Tugas Besar Pancasila Mini Project Citizen

1. Pancasila R22
Pendidikan di Lampung
Mini Project
Citizen

2. Anggota Kelompok 7
Daffa Dzaki Dhiya U
(119130079)
Muhammad Hafizh Imaduddin
(119130084)
Hendry Zulfikar Gumay
(119130165)
Barney Donald Imanuel
(122130163)
Teguh Firmansyah
(122130109)

3. Rumusan Masalah
02
Menilai Kebijakan
Alternatif Yang
Disarankan
03
Pendahuluan
01
Daftar Isi

4. Mengembangkan
Suatu Rencana
Tindakan
05
Tabel Kinerja
06
Mengembangkan
Kebijakan Publik
04
Daftar Isi

5. Pendahuluan
01

6. Pendahuluan
Dalam perjalanan sejarah dan perkembangan masyarakat Indonesia,
kita terus dihadapkan pada berbagai tantangan dan dinamika yang
membentuk warna kehidupan sehari-hari. Masalah sosial menjadi
realitas tak terelakkan yang melibatkan setiap lapisan masyarakat,
termasuk mahasiswa sebagai agen pemberdayaan dan perubahan.
Dengan berpegang pada landasan Pancasila, kita berusaha
menguraikan rumusan masalah yang melingkupi realitas kehidupan
masyarakat. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, tidak hanya
mencakup aspek politik dan hukum semata, melainkan juga
mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dan berkontribusi dalam
mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kesatuan. Pemahaman ini
memandu kita merenung pada berbagai permasalahan sosial yang
muncul dari realitas kehidupan masyarakat, menguji esensi Pancasila
dalam praktiknya. Rumusan masalah yang kita temui mencerminkan
berbagai tantangan yang harus dihadapi bersama, mulai dari
kurangnya kesadaran ekologis hingga ketidakpedulian terhadap
kesehatan, dari ketidaktaatan terhadap hukum hingga masalah
kemiskinan dan akses pendidikan, menjadi bagian tak terpisahkan
dari kompleksitas sosial di Indonesia.

7. Rumusan Masalah
02

8. Kurangnya Kesadaran Ekologis
- Pembuangan sampah sembarangan di
tempat umum.
- Menggunakan barang-barang sekali pakai
secara berlebihan tanpa memperhatikan
dampak lingkungan.
- Mengabaikan kampanye lingkungan dan
kegiatan sosial yang bertujuan untuk
pelestarian alam.
- Menebang pohon tanpa izin atau tanpa
pertimbangan terhadap dampak ekologis.
- Tidak mendukung atau malah meremehkan
upaya-upaya konservasi dan keberlanjutan
lingkungan.

9. Ketidakpedulian Terhadap
Kesehatan
- Mengabaikan pola makan sehat dan rajin
berolahraga.
- Menghiraukan masalah kesehatan mental
dan tidak mencari bantuan jika dibutuhkan.
- Tidak mengikuti protokol kesehatan, seperti
tidak memakai masker saat berada di
tempat umum.
- Konsumsi alkohol atau obat-obatan secara
berlebihan.

10. - Mengabaikan pendidikan anak-anak karena
alasan ekonomi.
- Tidak memprioritaskan pendidikan dalam
anggaran keluarga.
- Memanfaatkan situasi kemiskinan untuk
mengambil keuntungan pribadi tanpa
memperhatikan etika dan keadilan.
- Tidak mendukung program-program
bantuan pendidikan untuk masyarakat
miskin.
Kemiskinan dan Akses Pendidikan

11. Penggunaan Media Sosial yang
Negatif
- Menyebarluaskan berita palsu tanpa melakukan
verifikasi.
- Menggunakan media sosial untuk
mengekspresikan komentar yang merendahkan
atau menghina orang lain.
- Mengabaikan tanggung jawab dan kewajiban
sehari-hari akibat kecanduan media sosial.
- Menggunakan data pribadi orang lain untuk
kepentingan pribadi atau bisnis tanpa izin.
- Banyaknya terjadi modus penipuan yang beredar
di sosial media.

