Dokumen tersebut memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Kabupaten Madiun tahun 2022, meliputi langkah-langkah penyusunan melalui musyawarah dusun, pra musyawarah desa perencanaan, penyusunan rancangan RKPDesa dan Daftar Usulan RKPDesa, serta verifikasi usulan kegiatan oleh tim verifikasi guna menentukan kegiatan yang layak didanai.

1. Banggamembangundesa
PEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA
KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2022
A. DASAR
1. Peraturan Bupati Madiun Nomor 50 Tahun 2015, Tentang Pedoman Pembangunan
Desa.
2. Permendes Nomor 21 Tahun 2020, Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.
B. GAMBARAN UMUM
1. Rancangan RKP Desa
 Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) adalah penjabaran dari RPJMDesa
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten,
 Rencana kegiatan yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat, dan Mendesak.
2. Nomenklatur RKPDesa sesuai yang tertuang dalam nomenklatur Peraturan Bupati
Madiun Nomor 78 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Penyusunan RKPDesa dilaksanakan dengan mempertimbangkan informasi perkiraan
pendapatan transfer desa dari pemerintah kabupaten.
LANGKAH - LANGKAH PENYUSUNAN
1. Musyawarah Dusun (Musdus)
a. Pelaksana : Kaur Perencanaan, LPM/LPKMD, dan Kasun
b. Lokasi : Dilakukan ditingkat dusun masing-masing atau terfokus satu
tempat dengan tetap melaksanakan diskusi masing-masing dusun.
c. Agenda :
 Pencermatan Ulang RPJMDesa Tahun 2022
 Perankingan usulan skala prioritas dan wajib.
 Evaluasi pelaksanaan APBDesa tahun 2021 yang tertunda (dikarenakan
penanganan covid 19).
 Evaluasi pelaksanaan usulan yang tercantum dalam RKPDesa 2021.
 Pembahasan usulan prioritas masing-masing dusun.
 Pemisahan sisa usulan yang belum terdanai tahun 2021 dan masuk Berita
Acara Selisih Kurang.
 Mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
 Mencermati daftar usulan masyarakat Desa perihal program dan/atau
kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa.
 Mencermati rencana kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan
pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa
d. Peserta :
 PPKD
 RT, RW
 Organisasi masyarakat.

2. Banggamembangundesa
 Tokoh Masyarakat.
 Tokoh Agama.
 Tokoh Perempuan.
 Tokoh Kepemudaan.
e. Out Put/ Hasil Kegiatan :
 Berita Acara
 Daftar Hadir
 Notulensi
 Foto Kegiatan
 Form Usulan Dusun 5 Bidang Kegiatan
2. Pra Musdes (Musdes Perencanaan)
a. Pelaksana : BPD difasilitasi Pemdes
b. Agenda :
 Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa
a. Tim Penyusun terdiri dari :
 Kepala Desa selaku pembina.
 Sekretaris Desa selaku Ketua.
 Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan
masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, mengikutsertakan
unsur perempuan, dan unsur masyarakat lainnya.
b. Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas)
orang.
c. Tim Penyusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
d. Tugas Tim Penyusun :
 Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program kegiatan
yang masuk ke desa.
 Pencermatan ulang dokumen RPJMDesa.
 Penyusunan Rancangan RKPDesa.
 Penyusunan Rancangan Daftar Usulan RKPDesa.
 Penyusunan Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan.
 Pembentukan Tim Verifikasi Usulan
a. Tim Verifikasi Usulan terdiri dari :
 Bidang Pemerintahan Desa dari unsur Pemerintah Kecamatan.
 Bidang Pelaksanaan Pembangunan dari unsur warga masyarakat yang
mempunyai kemampuan teknik, atau kesehatan, atau pendidikan, atau
lingkungan, atau informatika, atau teknologi tepat guna, dan atau
pengembangan ekonomi.
 Bidang Pembinaan dan Penggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan
Darurat dari unsur masyarakat yang mempunyai kemampuan tentang
sosial kemasyarakatan, atau kelembagaan masyarakat, dan atau
kebencanaan.
 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dari unsur warga masyarakat yang
mempunyai kemampuan pemberdayaan dan pelatihan masyarakat.
b. Tim Verifikasi Usulan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

