SlideShare a Scribd company logo

Rpp ekonomi sma xi kd 3.4

•Download as DOC, PDF•
•
PPG di Universitas Negeri Malang
PPG di Universitas Negeri Malang

kurikulum 2013

Education
1 of 77
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah : SMA Negeri 5 Malang Mata Pelajaran : Ekonomi Kelas/Semester : XI/Genap Materi Pokok : APBN Alokasi Waktu : 2 X 45 menit (1 x pertemuan) Pertemuan ke- : 1 (satu) A. Kompetensi Inti KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya KI 2 : Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya,dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 1. Kompetensi Dasar 2.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan kritis sebagai pelaku ekonomi 3.4 Mendeskripsikan APBN dan APBD dalam pembangunan Indikator: 3.4.1 Menjelaskan pengertian APBN 3.4.2 Memaparkan tujuan APBN terhadap pembangunan 3.4.3 Mengemukakan 6 fungsi APBN terhadap pembangunan 3.4.4 Menjelaskan tahap-tahap penyusunan APBN 4.4 Mengevaluasi peran APBN dan APBD dalam pembangunan Tujuan Pembelajaran 1. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode ceramah dan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan pengertian APBN dalam pembangunan dengan benar. 2. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode diskusi, siswa dapat memaparkan tujuan APBN dalam pembangunan dalam pembangunan dengan tepat. 3. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model modifikasi kartu arisan dan modifikasi tebak kata siswa dapat memaparkan 6 fungsi APBN dalam pembangunan dengan benar. C. Materi Pembelajaran 1. Pengertian APBN 2. Tujuan APBN terhadap pembangunan 3. Fungsi APBN terhadap pembangunan D. Metode Pembelajaran 1. Pendekatan : Scientific 2. Metode : Kooperatif, Tanya jawab, Ceramah
3. Model : Modifikasi Kartu Arisan dan Modifikasi Tebak Kata E. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 1. Media : Slide powerpoint 2. Alat dan Bahan : laptop, LCD, spidol, papan tulis, buku materi 3. Sumber Pembelajaran : a. Nurcahyaningtyas. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas Mulyani, Sri Nur dkk. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas b. Supriyanto. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas c. Eko, Yuli. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas d. Arifin, Imamul. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas e. Widjajanta, Bambang dan Widaningsih, Aristanti. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas G. Langkah-langkah Pembelajaran Pertemuan kesatu: 2 X 45 menit Indikator: 3.4.1 Menjelaskan Pengertian APBN 3.4.2 Memaparkan Tujuan APBN dalam pembangunan 3.4.3 Mengemukakan 6 Fungsi APBN dalam pembangunan Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu a. Pendahuluan 1. Memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa, mengecek kehadiran, dan menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran. 2. Apersepsi: • Guru melakukan apersepsi melalui pre-test, dengan pertanyaan yang berkaitan dengan APBN • Guru mengaitkan materi yang telah dipelajari sebelumnya yang berkaitan dengan materi APBN 3. Guru memberikan informasi kepada siswa mengenai kompetensi yang harus dicapai siswa sesuai dengan materi yang akan dibahas 15 menit b. Kegiatan inti Mengamati 4. Siswa mengamati dan mencari informasi melalui buku pelajaran serta penjelasan dari guru tentang materi APBN Menanya 5. Peserta didik mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan klarifikasi terkait APBN serta bagaimana tujuan dan fungsi dari APBN sebagai pedoman pembangunan. Berdasarkan pertanyaan peserta didik menentukan sejumlah pertanyaan pokok sebagai landasan untuk merumuskan jawaban sementara.
Pada saat itu guru memberikan arahan mengenai APBN Mengeksplorasi 6. Peserta didik memperhatikan data atau informasi tentang APBN serta bagaimana tujuan dan fungsi APBN sebagai pedoman 7. Peserta didik membaca buku teks pelajaran ekonomi dan buku sumber lain yang relevan mengenai APBN Mengasosiasi 8. Peserta didik membuat kelompok atau pasangan yang terdiri dari dua orang, kemudian guru membagikan kartu arisan pada tiap kelompok mendapat 1 kartu arisan yang berisi nomor untuk memilih pertanyaan yang sudah disiapkan oleh guru 9. Peserta didik melakukan kegiatan diskusi secara berkelompok melalui sumber-sumber yang telah ada untuk membahas apa fungsi APBN yang akan dijadikan pertanyaan dalam kartu arisan 10. Satu persatu kelompok maju dengan pasangannya, kelompok tersebut diberikan satu kartu jawaban, salah satu siswa memegang kartu jawaban dengan membacakan di depan kelas dan satu siswa lain mendengarkan sekaligus mencari kartu soal dari jawaban tersebut, guru sudah menyiapkan beberapa kartu soal yang ditaruh diatas meja. Kemudian siswa mencari pasangan kartu jawaban tersebut dengan tepat. Jika Siswa yang salah menjawab diberi coretan bedak pada pipi siswa Mengomunikasi 11. peserta didik melakukan analisis pada kartu arisan kemudian menyampaikan pendapat berdasarkan pertanyaan kartu 12. Peserta didik menyajikan hasil simpulan secara lisan, kemudian guru memberikan garis besar dan arahan mengenai tujuan dan fungsi APBN dalam pembangunan 60 menit c. Penutup 13. Guru memberikan penghargaan atau saran kepada tiap kelompok 14. Dengan bimbingan guru, siswa diminta membuat rangkuman 15. Siswa dan guru melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada hari ini. 16. Guru memberikan evaluasi individu untuk dikerjakan secara mandiri melalui tugas 17. Guru menyampaikan materi yang akan datang dan mengakhiri 15 menit
pembelajaran dengan membaca doa dan mengucapkan salam. Mengetahui, Malang, Mei 2014 Kepala SMA Negeri 5 Malang Guru Mata Pelajaran Ekonomi ----------------------------- Rochman Hadi M., S.Pd
LAMPIRAN 1 Materi Pembelajaran APBN 1. Pengertian APBN Anggaran adalah suatu perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan pada masa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Berdasarkan Undang- Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. 2. Tujuan APBN Pada dasarnya tujuan dari penyusunan APBN ialah sebagai pedoman dalam mengelola keuangan negara terdiri atas penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian, untuk mencapai kemakmuran masyarakat. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Belanja negara digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja negara dapat diperinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 pasal 11 ayat 5 menyatakan, belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja sehingga belanja negara tidak dibedakan lagi menjadi belanja rutin dan pembangunan. 3. Fungsi Fungsi APBN menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, yaitu sebagai berikut: a. Fungsi alokasi APBN memuat rincian penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pendapatan yang dihimpun pemerintah selanjutnya digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah di segala bidang sesuai dengan kebutuhan. Fungsi Alokasi artinya APBN berfungsi untuk mengalokasikan faltor-faktor produksi yang tersedia di dalam masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat akan public goods atau kebutuhan umum akan terpenuhi. Tanpa prakarsa pemerintah, kecil kemungkinannya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka akan terselenggaranya keamanan, keadilan, pendidikan, jalan-jalan, jembatan, taman, dan sarana lainnya b. Fungsi distribusi APBN yang diperoleh dari berbagai sumber penerimaan oleh pemerintah, kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat, berupa subsidi, premi, dan
dana pensiun. Fungsi distribusi artinya APBN berfungsi untuk pembagian pendapatan nasional yang adil atau pembagian dana ke berbagai sektor. c. Fungsi stabilitas Memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Pelaksanakan APBN yang sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan (tertib anggaran) akan dapat menjaga kestabilan arus uang dan arus barang sehingga dapat mencegah fluktuasi dalam perekonomian nasional. Dengan kata lain, menciptakan kestabilan perekonomian nasional. d. Fungsi Otorisasi Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat e. Fungsi Perencanaan Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. APBN merupakan daftar anggaran negara yang dijadikan acuan bagi negara dalam membuat rencana kegiatan pada tahun tersebut. Rencana kegiatan akan membutuhkan anggaran pembelanjaan yang telah direncanakan sebelumnya f. Fungsi Pengawasan Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyeleng garaan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4. Proses Penyusunan APBN Sejak disahkannya UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan APBN mengalami perubahan dalam proses penganggaran, dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Berikut tahapan proses penyusunan APBN. a. Tahap pendahuluan 1. Tahap awal mempersiapkan rancangan APBN oleh pemerintah meliputi penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas, dan penyusunan budget exercise. Asumsi dasar APBN meliputi: a. pertumbuhan ekonomi, b. tingkat inflasi, c. nilai tukar rupiah, d. suku bunga SBI tiga bulan, e. harga minyak internasional, dan f. lifting. 2. Mengadakan rapat komisi antarkomisi masing-masing dengan mitra kerjanya (departemen/lembaga teknis).
3. Melakukan proses finalisasi penyusunan RAPBN oleh pemerintah. b. Tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN 1. Tahapan ini dimulai dengan pidato presiden sebagai pengantar RUU APBN dan Nota Keuangan. 2. Selanjutnya, membahas baik antara menteri keuangan dan panitia anggaran DPR maupun antara komisi-komisi dan departemen/lembaga teknis terkait. 3. Hasil dari pembahasan berupa UU APBN memuat satuan anggaran sebagai bagian tidak terpisahkan dari UU tersebut. Satuan anggaran adalah dokumen anggaran yang menetapkan alokasi dana per departemen/lembaga, sektor, subsektor, program, dan proyek/kegiatan. 4. Untuk membiayai tugas umum pemerintah dan pembangunan, departemen/lembaga mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) kepada Departemen Keuangan dan Bappenas untuk kemudian dibahas menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan diverifikasi sebelum proses pembayaran. Proses ini harus diselesaikan dari Oktober hingga Desember. 5. Dalam pelaksanaan APBN dibuat petunjuk berupa Keputusan Presiden (Kepres) sebagai Pedoman Pelaksanaan APBN. Dalam melaksanakan pembayaran, kepala kantor/pimpinan proyek di masing-masing kementerian dan lembaga mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara (KPPN).
LAMPIRAN 2 INSTRUMENT EVALUASI 1. Jelaskan tentang pengertian APBN ! 2. Sebutkan 6 fungsi APBN ! 3. Jelaskan fungsi APBN terkait fungsi alokasi dan fungsi stabilisasi ! 4. Jelaskan tujuan APBN ! Jawaban 1. Daftar rincian sistematis terkait penerimaan dan belanja negara dalam waktu satu tahun yang disetujui oleh DPR. 2. Fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi stabilisasi dan fungsi distribusi. 3. Fungsi alokasi adalah dimana APBN sebagai pedoman untuk pengalokasian anggaran untuk pembelanjaan negara yang harus dilakukan. Fungsi stabilisasi APBN disusun sebagai pedoman dalam penerimaan dan pengeluaran keuangan negara. Pemerintah berharap dapat menjaga tingkat inflasi maupun deflasi yang menguntungkan perekonomian nasional dan tidak mengakibatkan kelesuan 4. Pada dasarnya tujuan dari penyusunan APBN ialah sebagai pedoman dalam mengelola keuangan negara terdiri atas penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian, untuk mencapai kemakmuran masyarakat.
LAMPIRAN 3 TEKNIK PENSKORAN 1. Aspek Afektif a. Lembar Pengamatan Sikap No. Aspek yang dinilai 3 2 1 Keterangan 1. Kemampuan dalam menyampaikan pendapat. 2. Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, peduli dalam melakukan kegiatan ekonomi 3 Tanggungjawab dalam belajar dan bekerja baik secara individu maupun berkelompok 4 Menghargai pendapat orang lain b. Rubrik Penilaian Sikap No Nilai Karakter Nama Siswa Religius Gemarmembaca Rasaingintahu Kerjakeras Komunikatif Kreatif Tanggungjawab Disiplin Kerjasama Toleransi Jujur Jumlahnilai 1. 2. Keterangan: Skala penilaian sikap dibuat dengan rentang antara 1 s.d 5. 1 = sangat kurang; 2 = kurang konsisten; 3 = mulai konsisten; 4 = konsisten; dan 5 = selalu konsisten. 2. Aspek Psikomotor
a. Penilaian projek : Menilai tugas melakukan penelitian sederhana tentang asas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajakdalam penerapan kehidupan bernegara. b. Penilaian produk: Menilai laporan hasil penelitian sederhana tentang asas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajakdalam penerapan kehidupan bernegara. Tabel Penilaian Psikomotor No Aspek yang dinilai Nilai Paraf guru 1 Hasil penelitian 2 Mempresentasikan hasil kegiatan 3. Penilaian Kognitif Aspek : Kognitif Indikator :  Menjelaskan Pengertian APBN  Memaparkan Tujuan APBN dalam pembangunan  Mengemukakan 6 Fungsi APBN dalam pembangunan No. Nama siswa Aspek yang dinilai Jumlah skor Ketepatan jawaban Kemampuan presentasi 70-100 70-85 185 Nilai tertinggi = (185:185) x 100 = 100 Nilai terendah = (140:185) x 100 = 76 LAMPIRAN 4 MEDIA PEMBELAJARAN Nilai = x 100
ARISAN – TEBAK KATA 1. Fungsi Alokasi Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka akan terselenggaranya keamanan, keadilan, pendidikan, jalan-jalan, jembatan, taman, tempat ibadah, dan sarana yang lainnya dari perolehan pajak. 2. Fungsi distribusi Pemerintah sebagai penarik pajak dari rakyat untuk disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian tunjangan pegawai, tunjangan pensiun, kenaikan gaji pegawai, bantuan langsung dan lain sebagainya 3. Fungsi Stabilisasi APBN disusun sebagai pedoman dalam penerimaan dan pengeluaran keuangan negara. Pemerintah berharap dapat menjaga tingkat inflasi maupun deflasi yang menguntungkan perekonomian nasional dan tidak mengakibatkan kelesuan. 4. Fungsi Otorisasi Berdasar pada anggaran negara, pajak dijadikan penerimaan yang terbesar dalam anggaran negara yang menentukan fasilitas untuk masyarakat 5. Fungsi Perencanaan Pemerintah telah menganggarkan untuk proyek pembangunan jalan dengan anggarannya dalam APBN tahun ini. Maka, pemerintah akan mengambil langkah- langkah yang dibutuhkan untuk mempersiapkan proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar. 6. Fungsi Pengawasan Pedoman untuk menilai sebuah kegiatan yang akan diselenggarakan pemerintah dan lembaga negara, hal tersebut menjadi tolak ukur bagi rakyat dalam melihat tindakan pemerintah terhadap penggunaan uang negara RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah : SMA Negeri 5 Malang
Mata Pelajaran : Ekonomi Kelas/Semester : XI/Genap Materi Pokok : APBN Alokasi Waktu : 2 X 45 menit (1 x pertemuan) Pertemuan ke- : 2 (dua) F. Kompetensi Inti KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya KI 2 : Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya,dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. G. Kompetensi Dasar dan Indikator 2. Kompetensi Dasar 2.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan kritis sebagai pelaku ekonomi 3.4 Mendeskripsikan APBN dan APBD dalam pembangunan Indikator: 3.4.1 Menyebutkan sumber-sumber pendapatan negara 3.4.2 Menjelaskan sumber-sumber pendapatan negara 3.4.3 Menjelaskan jenis-jenis pengeluaran Negara 4.4 Mengevaluasi peran APBN dan APBD terhadap pembangunan H. Tujuan Pembelajaran 4. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode ceramah dan tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan sumber-sumber pendapatan Negara dengan baik. 5. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode diskusi, peserta didik dapat menjelaskan sumber-sumber pendapatan Negara dengan benar. 6. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model student facilitator and explaining peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis pengeluaran Negara dengan benar. I. Materi Pembelajaran 1. Sumber-sumber pendapatan negara 2. Pembelanjaan Negara J. Metode Pembelajaran 4. Pendekatan : Scientific 5. Metode : Kooperatif, Tanya jawab, Ceramah 6. Model : Student Team Achievement Devision (STAD) K. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 4. Media : Slide powerpoint 5. Alat dan Bahan : laptop, LCD, spidol, papan tulis, buku materi
6. Sumber Pembelajaran : f. Nurcahyaningtyas. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas Mulyani, Sri Nur dkk. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas g. Supriyanto. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas h. Eko, Yuli. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas i. Arifin, Imamul. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas j. Widjajanta, Bambang dan Widaningsih, Aristanti. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas k. S, Alam. 2013. Ekonomi untuk SMA/ MA Kelas XI. Jakarta: Erlangga H. Langkah-langkah Pembelajaran Pertemuan kedua: 2 X 45 menit Indikator: 3.4.1 Menyebutkan sumber-sumber penerimaan negara 6.4.2 Menjelaskan sumber-sumber penerimaan negara 6.4.3 Menjelaskan jenis-jenis pengeluaran negara Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu d. Pendahuluan 4. Memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa, mengecek kehadiran, dan menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran. 5. Memberikan apersepsi berupa video yang berkaitan dengan materi penerimaaan dan pengeluaran negara serta pemberian motivasi dan pertanyaan yang berhubungan dengan materi penerimaaan dan pengeluaran negara. 6. Guru memberikan informasi kepada siswa mengenai kompetensi yang harus dicapai siswa sesuai dengan materi yang akan dibahas 15 menit e. Kegiatan inti Mengamati 18. Siswa mengamati dan mencari informasi melalui buku pelajaran serta penjelasan dari guru tentang materi sumber-sumber penerimaan APBN dan Pembelanjaan Negara. Menanya 19. Siswa menanyakan hal-hal yang belum jelas pada materi penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan dengan menyusun rumusan masalah. Mengeksplorasi 20. Peserta didik memperhatikan data atau informasi tentang sumber- sumber penerimaan APBN dan Pembelanjaan Negara. 21. Peserta didik membaca buku teks pelajaran ekonomi dan buku sumber lain yang relevan mengenai materi. 60 menit
Mengasosiasi 22. Peserta didik membuat kelompok atau pasangan yang terdiri 5 orang, Peserta didik melakukan kegiatan diskusi secara berkelompok melalui sumber-sumber yang telah ada untuk membahas sumber-sumber penerimaan APBN dan Pembelanjaan Negara.Satu persatu kelompok maju untuk menjelaskan materi tentang sumber-sumber penerimaan APBN dan Pembelanjaan Negara secara bergantian dan kelompok lainnya memberi tanggapan.demikian seterusnya. Mengomunikasi 23. Peserta didik menyajikan hasil simpulan secara lisan, kemudian guru memberikan garis besar dan arahan mengenai sumber-sumber penerimaan APBN dan Pembelanjaan Negara. f. Penutup 24. Guru memberikan penghargaan atau saran kepada tiap kelompok 25. Dengan bimbingan guru, siswa diminta membuat rangkuman 26. Siswa dan guru melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada hari ini. 27. Guru memberikan evaluasi individu untuk dikerjakan secara mandiri melalui tugas 28. Guru menyampaikan materi yang akan datang dan mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa dan mengucapkan salam. 15 menit Mengetahui, Malang, Mei 2014 Kepala SMA Negeri 5 Malang Guru Mata Pelajaran Ekonomi ----------------------------- Anis Khumaidi, S.Pd LAMPIRAN 1 Materi Pembelajaran
Sumber-sumber penerimaan negara: Negara memerlukan dana yang cukup untuk membiayai pengeluarannya, baik yang sifatnya rutin maupun proyek. Adapun sumber-sumber penerimaan Negara terdiri dari: a. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. b. Hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri. 1. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. a. Jenis pajak dalam Negeri meliputi: 1. Pajak Penghasilan (PPh) 2. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) 3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM) 4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 6. Cukai 7. Pajak Lainnya b. Jenis Pajak Perdagangan Internasional meliputi: 1. Bea Masuk 2. Pungutan Ekspor 2. Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk selain pajak, yaitu meliputi: a. Penerimaan dari sumber daya alam: 1. migas (minyak bumi dan gas alam); 2. nonmigas (pertambangan, perkebunan, pertanian,kehutanan, perikanan b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN); c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya. Jenis-jenis pengeluaran pemerintah pusat: a. Belanja pemerintah pusat, b. Belanja daerah. Belanja pemerintah pusat dapat diklasifikasikan berdasarkan tiga hal. a. Menurut jenisnya, belanja pemerintah pusat terdiri dari: 1. belanja pegawai: a. gaji dan tunjangan, b. honorarium, vakasi, dan c. kontribusi sosial; 2. belanja barang: a. belanja barang, b. belanja jasa, c. belanja pemeliharaan, dan d. belanja perjalanan; 3. belanja modal;
4. pembayaran bunga utang: a. utang dalam negeri, b. utang luar negeri; 5. subsidi: a. BBM c. Non BBM 6. belanja hibah; 7. bantuan sosial: 8. belanja lain-lain; b. menurut fungsinya, belanja pemerintah pusat terdiri dari: 1. pelayanan umum; 2. pertahanan; 3. ketertiban dan keamanan; 4.ekonomi; 5. lingkungan hidup;6. perumahan dan fasilitas umum; 7. kesehatan; 8. pariwisata dan budaya; 9. agama; 10. pendidikan; 11. perlindungan sosial. Belanja daerah terdiri dari: 1. Dana perimbangan a. Dana Bagi Hasil 1. Perpajakan (pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan). 2. Sumber daya alam (minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan). b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus 2. Dana otonomi khusus dan penyesuaian LAMPIRAN 2 INSTRUMENT PENILAIAN
1. Coba sebutkan sumber sumber penerimaan APBN ? 2. Jelaskan mengenai pajak sebagai penerimaan negara ! 3. Sebutkan jenis pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional ! 4. Sebutkan jenis jenis pengeluaran pemerintah pusat! 5. Belanja pemerintah pusat dapat diklasifikasikan menjadi 3 hal. Sebutkan dan jelaskan! Jawaban 1. sumber-sumber penerimaan Negara terdiri dari: a. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. b. Hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri. 2. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. 3. a. Jenis pajak dalam Negeri meliputi: 1. Pajak Penghasilan (PPh) 2. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) 3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM) 4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 6. Cukai 7. Pajak Lainnya b. Jenis Pajak Perdagangan Internasional meliputi: 1. Bea Masuk 2. Pungutan Ekspor 4. Jenis-jenis pengeluaran pemerintah pusat: a. Belanja pemerintah pusat, b. Belanja daerah. 5. Belanja pemerintah pusat dapat diklasifikasikan berdasarkan tiga hal. a. Menurut jenisnya, belanja pemerintah pusat terdiri dari: 1. belanja pegawai: a. gaji dan tunjangan, b. honorarium, vakasi, dan c. kontribusi sosial; 2. belanja barang: a. belanja barang, b. belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan d. belanja perjalanan; 3. belanja modal;
4. pembayaran bunga utang: a. utang dalam negeri, b. utang luar negeri; 5. subsidi: a. BBM c. Non BBM 6. belanja hibah; 7. bantuan sosial: 8. belanja lain-lain; LAMPIRAN 3 TEKNIK PENSKORAN 4. Aspek Afektif
c. Lembar Pengamatan Sikap No. Aspek yang dinilai 3 2 1 Keterangan 1. Kemampuan dalam menyampaikan pendapat. 2. Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, peduli dalam melakukan kegiatan ekonomi 3 Tanggungjawab dalam belajar dan bekerja baik secara individu maupun berkelompok 4 Menghargai pendapat orang lain d. Rubrik Penilaian Sikap No Nilai Karakter Nama Siswa Religius Gemarmembaca Rasaingintahu Kerjakeras Komunikatif Kreatif Tanggungjawab Disiplin Kerjasama Toleransi Jujur Jumlahnilai 1. 2. Keterangan: Skala penilaian sikap dibuat dengan rentang antara 1 s.d 5. 1 = sangat kurang; 2 = kurang konsisten; 3 = mulai konsisten; 4 = konsisten; dan 5 = selalu konsisten. 5. Aspek Psikomotor a. Penilaian projek : Menilai tugas melakukan penelitian sederhana tentang asas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajakdalam penerapan kehidupan bernegara.
b. Penilaian produk: Menilai laporan hasil penelitian sederhana tentang asas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajakdalam penerapan kehidupan bernegara. Tabel Penilaian Psikomotor No Aspek yang dinilai Nilai Paraf guru 1 Hasil penelitian 2 Mempresentasikan hasil kegiatan 6. Penilaian Kognitif Aspek : Kognitif Indikator :  Menyebutkan sumber-sumber penerimaan negara  Menjelaskan sumber-sumber penerimaan Negara  Menjelaskan jenis-jenis pengeluaran negara No. Nama siswa Aspek yang dinilai Jumlah skor Ketepatan jawaban Kemampuan presentasi 70-100 70-85 185 Nilai tertinggi = (185:185) x 100 = 100 Nilai terendah = (140:185) x 100 = 76 LAMPIRAN 4 MEDIA PEMBELAJAN Slide power point Nilai = x 100
SUMBER-SUMBER PENERIMAAN/PENDAPATAN NEGARA Oleh: ANIS KHUMAIDI, S. Pd RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah : SMA Negeri 5 Malang Mata Pelajaran : Ekonomi Kelas/Semester : XI/Genap Materi Pokok : APBN Alokasi Waktu : 2 X 45 menit (1 x pertemuan) Pertemuan ke- : 3 (tiga) L. Kompetensi Inti KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya KI 2 : Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya,dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. M. Kompetensi Dasar dan Indikator 3. Kompetensi Dasar 2.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan kritis sebagai pelaku ekonomi 3.4 Mendeskripsikan APBN dan APBD dalam pembangunan Indikator: 3.4.1 Menjelaskan mekanisme penyusunan APBN 3.4.2 Menjelaskan pengaruh APBN terhadapa perekonomian 4.4 Mengevaluasi peran APBN dan APBD terhadap pembangunan Indikator: 4.4.1 Menganalisis peran APBN terhadap pembangunan 4.4.2 Menilai peran APBN terhadap pembangunan N. Tujuan Pembelajaran 7. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode ceramah dan tanya jawab, peserta didik dapat Menjelaskan mekanisme penyusunan APBN 8. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh APBN terhadap perekonomian. 9. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model STAD peserta didik dapat menganalisis peran APBN terhadap pembangunan. 10. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model STAD peserta didik dapat menilai peran APBN terhadap pembangunan O. Materi Pembelajaran 1. Mekanisme penyusunan APBN 2. Pengaruh APBN terhadap perkonomian P. Metode Pembelajaran 7. Pendekatan : Scientific 8. Metode : Kooperatif, Tanya jawab, Ceramah 9. Model : Student Team Achievment Devision (STAD) Q. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 7. Media : Slide powerpoint 8. Alat dan Bahan : laptop, LCD, spidol, papan tulis, buku materi
