Dokumen ini membahas tentang tanggung jawab pendanaan pendidikan, sumber-sumber pendanaan pendidikan seperti pemerintah, orang tua, dan masyarakat, serta prinsip-prinsip pengelolaan pendanaan pendidikan seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

1. TANGGUNG JAWAB PENDANAAN
PENDIDIKAN
kelompok 1
disusun oleh: Nursanti 143111149
Manajemen Pembiayaan Lembaga Pendidikan Islam (LPI)
Dosen Pengampu: Yayan Andrian, S.Ag., M.Ed.MGMT.

2. Konsep Dasar Pendanaan Pendidikan
Pendanaan pendidikan adalah nilai
besar dana yang diperkirakan perlu
disediakan untuk mendanai berbagai
kegiatan pendidikan.
Dalam pendanaan pendidikan dasar
ada dua hal penting yang perlu dikaji yaitu
total cost dan unit cost.

3. Prinsip-prinsip Dalam Pengelolaan
Pendanaan Pendidikan
Prinsip-prinsip dalam pengelolaan pendanaan
pendidikan:
1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Efektivitas
4. Efisien

4. Sumber-sumber Pendanaan Pendidikan
1. Pemerintah
Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun
kedua-duanya , bersifat umum atau khusus dan
diperuntukkan bagi kepentingan kependidikan.
2. Orang tua atau peserta didik
Orang tua atau peserta didik ikut berkontribusi
terhadap pendanaan pendidikan
3. Masyarakat
Masyarakat membantu sumber pendanaan
pendidikan melalui sumbangan dari masyarakat baik
berupa uang atau tenaga.

5. Pengembangan Sumber Dana dan
Pengembangan Pendidikan
Sasaran (tujuan jangka pendek atau tujuan
situasional) dari pengembangan sumber dana dan
pendanaan pendidikan adalah terpenuhinya sumber
dana dan dana pendidikan sesuai dengan SNP
sehingga program program yang dapat
dikembangkan antara lain: sosialisasi pendanaan
pendidikan, penggalian sumber dana dari luar
sekolah, penggalian dana pendidikan, penyusunan
anggaran pendidikan, pengembangan unit-unit
usaha di sekolah, dan sebagainya

6. lanjutan
Strategi yang dapat dilakukan untuk
mewujudkan sasaran tersebut antara lain yaitu:
melaksanakan workshop, melakukan kerja sama
dengan komite sekolah, melakukan kerja sama
dengan dunia usaha, melakukan kerja sama
dengan lembaga, mendirikan usaha di sekolah,
memberdayakan potensi sumber daya sekolah,
dan sebagainya.

7. Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan
Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab
bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah
dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah
bertanggung jawab menyediakan anggaran
pendidikan sebagaimna diatur dalam pasal 31 ayat
(4) undang-undang dasar negara republik indonesia
tahun 1945. Ketentuan mengenai tanggungjawab
pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
peraturan pemerintah.