3. Banggamembangundesa
 Pencermatan dan Penyelarasasan RKPDesa
a. Tim Penyusun mengkaji beberapa hal berikut ini :
 Perkiraan pendapatan asli desa.
 Pagu indikatif desa yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten.
 Rencana bantuan keuangan dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi.
 Sumber keuangan lain yang sah.
 Pengkajian rencana program dan kegiatan pemerintah
pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah
daerah kabupaten/kota termasuk di dalamnya
pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa
yang diselaraskan dengan Kewenangan Desa.
 Mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan
perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dan menyelaraskan dengan
rancangan RKP Desa.
 Mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
 Mencermati daftar usulan masyarakat Desa perihal program dan/atau
kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa.
 Mencermati rencana kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa
dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs
Desa
b. Hasil pencermatan dituangkan dalam format Pagu Indikatif Desa.
c. Hasil penyelarasan dituangkan dalam format kegiatan pembangunan yang
masuk ke desa.
 Sinkronisasi Usulan
Supporting usulan tingkat desa, kecamatan, atau dan kabupaten.
 Pencermatan Ulang RPJMDesa Hasil Musdus
a. Tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas
usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran
berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa setelah
dibahas dan dicermati melalui forum musdus.
b. Hasil pencermatan menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam
menyusun rancangan RKP Desa.
c. Sosialisasi harga barang dan jasa yang digunakan Tim Verifikasi Usulan
untuk membuat RAB Desain dan Rancangan RKPDesa.
c. Peserta terdiri dari :
 Pemerintah Desa.
 BPD
 RT, RW dan Perwakilan masing-masing dusun.
 Organisasi masyarakat.
 Tokoh Masyarakat.
 Tokoh Agama.
 Tokoh Perempuan.
 Tokoh Kepemudaan.
d. Out put/ Hasil Kegiatan :
 Berita Acara
 Daftar Hadir

4. Banggamembangundesa
 Notulensi
 Foto Kegiatan
 SK Tim Penyusun RKPDesa TA 2022
 SK Tim Verifikasi Usulan
 Jadwal Pelaksanaan Verifikasi Usulan
 Form Pagu Indikatif TA 2022
 Form Kegiatan yang Masuk Ke Desa
 Form Usulan RKPDesa TA 2022
 Berita Acara Pergantian dan Penambahan Usulan (Jika dipelukan).
 SK Barang dan Jasa TA 2022
3. Penyusunan RKPDesa TA 2022 dan DU RKPDesa TA 2023
a. Penyusunan Rancangan RKPDesa TA 2022
Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman pada:
 Hasil kesepakatan Pra Musdes (Musyawarah Desa Perencanaan).
 Perkiraan pendapatan Desa untuk perhitungan 1 (satu)tahun yang akan
datang.
 Rencana kegiatan pemerintah pusat, pemerintah daerahprovinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten/kota.
 Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DewanPerwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota.
 Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa.
 Hasil kesepakatan kerja sama antar Desa.
 Hasil kesepakatan kerja sama Desa dengan pihak lain.
Rancangan RKP Desa paling sedikit memuat:
 Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.
 Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yangdikelola oleh Desa.
 Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yangdikelola melalui kerja
sama antar desa dan pihak lain.
 Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yangdikelola oleh Desa sebagai
kewenangan penugasandari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi,dan
pemerintah daerah kabupaten/kota.
 Mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
 Mencermati daftar usulan masyarakat Desa perihal program dan/atau kegiatan
Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa.
 Mencermati rencana kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan
pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa
b. Penyusunan Rancangan DU RKPDesa TA 2023
 Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas programdan kegiatan
Pembangunan Desa dan pembangunanKawasan Perdesaan kepada pemerintah
pusat,pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah
daerah kabupaten/kota.
 Usulan prioritas program dan kegiatan dituangkan dalam rancangan
Daftar Usulan RKP Desa.
 Rancangan Daftar Usulan RKP Desa menjadi lampiran berita acaralaporan tim
penyusun rancangan RKP Desa.