9. Sumber Pembelajaran : l. Nurcahyaningtyas. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas Mulyani, Sri Nur dkk. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas m. Supriyanto. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas n. Eko, Yuli. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas o. Arifin, Imamul. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas p. Widjajanta, Bambang dan Widaningsih, Aristanti. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas q. S, Alam. 2013. Ekonomi untuk SMA/ MA Kelas XI. Jakarta: Erlangga I. Langkah-langkah Pembelajaran Pertemuan ketiga: 2 X 45 menit Indikator: 3.4.1 Menjelaskan mekanisme penyusunan APBN 3.4.2 Menjelaskan pengaruh APBN terhadap perekonomian 4.4.1 Menganalisis peran APBN terhadap pembangunan 4.4.2 Menilai peran APBN terhadap pembangunan Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu g. Pendahuluan 7. Memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa, mengecek kehadiran, dan menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran. 8. Memberikan apersepsi berupa video yang berkaitan dengan materi penerimaaan dan pengeluaran negara serta pemberian motivasi dan pertanyaan yang berhubungan dengan materi penerimaaan dan pengeluaran negara. 9. Guru memberikan informasi kepada siswa mengenai kompetensi yang harus dicapai siswa sesuai dengan materi yang akan dibahas 15 menit h. Kegiatan inti Mengamati Siswa mengamati dan mencari informasi melalui buku pelajaran serta penjelasan dari guru tentang materi mekanisme penyusunan APBN dan pengaruh APBN terhadap perekonomian Menanya Siswa menanyakan hal-hal yang belum jelas terkait mekanisme penyusunan APBN dan pengaruh APBN terhadap perekonomian dilakukan dengan menyusun rumusan masalah. Mengeksplorasi Peserta didik mencari informasi tentang mekanisme penyusunan APBN dan pengaruh APBN terhadap perekonomian Peserta didik membaca buku teks 60 menit
pelajaran ekonomi dan buku sumber lain yang relevan mengenai materi. Mengasosiasi Peserta didik membuat kelompok yang tberanggotakan 5 orang masing masing kelompok , Peserta didik melakukan kegiatan diskusi secara berkelompok melalui sumber-sumber yang telah ada untuk membahas mekanisme penyusunan APBN dan pengaruh APBN terhadap perekonomian Satu persatu kelompok maju untuk menjelaskan materi mekanisme penyusunan APBN dan pengaruh APBN terhadap perekonomian Negara secara bergantian dan kelompok lainnya memberi tanggapan.demikian seterusnya. Mengomunikasi Peserta didik menyajikan hasil simpulan secara lisan, kemudian guru memberikan garis besar dan arahan mengenai mekanisme penyusunan APBN dan pengaruh APBN terhadap perekonomian 29. i. Penutup 30. Guru memberikan penghargaan atau saran kepada tiap kelompok 31. Dengan bimbingan guru, siswa diminta membuat rangkuman 32. Siswa dan guru melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada hari ini. 33. Guru memberikan evaluasi individu untuk dikerjakan secara mandiri melalui tugas 34. Guru menyampaikan materi yang akan datang dan mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa dan mengucapkan salam. 15 menit Mengetahui, Malang, Mei 2014 Kepala SMA Negeri 5 Malang Guru Mata Pelajaran Ekonomi ----------------------------- Anis Khumaidi, S.Pd LAMPIRAN 1 MATERI PELAJARAN
Cara Penyusunan APBN Proses penyusunan APBN RI, setiap tahun diawali dengan pidato presiden pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka menyampaikan nota Keuangan dan Rancangan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran yang akan datang. Rancangan ini dipakai oleh DPR sebagai pedoman dalam menetapkan APBN tahun anggaran berikut yang penetapannya diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (1). Secara umum tahapan dalam penyusunan APBN dapat dibagi menjadi 5 tahap. Tahap I : Perencanaan dan penyusunan anggaran Tahap II : Pengesahan Anggaran Tahap III : Pelaksanaan Anggaran Tahap IV : Kontrol/pengawasan Tahap V : Pertanggung jawaban Anggaran Dari lima tahap tersebut, tahap I dan III yang memegang peranan adalah pemerintah dan tahap II dan V yang memegang peranan adalah DPR dan tahap IV yang memegang peranan adalah BPK (Badan Pengawasan Keuangan) APBN di Indoensia masa tahun anggaran dimulai 1 April dan berakhir 31 Maret tahun berikutnya. Akan tetapi mulai tahun 2000, masa tahun anggaran dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember di tahun yang sama. Sistem ini dinamakan sistem tahun kalender Mekanisme penyusunan APBN Mekanisme penyusunan dan penetapan APBN (1) Pemerintah Pusat dalam hal ini presiden bersama kementerian keungan, kementeriaan pemberdayaan aparatur negara, dan bappenas mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya. (2) Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat, digodok di DPR. (3) Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN.Perubahan Rancangan Undang-undang tentang APBN dapat diusulkan oleh DPR sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran. (4) Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undangundang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. (5) APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
(6) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. PENGARUH APBN dan APBD terhadap perekonomian APBN dan APBD merupakan program pembangunan nasional jangka pendek pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga dapat mengendalikan perekonomian nasional melalui program-program yang telah digariskan. Dampak APBN dan APBD terhadap perekonomian adalah: a. Terjadi pembangunan di berbagai sektor APBN merupakan pedoman bagi perekonomian yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. b. Mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta Asumsi yang digunakan dalam APBN merupakan salah satu pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modalnya. c. Berpengaruh dalam perdagangan internasional Kebijakan pengaturan tarif pajak ekspor dilakukan untuk melindungi kepentingan produsen dalam negeri, serta mengamankan neraca perdagangan internasional. d. Sebagai alat politik fiskal Pemerintah dengan sengaja mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan guna mencapai kestabilan ekonomi. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah disebut dengan kebijakan fiskal. Menurut Richard Musgrave dampak APBN dan APBD akan mempengaruhi aspek sosial ekonomis keuangan negara dan perekonomian bangsa, berupa: a. Retribusi pendapatan Retribusi pendapatan dilakukan melalui penarikan pajak. Selanjutnya pajak tersebut digunakan untuk keperluan peningkatan pendapatan masyarakat dalam bentuk pengeluaran negara yang diberikan ke daerah-daerah . b. Pengalihan sumber sumber Pengenaan tarif pajak yang tinggi terhadap barang-barang tertentu menyebabkan terjadi proses pengalihan sumber-sumber masyarakat. Produsen akan berpindah meningkatkan produksi yang menghasilkan barang-barang dengan tarif pajak yang rendah. Pengenaan tarif pajak yang tinggi terhadap barang–barang tertentu karena barang tersebut tidak dikehendaki peredarannya dipasar oleh pemerintah. c. Kestabilan terhadap kegiatan ekonomi Efek ekonomis terhadap keuangan negara dapat dilihat dari usaha pemerintah untuk menstabilkan keadaan ekonomi.Sebagai contoh pada saat terjadi inflasi, pemerintah harus mempengaruhi ekonomi nasional melalui APBN/APBD agar terjadi keseimbangan kembali antara arus uang dengan arus barang yang beredar. LAMPIRAN 2 INSTRUMENT EVALUASI
1. Sebutkan pengertian APBN ! 2. Sebutkan tujuan penyusunan APBN ! 3. Jelaskan fungsi dari APBN ! 4. Bagaimanakah cara penyusunan APBN? 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah suatu daftar atau penjelasan yang terinci mengenai penerimaan dan pengeluaran Negara untuk jangka waktu tertentu (biasanya 1 tahun). Periode APBN Indonesia adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah perkiraan besarnya Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah dalam suatu jangka waktu tertentu di masa yang akan datang, yang disusun secara sistematis dengan prosedur dan bentuk tertentu. 2. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara atau daerah, agar terjadi keseimbangan yang dinamis, demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Adapun tujuan akhirnya adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 3. Fungsi APBNdanAPBD o Fungsi Otorisasi. Mengandung arti bahwa anggaran Negara atau daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. o Fungsi Perencanaan. Mengandung arti bahwa anggaran Negara dapat menjadi pedoman bagi Negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. o Fungsi Pengawasan. Fungsi pengawasan berarti anggaran Negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. o Fungsi Alokasi. Berarti bahwa anggaran Negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. o Fungsi Distribusi. Berarti bahwa kebijakan anggaran Negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. o Fungsi Stabilisasi. Memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. 4. APBN disusun oleh pemerintah dalam bentuk rencana. Rencana tersebut diajukan kepada DPR, selanjutnya DPR membahas RAPBN dalam masa
sidang. Sesudah RAPBN disetujui oleh DPR, RAPBN kemudian ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang. Apabila RAPBN tidak disetujui, pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. Agar pelaksanaan APBN sesuai dengan rencana, maka dikeluarkan Keputusan Presiden tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara. LAMPIRAN 3 TEKNIK PENSKORAN
7. Aspek Afektif e. Lembar Pengamatan Sikap No. Aspek yang dinilai 3 2 1 Keterangan 1. Kemampuan dalam menyampaikan pendapat. 2. Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, peduli dalam melakukan kegiatan ekonomi 3 Tanggungjawab dalam belajar dan bekerja baik secara individu maupun berkelompok 4 Menghargai pendapat orang lain f. Rubrik Penilaian Sikap No Nilai Karakter Nama Siswa Religius Gemarmembaca Rasaingintahu Kerjakeras Komunikatif Kreatif Tanggungjawab Disiplin Kerjasama Toleransi Jujur Jumlahnilai 1. 2. Keterangan: Skala penilaian sikap dibuat dengan rentang antara 1 s.d 5. 1 = sangat kurang; 2 = kurang konsisten; 3 = mulai konsisten; 4 = konsisten; dan 5 = selalu konsisten. 8. Aspek Psikomotor
a. Penilaian projek : Menilai tugas melakukan penelitian sederhana tentang asas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajakdalam penerapan kehidupan bernegara. b. Penilaian produk: Menilai laporan hasil penelitian sederhana tentang asas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajakdalam penerapan kehidupan bernegara. Tabel Penilaian Psikomotor No Aspek yang dinilai Nilai Paraf guru 1 Hasil penelitian 2 Mempresentasikan hasil kegiatan 9. Penilaian Kognitif Aspek : Kognitif Indikator :  Menjelaska mekanisme penyusunan APBN.  Menjelaskan pengaruh APBN dalam perekonomian. No. Nama siswa Aspek yang dinilai Jumlah skor Ketepatan jawaban Kemampuan presentasi 70-100 70-85 185 Nilai tertinggi = (185:185) x 100 = 100 Nilai terendah = (140:185) x 100 = 76 LAMPIRAN 4 MEDIA PEMBELAJARAN Nilai = x 100
Power point
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah : SMA Negeri 5 Malang Mata Pelajaran : Ekonomi Kelas/Semester : XI/Genap Materi Pokok : APBD Alokasi Waktu : 2 X 45 menit (1 x pertemuan) Pertemuan ke- : 4 (empat) R. Kompetensi Inti KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya KI 2 : Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya,dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
S. Kompetensi Dasar dan Indikator 4. Kompetensi Dasar 2.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan kritis sebagai pelaku ekonomi 3.4 Mendeskripsikan APBN dan APBD dalam pembangunan Indikator: 3.4.1 Menjelaskan pengertian APBD 3.4.2 Memaparkan tujuan APBD terhadap pembangunan 3.4.3 Mengemukakan 6 fungsi APBD terhadap pembangunan 4.4 Mengevaluasi peran APBD dan APBD terhadap pembangunan T. Tujuan Pembelajaran 11. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode ceramah dan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan pengertian APBD dalam pembangunan dengan benar. 12. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode diskusi, siswa dapat memaparkan tujuan APBD dalam pembangunan dalam pembangunan dengan tepat. 13. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model modifikasi kartu arisan dan modifikasi tebak kata siswa dapat memaparkan 6 fungsi APBD dalam pembangunan dengan benar U. Materi Pembelajaran 1. Pengertian APBD 2. Tujuan APBD terhadap pembangunan 3. Fungsi APBD terhadap pembangunan V. Metode Pembelajaran 10. Pendekatan : Scientific 11. Metode : Kooperatif, Tanya jawab, Ceramah 12. Model : Modifikasi Kartu Arisan dan Modifikasi Tebak Kata
W. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 10. Media : Slide powerpoint 11. Alat dan Bahan : laptop, LCD, spidol, papan tulis, buku materi 12. Sumber Pembelajaran : r. Nurcahyaningtyas. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas Mulyani, Sri Nur dkk. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas s. Supriyanto. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas t. Eko, Yuli. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas u. Arifin, Imamul. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas v. Widjajanta, Bambang dan Widaningsih, Aristanti. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas J. Langkah-langkah Pembelajaran Pertemuan keempat: 2 X 45 menit Indikator: 3.4.1 Menjelaskan Pengertian APBD 13.4.2 Memaparkan Tujuan APBD terhadap pembangunan 13.4.3 Mengemukakan 6 Fungsi APBD terhadap pembangunan Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu j. Pendahuluan 10. Memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa, mengecek kehadiran, dan menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran. 11. Apersepsi: • Guru melakukan apersepsi melalui pre-test, dengan pertanyaan yang berkaitan dengan APBD • Guru mengaitkan materi yang telah dipelajari sebelumnya yang berkaitan dengan materi APBD 12. Guru memberikan informasi kepada siswa mengenai kompetensi yang harus dicapai siswa sesuai dengan materi yang akan dibahas 15 menit k. Kegiatan inti Mengamati 35. Siswa mengamati dan mencari informasi melalui buku pelajaran serta penjelasan dari guru tentang materi APBD Menanya 36. Siswa termotivasi untuk mempertanyakan apakah yang dimaksud APBD serta bagaimana tujuan dan fungsi dari APBD sebagai pedoman pembangunan. Berdasarkan pertanyaan peserta didik menentukan sejumlah pertanyaan pokok sebagai landasan untuk merumuskan jawaban sementara. Pada saat itu guru memberikan arahan mengenai APBD Mengeksplorasi 37. Peserta didik memperhatikan data atau informasi tentang APBD serta
bagaimana tujuan dan fungsi APBD sebagai pedoman 38. Peserta didik membaca buku teks pelajaran ekonomi dan buku sumber lain yang relevan mengenai APBD Mengasosiasi 39. Peserta didik membuat kelompok atau pasangan yang terdiri dari dua orang, kemudian guru membagikan kartu arisan pada tiap kelompok mendapat 1 kartu arisan yang berisi nomor untuk memilih pertanyaan yang sudah disiapkan oleh guru 40. Peserta didik melakukan kegiatan diskusi secara berkelompok melalui sumber-sumber yang telah ada untuk membahas apa fungsi APBD yang akan dijadikan pertanyaan dalam kartu arisan 41. Satu persatu kelompok maju dengan pasangannya, kelompok tersebut diberikan satu kartu jawaban, salah satu siswa memegang kartu jawaban dengan membacakan di depan kelas dan satu siswa lain mendengarkan sekaligus mencari kartu soal dari jawaban tersebut, guru sudah menyiapkan beberapa kartu soal yang ditaruh diatas meja. Kemudian siswa mencari pasangan kartu jawaban tersebut dengan tepat. Jika Siswa yang salah menjawab diberi coretan bedak pada pipi siswa Mengomunikasi 42. peserta didik melakukan analisis pada kartu arisan kemudian menyampaikan pendapat berdasarkan pertanyaan kartu 43. Peserta didik menyajikan hasil simpulan secara lisan, kemudian guru memberikan garis besar dan arahan mengenai tujuan dan fungsi APBD dalam pembangunan 60 menit l. Penutup 44. Guru memberikan penghargaan atau saran kepada tiap kelompok 45. Dengan bimbingan guru, siswa diminta membuat rangkuman 46. Siswa dan guru melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada hari ini. 47. Guru memberikan evaluasi individu untuk dikerjakan secara mandiri melalui tugas 48. Guru menyampaikan materi yang akan datang dan mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa dan mengucapkan salam. 15 menit
Mengetahui, Malang, Mei 2014 Kepala SMA Negeri 5 Malang Guru Mata Pelajaran Ekonomi ----------------------------- Anis Khumaidi, S.Pd
LAMPIRAN 1 MATERI PEMBELAJARAN Materi pengertian, fungsi dan tujuan APBD Pengertian dari APBD . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 2. Fungsi APBD Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah : APBD merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. . Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : • Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. • Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. • Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. • Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah. • Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah. • Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. • Fungsi stabilitasi memliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. 3. Tujuan dari APBD sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian, untuk mencapai kemakmuran masyarakat. APBD memang dirancang oleh pemerintah, namun harus mendapat persetujuan DPRD. Proses penyusunan APBD terjadi di tingkat eksekutif dan legislatif, sbb : 1. Proses yang terjadi di Eksekutif Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggungjawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD, sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh bagian keuangan Pemda. Proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses
penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (bagian penyusunan program dan bagian keuangan). 2. Proses di legislative Proses penyusunan APBD di tingkat legislatif dilakukan berdasarkan Tatib DPRD yang bersangkutan.
LAMPIRAN 2 INSTRUMENT EVALUASI 1. Jelaskan pengertian dari APBD ! 2. Jelaskan tujuan dari APBD ! 3. Sebutkan 6 fungsi APBD dalam pembangunan ! 4. Jelaskan fungsi stabilitas sabagai salah satu fungsi APBD ! 5. Jelaskan fungsi APBD terkait fungsi pengawasan dan otorisasi ! Jawaban 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian, untuk mencapai kemakmuran masyarakat 3. fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan , fungsi stabilisasi, fungsi distribusi. 4. Fungsi stabilitasi memliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah 5. Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan
LAMPIRAN 3 TEKNIK PENSKORAN 10. Aspek Afektif g. Lembar Pengamatan Sikap No. Aspek yang dinilai 3 2 1 Keterangan 1. Kemampuan dalam menyampaikan pendapat. 2. Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, peduli dalam melakukan kegiatan ekonomi 3 Tanggungjawab dalam belajar dan bekerja baik secara individu maupun berkelompok 4 Menghargai pendapat orang lain h. Rubrik Penilaian Sikap No Nilai Karakter Nama Siswa Religius Gemarmembaca Rasaingintahu Kerjakeras Komunikatif Kreatif Tanggungjawab Disiplin Kerjasama Toleransi Jujur Jumlahnilai 1. 2. Keterangan: Skala penilaian sikap dibuat dengan rentang antara 1 s.d 5. 1 = sangat kurang; 2 = kurang konsisten; 3 = mulai konsisten; 4 = konsisten; dan 5 = selalu konsisten. 11. Aspek Psikomotor
a. Penilaian projek : Menilai tugas melakukan penelitian sederhana tentang asas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajakdalam penerapan kehidupan bernegara. b. Penilaian produk: Menilai laporan hasil penelitian sederhana tentang asas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajakdalam penerapan kehidupan bernegara. Tabel Penilaian Psikomotor No Aspek yang dinilai Nilai Paraf guru 1 Hasil penelitian 2 Mempresentasikan hasil kegiatan 12. Penilaian Kognitif Aspek : Kognitif Indikator :  Menjelaskan Pengertian APBD  Memaparkan Tujuan APBD terhadap pembangunan  Mengemukakan 6 Fungsi APBD terhadap pembangunan No. Nama siswa Aspek yang dinilai Jumlah skor Ketepatan jawaban Kemampuan presentasi 70-100 70-85 185 Nilai tertinggi = (185:185) x 100 = 100 Nilai terendah = (140:185) x 100 = 76 LAMPIRAN 4 MEDIA PEMBELAJARAN ARISAN – TEBAK KATA Nilai = x 100
7. Fungsi Alokasi Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka akan terselenggaranya keamanan, keadilan, pendidikan, jalan-jalan, jembatan, taman, tempat ibadah, dan sarana yang lainnya dari perolehan pajak. 8. Fungsi distribusi Pemerintah sebagai penarik pajak dari rakyat untuk disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian tunjangan pegawai, tunjangan pensiun, kenaikan gaji pegawai, bantuan langsung dan lain sebagainya 9. Fungsi Stabilisasi APBN disusun sebagai pedoman dalam penerimaan dan pengeluaran keuangan negara. Pemerintah berharap dapat menjaga tingkat inflasi maupun deflasi yang menguntungkan perekonomian nasional dan tidak mengakibatkan kelesuan. 10. Fungsi Otorisasi Berdasar pada anggaran negara, pajak dijadikan penerimaan yang terbesar dalam anggaran negara yang menentukan fasilitas untuk masyarakat 11. Fungsi Perencanaan Pemerintah telah menganggarkan untuk proyek pembangunan jalan dengan anggarannya dalam APBN tahun ini. Maka, pemerintah akan mengambil langkah- langkah yang dibutuhkan untuk mempersiapkan proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar. 12. Fungsi Pengawasan Pedoman untuk menilai sebuah kegiatan yang akan diselenggarakan pemerintah dan lembaga negara, hal tersebut menjadi tolak ukur bagi rakyat dalam melihat tindakan pemerintah terhadap penggunaan uang negara RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah : SMA Negeri 5 Malang
Mata Pelajaran : Ekonomi Kelas/Semester : XI/Genap Materi Pokok : APBD Alokasi Waktu : 2 X 45 menit (1 x pertemuan) Pertemuan ke- : 5 (lima) X. Kompetensi Inti KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya KI 2 : Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya,dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kedaerahan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Y. Kompetensi Dasar dan Indikator 5. Kompetensi Dasar 2.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan kritis sebagai pelaku ekonomi 3.4 Mendeskripsikan APBN dan APBD dalam pembangunan Indikator: 3.4.1 Menyebutkan sumber-sumber penerimaan daerah 3.4.2 Menjelaskan sumber-sumber penerimaan daerah 3.4.3 Menjelaskan jenis-jenis pengeluaran Daerah 4.4 Mengevaluasi peran APBD dan APBD terhadap pembangunan Indikator: Z. Tujuan Pembelajaran 14. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode ceramah dan tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan sumber-sumber pendapatan Daerah dengan baik. 15. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode diskusi, peserta didik dapat menjelaskan sumber-sumber pendapatan Daerah dengan benar 16. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model STAD peserta didik dapat menjelaskanjenis-jenis pengeluaran Daerah dengan benar. AA. Materi Pembelajaran 1. Sumber-sumber pendapatan daerah 2. Jenis-jenis pengeluaran Daerah BB. Metode Pembelajaran 13. Pendekatan : Scientific 14. Metode : Kooperatif, Tanya jawab, Ceramah 15. Model : Student team achievement devision (STAD) CC. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 13. Media : Slide powerpoint 14. Alat dan Bahan : laptop, LCD, spidol, papan tulis, buku materi
15. Sumber Pembelajaran : w. Nurcahyaningtyas. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas Mulyani, Sri Nur dkk. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas x. Supriyanto. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas y. Eko, Yuli. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas z. Arifin, Imamul. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas aa. Widjajanta, Bambang dan Widaningsih, Aristanti. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas bb. S, Alam. 2013. Ekonomi untuk SMA/ MA Kelas XI. Jakarta: Erlangga K. Langkah-langkah Pembelajaran Pertemuan kesatu: 2 X 45 menit Indikator: 3.4.1 Menyebutkan sumber-sumber penerimaan daerah 16.4.2 Menjelaskan sumber-sumber penerimaan daerah 16.4.3 Menjelaskan jenis-jenis pengeluaran daerah Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu m. Pendahuluan 13. Memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa, mengecek kehadiran, dan menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran. 14. Memberikan apersepsi berupa video yang berkaitan dengan materi penerimaaan dan pengeluaran daerah serta pemberian motivasi dan pertanyaan yang berhubungan dengan materi penerimaaan dan pengeluaran daerah. 15. Guru memberikan informasi kepada siswa mengenai kompetensi yang harus dicapai siswa sesuai dengan materi yang akan dibahas 15 menit n. Kegiatan inti Mengamati 49. Siswa mengamati dan mencari informasi melalui buku pelajaran serta penjelasan dari guru tentang materi sumber-sumber penerimaan daerah dan jenis-jenis pengeluaran Daerah. Menanya 50. Siswa menanyakan hal-hal yang belum jelas pada materi penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan dengan menyusun rumusan masalah. Mengeksplorasi 51. Peserta didik memperhatikan data atau informasi tentang sumber- sumber penerimaan APBD dan Pembelanjaan Daerah. 52. Peserta didik membaca buku teks pelajaran ekonomi dan buku sumber lain yang relevan mengenai materi. Mengasosiasi 60 menit
53. Peserta didik membuat kelompok atau pasangan yang terdiri 5 orang, Peserta didik melakukan kegiatan diskusi secara berkelompok melalui sumber-sumber yang telah ada untuk membahas sumber-sumber penerimaan APBD dan Pembelanjaan Daerah.Satu persatu kelompok maju untuk menjelaskan materi tentang sumber-sumber penerimaan APBD dan Pembelanjaan Daerah secara bergantian dan kelompok lainnya memberi tanggapan.demikian seterusnya. Mengomunikasi 54. Peserta didik menyajikan hasil simpulan secara lisan, kemudian guru memberikan garis besar dan arahan mengenai sumber-sumber penerimaan daerah dan jenis-jenis pengeluaran Daerah. o. Penutup 55. Guru memberikan penghargaan atau saran kepada tiap kelompok 56. Dengan bimbingan guru, siswa diminta membuat rangkuman 57. Siswa dan guru melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada hari ini. 58. Guru memberikan evaluasi individu untuk dikerjakan secara mandiri melalui tugas 59. Guru menyampaikan materi yang akan datang dan mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa dan mengucapkan salam. 15 menit Mengetahui, Malang, Mei 2014 Kepala SMA Negeri 5 Malang Guru Mata Pelajaran Ekonomi ----------------------------- Anis Khumaidi, S.P LAMPIRAN 1 MATERI PEMBELAJARAN 1. SUMBER-SUMBER PENERIMAAN DAERAH
Sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah juga cukup beragam. Secara garis besar sumber penerimaan pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pendapatan daerah dan pembiayaan. a. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. b. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sumber-sumber PAD adalah sebagai berikut. a. Pajak daerah Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sistem pemungutan pajak yang sekarang ini digunakan ada tiga, yaitu 1. dibayar sendiri oleh wajib pajak; 2. ditetapkan oleh kepala daerah; 3. dipungut oleh pemungut pajak. Jenis pajak daerah ada dua. 1. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi, meliputi: a. pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, b. bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan d. pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. 2. Pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota meliputi: a. pajak hotel, b. pajak restoran, c. pajak hiburan, d. pajak reklame, e. pajak penerangan jalan, f. pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan g. pajak parkir. b. Retribusi daerah Retribusi daerah adalah pungutan pemerintah daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan retribusi berhubungan dengan jasa timbal (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan orang atau badan yang memerlukan, baik prestasi yang berhubungan dengan kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah. Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi tiga. 1. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, misalnya: a. retribusi pelayanan kesehatan;
b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; c. retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil; d. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; e. retribusi parkir di tepi jalan umum; f. retribusi pelayanan pasar; g. retribusi pengujian kendaraan bermotor; h. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; i. retribusi penggantian biaya cetak peta; j. retribusi pengujian kapal perikanan. 2. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta, misalnya: a. retribusi pemakaian kekayaan daerah; b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan; c. retribusi tempat pelelangan; d. retribusi terminal; e. retribusi tempat khusus parkir; f. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila; g. retribusi penyedotan kakus; h. retribusi rumah potong hewan; i. retribusi pelayanan pelabuhan kapal; j. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; k. retribusi penyeberangan di atas air; l. retribusi pengolahan limbah cair; m. retribusi penjualan produksi usaha daerah. 3. Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, misalnya: a. retribusi izin mendirikan bangunan (IMB); b. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; c. retribusi izin gangguan; d. retribusi izin trayek. c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. d. Lain-lain PAD yang sah meliputi: 1. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 2. jasa giro; 3. pendapatan bunga; 4. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 5. komisi, potongan, ataupun bentuk lain akibat dari penjualan/ pengadaan barang/jasa oleh daerah. 2. Dana Perimbangan Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah.
Dana perimbangan terdiri atas: a. dana bagi hasil, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; b. dana alokasi umum, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; c. dana alokasi khusus, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 3. Lain-Lain Pendapatan Lain-lain pendapatan bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan dari PAD, dana perimbangan, dan pinjaman daerah. Lain- lain pendapatan terdiri dari hibah dan dana darurat. a. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang/jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. b. Dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan atau krisis solvabilitas. 2. JENIS-JENIS BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung terdiri dari: • Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. • Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. • Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluanperusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturanpelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah. • Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. • Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
• Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah Iainnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. • Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. • Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. BELANJA LANGSUNG Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai belanja langsung yang terdapat dalam Pasal 50, Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: • Belanja pegawai, untuk pengeluaran Honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. • Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai. • Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.
2. PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN • Sisa lebih perhitungan anggaran TA sebelumnya (silpa) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada fihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. • Pencairan Dana Cadangan Pencairan dana digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah yang dianggarkan yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. • Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah. • Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan. • Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan kembali pemberian digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. • Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang fihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya. PENGELUARAN PEMBIAYAAN Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengeluaran pembiayaan mencakup: Pembentukan dana cadangan, penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. • Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti,
manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. • Investasi pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan balk dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan. Investasi jangka panjang antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan balk dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. • Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. • Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. LAMPIRAN 2 INSTRUMENT EVALUASI 1. Sebutkan sumber-sumber penerimaan daerah !
2. jelaskan tentang pendapatan asli daerah beserta sumber sumber dari pendapatan asli daerah (PAD)? 3. Jelaskan mengenai dana perimbangan! 4. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis belanja daerah! Jawaban 1. Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain lain pendapatan. 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Yang ternasuk PAD adalah Pajak daerah dan Retribusi daerah 3. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah. 4. a. Belanja tidak langsung Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung terdiri dari: • Belanja. • Belanja bunga • Belanja subsidi • Belanja hibah. • Bantuan sosial. • Belanja bagi hasil • Bantuan keuangan. • Belanja tidak terduga b. Belanja langsung Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai belanja langsung yang terdapat dalam Pasal 50, Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: • Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa. • Belanja modal LAMPIRAN 3 TEKNIK PENSKORAN 13. Aspek Afektif
i. Lembar Pengamatan Sikap No. Aspek yang dinilai 3 2 1 Keterangan 1. Kemampuan dalam menyampaikan pendapat. 2. Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, peduli dalam melakukan kegiatan ekonomi 3 Tanggungjawab dalam belajar dan bekerja baik secara individu maupun berkelompok 4 Menghargai pendapat orang lain j. Rubrik Penilaian Sikap No Nilai Karakter Nama Siswa Religius Gemarmembaca Rasaingintahu Kerjakeras Komunikatif Kreatif Tanggungjawab Disiplin Kerjasama Toleransi Jujur Jumlahnilai 1. 2. Keterangan: Skala penilaian sikap dibuat dengan rentang antara 1 s.d 5. 1 = sangat kurang; 2 = kurang konsisten; 3 = mulai konsisten; 4 = konsisten; dan 5 = selalu konsisten. 14. Aspek Psikomotor a. Penilaian projek : Menilai tugas melakukan penelitian sederhana tentang asas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajakdalam penerapan kehidupan bernegara.
b. Penilaian produk: Menilai laporan hasil penelitian sederhana tentang asas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajakdalam penerapan kehidupan bernegara. Tabel Penilaian Psikomotor No Aspek yang dinilai Nilai Paraf guru 1 Hasil penelitian 2 Mempresentasikan hasil kegiatan 15. Penilaian Kognitif Aspek : Kognitif Indikator :  Menyebutkan sumber-sumber penerimaan daerah  Menjelaskan sumber-sumber penerimaan daerah  Menjelaskan jenis-jenis pengeluaran daerah No. Nama siswa Aspek yang dinilai Jumlah skor Ketepatan jawaban Kemampuan presentasi 70-100 70-85 185 Nilai tertinggi = (185:185) x 100 = 100 Nilai terendah = (140:185) x 100 = 76 LAMPIRAN 4 MEDIA PEMBELAJARAN SLIIDE POWER POINT Nilai = x 100
SUMBER LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH  Sumber lain pendapatan daerah yang sah, di antaranya dari: a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah b. Penerimaan pinjaman daerah c. Dana cadangan daerah d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah : SMA Negeri 5 Malang
Mata Pelajaran : Ekonomi Kelas/Semester : XI/Genap Materi Pokok : APBD Alokasi Waktu : 2 X 45 menit (1 x pertemuan) Pertemuan ke- : 6 (ENAM) DD. Kompetensi Inti KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya KI 2 : Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya,dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. EE. Kompetensi Dasar dan Indikator 6. Kompetensi Dasar 2.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan kritis sebagai pelaku ekonomi 3.4 Mendeskripsikan APBD dan APBD dalam pembangunan Indikator: 3.4.1 Menjelaskan mekanisme penyusunan APBD 3.4.2 Menjelaskan pengaruh APBD terhadapa perekonomian 4.4 Mengevaluasi peran APBD dan APBD terhadap pembangunan Indikator: 4.4.1 Menganalisis peran APBD dan APBD terhadap pembangunan 4.4.2 Menilai peran APBD dan APBD terhadap pembangunan FF.Tujuan Pembelajaran 17. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode ceramah dan tanya jawab, peserta didik dapat Menjelaskan mekanisme penyusunan APBD 18. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh APBD terhadap perekonomian 19. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model STAD, peserta didik dapat menganalisis pengaruh APBD terhadap perekonomian 20. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model STAD, peserta didik dapat menilai pengaruh APBD terhadap perekonomian GG. Materi Pembelajaran 1. Mekanisme penyusunan APBD 2. Pengaruh APBD terhadap perkonomian HH. Metode Pembelajaran 16. Pendekatan : Scientific 17. Metode : Kooperatif, Tanya jawab, Ceramah 18. Model : Student team achievement devision (STAD) II. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 16. Media : Slide powerpoint 17. Alat dan Bahan : laptop, LCD, spidol, papan tulis, buku materi
18. Sumber Pembelajaran : cc. Nurcahyaningtyas. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas Mulyani, Sri Nur dkk. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas dd. Supriyanto. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas ee. Eko, Yuli. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas ff. Arifin, Imamul. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas gg. Widjajanta, Bambang dan Widaningsih, Aristanti. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas hh. S, Alam. 2013. Ekonomi untuk SMA/ MA Kelas XI. Jakarta: Erlangga L. Langkah-langkah Pembelajaran Pertemuan ketiga: 2 X 45 menit Indikator: 3.4.1 Menjelaskan mekanisme penyusunan APBD 3.4.3 Menjelaskan pengaruh APBD terhadap perekonomian 4.4.1 Menganalisis peran APBD dan APBD terhadap pembangunan 4.4.2 Menilai peran APBD dan APBD terhadap pembangunan Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu p. Pendahuluan 16. Memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa, mengecek kehadiran, dan menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran. 17. Memberikan apersepsi berupa video yang berkaitan dengan materi penerimaaan dan pengeluaran negara serta pemberian motivasi dan pertanyaan yang berhubungan dengan materi penerimaaan dan pengeluaran negara. 18. Guru memberikan informasi kepada siswa mengenai kompetensi yang harus dicapai siswa sesuai dengan materi yang akan dibahas 15 menit q. Kegiatan inti Mengamati Siswa mengamati dan mencari informasi melalui buku pelajaran serta penjelasan dari guru tentang materi mekanisme penyusunan APBD dan pengaruh APBD terhadap perekonomian Menanya Siswa menanyakan hal-hal yang belum jelas terkait mekanisme penyusunan APBD dan pengaruh APBD terhadap perekonomian dilakukan dengan menyusun rumusan masalah. Mengeksplorasi Peserta didik mencari informasi tentang mekanisme penyusunan APBD dan pengaruh APBD terhadap perekonomian Peserta didik membaca buku teks 60 menit
pelajaran ekonomi dan buku sumber lain yang relevan mengenai materi. Mengasosiasi Peserta didik membuat kelompok yang tberanggotakan 5 orang masing masing kelompok , Peserta didik melakukan kegiatan diskusi secara berkelompok melalui sumber-sumber yang telah ada untuk membahas mekanisme penyusunan APBD dan pengaruh APBD terhadap perekonomian Satu persatu kelompok maju untuk menjelaskan materi mekanisme penyusunan APBD dan pengaruh APBD terhadap perekonomian Negara secara bergantian dan kelompok lainnya memberi tanggapan.demikian seterusnya. Mengomunikasi Peserta didik menyajikan hasil simpulan secara lisan, kemudian guru memberikan garis besar dan arahan mengenai mekanisme penyusunan APBD dan pengaruh APBD terhadap perekonomian 60. r. Penutup 61. Guru memberikan penghargaan atau saran kepada tiap kelompok 62. Dengan bimbingan guru, siswa diminta membuat rangkuman 63. Siswa dan guru melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada hari ini. 64. Guru memberikan evaluasi individu untuk dikerjakan secara mandiri melalui tugas 65. Guru menyampaikan materi yang akan datang dan mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa dan mengucapkan salam. 15 menit
Mengetahui, Malang, Mei 2014 Kepala SMA Negeri 5 Malang Guru Mata Pelajaran Ekonomi ----------------------------- Anis Khumaidi, S.Pd LAMPIRAN 1 MATERI PEMBELAJARAN
APBD memang dirancang oleh pemerintah, namun harus mendapat persetujuan DPRD. Proses penyusunan APBD terjadi di tingkat eksekutif dan legislatif, sbb : 1. Proses yang terjadi di Eksekutif Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggungjawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD, sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh bagian keuangan Pemda. Proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (bagian penyusunan program dan bagian keuangan). 2. Proses di legislative Proses penyusunan APBD di tingkat legislatif dilakukan berdasarkan Tatib DPRD yang bersangkutan Dampak APBN dan APBD terhadap perekonomian APBN dan APBD merupakan program pembangunan nasional jangka pendek pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga dapat mengendalikan perekonomian nasional melalui program-program yang telah digariskan. Dampak APBN dan APBD terhadap perekonomian adalah: d. Terjadi pembangunan di berbagai sektor APBN merupakan pedoman bagi perekonomian yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. b. Mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta Asumsi yang digunakan dalam APBN merupakan salah satu pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modalnya. c. Berpengaruh dalam perdagangan internasional Kebijakan pengaturan tarif pajak ekspor dilakukan untuk melindungi kepentingan produsen dalam negeri, serta mengamankan neraca perdagangan internasional. d. Sebagai alat politik fiskal Pemerintah dengan sengaja mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan guna mencapai kestabilan ekonomi. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah disebut dengan kebijakan fiskal. Menurut Richard Musgrave dampak APBN dan APBD akan mempengaruhi aspek sosial ekonomis keuangan negara dan perekonomian bangsa, berupa: a. Retribusi pendapatan Retribusi pendapatan dilakukan melalui penarikan pajak. Selanjutnya pajak tersebut digunakan untuk keperluan peningkatan pendapatan masyarakat dalam bentuk pengeluaran negara yang diberikan ke daerah-daerah . e. Pengalihan sumber sumber Pengenaan tarif pajak yang tinggi terhadap barang-barang tertentu menyebabkan terjadi proses pengalihan sumber-sumber masyarakat. Produsen akan berpindah meningkatkan produksi yang menghasilkan barang-barang dengan tarif pajak yang rendah. Pengenaan tarif pajak yang tinggi terhadap barang–barang tertentu karena barang tersebut tidak dikehendaki peredarannya dipasar oleh pemerintah. f. Kestabilan terhadap kegiatan ekonomi
Efek ekonomis terhadap keuangan negara dapat dilihat dari usaha pemerintah untuk menstabilkan keadaan ekonomi.Sebagai contoh pada saat terjadi inflasi, pemerintah harus mempengaruhi ekonomi nasional melalui APBN/APBD agar terjadi keseimbangan kembali antara arus uang dengan arus barang yang beredar. LAMPIRAN 2 INSTRUMENT EVALUASI
1. Jelaskan bagaimana mekanisme penyusunan APBD! 2. Jelaskan dampak APBN dan APBD terhadap perekonomian! Jawaban 1. Proses penyusunan APBD terjadi di tingkat eksekutif dan legislatif, sbb : 1. Proses yang terjadi di Eksekutif Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggungjawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD, sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh bagian keuangan Pemda. Proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (bagian penyusunan program dan bagian keuangan). 2. Proses di legislative Proses penyusunan APBD di tingkat legislatif dilakukan berdasarkan Tatib DPRD yang bersangkutan 2. DampakAPBD terhadap perekonomian adalah: a. Terjadi pembangunan di berbagai sektor APBN merupakan pedoman bagi perekonomian yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. b. Mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta Asumsi yang digunakan dalam APBN merupakan salah satu pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modalnya. c. Berpengaruh dalam perdagangan internasional Kebijakan pengaturan tarif pajak ekspor dilakukan untuk melindungi kepentingan produsen dalam negeri, serta mengamankan neraca perdagangan internasional. d. Sebagai alat politik fiskal Pemerintah dengan sengaja mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan guna mencapai kestabilan ekonomi. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah disebut dengan kebijakan fiskal. Menurut Richard Musgrave dampak APBN dan APBD akan mempengaruhi aspek sosial ekonomis keuangan negara dan perekonomian bangsa, berupa: a. Retribusi pendapatan Retribusi pendapatan dilakukan melalui penarikan pajak. Selanjutnya pajak tersebut digunakan untuk keperluan peningkatan pendapatan masyarakat dalam bentuk pengeluaran negara yang diberikan ke daerah-daerah . g. Pengalihan sumber sumber Pengenaan tarif pajak yang tinggi terhadap barang-barang tertentu menyebabkan terjadi proses pengalihan sumber-sumber masyarakat. Produsen akan berpindah meningkatkan produksi yang menghasilkan barang-barang dengan tarif pajak yang rendah. Pengenaan tarif pajak yang tinggi terhadap barang–barang tertentu karena barang tersebut tidak dikehendaki peredarannya dipasar oleh pemerintah. h. Kestabilan terhadap kegiatan ekonomi
Efek ekonomis terhadap keuangan negara dapat dilihat dari usaha pemerintah untuk menstabilkan keadaan ekonomi.Sebagai contoh pada saat terjadi inflasi, pemerintah harus mempengaruhi ekonomi nasional melalui APBN/APBD agar terjadi keseimbangan kembali antara arus uang dengan arus barang yang beredar. TEKNIK PENSKORAN 16. Aspek Afektif
k. Lembar Pengamatan Sikap No. Aspek yang dinilai 3 2 1 Keterangan 1. Kemampuan dalam menyampaikan pendapat. 2. Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, peduli dalam melakukan kegiatan ekonomi 3 Tanggungjawab dalam belajar dan bekerja baik secara individu maupun berkelompok 4 Menghargai pendapat orang lain l. Rubrik Penilaian Sikap No Nilai Karakter Nama Siswa Religius Gemarmembaca Rasaingintahu Kerjakeras Komunikatif Kreatif Tanggungjawab Disiplin Kerjasama Toleransi Jujur Jumlahnilai 1. 2. Keterangan: Skala penilaian sikap dibuat dengan rentang antara 1 s.d 5. 1 = sangat kurang; 2 = kurang konsisten; 3 = mulai konsisten; 4 = konsisten; dan 5 = selalu konsisten. 17. Aspek Psikomotor a. Penilaian projek : Menilai tugas melakukan penelitian sederhana tentang asas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajakdalam penerapan kehidupan bernegara.
b. Penilaian produk: Menilai laporan hasil penelitian sederhana tentang asas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajakdalam penerapan kehidupan bernegara. Tabel Penilaian Psikomotor No Aspek yang dinilai Nilai Paraf guru 1 Hasil penelitian 2 Mempresentasikan hasil kegiatan 18. Penilaian Kognitif Aspek : Kognitif Indikator :  Menjelaskan mekanisme penyusunan APBD  Menjelaskan pengaruh APBD terhadap perekonomian  Menganalisis peran APBD dan APBD terhadap pembangunan  Menilai peran APBD dan APBD terhadap pembangunan No. Nama siswa Aspek yang dinilai Jumlah skor Ketepatan jawaban Kemampuan presentasi 70-100 70-85 185 Nilai tertinggi = (185:185) x 100 = 100 Nilai terendah = (140:185) x 100 = 76 LAMPIRAN 4 MEDIA PEMBELAJARAN SLIDE POWER POINT Nilai = x 100
APBD disusun oleh pemerintah daerah dalam bentuk rencana. Rencana tersebut diajukan kepada DPRD, selanjutnya DPRD membahas RAPBD dalam masa sidang. Sesudah RAPBD disetujui oleh DPRD, RAPBD kemudian ditetapkan menjadi APBDmelalui undang-undang. LAMPIRAN 5 Nama_______________________ Kelas: _________ Tgl: _______________ SOAL ULANGAN HARIAN PILIHAN GANDA
1. Salah satu komponen penerimaan dalam negeri nonpajak, yaitu …. a. bantuan program b. pajak ekspor c. laba BUMN d. bea masuk e. subsidi daerah otonom (SDO) 2. Sejalan dengan era otonomi daerah, struktur APBN mengalami perubahan mendasar, yaitu dengan adanya komponen …. a. penerimaan dalam negeri b. pengeluaran rutin c. pembiayaan daerah d. dana perimbangan e. bantuan proyek 3. Yang termasuk sumber-sumber penerimaan Negara adalah…… a. migas b. bantuan proyek c. PAD d. Bantuan program 4. Yang termasuk sumber-sumber penerimaan daerah adalah….. a. PAD, pinjaman daerah, sisa dana tahun lalu b. PAD, pinjaman daerah, migas c. PAD, migas. Non migas d. PAD, bantuan program, non migas e. PAD, bantuan proyek, non migas 5. Landasan hukum penyusunan APBN, yaitu …. a. Pasal 33 UUD 1945 b. Pasal 32 UUD 1945 c. Pasal 23 UUD 1945 d. Pasal 29 UUD 1945 e. Pasal 28 UUD 1945 6. Landasan hukum penyusunan APBD terdapat di dalam …. a. Undang-Undang No. 22 Tahun 2004
b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 c. Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 d. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 e. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 7. Berikut tidak termasuk komponen utama APBN, yaitu …. a. penerimaan rutin b. penerimaan dalam negeri c. penerimaan pembangunan d. pengeluaran rutin e. pengeluaran pembangunan 8. Anggaran suatu negara dikatakan mengalami defisit, jika …. a. jumlah penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran Negara b. jumlah penerimaan negara sama dengan pengeluaran Negara c. jumlah penerimaan negara lebih kecil daripada pengeluaran Negara d. jumlah penerimaan pembangunan lebih kecil daripada pengeluaran pembangunan e. jumlah penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran pembangunan 9. Unsur APBD yang menjadi andalan utama penerimaan daerah, yaitu …. a. dana perimbangan keuangan b. pendapatan asli daerah (PAD) c. bagi hasil pajak/bukan pajak d. sumbangan dan bantuan pemerintah pusat e. penerimaan pembangunan 10. Sejalan dengan era otonomi daerah, struktur APBN mengalami perubahan mendasar, yaitu dengan adanya komponen …. a. penerimaan dalam negeri b. pengeluaran rutin c. pembiayaan daerah d. dana perimbangan e. bantuan proyek ESSAY 1. Sebutkan pengertian APBN dan APBD.
2. Sebutkan tujuan penyusunan APBN dan APBD. 3. Sebutkan sumber-sumber pendapatan Negara dalam APBN. 4. Sebutkan sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004. 5. Apakah yang dimaksud DAK dan berikan contoh. 6. Apa sajakah yang termasuk sumber-sumber pendapatan daerah yang sah? 7. Apakah yang dimaksud dengan dana perimbangan? 8. Bagaimanakah peran PAD dalam menyumbang APBD? 9. Deskripsikan antara perbedaan pendapatan daerah yang sudah otonomi dan belum. 10. Bersumber dari manakah penerimaan APBD yang terbesar? KUNCI JAWABAN Pilihan Ganda 1. c 2. d 3. a 4. e 5. b 6. a 7. c 8. e 9. a 10. b Essay 1. APBN adalah daftar sistematis yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun yang dinyatakan dalam rupiah.
APBD adalah suatu gambaran tentang perencanaan keuangan daerah yang terdiri atas proyeksi penerimaan dan pengeluaran suatu pemerintahan daerah dalam suatu periode tertentu. 2. Fungsi APBN dan APBD: Fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi. 3. Sumber-sumber penerimaan APBN adalah: a. Penerimaan dalam negeri. Penerimaan ini terdiri atas penerimaan minyak dan gas bumi (migas) dan penerimaan di luar migas. b. Penerimaan pembangunan. Penerimaan ini terdiri atas, bantuan program dan bantuan proyek. 4. Sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah adalah: a. Pendapatan asli daerah (PAD) b. Dana perimbangan c. Sumber lain pendapatan yang sah 5. Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu bantuan khusus yang digunakan untuk kegiatan pembangunan yang sasarannya telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang bertujuan mengurangi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah. Contohnya pembangunan di daerah yang berbatasan dengan negara lain. 6. Yang termasuk sumber-sumber dari pendapatan lain yang sah adalah: a. sisa lebih perhitungan anggaran daerah b. penerimaan pinjaman daerah c. dana cadangan daerah d. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 7. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 8. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 9. Daerah-daerah yang tidak diberikan otonomi khusus, selain mendapatkan sumber pendapatan dari potensi sumber daya alam yang dimiliki, juga dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Namun, untuk daerah yang diberi kewenangan melalui otonomi, daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pembagian dana antara pusat dan daerah.
10. Peranan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan masih mendominasi struktur APBD.
Rpp ekonomi sma xi kd 3.4

Recommended

RPP ekonomi SMA X
RPP ekonomi SMA XRPP ekonomi SMA X
RPP ekonomi SMA XSuzie Lestari
 
Rpp ekonomi kelas x semester 2
Rpp ekonomi kelas x semester 2Rpp ekonomi kelas x semester 2
Rpp ekonomi kelas x semester 2Kasmadi Rais
 
RPP EKONOMI SMA X kd 3.5
RPP EKONOMI SMA X kd 3.5RPP EKONOMI SMA X kd 3.5
RPP EKONOMI SMA X kd 3.5PPG di Universitas Negeri Malang
 
Rpp ekonomi sma xi 1
Rpp ekonomi sma xi 1Rpp ekonomi sma xi 1
Rpp ekonomi sma xi 1PPG di Universitas Negeri Malang
 
RPP konsep ekonomi untuk SMA kelas X
RPP konsep ekonomi untuk SMA kelas XRPP konsep ekonomi untuk SMA kelas X
RPP konsep ekonomi untuk SMA kelas Xuniversitas negeri padang
 
Rpp ekonomi sma xi kd 3.7
Rpp ekonomi sma xi kd 3.7Rpp ekonomi sma xi kd 3.7
Rpp ekonomi sma xi kd 3.7PPG di Universitas Negeri Malang
 
MODUL AJAR SISTEM DAN ALAT PEMBAYARAN.pdf
MODUL AJAR SISTEM DAN ALAT PEMBAYARAN.pdfMODUL AJAR SISTEM DAN ALAT PEMBAYARAN.pdf
MODUL AJAR SISTEM DAN ALAT PEMBAYARAN.pdfKasmadi Rais
 
Rpp kelas x kd 3.1 dan 4.1 konsep dasar ilmu ekonomi
Rpp kelas x kd 3.1 dan 4.1 konsep dasar ilmu ekonomiRpp kelas x kd 3.1 dan 4.1 konsep dasar ilmu ekonomi
Rpp kelas x kd 3.1 dan 4.1 konsep dasar ilmu ekonomiRandy Ikas
 

Recommended

RPP ekonomi SMA X
RPP ekonomi SMA XRPP ekonomi SMA X
RPP ekonomi SMA XSuzie Lestari
 
Rpp ekonomi kelas x semester 2
Rpp ekonomi kelas x semester 2Rpp ekonomi kelas x semester 2
Rpp ekonomi kelas x semester 2Kasmadi Rais
 
RPP EKONOMI SMA X kd 3.5
RPP EKONOMI SMA X kd 3.5RPP EKONOMI SMA X kd 3.5
RPP EKONOMI SMA X kd 3.5PPG di Universitas Negeri Malang
 
Rpp ekonomi sma xi 1
Rpp ekonomi sma xi 1Rpp ekonomi sma xi 1
Rpp ekonomi sma xi 1PPG di Universitas Negeri Malang
 
RPP konsep ekonomi untuk SMA kelas X
RPP konsep ekonomi untuk SMA kelas XRPP konsep ekonomi untuk SMA kelas X
RPP konsep ekonomi untuk SMA kelas Xuniversitas negeri padang
 
Rpp ekonomi sma xi kd 3.7
Rpp ekonomi sma xi kd 3.7Rpp ekonomi sma xi kd 3.7
Rpp ekonomi sma xi kd 3.7PPG di Universitas Negeri Malang
 
MODUL AJAR SISTEM DAN ALAT PEMBAYARAN.pdf
MODUL AJAR SISTEM DAN ALAT PEMBAYARAN.pdfMODUL AJAR SISTEM DAN ALAT PEMBAYARAN.pdf
MODUL AJAR SISTEM DAN ALAT PEMBAYARAN.pdfKasmadi Rais
 
Rpp kelas x kd 3.1 dan 4.1 konsep dasar ilmu ekonomi
Rpp kelas x kd 3.1 dan 4.1 konsep dasar ilmu ekonomiRpp kelas x kd 3.1 dan 4.1 konsep dasar ilmu ekonomi
Rpp kelas x kd 3.1 dan 4.1 konsep dasar ilmu ekonomiRandy Ikas
 
RPP Pendapatan nasional 1
RPP Pendapatan nasional 1RPP Pendapatan nasional 1
RPP Pendapatan nasional 1AGUS SETIYONO
 
366858151 rpp-indeks-harga-dan-inflasi
366858151 rpp-indeks-harga-dan-inflasi366858151 rpp-indeks-harga-dan-inflasi
366858151 rpp-indeks-harga-dan-inflasiYogyakarta State University
 
Rpp ekonomi sma xii kd 3.2
Rpp ekonomi sma xii kd 3.2Rpp ekonomi sma xii kd 3.2
Rpp ekonomi sma xii kd 3.2PPG di Universitas Negeri Malang
 
RPP ekonomi sma xi KD 3.3 Pertemuan 1
RPP ekonomi sma xi KD 3.3 Pertemuan 1RPP ekonomi sma xi KD 3.3 Pertemuan 1
RPP ekonomi sma xi KD 3.3 Pertemuan 1PPG di Universitas Negeri Malang
 
Rpp ekonomi sam xi kd 3.5
Rpp ekonomi sam xi kd 3.5Rpp ekonomi sam xi kd 3.5
Rpp ekonomi sam xi kd 3.5PPG di Universitas Negeri Malang
 
Refleksi dan rencana tindak lanjut
Refleksi dan rencana tindak lanjutRefleksi dan rencana tindak lanjut
Refleksi dan rencana tindak lanjutAlpiZaidah
 
Rpp akuntansi kelas 11 (Diferensiasi Proses)
Rpp akuntansi kelas 11 (Diferensiasi Proses)Rpp akuntansi kelas 11 (Diferensiasi Proses)
Rpp akuntansi kelas 11 (Diferensiasi Proses)IchaAkada1
 
CONTOH KARTU SOAL BENTUK PILIHAN GANDA.docx
CONTOH KARTU SOAL BENTUK PILIHAN GANDA.docxCONTOH KARTU SOAL BENTUK PILIHAN GANDA.docx
CONTOH KARTU SOAL BENTUK PILIHAN GANDA.docxJumairRisa
 
RTL BIMTEK IKM
RTL BIMTEK IKMRTL BIMTEK IKM
RTL BIMTEK IKMssuser526b9b1
 
Ki kd ekonomi
Ki kd ekonomiKi kd ekonomi
Ki kd ekonomiSMA Negeri 9 KERINCI
 
Rpp ekonomi x kurikulum 2013 KD 2 MAsalah EKonomi
Rpp ekonomi x kurikulum 2013 KD 2 MAsalah EKonomiRpp ekonomi x kurikulum 2013 KD 2 MAsalah EKonomi
Rpp ekonomi x kurikulum 2013 KD 2 MAsalah EKonomiSiti Mugi Rahayu
 
Rpp kelas x pelaku kegiatan ekonomi metode role playing
Rpp kelas x pelaku kegiatan ekonomi metode role playingRpp kelas x pelaku kegiatan ekonomi metode role playing
Rpp kelas x pelaku kegiatan ekonomi metode role playingIbrahim Salamina
 
2.1.a.9. KONEKSI ANTAR MATERI.pdf
2.1.a.9. KONEKSI ANTAR MATERI.pdf2.1.a.9. KONEKSI ANTAR MATERI.pdf
2.1.a.9. KONEKSI ANTAR MATERI.pdfMuhammadKoharudin1
 
RPP K-13 Kelas 5 Tema 6 Subtema 2 Pembelajaran 5
RPP K-13 Kelas 5 Tema 6 Subtema 2 Pembelajaran 5RPP K-13 Kelas 5 Tema 6 Subtema 2 Pembelajaran 5
RPP K-13 Kelas 5 Tema 6 Subtema 2 Pembelajaran 5irene sofia
 
RPP EKONOMI SMA X kd 3.6
RPP EKONOMI SMA X kd 3.6RPP EKONOMI SMA X kd 3.6
RPP EKONOMI SMA X kd 3.6PPG di Universitas Negeri Malang
 
Modul 2.2. Angkatan 5 Reguler. Pembelajaran Sosial dan Emosional - Final.pdf
Modul 2.2. Angkatan 5 Reguler. Pembelajaran Sosial dan Emosional - Final.pdfModul 2.2. Angkatan 5 Reguler. Pembelajaran Sosial dan Emosional - Final.pdf
Modul 2.2. Angkatan 5 Reguler. Pembelajaran Sosial dan Emosional - Final.pdfIrman Ramly
 
4_Lembar Rencana Pengembangan Diri ESTHI.pdf
4_Lembar Rencana Pengembangan Diri ESTHI.pdf4_Lembar Rencana Pengembangan Diri ESTHI.pdf
4_Lembar Rencana Pengembangan Diri ESTHI.pdfsyahrialade
 
Eksplorasi Konsep Kelompok 3_Lembar Kerja 1 (1).pptx
Eksplorasi Konsep Kelompok 3_Lembar Kerja 1 (1).pptxEksplorasi Konsep Kelompok 3_Lembar Kerja 1 (1).pptx
Eksplorasi Konsep Kelompok 3_Lembar Kerja 1 (1).pptxssuser5cdb16
 
Rpp ekonomi x kurikulum 2013 no 003 Circular Fow
Rpp ekonomi x kurikulum 2013 no 003 Circular FowRpp ekonomi x kurikulum 2013 no 003 Circular Fow
Rpp ekonomi x kurikulum 2013 no 003 Circular FowSiti Mugi Rahayu
 
Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya Topik 6 Ruang Kolaborasi....
Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya Topik 6 Ruang Kolaborasi....Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya Topik 6 Ruang Kolaborasi....
Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya Topik 6 Ruang Kolaborasi....ALAAFANIN1
 
Contoh RPP MP ekonomi SMA kelas XI Kurikulum 2013 SMA Negeri 1 Tagulandang
Contoh RPP MP ekonomi SMA kelas XI Kurikulum 2013 SMA Negeri 1 TagulandangContoh RPP MP ekonomi SMA kelas XI Kurikulum 2013 SMA Negeri 1 Tagulandang
Contoh RPP MP ekonomi SMA kelas XI Kurikulum 2013 SMA Negeri 1 TagulandangWidelman Taghulihi
 
RPP SMA Ekonomi Kelas XII
RPP SMA Ekonomi Kelas XIIRPP SMA Ekonomi Kelas XII
RPP SMA Ekonomi Kelas XIIDiva Pendidikan
 

More Related Content

What's hot

RPP Pendapatan nasional 1
RPP Pendapatan nasional 1RPP Pendapatan nasional 1
RPP Pendapatan nasional 1AGUS SETIYONO
 
Refleksi dan rencana tindak lanjut
Refleksi dan rencana tindak lanjutRefleksi dan rencana tindak lanjut
Refleksi dan rencana tindak lanjutAlpiZaidah
 
Rpp akuntansi kelas 11 (Diferensiasi Proses)
Rpp akuntansi kelas 11 (Diferensiasi Proses)Rpp akuntansi kelas 11 (Diferensiasi Proses)
Rpp akuntansi kelas 11 (Diferensiasi Proses)IchaAkada1
 
CONTOH KARTU SOAL BENTUK PILIHAN GANDA.docx
CONTOH KARTU SOAL BENTUK PILIHAN GANDA.docxCONTOH KARTU SOAL BENTUK PILIHAN GANDA.docx
CONTOH KARTU SOAL BENTUK PILIHAN GANDA.docxJumairRisa
 
Rpp ekonomi x kurikulum 2013 KD 2 MAsalah EKonomi
Rpp ekonomi x kurikulum 2013 KD 2 MAsalah EKonomiRpp ekonomi x kurikulum 2013 KD 2 MAsalah EKonomi
Rpp ekonomi x kurikulum 2013 KD 2 MAsalah EKonomiSiti Mugi Rahayu
 
Rpp kelas x pelaku kegiatan ekonomi metode role playing
Rpp kelas x pelaku kegiatan ekonomi metode role playingRpp kelas x pelaku kegiatan ekonomi metode role playing
Rpp kelas x pelaku kegiatan ekonomi metode role playingIbrahim Salamina
 
2.1.a.9. KONEKSI ANTAR MATERI.pdf
2.1.a.9. KONEKSI ANTAR MATERI.pdf2.1.a.9. KONEKSI ANTAR MATERI.pdf
2.1.a.9. KONEKSI ANTAR MATERI.pdfMuhammadKoharudin1
 
RPP K-13 Kelas 5 Tema 6 Subtema 2 Pembelajaran 5
RPP K-13 Kelas 5 Tema 6 Subtema 2 Pembelajaran 5RPP K-13 Kelas 5 Tema 6 Subtema 2 Pembelajaran 5
RPP K-13 Kelas 5 Tema 6 Subtema 2 Pembelajaran 5irene sofia
 
Modul 2.2. Angkatan 5 Reguler. Pembelajaran Sosial dan Emosional - Final.pdf
Modul 2.2. Angkatan 5 Reguler. Pembelajaran Sosial dan Emosional - Final.pdfModul 2.2. Angkatan 5 Reguler. Pembelajaran Sosial dan Emosional - Final.pdf
Modul 2.2. Angkatan 5 Reguler. Pembelajaran Sosial dan Emosional - Final.pdfIrman Ramly
 
4_Lembar Rencana Pengembangan Diri ESTHI.pdf
4_Lembar Rencana Pengembangan Diri ESTHI.pdf4_Lembar Rencana Pengembangan Diri ESTHI.pdf
4_Lembar Rencana Pengembangan Diri ESTHI.pdfsyahrialade
 
Eksplorasi Konsep Kelompok 3_Lembar Kerja 1 (1).pptx
Eksplorasi Konsep Kelompok 3_Lembar Kerja 1 (1).pptxEksplorasi Konsep Kelompok 3_Lembar Kerja 1 (1).pptx
Eksplorasi Konsep Kelompok 3_Lembar Kerja 1 (1).pptxssuser5cdb16
 
Rpp ekonomi x kurikulum 2013 no 003 Circular Fow
Rpp ekonomi x kurikulum 2013 no 003 Circular FowRpp ekonomi x kurikulum 2013 no 003 Circular Fow
Rpp ekonomi x kurikulum 2013 no 003 Circular FowSiti Mugi Rahayu
 
Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya Topik 6 Ruang Kolaborasi....
Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya Topik 6 Ruang Kolaborasi....Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya Topik 6 Ruang Kolaborasi....
Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya Topik 6 Ruang Kolaborasi....ALAAFANIN1
 

What's hot (20)

RPP Pendapatan nasional 1
RPP Pendapatan nasional 1RPP Pendapatan nasional 1
RPP Pendapatan nasional 1
 
366858151 rpp-indeks-harga-dan-inflasi
366858151 rpp-indeks-harga-dan-inflasi366858151 rpp-indeks-harga-dan-inflasi
366858151 rpp-indeks-harga-dan-inflasi
 
Rpp ekonomi sma xii kd 3.2
Rpp ekonomi sma xii kd 3.2Rpp ekonomi sma xii kd 3.2
Rpp ekonomi sma xii kd 3.2
 
RPP ekonomi sma xi KD 3.3 Pertemuan 1
RPP ekonomi sma xi KD 3.3 Pertemuan 1RPP ekonomi sma xi KD 3.3 Pertemuan 1
RPP ekonomi sma xi KD 3.3 Pertemuan 1
 
Rpp ekonomi sam xi kd 3.5
Rpp ekonomi sam xi kd 3.5Rpp ekonomi sam xi kd 3.5
Rpp ekonomi sam xi kd 3.5
 
Refleksi dan rencana tindak lanjut
Refleksi dan rencana tindak lanjutRefleksi dan rencana tindak lanjut
Refleksi dan rencana tindak lanjut
 
Rpp akuntansi kelas 11 (Diferensiasi Proses)
Rpp akuntansi kelas 11 (Diferensiasi Proses)Rpp akuntansi kelas 11 (Diferensiasi Proses)
Rpp akuntansi kelas 11 (Diferensiasi Proses)
 
CONTOH KARTU SOAL BENTUK PILIHAN GANDA.docx
CONTOH KARTU SOAL BENTUK PILIHAN GANDA.docxCONTOH KARTU SOAL BENTUK PILIHAN GANDA.docx
CONTOH KARTU SOAL BENTUK PILIHAN GANDA.docx
 
RTL BIMTEK IKM
RTL BIMTEK IKMRTL BIMTEK IKM
RTL BIMTEK IKM
 
Ki kd ekonomi
Ki kd ekonomiKi kd ekonomi
Ki kd ekonomi
 
Rpp ekonomi x kurikulum 2013 KD 2 MAsalah EKonomi
Rpp ekonomi x kurikulum 2013 KD 2 MAsalah EKonomiRpp ekonomi x kurikulum 2013 KD 2 MAsalah EKonomi
Rpp ekonomi x kurikulum 2013 KD 2 MAsalah EKonomi
 
Rpp kelas x pelaku kegiatan ekonomi metode role playing
Rpp kelas x pelaku kegiatan ekonomi metode role playingRpp kelas x pelaku kegiatan ekonomi metode role playing
Rpp kelas x pelaku kegiatan ekonomi metode role playing
 
2.1.a.9. KONEKSI ANTAR MATERI.pdf
2.1.a.9. KONEKSI ANTAR MATERI.pdf2.1.a.9. KONEKSI ANTAR MATERI.pdf
2.1.a.9. KONEKSI ANTAR MATERI.pdf
 
RPP K-13 Kelas 5 Tema 6 Subtema 2 Pembelajaran 5
RPP K-13 Kelas 5 Tema 6 Subtema 2 Pembelajaran 5RPP K-13 Kelas 5 Tema 6 Subtema 2 Pembelajaran 5
RPP K-13 Kelas 5 Tema 6 Subtema 2 Pembelajaran 5
 
RPP EKONOMI SMA X kd 3.6
RPP EKONOMI SMA X kd 3.6RPP EKONOMI SMA X kd 3.6
RPP EKONOMI SMA X kd 3.6
 
Modul 2.2. Angkatan 5 Reguler. Pembelajaran Sosial dan Emosional - Final.pdf
Modul 2.2. Angkatan 5 Reguler. Pembelajaran Sosial dan Emosional - Final.pdfModul 2.2. Angkatan 5 Reguler. Pembelajaran Sosial dan Emosional - Final.pdf
Modul 2.2. Angkatan 5 Reguler. Pembelajaran Sosial dan Emosional - Final.pdf
 
4_Lembar Rencana Pengembangan Diri ESTHI.pdf
4_Lembar Rencana Pengembangan Diri ESTHI.pdf4_Lembar Rencana Pengembangan Diri ESTHI.pdf
4_Lembar Rencana Pengembangan Diri ESTHI.pdf
 
Eksplorasi Konsep Kelompok 3_Lembar Kerja 1 (1).pptx
Eksplorasi Konsep Kelompok 3_Lembar Kerja 1 (1).pptxEksplorasi Konsep Kelompok 3_Lembar Kerja 1 (1).pptx
Eksplorasi Konsep Kelompok 3_Lembar Kerja 1 (1).pptx
 
Rpp ekonomi x kurikulum 2013 no 003 Circular Fow
Rpp ekonomi x kurikulum 2013 no 003 Circular FowRpp ekonomi x kurikulum 2013 no 003 Circular Fow
Rpp ekonomi x kurikulum 2013 no 003 Circular Fow
 
Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya Topik 6 Ruang Kolaborasi....
Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya Topik 6 Ruang Kolaborasi....Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya Topik 6 Ruang Kolaborasi....
Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya Topik 6 Ruang Kolaborasi....
 

Viewers also liked

Contoh RPP MP ekonomi SMA kelas XI Kurikulum 2013 SMA Negeri 1 Tagulandang
Contoh RPP MP ekonomi SMA kelas XI Kurikulum 2013 SMA Negeri 1 TagulandangContoh RPP MP ekonomi SMA kelas XI Kurikulum 2013 SMA Negeri 1 Tagulandang
Contoh RPP MP ekonomi SMA kelas XI Kurikulum 2013 SMA Negeri 1 TagulandangWidelman Taghulihi
 
RPP SMA Ekonomi Kelas XII
RPP SMA Ekonomi Kelas XIIRPP SMA Ekonomi Kelas XII
RPP SMA Ekonomi Kelas XIIDiva Pendidikan
 
RPP SMA Ekonomi Kelas XI
RPP SMA Ekonomi Kelas XIRPP SMA Ekonomi Kelas XI
RPP SMA Ekonomi Kelas XIDiva Pendidikan
 
Rpp ekonomi kelas x kurikulum 2013
Rpp ekonomi kelas x kurikulum 2013Rpp ekonomi kelas x kurikulum 2013
Rpp ekonomi kelas x kurikulum 2013Nida Za'hehe
 
Rpp kelas xi ekonomi
Rpp kelas xi ekonomiRpp kelas xi ekonomi
Rpp kelas xi ekonomiYasir Partomo
 
Power point ABN and APBD
Power point ABN and APBDPower point ABN and APBD
Power point ABN and APBDzahermazed
 
Rpp ekonomi 3.4 dan 4.4
Rpp ekonomi 3.4 dan 4.4Rpp ekonomi 3.4 dan 4.4
Rpp ekonomi 3.4 dan 4.4Kasmadi Rais
 
Tugas kelompok 1 Jawaban mtk
Tugas kelompok 1 Jawaban mtkTugas kelompok 1 Jawaban mtk
Tugas kelompok 1 Jawaban mtkCut Mutia Dewi II
 

Viewers also liked (20)

Contoh RPP MP ekonomi SMA kelas XI Kurikulum 2013 SMA Negeri 1 Tagulandang
Contoh RPP MP ekonomi SMA kelas XI Kurikulum 2013 SMA Negeri 1 TagulandangContoh RPP MP ekonomi SMA kelas XI Kurikulum 2013 SMA Negeri 1 Tagulandang
Contoh RPP MP ekonomi SMA kelas XI Kurikulum 2013 SMA Negeri 1 Tagulandang
 
RPP SMA Ekonomi Kelas XII
RPP SMA Ekonomi Kelas XIIRPP SMA Ekonomi Kelas XII
RPP SMA Ekonomi Kelas XII
 
Rpp ekonomi sma xii perdgangan internasional i
Rpp ekonomi sma xii perdgangan internasional iRpp ekonomi sma xii perdgangan internasional i
Rpp ekonomi sma xii perdgangan internasional i
 
RPP SMA Ekonomi Kelas XI
RPP SMA Ekonomi Kelas XIRPP SMA Ekonomi Kelas XI
RPP SMA Ekonomi Kelas XI
 
Rpp ekonomi kelas x kurikulum 2013
Rpp ekonomi kelas x kurikulum 2013Rpp ekonomi kelas x kurikulum 2013
Rpp ekonomi kelas x kurikulum 2013
 
RPP SMA Ekonomi Kelas X
RPP SMA Ekonomi Kelas XRPP SMA Ekonomi Kelas X
RPP SMA Ekonomi Kelas X
 
Rpp ekonomi sma xi 3.6
Rpp ekonomi sma xi 3.6 Rpp ekonomi sma xi 3.6
Rpp ekonomi sma xi 3.6
 
Bab. 4 APBN & APBD (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Bab. 4 APBN & APBD (Kelas XI, Kurikulum 2013)Bab. 4 APBN & APBD (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Bab. 4 APBN & APBD (Kelas XI, Kurikulum 2013)
 
Rpp kelas xi ekonomi
Rpp kelas xi ekonomiRpp kelas xi ekonomi
Rpp kelas xi ekonomi
 
Rpp ekonpmi sma xii perdgangan internasional ii
Rpp ekonpmi sma xii perdgangan internasional iiRpp ekonpmi sma xii perdgangan internasional ii
Rpp ekonpmi sma xii perdgangan internasional ii
 
Power point ABN and APBD
Power point ABN and APBDPower point ABN and APBD
Power point ABN and APBD
 
Rpp ekonomi 3.4 dan 4.4
Rpp ekonomi 3.4 dan 4.4Rpp ekonomi 3.4 dan 4.4
Rpp ekonomi 3.4 dan 4.4
 
RPP Ekonomi SMA X kd 3.1
RPP Ekonomi SMA X kd 3.1RPP Ekonomi SMA X kd 3.1
RPP Ekonomi SMA X kd 3.1
 
Rpp ekonomi sma xi 2
Rpp ekonomi sma xi 2Rpp ekonomi sma xi 2
Rpp ekonomi sma xi 2
 
APBN Dan APBD
APBN Dan APBD APBN Dan APBD
APBN Dan APBD
 
RPP EKONOMI SMA X kd 3.8
RPP EKONOMI SMA X kd 3.8RPP EKONOMI SMA X kd 3.8
RPP EKONOMI SMA X kd 3.8
 
Bab 05 Perpajakan (Kls XI)
Bab 05 Perpajakan (Kls XI)Bab 05 Perpajakan (Kls XI)
Bab 05 Perpajakan (Kls XI)
 
RPP EKONOMI SMA X kd 3.4
RPP EKONOMI SMA X kd 3.4RPP EKONOMI SMA X kd 3.4
RPP EKONOMI SMA X kd 3.4
 
Tugas kelompok 1 Jawaban mtk
Tugas kelompok 1 Jawaban mtkTugas kelompok 1 Jawaban mtk
Tugas kelompok 1 Jawaban mtk
 
Power point rpp
Power point rppPower point rpp
Power point rpp
 

Similar to Rpp ekonomi sma xi kd 3.4

Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas xi bab 04
Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas xi bab 04Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas xi bab 04
Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas xi bab 04eli priyatna laidan
 
Rpp revisi 2017 ekonomi kelas 11 sma
Rpp revisi 2017 ekonomi kelas 11 smaRpp revisi 2017 ekonomi kelas 11 sma
Rpp revisi 2017 ekonomi kelas 11 smaDiva Pendidikan
 
Rpp kelas xi ips kurtilas
Rpp kelas xi ips kurtilasRpp kelas xi ips kurtilas
Rpp kelas xi ips kurtilasasih15
 
Ki 4 apbn dan apbd revisi smt 1
Ki 4 apbn dan apbd revisi smt 1Ki 4 apbn dan apbd revisi smt 1
Ki 4 apbn dan apbd revisi smt 1Marlisa Akada
 
MODUL AJAR KONSEP DASAR ILMU EKONOMI_MEGA KRISDAYANI.pdf
MODUL AJAR KONSEP DASAR ILMU EKONOMI_MEGA KRISDAYANI.pdfMODUL AJAR KONSEP DASAR ILMU EKONOMI_MEGA KRISDAYANI.pdf
MODUL AJAR KONSEP DASAR ILMU EKONOMI_MEGA KRISDAYANI.pdfAIDHAMHALIKHAFIDSE
 
Tugas 2.1 rpp dra. sri wahyuni, m.m - amy hermina nugroho
Tugas 2.1 rpp dra. sri wahyuni, m.m - amy hermina nugrohoTugas 2.1 rpp dra. sri wahyuni, m.m - amy hermina nugroho
Tugas 2.1 rpp dra. sri wahyuni, m.m - amy hermina nugrohoRistyaCahyani
 
5 Modul Literasi Finansial.pdf
5 Modul Literasi Finansial.pdf5 Modul Literasi Finansial.pdf
5 Modul Literasi Finansial.pdfArifSantoso34
 
RPP ekonomi 11 revisi 2017
RPP ekonomi 11 revisi 2017RPP ekonomi 11 revisi 2017
RPP ekonomi 11 revisi 2017miftah1984
 
Ki 3 pendapatan nasional revisi smt 1
Ki 3 pendapatan nasional revisi smt 1Ki 3 pendapatan nasional revisi smt 1
Ki 3 pendapatan nasional revisi smt 1Marlisa Akada
 
Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas xi bab 03
Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas xi bab 03Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas xi bab 03
Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas xi bab 03eli priyatna laidan
 
RPP Pendapatan nasional 3
RPP Pendapatan nasional 3RPP Pendapatan nasional 3
RPP Pendapatan nasional 3AGUS SETIYONO
 
Rpp semester 2 2014 ekonomi
Rpp semester 2 2014 ekonomiRpp semester 2 2014 ekonomi
Rpp semester 2 2014 ekonomilaela silfiani
 
Unit 6 sistem pembayaran dan alat pembayaran
Unit 6 sistem pembayaran dan alat pembayaranUnit 6 sistem pembayaran dan alat pembayaran
Unit 6 sistem pembayaran dan alat pembayaranRandy Ikas
 
Unit 1 konsep ilmu ekonomi
Unit 1 konsep ilmu ekonomiUnit 1 konsep ilmu ekonomi
Unit 1 konsep ilmu ekonomiRandy Ikas
 
Rpp 1 Pembangunan Ekonomi
Rpp 1 Pembangunan EkonomiRpp 1 Pembangunan Ekonomi
Rpp 1 Pembangunan EkonomiKasmadi Rais
 
Rpp
RppRpp
Rpph4di
 

Similar to Rpp ekonomi sma xi kd 3.4 (20)

Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas xi bab 04
Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas xi bab 04Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas xi bab 04
Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas xi bab 04
 
Rpp revisi 2017 ekonomi kelas 11 sma
Rpp revisi 2017 ekonomi kelas 11 smaRpp revisi 2017 ekonomi kelas 11 sma
Rpp revisi 2017 ekonomi kelas 11 sma
 
RPP Ekonomi kur 2013 rpp kelas xi bab 01
RPP Ekonomi kur 2013 rpp kelas xi bab 01RPP Ekonomi kur 2013 rpp kelas xi bab 01
RPP Ekonomi kur 2013 rpp kelas xi bab 01
 
Rpp kelas xi ips kurtilas
Rpp kelas xi ips kurtilasRpp kelas xi ips kurtilas
Rpp kelas xi ips kurtilas
 
Ki 4 apbn dan apbd revisi smt 1
Ki 4 apbn dan apbd revisi smt 1Ki 4 apbn dan apbd revisi smt 1
Ki 4 apbn dan apbd revisi smt 1
 
MODUL AJAR KONSEP DASAR ILMU EKONOMI_MEGA KRISDAYANI.pdf
MODUL AJAR KONSEP DASAR ILMU EKONOMI_MEGA KRISDAYANI.pdfMODUL AJAR KONSEP DASAR ILMU EKONOMI_MEGA KRISDAYANI.pdf
MODUL AJAR KONSEP DASAR ILMU EKONOMI_MEGA KRISDAYANI.pdf
 
Tugas 2.1 rpp dra. sri wahyuni, m.m - amy hermina nugroho
Tugas 2.1 rpp dra. sri wahyuni, m.m - amy hermina nugrohoTugas 2.1 rpp dra. sri wahyuni, m.m - amy hermina nugroho
Tugas 2.1 rpp dra. sri wahyuni, m.m - amy hermina nugroho
 
5 Modul Literasi Finansial.pdf
5 Modul Literasi Finansial.pdf5 Modul Literasi Finansial.pdf
5 Modul Literasi Finansial.pdf
 
RPP ekonomi 11 revisi 2017
RPP ekonomi 11 revisi 2017RPP ekonomi 11 revisi 2017
RPP ekonomi 11 revisi 2017
 
Ki 3 pendapatan nasional revisi smt 1
Ki 3 pendapatan nasional revisi smt 1Ki 3 pendapatan nasional revisi smt 1
Ki 3 pendapatan nasional revisi smt 1
 
Rpp kd 3.7
Rpp kd 3.7Rpp kd 3.7
Rpp kd 3.7
 
Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas xi bab 03
Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas xi bab 03Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas xi bab 03
Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas xi bab 03
 
RPP ekonomi SMA XI KD 3.3 Pertemuan 3
RPP ekonomi SMA XI KD 3.3 Pertemuan 3RPP ekonomi SMA XI KD 3.3 Pertemuan 3
RPP ekonomi SMA XI KD 3.3 Pertemuan 3
 
RPP Pendapatan nasional 3
RPP Pendapatan nasional 3RPP Pendapatan nasional 3
RPP Pendapatan nasional 3
 
Rpp semester 2 2014 ekonomi
Rpp semester 2 2014 ekonomiRpp semester 2 2014 ekonomi
Rpp semester 2 2014 ekonomi
 
Unit 6 sistem pembayaran dan alat pembayaran
Unit 6 sistem pembayaran dan alat pembayaranUnit 6 sistem pembayaran dan alat pembayaran
Unit 6 sistem pembayaran dan alat pembayaran
 
Unit 1 konsep ilmu ekonomi
Unit 1 konsep ilmu ekonomiUnit 1 konsep ilmu ekonomi
Unit 1 konsep ilmu ekonomi
 
Analisis SKL, KI, KD.pptx
Analisis SKL, KI, KD.pptxAnalisis SKL, KI, KD.pptx
Analisis SKL, KI, KD.pptx
 
Rpp 1 Pembangunan Ekonomi
Rpp 1 Pembangunan EkonomiRpp 1 Pembangunan Ekonomi
Rpp 1 Pembangunan Ekonomi
 
Rpp
RppRpp
Rpp
 

More from PPG di Universitas Negeri Malang

More from PPG di Universitas Negeri Malang (20)

Prinsip transaksi mato di rumah makan padang
Prinsip transaksi mato di rumah makan padangPrinsip transaksi mato di rumah makan padang
Prinsip transaksi mato di rumah makan padang
 
Permintaan, penawaran, elastisitas, dan harga
Permintaan, penawaran, elastisitas, dan hargaPermintaan, penawaran, elastisitas, dan harga
Permintaan, penawaran, elastisitas, dan harga
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
 
Lampiran 40
Lampiran 40Lampiran 40
Lampiran 40
 
Lampiran 37
Lampiran 37Lampiran 37
Lampiran 37
 
Lampiran 39
Lampiran 39Lampiran 39
Lampiran 39
 
Lampiran 36
Lampiran 36Lampiran 36
Lampiran 36
 
Lampiran 38
Lampiran 38Lampiran 38
Lampiran 38
 
Lampiran 18
Lampiran 18Lampiran 18
Lampiran 18
 
Lampiran 31
Lampiran 31Lampiran 31
Lampiran 31
 
Lampiran 19
Lampiran 19Lampiran 19
Lampiran 19
 
Lampiran 17
Lampiran 17Lampiran 17
Lampiran 17
 
Lampiran 14 16
Lampiran 14 16Lampiran 14 16
Lampiran 14 16
 
Lampiran 11 20
Lampiran 11 20Lampiran 11 20
Lampiran 11 20
 
Lampiran 9 10
Lampiran 9 10Lampiran 9 10
Lampiran 9 10
 
Lampiran 8
Lampiran 8Lampiran 8
Lampiran 8
 
Lampiran 1 7
Lampiran 1 7Lampiran 1 7
Lampiran 1 7
 
Soal kosongan 1 50 ekonomi x
Soal kosongan 1 50 ekonomi xSoal kosongan 1 50 ekonomi x
Soal kosongan 1 50 ekonomi x
 
Soal ekonomi Ulangan harian Ekonomi X KD 3
Soal ekonomi Ulangan harian Ekonomi X KD 3Soal ekonomi Ulangan harian Ekonomi X KD 3
Soal ekonomi Ulangan harian Ekonomi X KD 3
 
Pasar persaingan sempurna & Tidak sempurna
Pasar persaingan sempurna & Tidak sempurnaPasar persaingan sempurna & Tidak sempurna
Pasar persaingan sempurna & Tidak sempurna
 

Recently uploaded

Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxmawan5982
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptxMiftahunnajahTVIBS
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatArfiGraphy
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptxGiftaJewela
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptxHendryJulistiyanto
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 

Recently uploaded (20)

Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 

Rpp ekonomi sma xi kd 3.4

  • 1. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah : SMA Negeri 5 Malang Mata Pelajaran : Ekonomi Kelas/Semester : XI/Genap Materi Pokok : APBN Alokasi Waktu : 2 X 45 menit (1 x pertemuan) Pertemuan ke- : 1 (satu) A. Kompetensi Inti KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya KI 2 : Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya,dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
  • 2. B. Kompetensi Dasar dan Indikator 1. Kompetensi Dasar 2.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan kritis sebagai pelaku ekonomi 3.4 Mendeskripsikan APBN dan APBD dalam pembangunan Indikator: 3.4.1 Menjelaskan pengertian APBN 3.4.2 Memaparkan tujuan APBN terhadap pembangunan 3.4.3 Mengemukakan 6 fungsi APBN terhadap pembangunan 3.4.4 Menjelaskan tahap-tahap penyusunan APBN 4.4 Mengevaluasi peran APBN dan APBD dalam pembangunan Tujuan Pembelajaran 1. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode ceramah dan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan pengertian APBN dalam pembangunan dengan benar. 2. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode diskusi, siswa dapat memaparkan tujuan APBN dalam pembangunan dalam pembangunan dengan tepat. 3. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model modifikasi kartu arisan dan modifikasi tebak kata siswa dapat memaparkan 6 fungsi APBN dalam pembangunan dengan benar. C. Materi Pembelajaran 1. Pengertian APBN 2. Tujuan APBN terhadap pembangunan 3. Fungsi APBN terhadap pembangunan D. Metode Pembelajaran 1. Pendekatan : Scientific 2. Metode : Kooperatif, Tanya jawab, Ceramah
  • 3. 3. Model : Modifikasi Kartu Arisan dan Modifikasi Tebak Kata E. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 1. Media : Slide powerpoint 2. Alat dan Bahan : laptop, LCD, spidol, papan tulis, buku materi 3. Sumber Pembelajaran : a. Nurcahyaningtyas. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas Mulyani, Sri Nur dkk. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas b. Supriyanto. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas c. Eko, Yuli. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas d. Arifin, Imamul. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas e. Widjajanta, Bambang dan Widaningsih, Aristanti. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas G. Langkah-langkah Pembelajaran Pertemuan kesatu: 2 X 45 menit Indikator: 3.4.1 Menjelaskan Pengertian APBN 3.4.2 Memaparkan Tujuan APBN dalam pembangunan 3.4.3 Mengemukakan 6 Fungsi APBN dalam pembangunan Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu a. Pendahuluan 1. Memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa, mengecek kehadiran, dan menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran. 2. Apersepsi: • Guru melakukan apersepsi melalui pre-test, dengan pertanyaan yang berkaitan dengan APBN • Guru mengaitkan materi yang telah dipelajari sebelumnya yang berkaitan dengan materi APBN 3. Guru memberikan informasi kepada siswa mengenai kompetensi yang harus dicapai siswa sesuai dengan materi yang akan dibahas 15 menit b. Kegiatan inti Mengamati 4. Siswa mengamati dan mencari informasi melalui buku pelajaran serta penjelasan dari guru tentang materi APBN Menanya 5. Peserta didik mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan klarifikasi terkait APBN serta bagaimana tujuan dan fungsi dari APBN sebagai pedoman pembangunan. Berdasarkan pertanyaan peserta didik menentukan sejumlah pertanyaan pokok sebagai landasan untuk merumuskan jawaban sementara.
  • 4. Pada saat itu guru memberikan arahan mengenai APBN Mengeksplorasi 6. Peserta didik memperhatikan data atau informasi tentang APBN serta bagaimana tujuan dan fungsi APBN sebagai pedoman 7. Peserta didik membaca buku teks pelajaran ekonomi dan buku sumber lain yang relevan mengenai APBN Mengasosiasi 8. Peserta didik membuat kelompok atau pasangan yang terdiri dari dua orang, kemudian guru membagikan kartu arisan pada tiap kelompok mendapat 1 kartu arisan yang berisi nomor untuk memilih pertanyaan yang sudah disiapkan oleh guru 9. Peserta didik melakukan kegiatan diskusi secara berkelompok melalui sumber-sumber yang telah ada untuk membahas apa fungsi APBN yang akan dijadikan pertanyaan dalam kartu arisan 10. Satu persatu kelompok maju dengan pasangannya, kelompok tersebut diberikan satu kartu jawaban, salah satu siswa memegang kartu jawaban dengan membacakan di depan kelas dan satu siswa lain mendengarkan sekaligus mencari kartu soal dari jawaban tersebut, guru sudah menyiapkan beberapa kartu soal yang ditaruh diatas meja. Kemudian siswa mencari pasangan kartu jawaban tersebut dengan tepat. Jika Siswa yang salah menjawab diberi coretan bedak pada pipi siswa Mengomunikasi 11. peserta didik melakukan analisis pada kartu arisan kemudian menyampaikan pendapat berdasarkan pertanyaan kartu 12. Peserta didik menyajikan hasil simpulan secara lisan, kemudian guru memberikan garis besar dan arahan mengenai tujuan dan fungsi APBN dalam pembangunan 60 menit c. Penutup 13. Guru memberikan penghargaan atau saran kepada tiap kelompok 14. Dengan bimbingan guru, siswa diminta membuat rangkuman 15. Siswa dan guru melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada hari ini. 16. Guru memberikan evaluasi individu untuk dikerjakan secara mandiri melalui tugas 17. Guru menyampaikan materi yang akan datang dan mengakhiri 15 menit
  • 5. pembelajaran dengan membaca doa dan mengucapkan salam. Mengetahui, Malang, Mei 2014 Kepala SMA Negeri 5 Malang Guru Mata Pelajaran Ekonomi ----------------------------- Rochman Hadi M., S.Pd
  • 6. LAMPIRAN 1 Materi Pembelajaran APBN 1. Pengertian APBN Anggaran adalah suatu perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan pada masa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Berdasarkan Undang- Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. 2. Tujuan APBN Pada dasarnya tujuan dari penyusunan APBN ialah sebagai pedoman dalam mengelola keuangan negara terdiri atas penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian, untuk mencapai kemakmuran masyarakat. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Belanja negara digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja negara dapat diperinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 pasal 11 ayat 5 menyatakan, belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja sehingga belanja negara tidak dibedakan lagi menjadi belanja rutin dan pembangunan. 3. Fungsi Fungsi APBN menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, yaitu sebagai berikut: a. Fungsi alokasi APBN memuat rincian penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pendapatan yang dihimpun pemerintah selanjutnya digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah di segala bidang sesuai dengan kebutuhan. Fungsi Alokasi artinya APBN berfungsi untuk mengalokasikan faltor-faktor produksi yang tersedia di dalam masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat akan public goods atau kebutuhan umum akan terpenuhi. Tanpa prakarsa pemerintah, kecil kemungkinannya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka akan terselenggaranya keamanan, keadilan, pendidikan, jalan-jalan, jembatan, taman, dan sarana lainnya b. Fungsi distribusi APBN yang diperoleh dari berbagai sumber penerimaan oleh pemerintah, kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat, berupa subsidi, premi, dan
  • 7. dana pensiun. Fungsi distribusi artinya APBN berfungsi untuk pembagian pendapatan nasional yang adil atau pembagian dana ke berbagai sektor. c. Fungsi stabilitas Memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Pelaksanakan APBN yang sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan (tertib anggaran) akan dapat menjaga kestabilan arus uang dan arus barang sehingga dapat mencegah fluktuasi dalam perekonomian nasional. Dengan kata lain, menciptakan kestabilan perekonomian nasional. d. Fungsi Otorisasi Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat e. Fungsi Perencanaan Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. APBN merupakan daftar anggaran negara yang dijadikan acuan bagi negara dalam membuat rencana kegiatan pada tahun tersebut. Rencana kegiatan akan membutuhkan anggaran pembelanjaan yang telah direncanakan sebelumnya f. Fungsi Pengawasan Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyeleng garaan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4. Proses Penyusunan APBN Sejak disahkannya UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan APBN mengalami perubahan dalam proses penganggaran, dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Berikut tahapan proses penyusunan APBN. a. Tahap pendahuluan 1. Tahap awal mempersiapkan rancangan APBN oleh pemerintah meliputi penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas, dan penyusunan budget exercise. Asumsi dasar APBN meliputi: a. pertumbuhan ekonomi, b. tingkat inflasi, c. nilai tukar rupiah, d. suku bunga SBI tiga bulan, e. harga minyak internasional, dan f. lifting. 2. Mengadakan rapat komisi antarkomisi masing-masing dengan mitra kerjanya (departemen/lembaga teknis).
  • 8. 3. Melakukan proses finalisasi penyusunan RAPBN oleh pemerintah. b. Tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN 1. Tahapan ini dimulai dengan pidato presiden sebagai pengantar RUU APBN dan Nota Keuangan. 2. Selanjutnya, membahas baik antara menteri keuangan dan panitia anggaran DPR maupun antara komisi-komisi dan departemen/lembaga teknis terkait. 3. Hasil dari pembahasan berupa UU APBN memuat satuan anggaran sebagai bagian tidak terpisahkan dari UU tersebut. Satuan anggaran adalah dokumen anggaran yang menetapkan alokasi dana per departemen/lembaga, sektor, subsektor, program, dan proyek/kegiatan. 4. Untuk membiayai tugas umum pemerintah dan pembangunan, departemen/lembaga mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) kepada Departemen Keuangan dan Bappenas untuk kemudian dibahas menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan diverifikasi sebelum proses pembayaran. Proses ini harus diselesaikan dari Oktober hingga Desember. 5. Dalam pelaksanaan APBN dibuat petunjuk berupa Keputusan Presiden (Kepres) sebagai Pedoman Pelaksanaan APBN. Dalam melaksanakan pembayaran, kepala kantor/pimpinan proyek di masing-masing kementerian dan lembaga mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara (KPPN).
  • 9. LAMPIRAN 2 INSTRUMENT EVALUASI 1. Jelaskan tentang pengertian APBN ! 2. Sebutkan 6 fungsi APBN ! 3. Jelaskan fungsi APBN terkait fungsi alokasi dan fungsi stabilisasi ! 4. Jelaskan tujuan APBN ! Jawaban 1. Daftar rincian sistematis terkait penerimaan dan belanja negara dalam waktu satu tahun yang disetujui oleh DPR. 2. Fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi stabilisasi dan fungsi distribusi. 3. Fungsi alokasi adalah dimana APBN sebagai pedoman untuk pengalokasian anggaran untuk pembelanjaan negara yang harus dilakukan. Fungsi stabilisasi APBN disusun sebagai pedoman dalam penerimaan dan pengeluaran keuangan negara. Pemerintah berharap dapat menjaga tingkat inflasi maupun deflasi yang menguntungkan perekonomian nasional dan tidak mengakibatkan kelesuan 4. Pada dasarnya tujuan dari penyusunan APBN ialah sebagai pedoman dalam mengelola keuangan negara terdiri atas penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian, untuk mencapai kemakmuran masyarakat.
  • 10. LAMPIRAN 3 TEKNIK PENSKORAN 1. Aspek Afektif a. Lembar Pengamatan Sikap No. Aspek yang dinilai 3 2 1 Keterangan 1. Kemampuan dalam menyampaikan pendapat. 2. Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, peduli dalam melakukan kegiatan ekonomi 3 Tanggungjawab dalam belajar dan bekerja baik secara individu maupun berkelompok 4 Menghargai pendapat orang lain b. Rubrik Penilaian Sikap No Nilai Karakter Nama Siswa Religius Gemarmembaca Rasaingintahu Kerjakeras Komunikatif Kreatif Tanggungjawab Disiplin Kerjasama Toleransi Jujur Jumlahnilai 1. 2. Keterangan: Skala penilaian sikap dibuat dengan rentang antara 1 s.d 5. 1 = sangat kurang; 2 = kurang konsisten; 3 = mulai konsisten; 4 = konsisten; dan 5 = selalu konsisten. 2. Aspek Psikomotor
  • 11. a. Penilaian projek : Menilai tugas melakukan penelitian sederhana tentang asas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajakdalam penerapan kehidupan bernegara. b. Penilaian produk: Menilai laporan hasil penelitian sederhana tentang asas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajakdalam penerapan kehidupan bernegara. Tabel Penilaian Psikomotor No Aspek yang dinilai Nilai Paraf guru 1 Hasil penelitian 2 Mempresentasikan hasil kegiatan 3. Penilaian Kognitif Aspek : Kognitif Indikator :  Menjelaskan Pengertian APBN  Memaparkan Tujuan APBN dalam pembangunan  Mengemukakan 6 Fungsi APBN dalam pembangunan No. Nama siswa Aspek yang dinilai Jumlah skor Ketepatan jawaban Kemampuan presentasi 70-100 70-85 185 Nilai tertinggi = (185:185) x 100 = 100 Nilai terendah = (140:185) x 100 = 76 LAMPIRAN 4 MEDIA PEMBELAJARAN Nilai = x 100
  • 12. ARISAN – TEBAK KATA 1. Fungsi Alokasi Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka akan terselenggaranya keamanan, keadilan, pendidikan, jalan-jalan, jembatan, taman, tempat ibadah, dan sarana yang lainnya dari perolehan pajak. 2. Fungsi distribusi Pemerintah sebagai penarik pajak dari rakyat untuk disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian tunjangan pegawai, tunjangan pensiun, kenaikan gaji pegawai, bantuan langsung dan lain sebagainya 3. Fungsi Stabilisasi APBN disusun sebagai pedoman dalam penerimaan dan pengeluaran keuangan negara. Pemerintah berharap dapat menjaga tingkat inflasi maupun deflasi yang menguntungkan perekonomian nasional dan tidak mengakibatkan kelesuan. 4. Fungsi Otorisasi Berdasar pada anggaran negara, pajak dijadikan penerimaan yang terbesar dalam anggaran negara yang menentukan fasilitas untuk masyarakat 5. Fungsi Perencanaan Pemerintah telah menganggarkan untuk proyek pembangunan jalan dengan anggarannya dalam APBN tahun ini. Maka, pemerintah akan mengambil langkah- langkah yang dibutuhkan untuk mempersiapkan proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar. 6. Fungsi Pengawasan Pedoman untuk menilai sebuah kegiatan yang akan diselenggarakan pemerintah dan lembaga negara, hal tersebut menjadi tolak ukur bagi rakyat dalam melihat tindakan pemerintah terhadap penggunaan uang negara RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah : SMA Negeri 5 Malang
  • 13. Mata Pelajaran : Ekonomi Kelas/Semester : XI/Genap Materi Pokok : APBN Alokasi Waktu : 2 X 45 menit (1 x pertemuan) Pertemuan ke- : 2 (dua) F. Kompetensi Inti KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya KI 2 : Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya,dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. G. Kompetensi Dasar dan Indikator 2. Kompetensi Dasar 2.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
  • 14. 2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan kritis sebagai pelaku ekonomi 3.4 Mendeskripsikan APBN dan APBD dalam pembangunan Indikator: 3.4.1 Menyebutkan sumber-sumber pendapatan negara 3.4.2 Menjelaskan sumber-sumber pendapatan negara 3.4.3 Menjelaskan jenis-jenis pengeluaran Negara 4.4 Mengevaluasi peran APBN dan APBD terhadap pembangunan H. Tujuan Pembelajaran 4. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode ceramah dan tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan sumber-sumber pendapatan Negara dengan baik. 5. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode diskusi, peserta didik dapat menjelaskan sumber-sumber pendapatan Negara dengan benar. 6. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model student facilitator and explaining peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis pengeluaran Negara dengan benar. I. Materi Pembelajaran 1. Sumber-sumber pendapatan negara 2. Pembelanjaan Negara J. Metode Pembelajaran 4. Pendekatan : Scientific 5. Metode : Kooperatif, Tanya jawab, Ceramah 6. Model : Student Team Achievement Devision (STAD) K. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 4. Media : Slide powerpoint 5. Alat dan Bahan : laptop, LCD, spidol, papan tulis, buku materi
  • 15. 6. Sumber Pembelajaran : f. Nurcahyaningtyas. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas Mulyani, Sri Nur dkk. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas g. Supriyanto. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas h. Eko, Yuli. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas i. Arifin, Imamul. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas j. Widjajanta, Bambang dan Widaningsih, Aristanti. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas k. S, Alam. 2013. Ekonomi untuk SMA/ MA Kelas XI. Jakarta: Erlangga H. Langkah-langkah Pembelajaran Pertemuan kedua: 2 X 45 menit Indikator: 3.4.1 Menyebutkan sumber-sumber penerimaan negara 6.4.2 Menjelaskan sumber-sumber penerimaan negara 6.4.3 Menjelaskan jenis-jenis pengeluaran negara Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu d. Pendahuluan 4. Memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa, mengecek kehadiran, dan menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran. 5. Memberikan apersepsi berupa video yang berkaitan dengan materi penerimaaan dan pengeluaran negara serta pemberian motivasi dan pertanyaan yang berhubungan dengan materi penerimaaan dan pengeluaran negara. 6. Guru memberikan informasi kepada siswa mengenai kompetensi yang harus dicapai siswa sesuai dengan materi yang akan dibahas 15 menit e. Kegiatan inti Mengamati 18. Siswa mengamati dan mencari informasi melalui buku pelajaran serta penjelasan dari guru tentang materi sumber-sumber penerimaan APBN dan Pembelanjaan Negara. Menanya 19. Siswa menanyakan hal-hal yang belum jelas pada materi penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan dengan menyusun rumusan masalah. Mengeksplorasi 20. Peserta didik memperhatikan data atau informasi tentang sumber- sumber penerimaan APBN dan Pembelanjaan Negara. 21. Peserta didik membaca buku teks pelajaran ekonomi dan buku sumber lain yang relevan mengenai materi. 60 menit
  • 16. Mengasosiasi 22. Peserta didik membuat kelompok atau pasangan yang terdiri 5 orang, Peserta didik melakukan kegiatan diskusi secara berkelompok melalui sumber-sumber yang telah ada untuk membahas sumber-sumber penerimaan APBN dan Pembelanjaan Negara.Satu persatu kelompok maju untuk menjelaskan materi tentang sumber-sumber penerimaan APBN dan Pembelanjaan Negara secara bergantian dan kelompok lainnya memberi tanggapan.demikian seterusnya. Mengomunikasi 23. Peserta didik menyajikan hasil simpulan secara lisan, kemudian guru memberikan garis besar dan arahan mengenai sumber-sumber penerimaan APBN dan Pembelanjaan Negara. f. Penutup 24. Guru memberikan penghargaan atau saran kepada tiap kelompok 25. Dengan bimbingan guru, siswa diminta membuat rangkuman 26. Siswa dan guru melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada hari ini. 27. Guru memberikan evaluasi individu untuk dikerjakan secara mandiri melalui tugas 28. Guru menyampaikan materi yang akan datang dan mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa dan mengucapkan salam. 15 menit Mengetahui, Malang, Mei 2014 Kepala SMA Negeri 5 Malang Guru Mata Pelajaran Ekonomi ----------------------------- Anis Khumaidi, S.Pd LAMPIRAN 1 Materi Pembelajaran
  • 17. Sumber-sumber penerimaan negara: Negara memerlukan dana yang cukup untuk membiayai pengeluarannya, baik yang sifatnya rutin maupun proyek. Adapun sumber-sumber penerimaan Negara terdiri dari: a. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. b. Hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri. 1. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. a. Jenis pajak dalam Negeri meliputi: 1. Pajak Penghasilan (PPh) 2. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) 3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM) 4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 6. Cukai 7. Pajak Lainnya b. Jenis Pajak Perdagangan Internasional meliputi: 1. Bea Masuk 2. Pungutan Ekspor 2. Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk selain pajak, yaitu meliputi: a. Penerimaan dari sumber daya alam: 1. migas (minyak bumi dan gas alam); 2. nonmigas (pertambangan, perkebunan, pertanian,kehutanan, perikanan b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN); c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya. Jenis-jenis pengeluaran pemerintah pusat: a. Belanja pemerintah pusat, b. Belanja daerah. Belanja pemerintah pusat dapat diklasifikasikan berdasarkan tiga hal. a. Menurut jenisnya, belanja pemerintah pusat terdiri dari: 1. belanja pegawai: a. gaji dan tunjangan, b. honorarium, vakasi, dan c. kontribusi sosial; 2. belanja barang: a. belanja barang, b. belanja jasa, c. belanja pemeliharaan, dan d. belanja perjalanan; 3. belanja modal;
  • 18. 4. pembayaran bunga utang: a. utang dalam negeri, b. utang luar negeri; 5. subsidi: a. BBM c. Non BBM 6. belanja hibah; 7. bantuan sosial: 8. belanja lain-lain; b. menurut fungsinya, belanja pemerintah pusat terdiri dari: 1. pelayanan umum; 2. pertahanan; 3. ketertiban dan keamanan; 4.ekonomi; 5. lingkungan hidup;6. perumahan dan fasilitas umum; 7. kesehatan; 8. pariwisata dan budaya; 9. agama; 10. pendidikan; 11. perlindungan sosial. Belanja daerah terdiri dari: 1. Dana perimbangan a. Dana Bagi Hasil 1. Perpajakan (pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan). 2. Sumber daya alam (minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan). b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus 2. Dana otonomi khusus dan penyesuaian LAMPIRAN 2 INSTRUMENT PENILAIAN
  • 19. 1. Coba sebutkan sumber sumber penerimaan APBN ? 2. Jelaskan mengenai pajak sebagai penerimaan negara ! 3. Sebutkan jenis pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional ! 4. Sebutkan jenis jenis pengeluaran pemerintah pusat! 5. Belanja pemerintah pusat dapat diklasifikasikan menjadi 3 hal. Sebutkan dan jelaskan! Jawaban 1. sumber-sumber penerimaan Negara terdiri dari: a. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. b. Hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri. 2. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. 3. a. Jenis pajak dalam Negeri meliputi: 1. Pajak Penghasilan (PPh) 2. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) 3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM) 4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 6. Cukai 7. Pajak Lainnya b. Jenis Pajak Perdagangan Internasional meliputi: 1. Bea Masuk 2. Pungutan Ekspor 4. Jenis-jenis pengeluaran pemerintah pusat: a. Belanja pemerintah pusat, b. Belanja daerah. 5. Belanja pemerintah pusat dapat diklasifikasikan berdasarkan tiga hal. a. Menurut jenisnya, belanja pemerintah pusat terdiri dari: 1. belanja pegawai: a. gaji dan tunjangan, b. honorarium, vakasi, dan c. kontribusi sosial; 2. belanja barang: a. belanja barang, b. belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan d. belanja perjalanan; 3. belanja modal;
  • 20. 4. pembayaran bunga utang: a. utang dalam negeri, b. utang luar negeri; 5. subsidi: a. BBM c. Non BBM 6. belanja hibah; 7. bantuan sosial: 8. belanja lain-lain; LAMPIRAN 3 TEKNIK PENSKORAN 4. Aspek Afektif
  • 21. c. Lembar Pengamatan Sikap No. Aspek yang dinilai 3 2 1 Keterangan 1. Kemampuan dalam menyampaikan pendapat. 2. Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, peduli dalam melakukan kegiatan ekonomi 3 Tanggungjawab dalam belajar dan bekerja baik secara individu maupun berkelompok 4 Menghargai pendapat orang lain d. Rubrik Penilaian Sikap No Nilai Karakter Nama Siswa Religius Gemarmembaca Rasaingintahu Kerjakeras Komunikatif Kreatif Tanggungjawab Disiplin Kerjasama Toleransi Jujur Jumlahnilai 1. 2. Keterangan: Skala penilaian sikap dibuat dengan rentang antara 1 s.d 5. 1 = sangat kurang; 2 = kurang konsisten; 3 = mulai konsisten; 4 = konsisten; dan 5 = selalu konsisten. 5. Aspek Psikomotor a. Penilaian projek : Menilai tugas melakukan penelitian sederhana tentang asas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajakdalam penerapan kehidupan bernegara.
  • 22. b. Penilaian produk: Menilai laporan hasil penelitian sederhana tentang asas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajakdalam penerapan kehidupan bernegara. Tabel Penilaian Psikomotor No Aspek yang dinilai Nilai Paraf guru 1 Hasil penelitian 2 Mempresentasikan hasil kegiatan 6. Penilaian Kognitif Aspek : Kognitif Indikator :  Menyebutkan sumber-sumber penerimaan negara  Menjelaskan sumber-sumber penerimaan Negara  Menjelaskan jenis-jenis pengeluaran negara No. Nama siswa Aspek yang dinilai Jumlah skor Ketepatan jawaban Kemampuan presentasi 70-100 70-85 185 Nilai tertinggi = (185:185) x 100 = 100 Nilai terendah = (140:185) x 100 = 76 LAMPIRAN 4 MEDIA PEMBELAJAN Slide power point Nilai = x 100
  • 23. SUMBER-SUMBER PENERIMAAN/PENDAPATAN NEGARA Oleh: ANIS KHUMAIDI, S. Pd RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
  • 24. Sekolah : SMA Negeri 5 Malang Mata Pelajaran : Ekonomi Kelas/Semester : XI/Genap Materi Pokok : APBN Alokasi Waktu : 2 X 45 menit (1 x pertemuan) Pertemuan ke- : 3 (tiga) L. Kompetensi Inti KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya KI 2 : Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya,dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. M. Kompetensi Dasar dan Indikator 3. Kompetensi Dasar 2.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
  • 25. 2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan kritis sebagai pelaku ekonomi 3.4 Mendeskripsikan APBN dan APBD dalam pembangunan Indikator: 3.4.1 Menjelaskan mekanisme penyusunan APBN 3.4.2 Menjelaskan pengaruh APBN terhadapa perekonomian 4.4 Mengevaluasi peran APBN dan APBD terhadap pembangunan Indikator: 4.4.1 Menganalisis peran APBN terhadap pembangunan 4.4.2 Menilai peran APBN terhadap pembangunan N. Tujuan Pembelajaran 7. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode ceramah dan tanya jawab, peserta didik dapat Menjelaskan mekanisme penyusunan APBN 8. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh APBN terhadap perekonomian. 9. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model STAD peserta didik dapat menganalisis peran APBN terhadap pembangunan. 10. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model STAD peserta didik dapat menilai peran APBN terhadap pembangunan O. Materi Pembelajaran 1. Mekanisme penyusunan APBN 2. Pengaruh APBN terhadap perkonomian P. Metode Pembelajaran 7. Pendekatan : Scientific 8. Metode : Kooperatif, Tanya jawab, Ceramah 9. Model : Student Team Achievment Devision (STAD) Q. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 7. Media : Slide powerpoint 8. Alat dan Bahan : laptop, LCD, spidol, papan tulis, buku materi
  • 26. 9. Sumber Pembelajaran : l. Nurcahyaningtyas. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas Mulyani, Sri Nur dkk. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas m. Supriyanto. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas n. Eko, Yuli. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas o. Arifin, Imamul. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas p. Widjajanta, Bambang dan Widaningsih, Aristanti. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas q. S, Alam. 2013. Ekonomi untuk SMA/ MA Kelas XI. Jakarta: Erlangga I. Langkah-langkah Pembelajaran Pertemuan ketiga: 2 X 45 menit Indikator: 3.4.1 Menjelaskan mekanisme penyusunan APBN 3.4.2 Menjelaskan pengaruh APBN terhadap perekonomian 4.4.1 Menganalisis peran APBN terhadap pembangunan 4.4.2 Menilai peran APBN terhadap pembangunan Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu g. Pendahuluan 7. Memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa, mengecek kehadiran, dan menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran. 8. Memberikan apersepsi berupa video yang berkaitan dengan materi penerimaaan dan pengeluaran negara serta pemberian motivasi dan pertanyaan yang berhubungan dengan materi penerimaaan dan pengeluaran negara. 9. Guru memberikan informasi kepada siswa mengenai kompetensi yang harus dicapai siswa sesuai dengan materi yang akan dibahas 15 menit h. Kegiatan inti Mengamati Siswa mengamati dan mencari informasi melalui buku pelajaran serta penjelasan dari guru tentang materi mekanisme penyusunan APBN dan pengaruh APBN terhadap perekonomian Menanya Siswa menanyakan hal-hal yang belum jelas terkait mekanisme penyusunan APBN dan pengaruh APBN terhadap perekonomian dilakukan dengan menyusun rumusan masalah. Mengeksplorasi Peserta didik mencari informasi tentang mekanisme penyusunan APBN dan pengaruh APBN terhadap perekonomian Peserta didik membaca buku teks 60 menit
  • 27. pelajaran ekonomi dan buku sumber lain yang relevan mengenai materi. Mengasosiasi Peserta didik membuat kelompok yang tberanggotakan 5 orang masing masing kelompok , Peserta didik melakukan kegiatan diskusi secara berkelompok melalui sumber-sumber yang telah ada untuk membahas mekanisme penyusunan APBN dan pengaruh APBN terhadap perekonomian Satu persatu kelompok maju untuk menjelaskan materi mekanisme penyusunan APBN dan pengaruh APBN terhadap perekonomian Negara secara bergantian dan kelompok lainnya memberi tanggapan.demikian seterusnya. Mengomunikasi Peserta didik menyajikan hasil simpulan secara lisan, kemudian guru memberikan garis besar dan arahan mengenai mekanisme penyusunan APBN dan pengaruh APBN terhadap perekonomian 29. i. Penutup 30. Guru memberikan penghargaan atau saran kepada tiap kelompok 31. Dengan bimbingan guru, siswa diminta membuat rangkuman 32. Siswa dan guru melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada hari ini. 33. Guru memberikan evaluasi individu untuk dikerjakan secara mandiri melalui tugas 34. Guru menyampaikan materi yang akan datang dan mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa dan mengucapkan salam. 15 menit Mengetahui, Malang, Mei 2014 Kepala SMA Negeri 5 Malang Guru Mata Pelajaran Ekonomi ----------------------------- Anis Khumaidi, S.Pd LAMPIRAN 1 MATERI PELAJARAN
  • 28. Cara Penyusunan APBN Proses penyusunan APBN RI, setiap tahun diawali dengan pidato presiden pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka menyampaikan nota Keuangan dan Rancangan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran yang akan datang. Rancangan ini dipakai oleh DPR sebagai pedoman dalam menetapkan APBN tahun anggaran berikut yang penetapannya diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (1). Secara umum tahapan dalam penyusunan APBN dapat dibagi menjadi 5 tahap. Tahap I : Perencanaan dan penyusunan anggaran Tahap II : Pengesahan Anggaran Tahap III : Pelaksanaan Anggaran Tahap IV : Kontrol/pengawasan Tahap V : Pertanggung jawaban Anggaran Dari lima tahap tersebut, tahap I dan III yang memegang peranan adalah pemerintah dan tahap II dan V yang memegang peranan adalah DPR dan tahap IV yang memegang peranan adalah BPK (Badan Pengawasan Keuangan) APBN di Indoensia masa tahun anggaran dimulai 1 April dan berakhir 31 Maret tahun berikutnya. Akan tetapi mulai tahun 2000, masa tahun anggaran dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember di tahun yang sama. Sistem ini dinamakan sistem tahun kalender Mekanisme penyusunan APBN Mekanisme penyusunan dan penetapan APBN (1) Pemerintah Pusat dalam hal ini presiden bersama kementerian keungan, kementeriaan pemberdayaan aparatur negara, dan bappenas mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya. (2) Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat, digodok di DPR. (3) Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN.Perubahan Rancangan Undang-undang tentang APBN dapat diusulkan oleh DPR sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran. (4) Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undangundang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. (5) APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
  • 29. (6) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. PENGARUH APBN dan APBD terhadap perekonomian APBN dan APBD merupakan program pembangunan nasional jangka pendek pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga dapat mengendalikan perekonomian nasional melalui program-program yang telah digariskan. Dampak APBN dan APBD terhadap perekonomian adalah: a. Terjadi pembangunan di berbagai sektor APBN merupakan pedoman bagi perekonomian yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. b. Mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta Asumsi yang digunakan dalam APBN merupakan salah satu pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modalnya. c. Berpengaruh dalam perdagangan internasional Kebijakan pengaturan tarif pajak ekspor dilakukan untuk melindungi kepentingan produsen dalam negeri, serta mengamankan neraca perdagangan internasional. d. Sebagai alat politik fiskal Pemerintah dengan sengaja mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan guna mencapai kestabilan ekonomi. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah disebut dengan kebijakan fiskal. Menurut Richard Musgrave dampak APBN dan APBD akan mempengaruhi aspek sosial ekonomis keuangan negara dan perekonomian bangsa, berupa: a. Retribusi pendapatan Retribusi pendapatan dilakukan melalui penarikan pajak. Selanjutnya pajak tersebut digunakan untuk keperluan peningkatan pendapatan masyarakat dalam bentuk pengeluaran negara yang diberikan ke daerah-daerah . b. Pengalihan sumber sumber Pengenaan tarif pajak yang tinggi terhadap barang-barang tertentu menyebabkan terjadi proses pengalihan sumber-sumber masyarakat. Produsen akan berpindah meningkatkan produksi yang menghasilkan barang-barang dengan tarif pajak yang rendah. Pengenaan tarif pajak yang tinggi terhadap barang–barang tertentu karena barang tersebut tidak dikehendaki peredarannya dipasar oleh pemerintah. c. Kestabilan terhadap kegiatan ekonomi Efek ekonomis terhadap keuangan negara dapat dilihat dari usaha pemerintah untuk menstabilkan keadaan ekonomi.Sebagai contoh pada saat terjadi inflasi, pemerintah harus mempengaruhi ekonomi nasional melalui APBN/APBD agar terjadi keseimbangan kembali antara arus uang dengan arus barang yang beredar. LAMPIRAN 2 INSTRUMENT EVALUASI
  • 30. 1. Sebutkan pengertian APBN ! 2. Sebutkan tujuan penyusunan APBN ! 3. Jelaskan fungsi dari APBN ! 4. Bagaimanakah cara penyusunan APBN? 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah suatu daftar atau penjelasan yang terinci mengenai penerimaan dan pengeluaran Negara untuk jangka waktu tertentu (biasanya 1 tahun). Periode APBN Indonesia adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah perkiraan besarnya Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah dalam suatu jangka waktu tertentu di masa yang akan datang, yang disusun secara sistematis dengan prosedur dan bentuk tertentu. 2. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara atau daerah, agar terjadi keseimbangan yang dinamis, demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Adapun tujuan akhirnya adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 3. Fungsi APBNdanAPBD o Fungsi Otorisasi. Mengandung arti bahwa anggaran Negara atau daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. o Fungsi Perencanaan. Mengandung arti bahwa anggaran Negara dapat menjadi pedoman bagi Negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. o Fungsi Pengawasan. Fungsi pengawasan berarti anggaran Negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. o Fungsi Alokasi. Berarti bahwa anggaran Negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. o Fungsi Distribusi. Berarti bahwa kebijakan anggaran Negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. o Fungsi Stabilisasi. Memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. 4. APBN disusun oleh pemerintah dalam bentuk rencana. Rencana tersebut diajukan kepada DPR, selanjutnya DPR membahas RAPBN dalam masa
  • 31. sidang. Sesudah RAPBN disetujui oleh DPR, RAPBN kemudian ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang. Apabila RAPBN tidak disetujui, pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. Agar pelaksanaan APBN sesuai dengan rencana, maka dikeluarkan Keputusan Presiden tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara. LAMPIRAN 3 TEKNIK PENSKORAN
  • 32. 7. Aspek Afektif e. Lembar Pengamatan Sikap No. Aspek yang dinilai 3 2 1 Keterangan 1. Kemampuan dalam menyampaikan pendapat. 2. Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, peduli dalam melakukan kegiatan ekonomi 3 Tanggungjawab dalam belajar dan bekerja baik secara individu maupun berkelompok 4 Menghargai pendapat orang lain f. Rubrik Penilaian Sikap No Nilai Karakter Nama Siswa Religius Gemarmembaca Rasaingintahu Kerjakeras Komunikatif Kreatif Tanggungjawab Disiplin Kerjasama Toleransi Jujur Jumlahnilai 1. 2. Keterangan: Skala penilaian sikap dibuat dengan rentang antara 1 s.d 5. 1 = sangat kurang; 2 = kurang konsisten; 3 = mulai konsisten; 4 = konsisten; dan 5 = selalu konsisten. 8. Aspek Psikomotor
  • 33. a. Penilaian projek : Menilai tugas melakukan penelitian sederhana tentang asas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajakdalam penerapan kehidupan bernegara. b. Penilaian produk: Menilai laporan hasil penelitian sederhana tentang asas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajakdalam penerapan kehidupan bernegara. Tabel Penilaian Psikomotor No Aspek yang dinilai Nilai Paraf guru 1 Hasil penelitian 2 Mempresentasikan hasil kegiatan 9. Penilaian Kognitif Aspek : Kognitif Indikator :  Menjelaska mekanisme penyusunan APBN.  Menjelaskan pengaruh APBN dalam perekonomian. No. Nama siswa Aspek yang dinilai Jumlah skor Ketepatan jawaban Kemampuan presentasi 70-100 70-85 185 Nilai tertinggi = (185:185) x 100 = 100 Nilai terendah = (140:185) x 100 = 76 LAMPIRAN 4 MEDIA PEMBELAJARAN Nilai = x 100
  • 35. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah : SMA Negeri 5 Malang Mata Pelajaran : Ekonomi Kelas/Semester : XI/Genap Materi Pokok : APBD Alokasi Waktu : 2 X 45 menit (1 x pertemuan) Pertemuan ke- : 4 (empat) R. Kompetensi Inti KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya KI 2 : Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya,dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
  • 36. S. Kompetensi Dasar dan Indikator 4. Kompetensi Dasar 2.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan kritis sebagai pelaku ekonomi 3.4 Mendeskripsikan APBN dan APBD dalam pembangunan Indikator: 3.4.1 Menjelaskan pengertian APBD 3.4.2 Memaparkan tujuan APBD terhadap pembangunan 3.4.3 Mengemukakan 6 fungsi APBD terhadap pembangunan 4.4 Mengevaluasi peran APBD dan APBD terhadap pembangunan T. Tujuan Pembelajaran 11. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode ceramah dan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan pengertian APBD dalam pembangunan dengan benar. 12. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode diskusi, siswa dapat memaparkan tujuan APBD dalam pembangunan dalam pembangunan dengan tepat. 13. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model modifikasi kartu arisan dan modifikasi tebak kata siswa dapat memaparkan 6 fungsi APBD dalam pembangunan dengan benar U. Materi Pembelajaran 1. Pengertian APBD 2. Tujuan APBD terhadap pembangunan 3. Fungsi APBD terhadap pembangunan V. Metode Pembelajaran 10. Pendekatan : Scientific 11. Metode : Kooperatif, Tanya jawab, Ceramah 12. Model : Modifikasi Kartu Arisan dan Modifikasi Tebak Kata
  • 37. W. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 10. Media : Slide powerpoint 11. Alat dan Bahan : laptop, LCD, spidol, papan tulis, buku materi 12. Sumber Pembelajaran : r. Nurcahyaningtyas. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas Mulyani, Sri Nur dkk. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas s. Supriyanto. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas t. Eko, Yuli. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas u. Arifin, Imamul. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas v. Widjajanta, Bambang dan Widaningsih, Aristanti. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas J. Langkah-langkah Pembelajaran Pertemuan keempat: 2 X 45 menit Indikator: 3.4.1 Menjelaskan Pengertian APBD 13.4.2 Memaparkan Tujuan APBD terhadap pembangunan 13.4.3 Mengemukakan 6 Fungsi APBD terhadap pembangunan Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu j. Pendahuluan 10. Memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa, mengecek kehadiran, dan menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran. 11. Apersepsi: • Guru melakukan apersepsi melalui pre-test, dengan pertanyaan yang berkaitan dengan APBD • Guru mengaitkan materi yang telah dipelajari sebelumnya yang berkaitan dengan materi APBD 12. Guru memberikan informasi kepada siswa mengenai kompetensi yang harus dicapai siswa sesuai dengan materi yang akan dibahas 15 menit k. Kegiatan inti Mengamati 35. Siswa mengamati dan mencari informasi melalui buku pelajaran serta penjelasan dari guru tentang materi APBD Menanya 36. Siswa termotivasi untuk mempertanyakan apakah yang dimaksud APBD serta bagaimana tujuan dan fungsi dari APBD sebagai pedoman pembangunan. Berdasarkan pertanyaan peserta didik menentukan sejumlah pertanyaan pokok sebagai landasan untuk merumuskan jawaban sementara. Pada saat itu guru memberikan arahan mengenai APBD Mengeksplorasi 37. Peserta didik memperhatikan data atau informasi tentang APBD serta
  • 38. bagaimana tujuan dan fungsi APBD sebagai pedoman 38. Peserta didik membaca buku teks pelajaran ekonomi dan buku sumber lain yang relevan mengenai APBD Mengasosiasi 39. Peserta didik membuat kelompok atau pasangan yang terdiri dari dua orang, kemudian guru membagikan kartu arisan pada tiap kelompok mendapat 1 kartu arisan yang berisi nomor untuk memilih pertanyaan yang sudah disiapkan oleh guru 40. Peserta didik melakukan kegiatan diskusi secara berkelompok melalui sumber-sumber yang telah ada untuk membahas apa fungsi APBD yang akan dijadikan pertanyaan dalam kartu arisan 41. Satu persatu kelompok maju dengan pasangannya, kelompok tersebut diberikan satu kartu jawaban, salah satu siswa memegang kartu jawaban dengan membacakan di depan kelas dan satu siswa lain mendengarkan sekaligus mencari kartu soal dari jawaban tersebut, guru sudah menyiapkan beberapa kartu soal yang ditaruh diatas meja. Kemudian siswa mencari pasangan kartu jawaban tersebut dengan tepat. Jika Siswa yang salah menjawab diberi coretan bedak pada pipi siswa Mengomunikasi 42. peserta didik melakukan analisis pada kartu arisan kemudian menyampaikan pendapat berdasarkan pertanyaan kartu 43. Peserta didik menyajikan hasil simpulan secara lisan, kemudian guru memberikan garis besar dan arahan mengenai tujuan dan fungsi APBD dalam pembangunan 60 menit l. Penutup 44. Guru memberikan penghargaan atau saran kepada tiap kelompok 45. Dengan bimbingan guru, siswa diminta membuat rangkuman 46. Siswa dan guru melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada hari ini. 47. Guru memberikan evaluasi individu untuk dikerjakan secara mandiri melalui tugas 48. Guru menyampaikan materi yang akan datang dan mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa dan mengucapkan salam. 15 menit
  • 39. Mengetahui, Malang, Mei 2014 Kepala SMA Negeri 5 Malang Guru Mata Pelajaran Ekonomi ----------------------------- Anis Khumaidi, S.Pd
  • 40. LAMPIRAN 1 MATERI PEMBELAJARAN Materi pengertian, fungsi dan tujuan APBD Pengertian dari APBD . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 2. Fungsi APBD Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah : APBD merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. . Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : • Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. • Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. • Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. • Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah. • Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah. • Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. • Fungsi stabilitasi memliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. 3. Tujuan dari APBD sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian, untuk mencapai kemakmuran masyarakat. APBD memang dirancang oleh pemerintah, namun harus mendapat persetujuan DPRD. Proses penyusunan APBD terjadi di tingkat eksekutif dan legislatif, sbb : 1. Proses yang terjadi di Eksekutif Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggungjawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD, sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh bagian keuangan Pemda. Proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses
  • 41. penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (bagian penyusunan program dan bagian keuangan). 2. Proses di legislative Proses penyusunan APBD di tingkat legislatif dilakukan berdasarkan Tatib DPRD yang bersangkutan.
  • 42. LAMPIRAN 2 INSTRUMENT EVALUASI 1. Jelaskan pengertian dari APBD ! 2. Jelaskan tujuan dari APBD ! 3. Sebutkan 6 fungsi APBD dalam pembangunan ! 4. Jelaskan fungsi stabilitas sabagai salah satu fungsi APBD ! 5. Jelaskan fungsi APBD terkait fungsi pengawasan dan otorisasi ! Jawaban 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian, untuk mencapai kemakmuran masyarakat 3. fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan , fungsi stabilisasi, fungsi distribusi. 4. Fungsi stabilitasi memliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah 5. Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan
  • 43. LAMPIRAN 3 TEKNIK PENSKORAN 10. Aspek Afektif g. Lembar Pengamatan Sikap No. Aspek yang dinilai 3 2 1 Keterangan 1. Kemampuan dalam menyampaikan pendapat. 2. Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, peduli dalam melakukan kegiatan ekonomi 3 Tanggungjawab dalam belajar dan bekerja baik secara individu maupun berkelompok 4 Menghargai pendapat orang lain h. Rubrik Penilaian Sikap No Nilai Karakter Nama Siswa Religius Gemarmembaca Rasaingintahu Kerjakeras Komunikatif Kreatif Tanggungjawab Disiplin Kerjasama Toleransi Jujur Jumlahnilai 1. 2. Keterangan: Skala penilaian sikap dibuat dengan rentang antara 1 s.d 5. 1 = sangat kurang; 2 = kurang konsisten; 3 = mulai konsisten; 4 = konsisten; dan 5 = selalu konsisten. 11. Aspek Psikomotor
  • 44. a. Penilaian projek : Menilai tugas melakukan penelitian sederhana tentang asas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajakdalam penerapan kehidupan bernegara. b. Penilaian produk: Menilai laporan hasil penelitian sederhana tentang asas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajakdalam penerapan kehidupan bernegara. Tabel Penilaian Psikomotor No Aspek yang dinilai Nilai Paraf guru 1 Hasil penelitian 2 Mempresentasikan hasil kegiatan 12. Penilaian Kognitif Aspek : Kognitif Indikator :  Menjelaskan Pengertian APBD  Memaparkan Tujuan APBD terhadap pembangunan  Mengemukakan 6 Fungsi APBD terhadap pembangunan No. Nama siswa Aspek yang dinilai Jumlah skor Ketepatan jawaban Kemampuan presentasi 70-100 70-85 185 Nilai tertinggi = (185:185) x 100 = 100 Nilai terendah = (140:185) x 100 = 76 LAMPIRAN 4 MEDIA PEMBELAJARAN ARISAN – TEBAK KATA Nilai = x 100
  • 45. 7. Fungsi Alokasi Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka akan terselenggaranya keamanan, keadilan, pendidikan, jalan-jalan, jembatan, taman, tempat ibadah, dan sarana yang lainnya dari perolehan pajak. 8. Fungsi distribusi Pemerintah sebagai penarik pajak dari rakyat untuk disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian tunjangan pegawai, tunjangan pensiun, kenaikan gaji pegawai, bantuan langsung dan lain sebagainya 9. Fungsi Stabilisasi APBN disusun sebagai pedoman dalam penerimaan dan pengeluaran keuangan negara. Pemerintah berharap dapat menjaga tingkat inflasi maupun deflasi yang menguntungkan perekonomian nasional dan tidak mengakibatkan kelesuan. 10. Fungsi Otorisasi Berdasar pada anggaran negara, pajak dijadikan penerimaan yang terbesar dalam anggaran negara yang menentukan fasilitas untuk masyarakat 11. Fungsi Perencanaan Pemerintah telah menganggarkan untuk proyek pembangunan jalan dengan anggarannya dalam APBN tahun ini. Maka, pemerintah akan mengambil langkah- langkah yang dibutuhkan untuk mempersiapkan proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar. 12. Fungsi Pengawasan Pedoman untuk menilai sebuah kegiatan yang akan diselenggarakan pemerintah dan lembaga negara, hal tersebut menjadi tolak ukur bagi rakyat dalam melihat tindakan pemerintah terhadap penggunaan uang negara RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah : SMA Negeri 5 Malang
  • 46. Mata Pelajaran : Ekonomi Kelas/Semester : XI/Genap Materi Pokok : APBD Alokasi Waktu : 2 X 45 menit (1 x pertemuan) Pertemuan ke- : 5 (lima) X. Kompetensi Inti KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya KI 2 : Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya,dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kedaerahan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Y. Kompetensi Dasar dan Indikator 5. Kompetensi Dasar 2.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
  • 47. 2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan kritis sebagai pelaku ekonomi 3.4 Mendeskripsikan APBN dan APBD dalam pembangunan Indikator: 3.4.1 Menyebutkan sumber-sumber penerimaan daerah 3.4.2 Menjelaskan sumber-sumber penerimaan daerah 3.4.3 Menjelaskan jenis-jenis pengeluaran Daerah 4.4 Mengevaluasi peran APBD dan APBD terhadap pembangunan Indikator: Z. Tujuan Pembelajaran 14. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode ceramah dan tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan sumber-sumber pendapatan Daerah dengan baik. 15. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode diskusi, peserta didik dapat menjelaskan sumber-sumber pendapatan Daerah dengan benar 16. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model STAD peserta didik dapat menjelaskanjenis-jenis pengeluaran Daerah dengan benar. AA. Materi Pembelajaran 1. Sumber-sumber pendapatan daerah 2. Jenis-jenis pengeluaran Daerah BB. Metode Pembelajaran 13. Pendekatan : Scientific 14. Metode : Kooperatif, Tanya jawab, Ceramah 15. Model : Student team achievement devision (STAD) CC. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 13. Media : Slide powerpoint 14. Alat dan Bahan : laptop, LCD, spidol, papan tulis, buku materi
  • 48. 15. Sumber Pembelajaran : w. Nurcahyaningtyas. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas Mulyani, Sri Nur dkk. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas x. Supriyanto. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas y. Eko, Yuli. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas z. Arifin, Imamul. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas aa. Widjajanta, Bambang dan Widaningsih, Aristanti. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas bb. S, Alam. 2013. Ekonomi untuk SMA/ MA Kelas XI. Jakarta: Erlangga K. Langkah-langkah Pembelajaran Pertemuan kesatu: 2 X 45 menit Indikator: 3.4.1 Menyebutkan sumber-sumber penerimaan daerah 16.4.2 Menjelaskan sumber-sumber penerimaan daerah 16.4.3 Menjelaskan jenis-jenis pengeluaran daerah Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu m. Pendahuluan 13. Memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa, mengecek kehadiran, dan menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran. 14. Memberikan apersepsi berupa video yang berkaitan dengan materi penerimaaan dan pengeluaran daerah serta pemberian motivasi dan pertanyaan yang berhubungan dengan materi penerimaaan dan pengeluaran daerah. 15. Guru memberikan informasi kepada siswa mengenai kompetensi yang harus dicapai siswa sesuai dengan materi yang akan dibahas 15 menit n. Kegiatan inti Mengamati 49. Siswa mengamati dan mencari informasi melalui buku pelajaran serta penjelasan dari guru tentang materi sumber-sumber penerimaan daerah dan jenis-jenis pengeluaran Daerah. Menanya 50. Siswa menanyakan hal-hal yang belum jelas pada materi penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan dengan menyusun rumusan masalah. Mengeksplorasi 51. Peserta didik memperhatikan data atau informasi tentang sumber- sumber penerimaan APBD dan Pembelanjaan Daerah. 52. Peserta didik membaca buku teks pelajaran ekonomi dan buku sumber lain yang relevan mengenai materi. Mengasosiasi 60 menit
  • 49. 53. Peserta didik membuat kelompok atau pasangan yang terdiri 5 orang, Peserta didik melakukan kegiatan diskusi secara berkelompok melalui sumber-sumber yang telah ada untuk membahas sumber-sumber penerimaan APBD dan Pembelanjaan Daerah.Satu persatu kelompok maju untuk menjelaskan materi tentang sumber-sumber penerimaan APBD dan Pembelanjaan Daerah secara bergantian dan kelompok lainnya memberi tanggapan.demikian seterusnya. Mengomunikasi 54. Peserta didik menyajikan hasil simpulan secara lisan, kemudian guru memberikan garis besar dan arahan mengenai sumber-sumber penerimaan daerah dan jenis-jenis pengeluaran Daerah. o. Penutup 55. Guru memberikan penghargaan atau saran kepada tiap kelompok 56. Dengan bimbingan guru, siswa diminta membuat rangkuman 57. Siswa dan guru melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada hari ini. 58. Guru memberikan evaluasi individu untuk dikerjakan secara mandiri melalui tugas 59. Guru menyampaikan materi yang akan datang dan mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa dan mengucapkan salam. 15 menit Mengetahui, Malang, Mei 2014 Kepala SMA Negeri 5 Malang Guru Mata Pelajaran Ekonomi ----------------------------- Anis Khumaidi, S.P LAMPIRAN 1 MATERI PEMBELAJARAN 1. SUMBER-SUMBER PENERIMAAN DAERAH
  • 50. Sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah juga cukup beragam. Secara garis besar sumber penerimaan pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pendapatan daerah dan pembiayaan. a. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. b. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sumber-sumber PAD adalah sebagai berikut. a. Pajak daerah Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sistem pemungutan pajak yang sekarang ini digunakan ada tiga, yaitu 1. dibayar sendiri oleh wajib pajak; 2. ditetapkan oleh kepala daerah; 3. dipungut oleh pemungut pajak. Jenis pajak daerah ada dua. 1. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi, meliputi: a. pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, b. bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan d. pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. 2. Pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota meliputi: a. pajak hotel, b. pajak restoran, c. pajak hiburan, d. pajak reklame, e. pajak penerangan jalan, f. pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan g. pajak parkir. b. Retribusi daerah Retribusi daerah adalah pungutan pemerintah daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan retribusi berhubungan dengan jasa timbal (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan orang atau badan yang memerlukan, baik prestasi yang berhubungan dengan kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah. Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi tiga. 1. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, misalnya: a. retribusi pelayanan kesehatan;
  • 51. b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; c. retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil; d. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; e. retribusi parkir di tepi jalan umum; f. retribusi pelayanan pasar; g. retribusi pengujian kendaraan bermotor; h. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; i. retribusi penggantian biaya cetak peta; j. retribusi pengujian kapal perikanan. 2. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta, misalnya: a. retribusi pemakaian kekayaan daerah; b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan; c. retribusi tempat pelelangan; d. retribusi terminal; e. retribusi tempat khusus parkir; f. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila; g. retribusi penyedotan kakus; h. retribusi rumah potong hewan; i. retribusi pelayanan pelabuhan kapal; j. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; k. retribusi penyeberangan di atas air; l. retribusi pengolahan limbah cair; m. retribusi penjualan produksi usaha daerah. 3. Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, misalnya: a. retribusi izin mendirikan bangunan (IMB); b. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; c. retribusi izin gangguan; d. retribusi izin trayek. c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. d. Lain-lain PAD yang sah meliputi: 1. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 2. jasa giro; 3. pendapatan bunga; 4. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 5. komisi, potongan, ataupun bentuk lain akibat dari penjualan/ pengadaan barang/jasa oleh daerah. 2. Dana Perimbangan Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah.
  • 52. Dana perimbangan terdiri atas: a. dana bagi hasil, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; b. dana alokasi umum, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; c. dana alokasi khusus, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 3. Lain-Lain Pendapatan Lain-lain pendapatan bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan dari PAD, dana perimbangan, dan pinjaman daerah. Lain- lain pendapatan terdiri dari hibah dan dana darurat. a. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang/jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. b. Dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan atau krisis solvabilitas. 2. JENIS-JENIS BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung terdiri dari: • Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. • Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. • Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluanperusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturanpelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah. • Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. • Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
  • 53. • Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah Iainnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. • Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. • Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. BELANJA LANGSUNG Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai belanja langsung yang terdapat dalam Pasal 50, Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: • Belanja pegawai, untuk pengeluaran Honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. • Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai. • Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.
  • 54. 2. PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN • Sisa lebih perhitungan anggaran TA sebelumnya (silpa) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada fihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. • Pencairan Dana Cadangan Pencairan dana digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah yang dianggarkan yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. • Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah. • Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan. • Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan kembali pemberian digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. • Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang fihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya. PENGELUARAN PEMBIAYAAN Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengeluaran pembiayaan mencakup: Pembentukan dana cadangan, penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. • Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti,
  • 55. manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. • Investasi pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan balk dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan. Investasi jangka panjang antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan balk dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. • Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. • Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. LAMPIRAN 2 INSTRUMENT EVALUASI 1. Sebutkan sumber-sumber penerimaan daerah !
  • 56. 2. jelaskan tentang pendapatan asli daerah beserta sumber sumber dari pendapatan asli daerah (PAD)? 3. Jelaskan mengenai dana perimbangan! 4. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis belanja daerah! Jawaban 1. Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain lain pendapatan. 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Yang ternasuk PAD adalah Pajak daerah dan Retribusi daerah 3. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah. 4. a. Belanja tidak langsung Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung terdiri dari: • Belanja. • Belanja bunga • Belanja subsidi • Belanja hibah. • Bantuan sosial. • Belanja bagi hasil • Bantuan keuangan. • Belanja tidak terduga b. Belanja langsung Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai belanja langsung yang terdapat dalam Pasal 50, Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: • Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa. • Belanja modal LAMPIRAN 3 TEKNIK PENSKORAN 13. Aspek Afektif
  • 57. i. Lembar Pengamatan Sikap No. Aspek yang dinilai 3 2 1 Keterangan 1. Kemampuan dalam menyampaikan pendapat. 2. Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, peduli dalam melakukan kegiatan ekonomi 3 Tanggungjawab dalam belajar dan bekerja baik secara individu maupun berkelompok 4 Menghargai pendapat orang lain j. Rubrik Penilaian Sikap No Nilai Karakter Nama Siswa Religius Gemarmembaca Rasaingintahu Kerjakeras Komunikatif Kreatif Tanggungjawab Disiplin Kerjasama Toleransi Jujur Jumlahnilai 1. 2. Keterangan: Skala penilaian sikap dibuat dengan rentang antara 1 s.d 5. 1 = sangat kurang; 2 = kurang konsisten; 3 = mulai konsisten; 4 = konsisten; dan 5 = selalu konsisten. 14. Aspek Psikomotor a. Penilaian projek : Menilai tugas melakukan penelitian sederhana tentang asas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajakdalam penerapan kehidupan bernegara.
  • 58. b. Penilaian produk: Menilai laporan hasil penelitian sederhana tentang asas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajakdalam penerapan kehidupan bernegara. Tabel Penilaian Psikomotor No Aspek yang dinilai Nilai Paraf guru 1 Hasil penelitian 2 Mempresentasikan hasil kegiatan 15. Penilaian Kognitif Aspek : Kognitif Indikator :  Menyebutkan sumber-sumber penerimaan daerah  Menjelaskan sumber-sumber penerimaan daerah  Menjelaskan jenis-jenis pengeluaran daerah No. Nama siswa Aspek yang dinilai Jumlah skor Ketepatan jawaban Kemampuan presentasi 70-100 70-85 185 Nilai tertinggi = (185:185) x 100 = 100 Nilai terendah = (140:185) x 100 = 76 LAMPIRAN 4 MEDIA PEMBELAJARAN SLIIDE POWER POINT Nilai = x 100
  • 59. SUMBER LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH  Sumber lain pendapatan daerah yang sah, di antaranya dari: a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah b. Penerimaan pinjaman daerah c. Dana cadangan daerah d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah : SMA Negeri 5 Malang
  • 60. Mata Pelajaran : Ekonomi Kelas/Semester : XI/Genap Materi Pokok : APBD Alokasi Waktu : 2 X 45 menit (1 x pertemuan) Pertemuan ke- : 6 (ENAM) DD. Kompetensi Inti KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya KI 2 : Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya,dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. EE. Kompetensi Dasar dan Indikator 6. Kompetensi Dasar 2.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
  • 61. 2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan kritis sebagai pelaku ekonomi 3.4 Mendeskripsikan APBD dan APBD dalam pembangunan Indikator: 3.4.1 Menjelaskan mekanisme penyusunan APBD 3.4.2 Menjelaskan pengaruh APBD terhadapa perekonomian 4.4 Mengevaluasi peran APBD dan APBD terhadap pembangunan Indikator: 4.4.1 Menganalisis peran APBD dan APBD terhadap pembangunan 4.4.2 Menilai peran APBD dan APBD terhadap pembangunan FF.Tujuan Pembelajaran 17. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode ceramah dan tanya jawab, peserta didik dapat Menjelaskan mekanisme penyusunan APBD 18. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh APBD terhadap perekonomian 19. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model STAD, peserta didik dapat menganalisis pengaruh APBD terhadap perekonomian 20. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model STAD, peserta didik dapat menilai pengaruh APBD terhadap perekonomian GG. Materi Pembelajaran 1. Mekanisme penyusunan APBD 2. Pengaruh APBD terhadap perkonomian HH. Metode Pembelajaran 16. Pendekatan : Scientific 17. Metode : Kooperatif, Tanya jawab, Ceramah 18. Model : Student team achievement devision (STAD) II. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 16. Media : Slide powerpoint 17. Alat dan Bahan : laptop, LCD, spidol, papan tulis, buku materi
  • 62. 18. Sumber Pembelajaran : cc. Nurcahyaningtyas. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas Mulyani, Sri Nur dkk. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas dd. Supriyanto. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas ee. Eko, Yuli. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas ff. Arifin, Imamul. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas gg. Widjajanta, Bambang dan Widaningsih, Aristanti. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas hh. S, Alam. 2013. Ekonomi untuk SMA/ MA Kelas XI. Jakarta: Erlangga L. Langkah-langkah Pembelajaran Pertemuan ketiga: 2 X 45 menit Indikator: 3.4.1 Menjelaskan mekanisme penyusunan APBD 3.4.3 Menjelaskan pengaruh APBD terhadap perekonomian 4.4.1 Menganalisis peran APBD dan APBD terhadap pembangunan 4.4.2 Menilai peran APBD dan APBD terhadap pembangunan Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu p. Pendahuluan 16. Memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa, mengecek kehadiran, dan menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran. 17. Memberikan apersepsi berupa video yang berkaitan dengan materi penerimaaan dan pengeluaran negara serta pemberian motivasi dan pertanyaan yang berhubungan dengan materi penerimaaan dan pengeluaran negara. 18. Guru memberikan informasi kepada siswa mengenai kompetensi yang harus dicapai siswa sesuai dengan materi yang akan dibahas 15 menit q. Kegiatan inti Mengamati Siswa mengamati dan mencari informasi melalui buku pelajaran serta penjelasan dari guru tentang materi mekanisme penyusunan APBD dan pengaruh APBD terhadap perekonomian Menanya Siswa menanyakan hal-hal yang belum jelas terkait mekanisme penyusunan APBD dan pengaruh APBD terhadap perekonomian dilakukan dengan menyusun rumusan masalah. Mengeksplorasi Peserta didik mencari informasi tentang mekanisme penyusunan APBD dan pengaruh APBD terhadap perekonomian Peserta didik membaca buku teks 60 menit
  • 63. pelajaran ekonomi dan buku sumber lain yang relevan mengenai materi. Mengasosiasi Peserta didik membuat kelompok yang tberanggotakan 5 orang masing masing kelompok , Peserta didik melakukan kegiatan diskusi secara berkelompok melalui sumber-sumber yang telah ada untuk membahas mekanisme penyusunan APBD dan pengaruh APBD terhadap perekonomian Satu persatu kelompok maju untuk menjelaskan materi mekanisme penyusunan APBD dan pengaruh APBD terhadap perekonomian Negara secara bergantian dan kelompok lainnya memberi tanggapan.demikian seterusnya. Mengomunikasi Peserta didik menyajikan hasil simpulan secara lisan, kemudian guru memberikan garis besar dan arahan mengenai mekanisme penyusunan APBD dan pengaruh APBD terhadap perekonomian 60. r. Penutup 61. Guru memberikan penghargaan atau saran kepada tiap kelompok 62. Dengan bimbingan guru, siswa diminta membuat rangkuman 63. Siswa dan guru melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada hari ini. 64. Guru memberikan evaluasi individu untuk dikerjakan secara mandiri melalui tugas 65. Guru menyampaikan materi yang akan datang dan mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa dan mengucapkan salam. 15 menit
  • 64. Mengetahui, Malang, Mei 2014 Kepala SMA Negeri 5 Malang Guru Mata Pelajaran Ekonomi ----------------------------- Anis Khumaidi, S.Pd LAMPIRAN 1 MATERI PEMBELAJARAN
  • 65. APBD memang dirancang oleh pemerintah, namun harus mendapat persetujuan DPRD. Proses penyusunan APBD terjadi di tingkat eksekutif dan legislatif, sbb : 1. Proses yang terjadi di Eksekutif Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggungjawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD, sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh bagian keuangan Pemda. Proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (bagian penyusunan program dan bagian keuangan). 2. Proses di legislative Proses penyusunan APBD di tingkat legislatif dilakukan berdasarkan Tatib DPRD yang bersangkutan Dampak APBN dan APBD terhadap perekonomian APBN dan APBD merupakan program pembangunan nasional jangka pendek pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga dapat mengendalikan perekonomian nasional melalui program-program yang telah digariskan. Dampak APBN dan APBD terhadap perekonomian adalah: d. Terjadi pembangunan di berbagai sektor APBN merupakan pedoman bagi perekonomian yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. b. Mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta Asumsi yang digunakan dalam APBN merupakan salah satu pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modalnya. c. Berpengaruh dalam perdagangan internasional Kebijakan pengaturan tarif pajak ekspor dilakukan untuk melindungi kepentingan produsen dalam negeri, serta mengamankan neraca perdagangan internasional. d. Sebagai alat politik fiskal Pemerintah dengan sengaja mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan guna mencapai kestabilan ekonomi. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah disebut dengan kebijakan fiskal. Menurut Richard Musgrave dampak APBN dan APBD akan mempengaruhi aspek sosial ekonomis keuangan negara dan perekonomian bangsa, berupa: a. Retribusi pendapatan Retribusi pendapatan dilakukan melalui penarikan pajak. Selanjutnya pajak tersebut digunakan untuk keperluan peningkatan pendapatan masyarakat dalam bentuk pengeluaran negara yang diberikan ke daerah-daerah . e. Pengalihan sumber sumber Pengenaan tarif pajak yang tinggi terhadap barang-barang tertentu menyebabkan terjadi proses pengalihan sumber-sumber masyarakat. Produsen akan berpindah meningkatkan produksi yang menghasilkan barang-barang dengan tarif pajak yang rendah. Pengenaan tarif pajak yang tinggi terhadap barang–barang tertentu karena barang tersebut tidak dikehendaki peredarannya dipasar oleh pemerintah. f. Kestabilan terhadap kegiatan ekonomi
  • 66. Efek ekonomis terhadap keuangan negara dapat dilihat dari usaha pemerintah untuk menstabilkan keadaan ekonomi.Sebagai contoh pada saat terjadi inflasi, pemerintah harus mempengaruhi ekonomi nasional melalui APBN/APBD agar terjadi keseimbangan kembali antara arus uang dengan arus barang yang beredar. LAMPIRAN 2 INSTRUMENT EVALUASI
  • 67. 1. Jelaskan bagaimana mekanisme penyusunan APBD! 2. Jelaskan dampak APBN dan APBD terhadap perekonomian! Jawaban 1. Proses penyusunan APBD terjadi di tingkat eksekutif dan legislatif, sbb : 1. Proses yang terjadi di Eksekutif Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggungjawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD, sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh bagian keuangan Pemda. Proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (bagian penyusunan program dan bagian keuangan). 2. Proses di legislative Proses penyusunan APBD di tingkat legislatif dilakukan berdasarkan Tatib DPRD yang bersangkutan 2. DampakAPBD terhadap perekonomian adalah: a. Terjadi pembangunan di berbagai sektor APBN merupakan pedoman bagi perekonomian yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. b. Mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta Asumsi yang digunakan dalam APBN merupakan salah satu pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modalnya. c. Berpengaruh dalam perdagangan internasional Kebijakan pengaturan tarif pajak ekspor dilakukan untuk melindungi kepentingan produsen dalam negeri, serta mengamankan neraca perdagangan internasional. d. Sebagai alat politik fiskal Pemerintah dengan sengaja mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan guna mencapai kestabilan ekonomi. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah disebut dengan kebijakan fiskal. Menurut Richard Musgrave dampak APBN dan APBD akan mempengaruhi aspek sosial ekonomis keuangan negara dan perekonomian bangsa, berupa: a. Retribusi pendapatan Retribusi pendapatan dilakukan melalui penarikan pajak. Selanjutnya pajak tersebut digunakan untuk keperluan peningkatan pendapatan masyarakat dalam bentuk pengeluaran negara yang diberikan ke daerah-daerah . g. Pengalihan sumber sumber Pengenaan tarif pajak yang tinggi terhadap barang-barang tertentu menyebabkan terjadi proses pengalihan sumber-sumber masyarakat. Produsen akan berpindah meningkatkan produksi yang menghasilkan barang-barang dengan tarif pajak yang rendah. Pengenaan tarif pajak yang tinggi terhadap barang–barang tertentu karena barang tersebut tidak dikehendaki peredarannya dipasar oleh pemerintah. h. Kestabilan terhadap kegiatan ekonomi
  • 68. Efek ekonomis terhadap keuangan negara dapat dilihat dari usaha pemerintah untuk menstabilkan keadaan ekonomi.Sebagai contoh pada saat terjadi inflasi, pemerintah harus mempengaruhi ekonomi nasional melalui APBN/APBD agar terjadi keseimbangan kembali antara arus uang dengan arus barang yang beredar. TEKNIK PENSKORAN 16. Aspek Afektif
  • 69. k. Lembar Pengamatan Sikap No. Aspek yang dinilai 3 2 1 Keterangan 1. Kemampuan dalam menyampaikan pendapat. 2. Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, peduli dalam melakukan kegiatan ekonomi 3 Tanggungjawab dalam belajar dan bekerja baik secara individu maupun berkelompok 4 Menghargai pendapat orang lain l. Rubrik Penilaian Sikap No Nilai Karakter Nama Siswa Religius Gemarmembaca Rasaingintahu Kerjakeras Komunikatif Kreatif Tanggungjawab Disiplin Kerjasama Toleransi Jujur Jumlahnilai 1. 2. Keterangan: Skala penilaian sikap dibuat dengan rentang antara 1 s.d 5. 1 = sangat kurang; 2 = kurang konsisten; 3 = mulai konsisten; 4 = konsisten; dan 5 = selalu konsisten. 17. Aspek Psikomotor a. Penilaian projek : Menilai tugas melakukan penelitian sederhana tentang asas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajakdalam penerapan kehidupan bernegara.
  • 70. b. Penilaian produk: Menilai laporan hasil penelitian sederhana tentang asas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajakdalam penerapan kehidupan bernegara. Tabel Penilaian Psikomotor No Aspek yang dinilai Nilai Paraf guru 1 Hasil penelitian 2 Mempresentasikan hasil kegiatan 18. Penilaian Kognitif Aspek : Kognitif Indikator :  Menjelaskan mekanisme penyusunan APBD  Menjelaskan pengaruh APBD terhadap perekonomian  Menganalisis peran APBD dan APBD terhadap pembangunan  Menilai peran APBD dan APBD terhadap pembangunan No. Nama siswa Aspek yang dinilai Jumlah skor Ketepatan jawaban Kemampuan presentasi 70-100 70-85 185 Nilai tertinggi = (185:185) x 100 = 100 Nilai terendah = (140:185) x 100 = 76 LAMPIRAN 4 MEDIA PEMBELAJARAN SLIDE POWER POINT Nilai = x 100
  • 71. APBD disusun oleh pemerintah daerah dalam bentuk rencana. Rencana tersebut diajukan kepada DPRD, selanjutnya DPRD membahas RAPBD dalam masa sidang. Sesudah RAPBD disetujui oleh DPRD, RAPBD kemudian ditetapkan menjadi APBDmelalui undang-undang. LAMPIRAN 5 Nama_______________________ Kelas: _________ Tgl: _______________ SOAL ULANGAN HARIAN PILIHAN GANDA
  • 72. 1. Salah satu komponen penerimaan dalam negeri nonpajak, yaitu …. a. bantuan program b. pajak ekspor c. laba BUMN d. bea masuk e. subsidi daerah otonom (SDO) 2. Sejalan dengan era otonomi daerah, struktur APBN mengalami perubahan mendasar, yaitu dengan adanya komponen …. a. penerimaan dalam negeri b. pengeluaran rutin c. pembiayaan daerah d. dana perimbangan e. bantuan proyek 3. Yang termasuk sumber-sumber penerimaan Negara adalah…… a. migas b. bantuan proyek c. PAD d. Bantuan program 4. Yang termasuk sumber-sumber penerimaan daerah adalah….. a. PAD, pinjaman daerah, sisa dana tahun lalu b. PAD, pinjaman daerah, migas c. PAD, migas. Non migas d. PAD, bantuan program, non migas e. PAD, bantuan proyek, non migas 5. Landasan hukum penyusunan APBN, yaitu …. a. Pasal 33 UUD 1945 b. Pasal 32 UUD 1945 c. Pasal 23 UUD 1945 d. Pasal 29 UUD 1945 e. Pasal 28 UUD 1945 6. Landasan hukum penyusunan APBD terdapat di dalam …. a. Undang-Undang No. 22 Tahun 2004
  • 73. b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 c. Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 d. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 e. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 7. Berikut tidak termasuk komponen utama APBN, yaitu …. a. penerimaan rutin b. penerimaan dalam negeri c. penerimaan pembangunan d. pengeluaran rutin e. pengeluaran pembangunan 8. Anggaran suatu negara dikatakan mengalami defisit, jika …. a. jumlah penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran Negara b. jumlah penerimaan negara sama dengan pengeluaran Negara c. jumlah penerimaan negara lebih kecil daripada pengeluaran Negara d. jumlah penerimaan pembangunan lebih kecil daripada pengeluaran pembangunan e. jumlah penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran pembangunan 9. Unsur APBD yang menjadi andalan utama penerimaan daerah, yaitu …. a. dana perimbangan keuangan b. pendapatan asli daerah (PAD) c. bagi hasil pajak/bukan pajak d. sumbangan dan bantuan pemerintah pusat e. penerimaan pembangunan 10. Sejalan dengan era otonomi daerah, struktur APBN mengalami perubahan mendasar, yaitu dengan adanya komponen …. a. penerimaan dalam negeri b. pengeluaran rutin c. pembiayaan daerah d. dana perimbangan e. bantuan proyek ESSAY 1. Sebutkan pengertian APBN dan APBD.
  • 74. 2. Sebutkan tujuan penyusunan APBN dan APBD. 3. Sebutkan sumber-sumber pendapatan Negara dalam APBN. 4. Sebutkan sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004. 5. Apakah yang dimaksud DAK dan berikan contoh. 6. Apa sajakah yang termasuk sumber-sumber pendapatan daerah yang sah? 7. Apakah yang dimaksud dengan dana perimbangan? 8. Bagaimanakah peran PAD dalam menyumbang APBD? 9. Deskripsikan antara perbedaan pendapatan daerah yang sudah otonomi dan belum. 10. Bersumber dari manakah penerimaan APBD yang terbesar? KUNCI JAWABAN Pilihan Ganda 1. c 2. d 3. a 4. e 5. b 6. a 7. c 8. e 9. a 10. b Essay 1. APBN adalah daftar sistematis yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun yang dinyatakan dalam rupiah.
  • 75. APBD adalah suatu gambaran tentang perencanaan keuangan daerah yang terdiri atas proyeksi penerimaan dan pengeluaran suatu pemerintahan daerah dalam suatu periode tertentu. 2. Fungsi APBN dan APBD: Fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi. 3. Sumber-sumber penerimaan APBN adalah: a. Penerimaan dalam negeri. Penerimaan ini terdiri atas penerimaan minyak dan gas bumi (migas) dan penerimaan di luar migas. b. Penerimaan pembangunan. Penerimaan ini terdiri atas, bantuan program dan bantuan proyek. 4. Sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah adalah: a. Pendapatan asli daerah (PAD) b. Dana perimbangan c. Sumber lain pendapatan yang sah 5. Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu bantuan khusus yang digunakan untuk kegiatan pembangunan yang sasarannya telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang bertujuan mengurangi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah. Contohnya pembangunan di daerah yang berbatasan dengan negara lain. 6. Yang termasuk sumber-sumber dari pendapatan lain yang sah adalah: a. sisa lebih perhitungan anggaran daerah b. penerimaan pinjaman daerah c. dana cadangan daerah d. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 7. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 8. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 9. Daerah-daerah yang tidak diberikan otonomi khusus, selain mendapatkan sumber pendapatan dari potensi sumber daya alam yang dimiliki, juga dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Namun, untuk daerah yang diberi kewenangan melalui otonomi, daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pembagian dana antara pusat dan daerah.
  • 76. 10. Peranan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan masih mendominasi struktur APBD.