12. - Pelanggaran lalu lintas seperti melanggar
batas kecepatan atau tidak menggunakan
helm.
- Penipuan atau pencurian, baik itu kecil
maupun besar.
- Tindakan vandalisme atau merusak fasilitas
umum.
- Melakukan diskriminasi terhadap perbedaan
suku,agama,ras dan budaya.
Ketidaktaatan Terhadap Hukum

13. Kemiskinan sangat memengaruhi akses
pendidikan, terutama bagi keluarga yang kesulitan
finansial. Biaya sekolah, peralatan belajar, dan kebutuhan
sehari-hari dapat mendorong anak-anak untuk berhenti
sekolah demi membantu keluarga. Dampaknya juga
struktural dengan kurangnya fasilitas pendidikan,
sedikitnya beasiswa, dan kurangnya dukungan untuk
mengakhiri siklus kemiskinan. Solusinya adalah
kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga
pendidikan untuk menciptakan kebijakan inklusif,
memberi bantuan finansial kepada keluarga miskin, dan
menawarkan program pendidikan yang sesuai dengan
kebutuhan mereka. Ini akan memperkuat fondasi untuk
meningkatkan akses pendidikan dan mengatasi
kemiskinan yang terus berputar.

14. Wilayah Jumlah Penduduk (Jiwa)
2022 2021 2020
Bandar Lampung 1.209.937 1.184.949 1.166.066
Wilayah Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
2022 2021 2020
Bandar Lampung 90,51 98,76 93,74
Data BPS Jumlah Penduduk (Jiwa) di Bandar Lampung
Data BPS Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) di Bandar Lampung

15. Data BPS Jumlah Angka Melek Huruf di Bandar Lampung
Data BPS Jumlah Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Bandar Lampung
Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf
2022 2021 2020 2019 2018
Angka Melek Huruf 98.95 99.18 99.24 99.41 99.41
Jenjang Pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan
2022 2021 2020 2019 2018
SD/MI/Sederajat 99.35 99.26 99.47 99.64 99.44
SMP/MTs/Sederajat 83.77 84.43 81.85 80.44 79.02
SMA/SMK/MA/Sederajat 69.86 70.30 70.15 70.43 69.54

16. Menilai Kebijakan
Alternatif Yang
Disarankan
03

18. Sesuai dengan temuan-temuan yang diperoleh
dari kajian ini, dikemukakan beberapa kesimpulan
berkaitan relevansi pendidikan sesuai dari jenjang
pendidikan sebagai berikut:
1. Pendidikan Dasar
● Evaluasi menyeluruh terhadap program
pendidikan dasar.
● Pembangunan pendidikan dasar perlu dikaji
ulang, dengan fokus pada kebijakan pusat
dalam menetapkan standar dan
mengendalikan mutu pendidikan secara
nasional.
● Restrukturisasi program dan kurikulum
pendidikan dasar untuk menyesuaikan
dengan kebutuhan lulusan sebagai warga
negara produktif dan bertanggungjawab.
2. PendidikanSMA
● Permasalahan dalam proses belajar
siswa di SMA terkait dengan kualitas
rendah dalam proses belajar siswa.
● Perlunya perubahan mendasar dalam
budaya belajar melalui penciptaan
proses belajar yang nyaman dan
menarik.
● Program pendidikan pra-akademik di
SMA dengan penekanan pada
Program Pendidikan Kemampuan
Belajar dan Program Substansi
Belajar.

19. 3. Pendidikan kejuruan (SMK, Kursus, dl)
● Evaluasi perluasan SMK,
mempertimbangkan investasi yang tinggi
dan rendahnya daya-serap lapangan kerja.
● Tujuan pendidikan kejuruan: menghasilkan
pelaku ekonomi produktif, pekerja kreatif,
dan pengusaha mandiri.
● Perluasan pendidikan kejuruan secara luas,
termasuk kebijakan untuk kursus, pelatihan
singkat, politeknik, dan berbagai bentuk
pendidikan berkelanjutan.
4. Program beasiswa di lampung
● Didesain untuk meningkatkan akses dan
kesetaraan pendidikan.
● Mendukung individu berprestasi namun
memiliki keterbatasan ekonomi.
● Melibatkan kolaborasi antara pemerintah
daerah, sektor swasta, lembaga amal, dan
organisasi non-pemerintah.
● Proses seleksi transparan dan partisipasi
masyarakat lokal ditekankan.
● Penerima beasiswa diharapkan terlibat
dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan
komunitas.