5. Banggamembangundesa
 Kepala Desa menyampaikan Daftar Usulan RKP Desakepada Bupati melalui
Camat sebagai usulankegiatan hasil partisipatif di Desa untuk
perencanaanpembangunan Daerah.
 Penyampaian Daftar Usulan RKP Desa paling lambat 31 Desember tahun
berjalan.
4. Tim Verifikasi Usulan
a. Pelaksana : Tim Verifikasi Usulan
b. Bahan Verifikasi : Rancangan RKPDesa TA 2022 yang sudah disertai RAB
dan Desain.
c. Out put :
 Berita Acara Proses Verifikasi.
 Jadwal Verifikasi.
 Daftar Hadir.
 Notulensi.
 Foto Kegiatan.
 Form Rekomendasi LAYAK dan TIDAK LAYAK hasil Verifikasi Usulan
untuk 5 Bidang Kegiatan.
d. Tugas Tim Verifikasi Usulan :
 Melakukan Pencermatan usulan, kunjungan lapang, dan verifikasi usulan
masyarakat.
 Memberikan rekomendasi LAYAK dan TIDAK LAYAK setiap usulan.
 Melaporkan hasil pelaksanaan verifikasi usulan kepada Kepala Desa melalui
forum Musyawarah Perencanaan Pembanguan Desa (Musrenbangdesa)
Rancangan RKPDesa Tahun Anggaran 2022.
e. Tata cara verifikasi usulan
 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Penanggulangan
Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak.
 Setiap bidang terdiri dari kegiatan wajib dan prioritas.
 Kegiatan wajib adalah kegiatan yang pelaksanaannya secara rutin menjadi
kebutuhan desa dan menggunakan form verifikasi indikator umum.
 Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tingkat
kebutuhan kemendesakan desa dan menggunakan form indikator kegiatan
umum dan khusus.
f. Indikator Kegiatan Khusus
 Kegiatan Pembangunan Fisik
 Kegiatan Kesehatan
 Kegiatan Pendidikan
 Kegiatan Pelatihan Masyarakat
Adapun form verifikasi kegiatan khusus terlampir.
g. Indikator Kegiatan Umum
Indikator Umum diperuntukkan bagi kegiatan wajib dan prioritas.

6. Banggamembangundesa
Tabel Indikator
Penentuan Prioritas Usulan
Indikator Nilai = 1 Nilai = 2 Nilai = 3 Nilai = 4
Kemanfaatan
Manfaat hasil
pembangunan
dirasakan
masyarakat
lingkungan/
RT
Manfaat hasil
pembangunan
dirasakan
masyarakat
dusun
Manfaat hasil
pembangunan
dirasakan
masyarakat
desa
Manfaat hasil
pembangunan
dirasakan
masyarakat diluar
desa setempat/ antar
desa
Partisipasi
Masyarakat
Diusulan oleh
masyarakat
sekitar
kegiatan
Diusulan oleh
masyarakat
dusun
Diusulan oleh
masyarakat
desa
Diusulan oleh
masyarakat antar
desa
Swakelola dan
Pendayagunaan
Sumber Daya Desa
Dikerjakan
pihak ke tiga
dan sedikit
mengguanaka
n sumber
daya lokal
Dikerjakan
swakelola dan
25%
menggunakan
sumber daya
lokal
Dikerjakan
swakelola dan
50%
menggunakan
bahan lokal
Dikerjakan swakelola
dan menggunakan
semua bahan lokal
Keberlanjutan
Tidak ada
kepastian
keberlanjutan
Kurang
menunjang
pembangunan
desa
selanjutnya
Memberikan
akses kecil
untuk
pembangunan
desa
selanjutnya
Mempunyai
keberlanjutan
menunjang
pembangunan desa
selanjutnya
Prakarsa Inovasi
Desa
Kegiatan tidak
mencerminka
n inovasi desa
dan kebaruan
Kegiatan Dari
gagasan lama
Kegiatan
kurang
mencerminka
n inovasi desa
dan kebaruan
Kegiatan inovasi
desa dan bersifat
kebaruan dan atau
hasil repiklasi
inovasi masyarakat
desa
Mendukung
Kulaitas
Lingkungan Hidup
merusak
lingkungan
dan tidak
menjamin
keberlangsung
an kehiduoan
makhluk lain
Tidak
merusak
lingkungan
dan tidak
menjamin
keberlangsung
an kehiduoan
makhluk lain
Tidak
merusak
lingkungan
dan kurang
menjamin
keberlangsung
an kehiduoan
makhluk lain
Tidak merusak
lingkungan dan
menjamin
keberlangsungan
kehiduoan makhluk
lain
Kegiatan Prioritas
DD dan ADD
Kegiatan tidak
sesuai
prioritas DD
dan ADD
Kegiatan 25%
yang sesuai
prioritas DD
dan ADD
Kegiatan 50%
tidak sesuai
prioritas DD
dan ADD
Semua Kegiatan
sesuai prioritas DD
dan ADD
Keterangan Ring Nilai Prioritas Usulan:
Ring Nilai 20 s.d 28 : LAYAK
Ring Nilai 1 s.d 19 : TIDAK LAYAK

7. Banggamembangundesa
h. Form Kegiatan Wajib
Sinkronisasi Visi Aman, Mandiri, Sejahtera, dan Berakhlak
Adapun petunjuk kegiatan terlampir.
i. Indikator Veifikasi Kegiatan Wajib dan Prioritas
Adapun petunjuk kegiatan terlampir.
5. Musyawarah Desa (Perankingan RKPDesa TA 2022)
a. Pelaksana : BPD difasilitasi Pemdes
b. Peserta terdiri dari :
 Pemerintah Desa
 BPD
 RT, RW dan Perwakilan masing-masing dusun.
 Organisasi masyarakat.
 Tokoh Masyarakat.
 Tokoh Agama.
 Tokoh Perempuan.
 Tokoh Kepemudaan.
c. Output/ Hasil Kegiatan :
 Berita acara, daftar hadir, foto, dan notulensi kegiatan.
 Berita acara, daftar hadir, dan form perankingan prioritas kegiatan selama 1
(satu) tahun hasil diskusi 4 kelompok setiap bidang.
 Rekapitulasi hasil pleno perankingan prioritas untuk 5 (lima) bidang
kegiatan selama 1 (satu) tahun.
 Berita Acara Estimasi Kurang Lebih Anggaran.
d. Agenda Musyawarah Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 Laporan Rekomendasi LAYAK dan TIDAK LAYAK hasil verifikasi usulan.
 Diskusi kelompok membahas perankingan prioritas kegiatan setiap bidang
kegiatan TA 2022.
 Pleno hasil perankingan prioritas kegiatan melalui diskusi kelompok.
 Pembahasan DU RKPDesa TA 2023.
e. Bahan diskusi kelompok meliputi :
 Pembahasan usulan dari hasil rekomendasi Tim Verifikasi Usulan yang
dinyatakan LAYAK.
 Perankingan melalui pembentukan kelompok diskusi untuk Bidang
Pembangunan (5 Bidang Pembangunan).
 Penentuan pagu anggaran setiap kegiatan tetap memperhatikan jumlah pagu
anggaran dan prioritas penggunaan masing-masing sumber dana.
 Jika pagu anggaran yang ada nilainya kurang dari nilai anggaran dari
prioritas usulan yang diusulkan oleh masyarakat dan begitu juga sebaliknya,
maka dibuatkan berita acara nilai kurang lebih pagu anggaran tersebut.
f. Tata Cara Diskusi Kelompok
 Peserta Musyawarah Desa dibagi menjadi 4 (empat) kelompok diskusi.
 Diskusi kelompok membahas prioritas 5 (lima) bidang kegiatan
pembangunan.
 Setiap kelompok diskusi terdiri dari ketua kelompok, sekretaris, dan anggota
kelompok.

