonomi, keanekaragaman, dan
persamaan derajat.
2. Nilai-nilai fundamental yang menyangkut sistem/struktur kehidupan masyarakat
yaitu pemerataan kesejahteraan, solideritas masyarakat, kemandirian, dan
partisipasi seluruh masyarakat.
3. Nilai-nilai fundamental yang menyangkut interaksi antaa pribadi-pribadi warga
Negara dan sistem/struktur kehidupan masyarakat, yaitu keadilan social,
keamanan/stabilitas dan keseimbangan lingkungan.
f. Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama
Pancasila telah memberikan dasar dasar nilai yang fundamental bagi umat bangsa
Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di Negara
Indonesia ini.
C. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi
Reformasi adalah menata kehidupan bangsa dan Negara dalam suatu sistem
Negara di bawah nilai-nilai Pancasila, bukan menghancurkan dan membubarkan
bangsa dan Negara Indonesia.
1. Gerakan reformasi
Disebabkan oleh krisis berkepanjangan, serta praktek KKN
a. Gerakan reformasi dan ideology Pancasila
Syarat gerakan reformasi :
a) Dilakukan karena adanya suatu penyimpangan.
b) Harus dengan suatu cita-cita yang jelas
c) Dilakukan dengan berdasar suatu kerangka struktural tertentu.
d) Dilakukan kearah dan keadaan yang lebih baik.
2. Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum
Dapat diuraikan sebgai berikut :
1) Pancasila sebagi sumber nilai perubahan hukum
Reformasi hukum dewasa ini selain Pancasila sebagai paradigma pembaruan
hukumnya, juga diambilkan dari sumber norma dan sumber nilai, selama hal
tersebut tidak bertentangan dengan nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila.
2) Dasar yuridis reformasi hukum
Dasar yuridisnya adalah : Tap no.XX/MPRS/1966, yang menyatakan bahwa
Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia, yang berarti sebagai sumber produk
serta proses penegakan hukum di Indonesia.
3) Pancasila sebagai paradigma reformasi pelaksanaan hukum
3. Pancasila sebagai paradigma reformasi politik
Prinsip demokrasi dalam pancasila adalah bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan

15. rakyat. Rakyat adalah asal mula kekuasaan Negara, oleh karena itu paradigma ini
harus menjadi dasar dalam reformasi politik.
1) Reformasi atas system politik
Ditandai dengan adanya :
• Perubahan susunan keanggotaan MPR
• Perubahan susunan kenggotaan DPR,DPRD I, DPRD II.
• Reformasi partai politik
2) Reformasi atas kehidupan politik
Reformasi kehidupan politik juga dilakukan dengan meletakan cita-cita kehidupan
kenegaraan dan kebangsaan dalam suatu kesatuan waktu yaitu nilai masa lalu,
masa kini dan kehidupan masa datang.
4. Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi
Langkah yang strategis dalam upaya melakukan reformasi yang berbasis pada
ekonomi kerakyatan yang berdasarkan nilai-nilai pancasila adalah sebagai berikut :
1) Keamanan pangan dan mengembalian kepercayaan, yaitu dilakukan dengan
program “social safety net” yang popular dengan program Jaring Pengaman Sosial
(JPS). Sementara untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah,
maka pemerintah harus secara konsisten menghapuskan KKN, serta mengadili bagi
oknum pemerintah masa orde baru yang melakukan pelanggaran. Hal ini akan
memberikan kepercayaan dan kepastian usaha.
2) Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi. Upaya ini dilakukan dengan
menciptakan kondisi kepastian usaha. dan
3) Transformasi struktur, yaitu guna memperkuat ekonomi rakyat maka perlu
diciptakan sistem untuk mendorong percepatan perubahan structur.