Surat utang negara dan lelang surat utang negara digunakan sebagai instrumen untuk membiayai defisit anggaran dan mengelola portofolio utang negara. Sejarahnya bermula dari krisis ekonomi tahun 1997 dan 2008 dimana pemerintah menerbitkan surat utang untuk menyelamatkan sektor perbankan dan meningkatkan penerimaan negara.
1. ANDARU ESKA
DEA FIDYA
ERWIN GALVANI
FAWZAN FADLY
FRANKLYN SAM
GANGSAR RIZKI
SUNSET POLICY DAN
LELANG SURAT UTANG NEGARA
2. PENGERTIAN
SEJARAH
LATAR BELAKANG
PERBEDAAN
TUJUAN
TARGET
PENDAPATAN
KENDALA
SUNSET POLICY
3. Sunset policy merupakan fasilitas penghapusan sanksi pajak
penghasilan orang pribadi atau badan berupa bunga atas
kekurangan pembayaran pajak yang dapat dinikmati oleh
masyarakat baik yang belum memiliki NPWP maupun yang
telah memiliki NPWP.
PENGERTIAN
4. Untuk menghindari masyarakat dari pengenaan sanksi
perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak melaksanakan
kewajiban perpajakannya secara benar, DJP di tahun 2008
memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat
untuk memulai memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela
dan melaksanakannya dengan benar. Sehingga DJP membuat
suatu kebijakan yang hanya berlaku dalam satu tahun, yaitu
mulai dari 1 Januari 2008 sampai 31 Desember 2008 yang
disebut dengan “Sunset Policy”. Dengan pertimbangan animo
masyarakat yang cenderung ramai memanfaatkan Sunset Policy
pada akhir tahun 2008, maka Direktur jenderal Pajak
mengeluarkan kebijakan perpanjangan yaitu sampai 28 Februari
2009 untuk Wajib Pajak Pribadi dan 31 Maret 2009 untuk Wajib
Pajak Badan. Sunset Policy adalah kebijakan pemberian fasilitas
perpajakan, yang berlaku hanya di tahun 2008, dalam bentuk
penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang
diatur.
SEJARAH
5. Pihak-pihak yang dapat memanfaatkan Sunset Policy adalah:
Orang Pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
yang dalam tahun 2008 secara sukarela mendaftarkan diri untuk
memperoleh NPWP dan menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun
pajak 2007 dan tahun-tahun pajak sebelumnya paling lambat 31 Maret
2009.
Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang telah memiliki NPWP
sebelum tahun 2008, yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan
PPh Tahun Pajak 2006 dan tahun-tahun pajak sebelumnya untuk
melaporkan penghasilan yang belum diperhitungkan dalam pelaporan
SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan.
SEJARAH
6. Kebijakan Sunset Policy bersifat khusus yang hanya berlaku dalam
jangka waktu terbatas, sehingga beberapa ketentuan umum KUP
tidak berlaku. Ketentuan umum yang tidak berlaku tersebut
seperti Undang-Undang KUP Pasal 8 ayat 1 yaitu:
Pembatasan jangka waktu 2 (dua) tahun untuk pembetulan SPT tahun PPh
Persyaratan belum dilakukan pemeriksaan
Yang menjadi konsep dasar sunset policy adalah prinsip Self
Assessment, yaitu Wajib Pajak mendaftarkan diri, menghitung,
memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang
terutang. Dengan kata lain pemerintah dalam hal ini aparat pajak
tidak lagi menetapkan jumlah pajak terutang, tetapi berfungsi
untuk melakukan pembinaan, sosialisasi, penelitian dan
pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Hal ini
dimaksudkan agar dapat menggerakkan peran serta semua lapisan
subjek pajak dalam meningkatkan penerimaan dalam negeri. Untuk
itu Wajib Pajak diberi kemudahan-kemudahan dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya. Sunset Policy di sini hadir sebagai
fasilitas/kemudahan yang diberikan kepada Wajib Pajak/Subjek
Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
SEJARAH
7. Sistem self assessment.
Perlu adanya keterbukaan.
Pasal 35A: Ayat (1): Instansi/lembaga/asosiasi/pihak lain baik
swasta maupun pemerintah wajib menyampaikan data perpajakan ke
DJP.