21. Mengembangkan
Kebijakan Publik
04

22. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar 12
Tahun
1. KOnteksdantujuan
Pada peraturan daerah Provinsi Lampung
mengaitkan konteks tentang mengamanatkan
wajib belajar 12 tahun untuk penduduk usia 7-18
tahun di Provinsi Lampung. Dalam konteks ini
memiliki tujuan yaitu untuk pengembangan
potensi peserta didik secara utuh dan terintegrasi
(ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik).
2. Tantangandanmasalah
Kebijakan tersebut memiliki tantangan yang
menyangkut tentang beberapa anak usia 7-18
tahun belum bersekolah. Artinya, dalam
kebijakan dari pemerintah daerah ini
implementasinya tidak optimal, atau mungkin
ada kendala lain.
3. Solusidansaran
Dari permasalahan dan tantangan yang kami
analisis, maka saran dan solusi dari kami yaitu:
● Sosialisasi kecamatan per kecamatan.
● Pendekatan langsung kepada warga.
● Identifikasi warga dengan anak yang
tidak bersekolah.
● Koordinasi yang baik antar instansi
terkait.

23. Program Indonesia Pintar (PIP)
di Bandar Lampung
1. KOnteksdantujuan
Program beasiswa di Lampung dirancang untuk
meningkatkan akses dan kesetaraan pendidikan
dengan memberikan dukungan finansial kepada
individu berprestasi namun memiliki
keterbatasan ekonomi. Kebijakan ini mencakup
berbagai jenjang pendidikan, dari dasar hingga
tinggi, dengan kriteria seleksi yang
mempertimbangkan prestasi akademik, potensi
kepemimpinan, dan kondisi ekonomi keluarga.
2. Tantangandanmasalah
Program beasiswa dari Bandar Lampung ini
memiliki tantangan, yang mana dalam hal
orang yang menerima beasiswa masih tidak
sesuai dengan yang seharusnya menerima dan
yang seharusnya tidak.
3. Solusidansaran
Dari permasalahan dan tantangan yang kami
analisis, maka saran dan solusi dari kami yaitu:
● Pendataan Terkoordinasi dan Jelas
● Sistem Evaluasi Transparan
● Penilaian Kriteria yang Jelas
● Penguatan Koordinasi dengan Lembaga
Pendidikan
● Pendidikan masyarakat untuk meningkatkan
pemahaman mengenai pentingnya pendidikan
dan peluang beasiswa

24. ● Kurikulum dan Standar Pendidikan
Menetapkan standar akademis untuk berbagai tingkat pendidikan,
merancang dan merevisi kurikulum untuk memastikan bahwa
siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan.
● Pemberdayaan Guru dan Tenaga Pendidik
Mengembangkan program pelatihan dan pengembangan profesional
untuk meningkatkan kualitas guru dan menetapkan kualitas guru.
● Akses dan Kesetaraan Pendidikan
Membuat kebijakan untuk memastikan akses semua warga tanpa
memandang latar belakang ekonomi, sosial atau lainnya.
● Infrastruktur Pendidikan
Mengembangkan dan memelihara serta memberikan fasilitas yang
memadai termasuk gedung sekolah, perpustakaan dan laboratorium.
● Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan
Mendorong pengembangan karakter dan nilai-nila moral dalam
kurikulum serta memasukkan pendidikan kewarganegaraan untuk
membentuk sikap dan perilaku warga negara yang bertanggung jawab.
Kebijakan publik ini mencakup berbagai macam aspek yang
dirancang untuk meningkatkan sistem pendidikan dan mencapai tujuan
pendidikan nasional, kebijakan ini dapat berasal dari tingkat pemerintah
pusat, pemerintah daerah atau lembaga-lembaga pendidikan.

