PPh Final untuk BUJKA Tanpa Sertifikasi Kualifikasi Usaha
1. Presented by: Ruston Tambunan, Ak.,M.Si.,M.Int.Tax
Gedung TTH (IKPI), 13 September 2012
2. Badan usaha asing yang menyelenggarakan usaha jasa
konstruksi wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh
Pemerintah dengan persyaratan sebagai berikut :
◦ memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh
Lembaga;
◦ memiliki kantor perwakilan di Indonesia;
◦ memberikan laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan;
◦ memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan.
2
3. 1) Izin Perwakilan diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang
ditunjuk atas nama Menteri kepada BUJKA
2) Izin Perwakilan hanya diberikan kepada BUJKA yang
memiliki kualifikasi besar
3) Izin Perwakilan dapat diberikan setelah BUJKA
mendapatkan penyetaraan klasifikasi dan kualifikasi yang
dinyatakan dalam bentuk sertifikat dari LPJK
4) BUJKA yang telah memiliki Izin Perwakilan dapat melakukan
kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Indonesia
3
4. BUJKA hanya diizinkan mengerjakan proyek
konstruksi yang kompleks, beresiko besar
dan/atau berteknologi tinggi.
4
5. Fakta:
Hingga saat ini LPJK belum dapat menerbitkan Sertifikat
BUJKA (penyetaraan klasifikasi dan kualifikasi usaha
konstruksi untuk BUJKA).
Namun demikian, pasal 17 Peraturan Menteri PU No.
05/PRT/M/2011 mengatur bahwa dalam hal Lembaga
tingkat Nasional (dalam hal ini LPJK) belum dapat
menerbitkan Sertifikat BUJKA, Menteri PU dapat
menerbitkan Izin Perwakilan kepada BUJKA
5
6. A Pelaksanaan konstruksi:
• 2% bagi penyedia jasa konstruksi yg memiliki Kualifikasi Usaha Kecil;
• 3% bagi penyedia jasa konstruksi yg memiliki kualifikasi Usaha
Menengah & Besar;
• 4% bagi penyedia jasa konstruksi yg tidak memiliki kualifikasi usaha.
bersifat final
B Perencanaan dan pengawasan konstruksi:
• 4% bagi penyedia jasa konstruksi yg memiliki Kualifikasi Usaha;
• 6% bagi penyedia jasa konstruksi yg tidak memiliki Kualifikasi Usaha.
bersifat final
6
7. Pengertian Penyedia Jasa
Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk
bentuk usaha tetap (BUT), yang kegiatan usahanya
menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana
konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi
maupun sub-subnya
7
9. 1. PPh Final
Pasal 3 PP Nomor 51 Tahun 2008
3% untuk jasa pelaksanaan konstruksi jika BUJKA memiliki kualifikasi usaha
4% untuk jasa pelaksanaan konstruksi jika BUJKA tidak memiliki kualifikasi
usaha
4% untuk jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi jika BUJKA memiliki
kualifikasi usaha
6% untuk jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi jika BUJKA tidak
memiliki kualifikasi usaha
9
10. 2. Branch Profit Tax
Pasal 26 ayat (4) UU Nomor 36 Tahun 2008
Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap
di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan
tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan Permenkeu
Pasal 4 PP Nomor 51 Tahun 2008
Sisa laba dari bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final
dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (4) Undang-undang PPh atau sesuai dengan ketentuan dalam
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
10
11. 2. Branch Profit Tax (Cont)
Permenkeu Nomor 14/PMK.03/2011
Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu
Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) UU PPh. (Pasal 1 ayat (1))
Dalam hal penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
Bentuk Usaha Tetap dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, dasar
pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
adalah Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan pembukuan yang
sudah dilakukan koreksi fiskal, dikurangi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang
bersifat final. (Pasal 6)
11
13. Kesimpulan
BUJKA akan menanggung beban pajak yang lebih
besar Rp.900.000.000 = 1% - (10% x1%) x Nilai
Kontrak = 0,9% x Rp.100.000.000.000 apabila tidak
memiliki kualifikasi usaha.
13
14. “Selama Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) telah
tercantum dalam http://www.jasakonstruksi.net, maka
dapat dikenakan potongan final PPh 3% untuk jasa
konstruksi pelaksana, dan 4% untuk jasa konstruksi
perencana dan pengawas.”
Surat Nomor UM.01.03-KU/32 tanggal 31 Januari 2012
Ditujukan kepada Kepala KPP BADORA
Notes:
Usulan ini belum diakomodasi Direktorat Jenderal Pajak
hingga saat ini.
14
15. Belum dapatnya LPJK dalam menerbitkan Sertifikasi
BUJKA jelas menimbulkan diskriminasi pemajakan atas
penghasilan dari usaha jasa konstruksi antara BUJKA
(Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing) dengan BUJK
(Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional) di mana BUJKA
selalu terkena tarif PPh Final yang lebih tinggi yaitu 4%
(untuk jasa pelaksanaan konstruksi) atau 6% (untuk
jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi) dan
tidak dapat menikmati tarif yang lebih rendah
sebagaimana halnya BUJK yang mempunyai kualifikasi
usaha
15