Ayat (2): Bila data DJP kurang mencukupi, DJP dapat secara aktif
mencari data tanpa adanya batasan harus sedang dilakukan
pemeriksaan.
Dengan adanya Pasal 35A masyarakat yang belum memenuhi
kewajiban perpajakan mudah diketahui dan dapat dikenakan
sanksi yang memberatkan.
Untuk menghindarkan pengenaan sanksi atas kewajiban
perpajakan masa lalu dan untuk memulai keterbukaan
pelaksanaan perpajakan di masa mendatang diberikan
kesempatan sunset policy.
LATAR BELAKANG
8. Pada tahun 2008 pembetulan dilakukan secara sukarela,
sedangkan pada tahun 2015 pembetulan dilakukan sesuai data
yang dimiliki DJP, artinya DJP akan melakukan pemeriksaan
silang dengan menggunakan data yang dimilikinya sebelum
menerima pembetulan SPT yang dilakukan Wajib Pajak.
Pada tahun 2008 Sunset policy digunakan untuk menghadapi
krisis dunia yang mengakibatkan kepada penerimaan negara
dari sektor pajak menjadi buruk, sedangkan pada tahun 2015
digunakan untuk mencapai target penerimaan pajak yang tinggi.
Pemberian penghapusan sanksi administrasi pada Sunset Policy
Jilid I dilakukan dengan KPP tidak menerbitkan STP, sedangkan
pada Sunset Policy Jilid II ini nantinya STP atas sanksi
administrasi akan tetap diterbitkan lalu akan dihapuskan
setelah KPP menerima permohonan penghapusan dari Wajib
Pajak
PERBEDAAN
9. Mendorong Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak sebagai
usaha meningkatkan penerimaan negara
Untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar, agar ke depan
dan seterusnya mulai membayar pajak.
TUJUAN
10. Target Pendapatan (2015)
Awalnya (April) ditargetkan oleh DJP sebesar Rp270
Triliun, namun pada bulan Mei direvisi menjadi sebesar Rp220
Triliun.
Target pendapatan (2008)
Target pendapatan sebesar Rp60 Triliun, namun realisasi
sebesar Rp8 Triliun.
TARGET PENDAPATAN
11. Kesiapan data administrasi valid yang dimiliki DJP.
Wajib pajak yang patuh akan menilai, kalau yang tidak patuh
saja dapat keringanan, kenapa saya harus patuh.
Kurangnya kapasitas kuantitas dan kualitas penguasaan
materi aparat pajak mengenai sunset policy.
KENDALA
14. Surat Utang Negara (SUN) merupakan surat berharga berupa
surat pengakuan utang dlm mata uang rupiah maupun valas
yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara,
sesuai dengan masa berlakunya.
Lelang SUN adalah penjualan SUN di Pasar Perdana oleh
Pemerintah yang dilakukan dengan mekanisme lelang.
Lelang SUN Tambahan (Greenshoe Option) adalah penjualan
SUN di Pasar Perdana dalam mata uang rupiah dengan cara
lelang yang dilaksanakan pada 1 (satu) hari kerja setelah
tanggal pelaksanaan Lelang SUN.
Lelang Pembelian Kembali SUN (Buyback) adalah pembelian
kembali SUN di Pasar Sekunder oleh Pemerintah sebelum
jatuh tempo dengan cara tunai dan/atau dengan cara
penukaran dalam suatu masa penawaran yang telah
ditentukan dan diumumkan sebelumnya.
PENGERTIAN
15. Dealer Utama
Citibank N.A
Deutsche Bank AG
HSBC
PT. Bank Central Asia, Tbk
PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.
PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
PT. Bank OCBC NISP, Tbk
PT. Bank Panin, Tbk
PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk
PT. Bank Permata, Tbk
PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
Standard Chartered Bank
JPMorgan Chase Bank NA.
PT. Bahana Securities
PT. Danareksa Sekuritas
PT. Mandiri Sekuritas
PT. Trimegah Securities, Tbk
Lembaga Penjamin Simpanan
Bank Indonesia
DAFTAR PESERTA LELANG SURAT UTANG
NEGARA
16. a. Menutup defisit APBN;
b. Menutup kekurangan kas jangka pendek (cash mismatch);
c. Membiayai investasi sektor public;
d. Mengelola portofolio utang pemerintah;
e. Membiayai pengeluaran pembiayaan
TUJUAN
17. Pemerintah Orde Lama menerbitkan empat jenis obligasi negara
ritel tahun 1946, 1950 dan 1959. Pada Mei 1946 ada penerbitan
obligasi nasional Republik Indonesia (RI) berjangka waktu 40
tahun.Tujuannya, mengumpulkan dana masyarakat untuk
perjuangan. upaya tersebut sukses pula meredam inflasi.