8. Banggamembangundesa
 Setiap kelompok dipandu oleh KPM.
 Peserta Kelompok Diskusi :
 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa anggota kelompok diskusi
terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa anggota kelompok diskusi terdiri
dari Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh
Agama, Tokoh Pemuda, dan Perwakilan masing-masing Dusun
 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat, dan Mendesak anggota kelompok diskusi terdiri dari
Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama,
Tokoh Pemuda, dan Perwakilan masing-masing Dusun
 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa anggota kelompok diskusi terdiri
dari Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh
Agama, Tokoh Pemuda, dan Perwakilan masing-masing Dusun
g. Indikator bidang kegiatan
 Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa,
dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak.
 Setiap bidang terdiri dari kegiatan wajib dan prioritas.
 Kegiatan wajib secara otomastis terdanai mendapat ranking utama.
 Kegiatan prioritas dirangking dan dibahas sesuai dengan prioritas
kemendesakan.
h. Penentuan kegiatan prioritas kemendesakan kegiatan sebagai berikut :
 Sangat Mendesak :
kegiatan yang wajib dilaksanakan, tidak bisa ditunda, dan menempati ranking tinggi.
 Mendesak :
kegiatan yang harus dilaksanakan, dan menempati ranking tengah.
 Kurang Mendesak:
kegiatan yang dilaksanakan sebagai pelengkap, jika pagu dana masih mencukupi dan
menempati ranking bawah.
i. Ring nilai setiap indikator :
 Sangat Mendesak : nilai antara 7 - 9
 Mendesak : nilai antara 4 - 6
 Kurang Mendesak : nilai antara 1 - 3
j. Hasil perankingan melalui diskusi kelompok di plenokan di depan perserta
musyawarah.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa)
Rancangan RKPDesa TA 2022
 Pelaksana : Pemerintah Desa
 Agenda : Membahas dan menyepakati rancangan usulan RKPDesa Tahun
2022.
 Peserta :
 Pemerintah Desa
 RT, RW dan Perwakilan masing-masing dusun.
 Organisasi masyarakat.
 Tokoh Masyarakat.
 Tokoh Agama.

9. Banggamembangundesa
 Tokoh Perempuan.
 Tokoh Kepemudaan.
 Hasil Musyawarah :
 Berita Acara, Daftar hadir, Foto Kegiatan, dan Notulensi.
 Dokumen RKPDesa TA 2022.
7. Musyawarah Penetapatan Perdes RKPDesa TA 2022
a. Penetapan RKPDesa
 BPD dan Kepala Desa membahas dan menetapkan Perdes RKPDesa TA 2022
hasil Musdes Penetapan.
 Dokumen RKPDesa menjadi lampiran Peraturan Desa tentang (Perdes) RKP
Desa TA 2022.
b. Hasil Kegiatan
 Berita Acara Kesepakatan antara Kades dengan BPD
 Surat Keputusan BPD
 Perdes RKPDesa Tahun 2022
 Dokumen RKPDesa Tahun 2022
 Daftar Hadir
 Notulensi
 Foto Kegiatan
8. Perubahan RKPDesa
Kepala Desa dapat mengubah RKP Desa dalam hal sebagai berikut :
a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi,
dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
c. Perubahan RKPDesa dibahas dan disepakati dalam musyawarah
perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Desa Perubahan
-------------------- TERIMAKASIH---------------------