iiiiiiiiiiiiiiii

1. Perencanaan dan Penyusunan APBD
Ikke Agustin Puspaningrum

2. Esensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah
• Dalam definisi pengelolaan keuangan daerah yang dinyatakan di dalam pasal 1, PP
No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tidak digunakan istilah
‘perencanaan dan penganggaran’ melainkan hanya ‘perencanaan’. Hal ini berarti
bahwa di dalam istilah perencanaan tersebut sekaligus mengandung makna
penganggaran.
Definisi
Perencanaan
suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui
urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia
Penganggaran
suatu proses untuk menyusun sebuah anggaran

3. No Pertanyaan Dasar Tujuan Aplikasi pada Pemda Pihak Terkait
1 Dimana kita sekarang? Analisis SWOT Hasil evaluasi pelaksanaan fungsi-fungsi
pemerintahan di tahun sebelumnya,
analisis kejadian-kejadian terkini, dan
analisis trend perubahan
• DPRD
• Eksekutif Daerah
• Ormas lainnya
2 Hendak kemana kita? Misi dan Visi Wujud Daerah dan Pemda di masa 5 tahun
yang akan datang (dirumuskan dalam
RENSTRA)
• DPRD
• Eksekutif Daerah
• Eksekutif Pusat
• Masyarakat
3 Bagaimana kita sampai
ke sana?
Strategi Cara/metode pencapaian visi dan misi
Pemda (dirumuskan dalam POLDAS dan
RENSTRA)
• DPRD
• Eksekutif Daerah
4 Apakah desain teknis
untuk melaksanakan
strategi?
Program dan
Anggaran
Propeda, Propedata, Rencana dan
sasaran tahunan Daerah dan APBD
• DPRD
• Eksekutif Daerah
5 Apakah kita sudah pada
jalan yang benar?
Pengawasan,
Pengendalian
Pemeriksaan
Evaluasi
Pengawasan melekat dan pengawasan
publik serta evaluasi kinerja dan
rekomendasi kebijakan
• DPRD
• Eksekutif Daerah
• Masyarakat
• BPK
Perencanaan Strategi Terhadap Perencanaan Anggaran Daerah

4. Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Di dalam pasal 1, PP No. 58 Tahun 2005 dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan
keuangan daerah. Aktivitas perencanaan dan penganggaran dapat dikatakan sebagai tahapan paling krusial dan
kompleks dibandingkan dengan aktivitas lainnya di dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Hal ini bisa kita lihat
dari beberapa alasan berikut ini:
a) Perencanaan (termasuk penganggaran) merupakan tahap awal dari serangkaian aktivitas (siklus) pengelolaan
keuangan daerah, sehingga apabila perencanaan yang dibuat tidak baik, misalnya program/kegiatan yang
direncanakan tidak tepat sasaran, maka kita tidak dapat mengharapkan suatu keluaran ataupun hasil yang
baik/tepat sasaran.
b) Perencanaan melibatkan aspirasi semua pihak pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) baik
masyarakat, pemerintah daerah itu sendiri dan pemerintah yang lebih tinggi (propinsi dan pusat) yang dilakukan
melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan/desa, dilanjutkan
di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, sampai di tingkat propinsi dan nasional untuk menyerasikan antara
perencanaan pemerintah kabupaten/kota/propinsi dan pemerintah pusat (perencanaan nasional)
c) Perencanaan Daerah disusun dalam spektrum jangka panjang (20 tahun) yang disebut RPJPD (Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah); jangka menengah (5 tahun) yang disebut RPJMD (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah); jangka pendek (satu tahun) yang disebut RKPD (Rencana Kerja
Pembangunan Daerah)
d) Penyusunan APBD harus dibahas bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan setelah disetujui bersama
kemudian harus dievaluasi olehpemerintah yang lebih tinggi (pemerintah propinsi/pemerintah pusat atau Menteri
Dalam Negeri)
e) Anggaran mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi

5. Penyusunan Perencanaan APBD
Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan mencakup penyusunan Kebijakan Umum
APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan proses
perencanaan anggaran daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 serta
Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004, tahapan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya
sebagai landasan penyusunan rancangan APBD paling lambat pada pertengahan bulan
Juni tahun berjalan. Kebijakan umum APBD tersebut berpedoman pada RKPD. Proses
penyusunan RKPD tersebut dilakukan antara lain dengan melaksanakan musyawarah
perencanaan pembangunan (musrenbang) yang selain diikuti oleh unsur-unsur
pemerintahan juga mengikutsertakan dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait,
antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM),
pemuka adat, pemuka agama, dan kalangan dunia usaha.
2. DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang disampaikan oleh pemerintah
daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

6. Penyusunan Perencanaan APBD
3. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD,
pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran
sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.
4. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD tahun berikutnya dengan
mengacu pada prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah ditetapkan oleh
pemerintah daerah bersama DPRD.
5. RKA-SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam
pembicaraan pendahuluan RAPBD.
6. Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah
sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD tahun berikutnya.
7. Pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai dengan
penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama
bulan Oktober tahun sebelumnya.
8. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan perda tentang APBD dilakukan
selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

8. Pedoman Penyusunan APBD
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Penyusunan APBD TA 2017
• Pada tanggal 07 Juni 2016, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Tjahjo Kumolo, telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
• Sebagaimana permendagri pedoman APBD sebelumnya, Permendagri ini
mengatur beberapa pokok, meliputi:
a) Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan Pemerintah;
b) Prinsip Penyusunan APBD;
c) Kebijakan Penyusunan APBD;
d) Teknis Penyusunan APBD; dan
e) Hal-hal Khusus Lainnya.

10. Perubahan APBD
1. Perubahan APBD dilakukan bila terjadi:
 perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar
unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun berjalan; keadaan darurat; dan keadaan luar biasa.
2. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154

12. APBDes
Perencanaan Lingkup Desa
Permendagri No. 113/2014, Bab V Bagian Kesatu Perencanaan, Pasal 20
Sekretaris
Desa
Menyusun
Rancangan
Peraturan Desa
tentang APBDesa
Kepala Desa
Menyampaikan
kepada BPD
Untuk dibahas
BPD
Penyepakatan
bersama
(paling lambat
Oktobertahun
berjalan)

13. Evaluasi Lingkup Kab/Kota
Permendagri No. 113/2014, Bab V Bagian Kesatu Perencanaan, Pasal 21, Ayat
(1) dan (2)
Kepala
Desa
Bupati/
Walikota
Maksimal 3 hari sejak
disepakati bersama dengan
BPD untuk dievaluasi
Menetapkan evaluasi paling lama
20 hari kerja sejak diterimanya
rancangan peraturan desa tentang
APBDesa

14. Alur Penyusunan APBDes

15. Thanks!