Ketika terjadi defisit hebat di tahun 1950, pemerintah mengambil
kebijakan pengguntingan uang. Separuh mata uang dipakai
sebagai alat pembayaran, dan separuh lainnya ditukar dengan
obligasi pemerintah yang kemudian dinamakan Obligasi RI 1950
Presiden Soekarno menerbitkan obligasi konsolidasi, Penerbitan
Obligasi Konsolidasi dilakukan untuk menggantikan uang rakyat
yang dibekukan di bank-bank pemerintah. Sementara Obligasi
Berhadiah lebih bersifat sukarela sebagai dana pembangunan.
SEJARAH
18. Lama kelamaan obligasi negara ini tak bisa diuangkan. Karena
obligasi tersebut diwariskan secara turun temurun. Hingga
Obligasi tahun 1950 jatuh tempo tahun 1980-an, tak ditemukan
data akurat siapa saja pemiliknya. Dana pengembaliannya pun
saat jatuh tempo tak tersosialisasi dengan baik. Banyak yang
akhirnya memvonis obligasi-obligasi negara Orde Lama itu default
alias gagal menebus kembali utangnya kepada rakyat.
Kelemahan obligasi negara yang diterbitkan pemerintah 60 tahun
yang lalu, lanjutnya, tidak dijamin Undang-Undang.
dengan payung hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara. "Kini pemilik obligasi
negara Indonesia, memperoleh jaminan pembayaran bunga dan
pokok obligasi dari negara
SEJARAH
19. DASAR HUKUM
• Surat Utang Negara (SUN) dan pengelolaannya diatur dalam Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 66/KMK.Ol/2003 tentang
Penunjukan Bank Indonesia sebagai Agen untuk melaksanakan Lelang
Surat Utang Negara di Pasar Perdana.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.08/2009 tentang Lelang
Pembelian Kembali Surat Utang Negara.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.08/2008 tentang Lelang
Surat Utang Negara di Pasar Perdana
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 tentang
Penjualan SUN dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional,
sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 170/PMK.08/2009.
• Peraturan-peraturan lain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang
meliputi Peraturan Bank Indonesia atau PBI dan Surat Edaran Bank
Indonesia (SE BI), terkait dengan peran Bank Indonesia sebagai agen
lelang, registrasi, kliring, setelmen SUN dan central register.
20. Krisis yang terjadi pada tahun 1997 telah memberikan
dampak yang sangat luas terhadap berbagai sektor
khususnya perbankan yang semakin terpuruk. Sebagaimana
ditulis Majalah Anggaran No.79 Tahun 2002, pada kuartal
keempat tahun 1998 Neraca gabungan bank-bank umum
menunjukkan bahwa sektor ini mengalami in-solvabilitas
LATAR BELAKANG
21. Untuk menyelamatkan sektor perbankan dari systemic
insolvency, maka Pemerintah saat itu memutuskan untuk
melaksanakan program restrukturisasi dan rekapitalisasi
perbankan dengan menerbitkan surat utang kepada Bank
Indonesia untuk keperluan program penjaminan dan
menerbitkan obligasi negara kepada bank-bank umum
dalam rangka rekapitalisasi perbankan. Sejak saat itulah
secara konsisten Pemerintah menerbitkan Surat Utang
Negara sampai dengan saat ini.
Dalam perkembangan selanjutnya, Surat Utang Negara
merupakan salah satu instrumen sumber pembiayaan
anggaran manakala terjadi defisit pada APBN. APBN sampai
saat ini masih mengalami defisit yang menggambarkan
bahwa pengeluaran Negara masih lebih besar dibanding
dengan pendapatannya. Kebutuhan pembiayaan anggaran
untuk menutup defisit tersebut,baik secara nominal maupun
rasionya terhadap PDB terus mengalami kenaikan dari tahun
ke tahun
LATAR BELAKANG