25. Salah satu langkah untuk mengatasi masalah ini
adalah dengan membangun rumah baca di setiap
wilayah, dikelola oleh warga setempat dengan bantuan
dari instansi pemerintah terkait. Rumah baca ini menjadi
sarana penting untuk meningkatkan tingkat literasi dan
pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan.
Melalui rumah baca, masyarakat dapat memberikan
bimbingan kepada keluarga yang memiliki anak yang
tidak bersekolah. Pendekatan ini dilakukan dengan
koordinasi yang baik, membagi wilayah ke dalam
kecamatan agar sosialisasi lebih personal dan efektif.
Upaya Pengatasan Permasalahan

26. Beberapa nilai dari sila yang terkandung dalam
pengembangankebijakan tersebut adalah:
1. Ketuhanan yang maha esa
Kebijakan publik diarahkan untuk menciptakan
inklusivitas dan pengakuan terhadap keberagaman
masyarakat dalam mendekatkan diri kepada Tuhan Yang
Maha Esa. Pemahaman bahwa setiap warga negara
memiliki hak yang sama dihadapan-Nya menjadi
landasan utama dalam perumusan dan implementasi
kebijakan ini.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
Upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan
akses pendidikan mencerminkan komitmen untuk
menciptakan keadilan sosial. Kebijakan ini berusaha
menyeimbangkan hak dan kewajiban antarwarga,
memastikan setiap anak memiliki kesempatan
pendidikan yang sama tanpa memandang latar
belakang ekonomi.
3. Persatuan indonesia
Melalui pengembangan rumah baca oleh elemen
masyarakat, kebijakan ini mendorong solidaritas
diantara warga. Pemahaman bahwa pembangunan
dan penanggulangan masalah sosial perlu
dilakukan secara bersama-sama, menciptakan rasa
kebersamaan dan persatuan di tengah masyarakat.

27. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan
Dalam permusyawaratan perwakilan
Pembangunan rumah baca yang melibatkan
elemen masyarakat menunjukkan penerapan
demokrasi dalam pengambilan keputusan.
Pendekatan ini memberikan ruang partisipasi
kepada masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, sejalan
dengan semangat perwakilan dan musyawarah.
5. Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat
indonesia
Kebijakan Program Indonesia Pintar dan
pembangunan rumah baca di setiap wilayah
memastikan kesetaraan akses pendidikan.
Setiap warga, tanpa memandang latar
belakang ekonomi, memiliki hak yang sama
untuk mendapatkan bantuan dan akses ke
sumber pendidikan yang berkualitas.

28. Mengembangkan Suatu
Rencana Tindakan
05

29. 1. Latar Belakang dan Konteks
● Peningkatan literasi dan penanganan
permasalahan putus sekolah di Lampung.
● Pentingnya rumah baca sebagai pusat
informasi dan jembatan antara masyarakat
dan program pemerintah di bidang
pendidikan.
3. Nilai-nilai pancasila dalam implementasi
rumah
baca
● Semangat gotong-royong dan keadilan
terlihat dari partisipasi aktif masyarakat.
● Prinsip keadilan dalam memberikan akses
pendidikan kepada semua lapisan
masyarakat.
● Kebersamaan dan kesatuan masyarakat
terwujud melalui rumah baca sebagai tempat
berkumpul.
2. Tujuan pembangunan rumah
Baca
● Meningkatkan minat baca
● Meningkatkan akses masyarakat
terhadap informasi terkini terkait
kebijakan pendidikan.
● Membantu mengatasi masalah putus
sekolah melalui upaya pencegahan.
● Membuat budaya literasi
4. Metodepelaksanaan pembangunanrumah
baca
● Koordinasi dengan perangkat desa,
analisis masalah objek, pelaksanaan
program, dan laporan hasil.
● Pelibatan masyarakat melalui metode

30. TABEL KINERJA
06

31. Nama Aspek Penilaian
Wawancara Laporan PPT Kehadiran Diskusi
Daffa Dzaki Dhiya U V V V
Muhammad Hafizh Imaduddin V V V V
Hendry Zulfikar Gumay V V V V
Barney Donald Imanuel V V V
Teguh Firmansyah V V V
Yadi Saputra V V V
Dea Paulina T V V V
Rieke Delavia E. P V V V
Reza Febrian P V V V V
Merdiyan Heriyansyah V V V

32. LAMPIRAN-LAMPIRAN

33. LAMPIRAN WAWANCARA DENGAN PENGURUS
POJOK BACA

35. Terima Kasih!