Recommended
More Related Content
Similar to KONSENSUS NEGARA
Similar to KONSENSUS NEGARA (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
KONSENSUS NEGARA
- 1. KONSENSUS KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
- 2. Latar Belakang Konsep 4 (empat) Konsensus dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Konsensus bagi suatu negara-bangsa berupa sistem keyakinan yang berisi konsep, prinsip dan nilai yang dianut oleh rakyat negara-bangsa yang bersangkutan yang diyakini memiliki kekuatan untuk dipergunakan sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk menjamin kokoh berdirinya negara-bangsa, menjamin terwujudnya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan, serta mampu mengantar terwujudnya kesejahteraan dan keadilan yang menjadi dambaan warga bangsa. Empat Konsensus tersebut adalah : 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar 1945. 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Bhinneka Tunggal Ika. Munculnya ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan serta nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa tampak dari konflik sosial yang berkepanjangan
- 3. Pancasila sebagai konsensus Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sansekerta : panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 4. Lanjutan… d. Pancasila di tengah-tengah Ideologi Dunia Pada abad ke-20 terjadi suatu persaingan yang ketat antara ideologi liberal kapitalistik yang dimotori oleh Amerika Serikat dan ideologi komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Pada tahun 1955 beberapa pemimpin Negara Asia dan Afrika, termasuk Indonesia menyelenggarakan suatu konferensi yang melahirkan organisasi negara- negara non blok yang menuntut terciptanya dunia yang adil sejahtera dan damai. Pada 30 September 1960 Bung Karno berpidato di depan PBB, menawarkan suatu ideologi yang diharapkan dapat memberikan keadilan dan kedamaian dunia. Ideologi tersebut adalah Pancasila. Pancasila yang merupakan ideologi terbuka dan memberikan peluang untuk beribadah sesuai dengan agama masing-masing memberikan suatu solusi terhadap permasalahan tersebut. e. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki fungsi sebagai pegangan atau acuan bagi manusia Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku, berkaitan dengan sistem nilai, tentang baik dan buruk, tentang adil dan zalim, jujur dan bohong, dan sebagainya. Pancasila sebagai pandangan hidup akan memasuki domain etika, masalah moral yang menjadi kepedulian manusia sepanjang masa, membahas hal ikhwal yang selayaknya dikerjakan dan yang selayaknya dihindari.
- 5. UUD 1945 Sebagai konsensus • Paham Konstitusionalisme b. • Sejarah Pemberlakuan Konstitusi • Makna Undang-Undang Dasar 1945 d. • Prinsip- Prinsip Yang Terkandung Dalam Pembukaan UUD 1945 Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut UUD, dan dapat pula tidak tertulis. Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi dan paling fundamental sifatnya karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang- undangan lainnya. 1) Periode UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949) 2) Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Des 1949 - 17 Agustus 1950) 3) Periode Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959) 4) Periode Undang-Undang Dasar 1945 (5 Juli 1959 - 1999) 5) Periode UUD 1945 (Tahun 1999 s.d Sekarang Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang- Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah atura-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. 1) Sumber-Kekuasaan 2) Hak Asasi Manusia 3) Sistem Demokrasi 4) Faham Kebersamaan, Kegotong-royongan
- 6. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai Konsensus A. B. Indonesia Sebelum Kemerdekaan Indonesia Setelah Kemerdekaan 1. Sejarah Nama Indonesia Indonesia berasal dari bahasa latin indus dan nesos yang berarti India dan pulau-pulau. Indonesia merupakan sebutan yang diberikan untuk pulau-pulau yang ada di Samudra India dan itulah yang dimaksud sebagai satuan pulau yang kemudian disebut dengan Indonesia (Setidjo, Pandji, 2009). 2. Masa Penjajahan Sejak berakhirnya masa kerajaan di Indonesia, masuklah bangsa Barat seperti Portugis dan Spanyol yang disusul oleh Bangsa Belanda pada abad XVI tepatnya 1596. Belanda cukup berhasil menguasai Indonesia, mereka mengeruk keuntungan sebesar-besarnya sementara rakyat Indonesia mengalami penderitaan lahir dan batin. 1. Sejarah Konsep Negara Kesatuan dalam Undang- Undang Dasar Landasan yang dijadikan pijakan adalah konstitusi dan ideologi. Pada 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 2. Konsep Negara Kesatuan Menurut UUD 1945 Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai Negara Kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Bhinneka Tunggal Ika sebagai Konsensus A. B. D. C. Penemuan dan Landasan Hukum Bhinneka Tunggal Ika Konsep dasar Bhinneka Tunggal Ika Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika Implementasi Bhineka Tunggal Ika Pada tahun 1951, sekitar 600 tahun setelah pertama kali semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diungkap oleh mPu Tantular, ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 1951. Seperti halnya Pancasila, istilah Bhinneka Tunggal Ika juga tidak tertera dalam UUD 1945 (asli), namun esensinya terdapat didalamnya. Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Pluralistik bukan pluralisme, suatu faham yang membiarkan keanekaragaman seperti apa adanya. Membiarkan setiap entitas yang menunjukkan ke-berbedaan tanpa peduli adanya common denominator pada keanekaragaman tersebut. Dengan faham pluralisme tidak perlu adanya konsep yang mensubstitusi keanekaragaman. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah sebagai berikut : 1. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif. 2. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalistis yang hanya menunjukkan perilaku semu. 3. Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen tidak divergen. 4. Prinsip atau asas pluralistik dan multikultural Bhinneka Tunggal Ika mendukung nilai: (1) inklusif, tidak bersifat eksklusif, (2) terbuka, (3) koeksistensi damai dan kebersamaan, (4) kesetaraan, (5) tidak merasa yang paling benar, (6) tolerans, (7) musyawarah disertai dengan penghargaan terhadap pihak lain yang berbeda. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika, sebagai berikut: 1) Perilaku inklusif. 2) Mengakomodasi sifat pluralistik 3) Tidak mencari menangnya sendiri. 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat. 5) Dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban.