Musrenbang adalah musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan secara berkala dari tingkat desa hingga nasional untuk menentukan prioritas program dan anggaran tahun berikutnya. Prosesnya bersifat partisipatif dan bottom-up dimana aspirasi masyarakat dapat mempengaruhi rencana pembangunan. Tujuannya antara lain menyepakati program prioritas dan masalah desa yang akan diajukan ke tingkat yang lebih ting

1. ANTROPOLOGI PEMBANGUNAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
NAMA :AFIFAH DHANIYAH
NIM : 8206152004

2. PENGERTIAN MUSREMBANG
Agenda tahunan di mana warga atau pemangku kepentingan
(stakeholder) saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka
hadapi dan memutuskan prioritas, menggali potensi desa untuk
pembangunan jangka pendek sebagai dasar program kerja
pemerintah desa melaksanakan penganggaran dan kegiatan tahunan
desa.
Secara bottom up. Bersifat partisipatif dan dialogis

3. Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang
bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada
pihak pemerintah. Proses Musrenbang juga terjadi di level
kecamatan dan kota demikian pula di provinsi dan nasional.
Suara warga bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran
kota dan bagaimana proyek-proyek pembangunan disusun.

4. Musrenbang diperkenalkan sebagai upaya mengganti
sistem sentralistik dan top-down. Masyarakat di tingkat lokal
dan pemerintah punya tanggung jawab yang sama berat dalam
membangun wilayahnya. Masyarakat seharusnya berpartisipasi
karena ini merupakan kesempatan untuk secara bersama
menentukan masa depan wilayah.

5. TUJUAN MUSREMBANG
1. Menyepakati prioritas kebutuhan dan masalah yang sangat
mendesak untuk direalisasikan dalam bentuk program maupun
kegiatan pada tahun perencanaan/ tahun yang akan datang.
2. Menyepakati tim delegasi desa yang akan memaparkan masalah
yang menjadi kewenangan daerah yang berada di wilayah desa
pada forum musrenbang kecamatan

6. KESEPAKATAN PRIORITAS:
1. Menyepakati prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang akan dibiayai dari dana
swadaya masyarakat dan atau dari pendapatan asli desa (PAD). Contoh kegiatan
pembangunan mesjid/mushalla, penataan tempat pemakaman, pembangunan gapura desa
dan lain-lain.
2. Menyepakati prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang akan dibiayai dari
Alokasi Dana Desa (ADD) , Dana Desa (DD).
3. Menyepakati prioritas masalah daerah yang ada di desa yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah maupun pusat dan akan pada musrenbang kecamatan untuk diusulkan
menjadi kegiatan yang dibiayai APBD pemerintah daerah kabupaten/kota maupun provinsi.
Contoh pembangunan jalan desa yang berstatus jalan kabupaten atau provinsi.

7. JENIS PERENCANAAN MUSREMBANG
1. Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP, 20 tahun), baik Musrenbang
Jangka Panjang Nasional dan Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan paling
lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan
2. Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM, 5 tahun), Musrenbang
Jangka Menengah Nasional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Presiden
dilantik, sama halnya dengan Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilakukan 2 bulan
pasca Kepala Daerah dilantik
3. Musyawarah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP, 1 tahun), dilaksanakan paling
lambat bulan April (Nasional) dan Maret (Daerah)

8. RENCANA KERJA PEMERINTAHAN
Musrembang berjalan secara berkala. Mulai dari tingkat desa,
kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pusat.
Musrembang dilaksanakan bulan Januari. Lalu bulan Februari
dilaksanakan musrenbang kecamatan. bulan Maret musrenbang Kabupaten
dan provinsi menyelenggarakan musrenbang di bulan April, berakhir
dengan musrenbang nasional pada bulan Mei. Jadi musrenbang pada bulan
Januari ini adalah awal dan menjadi dasar penyusunan RKP.

9. LAPORAN ADMINISTRASI MUSRENBANG DESA PADA
KECAMATAN :
1.Berita Acara Musyawarah.
2.Format Daftar Prioritas Masalah.(Form A-1)
3.Format Prioritas Kegiatan (Form-B-1)
4.Format Daftar Usulan Kegiatan (Foorm C-1)

10. PROSES PELAKSANAAN MUSRENBANG DESA
1.Tahap Persiapan / Pra-musrenbangdes.
2.Tahap Pelaksanaan dan
3.Tahap Pasca Pelaksanaan.